Berita

Kab-jepara.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanjutkan rangkaian kunjungan kerja kelembagaan ke sejumlah partai politik peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Jepara. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat komunikasi pascapemilu dan pilkada, sekaligus menjaring masukan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan agenda kepemiluan mendatang. Kunjungan berlanjut ke kantor Partai DPD Partai Ummat, DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), DPC Partai Gerindra, DPC Partai Amanat Nasional (PAN) dan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (17/9/2025). Lalu pada Kamis (18/9) ke PDI Perjuangan.
Kunjungan dari KPU dibagi dalam dua tim, untuk tim pertama dipimpin Ketua KPU Jepara Ris Andy Kusuma dan anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Haris Budiawan, serta Sekretaris KPU Jepara Yuyun Sri Agung P bersama staf sekretariat. Tim pertama melakukan kunjungan ke Partai Gerindra, PAN, dan PKS. Sementara itu tim kedua terdiri atas Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Muhammadun, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Siti Nurwakhidatun, serta Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Siti Suryani bersama staf sekretariat. Tim kedua menyambangi DPD Partai Ummat dan DPC PPP.  
Ris Andy Kusuma menyampaikan bahwa rangkaian kunjungan ini menjadi upaya untuk membuka kembali ruang komunikasi dengan partai politik pascatahapan pemilu dan pilkada. “Masukan dari partai politik sangat penting untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada ke depan. Pascatahapan pemilu akan terus berlanjut dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan data partai politik secara berkelanjutan,” ujarnya.
Haris Budiawan menambahkan bahwa agenda kerja KPU dalam menjaga keakuratan data partai politik juga membuka ruang bagi partai untuk melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan. “Pemutakhiran data partai politik menjadi bagian dari agenda kerja KPU pascapemilu dan pilkada. Proses ini dilakukan dua kali setahun, yakni semester pertama pada Januari–Juni dan semester kedua pada Juli–Desember,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Muhammadun menyampaikan bahwa setelah tahapan terdapat agenda kelembagaan yang terus berlanjut sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan pemilu mendatang. “Kajian-kajian dilakukan oleh KPU provinsi maupun kabupaten/kota sesuai instruksi KPU RI, dan dalam proses ini partisipasi partai politik menjadi sangat strategis,” ungkapnya. Ia menambahkan, partisipasi parpol diperlukan tidak hanya dalam kajian kepemiluan, tetapi juga dalam pemutakhiran data partai politik berkelanjutan serta data pemilih berkelanjutan. “Partai politik diharapkan aktif memperbarui data melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politika tau Sipol,” kata dia. 
Selain itu, Muhammadun menegaskan KPU akan terus menjaga komunikasi dengan partai politik untuk menyampaikan berbagai informasi terkait dinamika regulasi dan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. “KPU akan selalu menginformasikan perkembangan regulasi maupun perubahan yang terjadi kepada partai politik,” lanjut dia.
Melengkapai hal tersebut Siti Nurwakhidatun menjelaskan menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data pemilih sangat membutuhkan partisipasi aktif dari partai politik. “KPU telah menyiapkan helpdesk untuk memfasilitasi proses tersebut. Kami berharap apabila terdapat perubahan, partai politik dapat segera melaporkannya kepada KPU,” terangnya. Ia menambahkan hasil pemutakhiran data pemilih nantinya akan diplenokan secara terbuka dengan melibatkan partai politik.
Dalam kesempatan yang sama, Siti Suryani menyampaikan bahwa kerja kelembagaan KPU saat ini berfokus pada langkah-langkah evaluatif sekaligus persiapan menghadapi pemilu mendatang. “Pembahasan dan kajian penyelenggaraan pemilu maupun pilkada terus dilakukan secara internal oleh KPU,” kata dia. Di DPD Partai Umat, diskusi dengan pengurus mengalir. Partai memberikan beberapa masukan. Pengurus DPD Partai Ummat Sholeh Sudarsono berharap komunikasi intensif KPU dengan parpol terus terjalin. Di DPC PPP, selain pengurus harian, juga hadir seluruh pengurus tingkat kecamatan. Pertemuan itu berlanjut dengan dialog soal penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada 2024. Sekretaris DPC PPP Habli Mubarok mengapresiasi kunjungan KPU. “Ada ruang diskusi yang kami bisa mengungkapkan hal-hal penting terkait dinamika pemilu maupun pilkada,” kata Habli Mubarok.
Menampung Masukan Partai Politik
Rombongan KPU Jepara diterima langsung oleh jajaran pengurus partai politik. Di kantor PAN, kunjungan disambut Ketua DPC Bambang Harsono bersama Sekretaris Muslih beserta jajaran. Di Partai Gerindra, rombongan bertemu Wakil Ketua DPC Muzaidi dan Sekretaris Sri Lestari dan jajaran. Sementara itu, di PKS, KPU diterima Ketua DPD Khamidun Nugroho bersama pengurus. Kunjungan ke Partai Ummat disambut Ketua Soleh Sudarsono serta jajaran, sedangkan di PPP diterima Sekretaris DPC Habil Mubarok bersama jajaran serta Ketua PAC se-Kabupaten Jepara.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah masukan disampaikan partai politik. Ketua DPD Partai Ummat, Soleh Sudarsono, menekankan pentingnya komunikasi dengan KPU terutama terkait pemanfaatan sistem informasi kepemiluan agar digitalisasi hasil pemilu semakin baik. Dari PPP, pembahasan mengerucut pada mekanisme syarat pencalonan dan perlunya penyempurnaan dalam beberapa aspek prosedural dalam tahapan pencalonan. Sementara itu, Partai Gerindra berharap komunikasi mengenai perubahan regulasi dapat terus dijaga dan segera disampaikan kepada partai politik.
Sedangkan Ketua DPC PAN Bambang Harsono menambahkan, komunikasi intensif dengan penyelenggara pemilu sangat dibutuhkan agar proses pemutakhiran kepengurusan berjalan dengan informasi yang jelas. “Terdapat perubahan kepengurusan yang masih berproses. Setelah selesai akan segera kami mutakhirkan melalui SIPOL,” terangnya. Adapun PKS mengapresiasi pola komunikasi yang telah dibangun KPU dengan partai politik. Ketua DPD Khamidun Nugroho menilai hubungan tersebut harus terus dijaga agar informasi terkait penyelenggaraan pemilu dapat dipahami secara utuh oleh partai politik. 
Sementara itu saat berkunjung di DPC PDI Perjuangan, diterima segenap pengurus harian. Sebagai peserta pemilu, PDI Perjuangan merasa perlu untuk terus berkoordinasi dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara. “Ada sekian banyak tahapan dan kerja -kerja di kami yang bersentuhan langsung dengan KPU. Kami berharap ruang komunikasi ini bisa menjadi evaluasi sehingga penyelenggaraan pemilu dan pilkada bisa lebih berkualitas,” kata Wakil ketua DPC PDI Perjuangan Nur Cholis. (kpujepara)