
KPU Menggali Masukan ke Parpol Terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
Kab-jepara.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara terus menjalin komunikasi dengan partai politik pascapemilu dan pilkada. Komunikasi ini dilakukan mengingat banyak agenda kelembagaan yang bertalian dengan peran dan partisipasi partai politik. Hal tersebut tampak dalam kunjungan KPU ke kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan DPC Partai Demokrat, Senin (15/9/2025).
Dalam kunjungan tersebut, hadir anggota KPU Jepara, Haris Budiawan, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun, bersama staf sekretariat. Rombongan disambut pengurus partai. Di kantor PKB, penerimaan dilakukan Ketua Dewan Syuro Muhammad Rusydi Bersama Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Nuruddin Amin, serta Sekretaris DPC PKB Miftahur Roqib dan jajaran. Sementara di kantor Partai Demokrat, rombongan KPU diterima Ketua DPC Muhammad Latifun bersama Sekretaris Mulyono serta jajaran pengurus.
Anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, dan SDM Muhammadun dalam kesempatan itu menyampaikan agenda KPU pascapemilu dan pilkada. “Ada beberapa agenda yang dijalankan KPU pascapemilu dan pilkada, seperti pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta pendidikan ke para pemilih dari berbagai segmen” kata Muhammadun.
Ia menambahkan, KPU RI juga tengah menjaring masukan terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Salah satu langkahnya menginstruksikan kepada KPU provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. KPU sudah menyelenggarakan forum diskusi kelompok (FGD) dengan berbagai kalangan, di antaranya ormas dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilkada 2024 Agustus lalu.
Muhammadun menyampaikan peran partai politik juga sangat dibutuhkan dalam ruang diskusi terkait pelaksanaan pemilu mendatang. “Partai politik kami butuhkan masukannya. Sebagai peserta pemilu, tentu mereka memiliki perspektif tersendiri yang bisa saja berupa catatan penting untuk kami di lembaga penyelenggara,” ujar dia. Ia juga mengatakan pentingnya peran partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik.
Sementara itu, anggota KPU Jepara Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Haris Budiawan menjelaskan sejumlah agenda yang dijalankan divisinya. “Ada beberapa agenda yang telah kami jalankan setelah tahapan, yakni kajian pelaksanaan pemilu dan pilkada serta pemutakhiran data partai politik berkelanjutan,” katanya.
Haris memaparkan, dalam kajian penyelenggaraan pemilu dan pilkada, KPU mengangkat dua tema dengan metode yang berbeda. “Kami telah melaksanakan kajian terkait tahapan pencalonan melalui FGD dan desain surat suara melalui kuesioner,” ujarnya. Menurut Haris, kajian-kajian seperti ini membutuhkan partisipasi aktif partai politik. “Tidak menutup kemungkinan kajian serupa akan berlanjut. Karena itu, kami membutuhkan masukan partai politik atas isu-isu strategis yang penting untuk dikaji,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa KPU terus membuka ruang bagi partai untuk melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). “Partai diberikan kesempatan untuk melakukan pemutakhiran. Semester pertama berlangsung Januari hingga Juni sementara semester kedua Juli hingga Desember,” kata Haris. Ia menambahkan, pemutakhiran mencakup perubahan kepengurusan maupun keanggotaan partai.
Anggota KPU Jepara Divisi Perencanaan Data, dan Informasi Siti Nurwakhidatun, juga menyampaikan agenda di divisinya yang berkaitan langsung dengan partai politik. “KPU terus melanjutkan program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pascapemilu dan pilkada. Dalam proses ini, kami membutuhkan peran dari partai politik,” kata Siti.
Ia menjelaskan, KPU telah membentuk helpdesk untuk menampung tanggapan masyarakat terkait perubahan data pemilih. “Partai politik dapat langsung memberikan masukan terkait perubahan data pemilih ke helpdesk yang telah kami bentuk,” kata dia.
Selain penyampaian dari KPU, forum kunjungan ini juga memunculkan dinamika diskusi bersama pengurus partai politik. Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Nuruddin Amin, memberikan masukan agar penyelenggaraan pemilu dan pilkada, selain hal-hal yang bersifat procedural, juga menguatkan praktik demokrasi substansial. “Harapan kami, pelaksanaan demokrasi dapat lebih baik secara substansial,” ujar dia.
Ketua DPC Demokrat Muhammad Latifun juga menekankan perlunya menghindari praktik demokrasi yang pragmatis. “Praktik berdemokrasi harus lepas dari sikap-sikap pragmatisme yang merusak jalannya demokrasi,” katanya.
Selain itu, jajaran pengurus kedua partai juga menyampaikan isu-isu reflektif terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
Dalam kesempatan itu, Muhammadun juga menyampaikan bahwa agenda komunikasi ke partai politik akan terus berlanjut ke partai politik peserta Pemilu 2024 di Jepara. Beberapa partai sudah mengonfirmasi kunjungan pada pekan ini,” katanya. (kpujepara)