Berita

Kab-jepara.kpu.go.id – Tingkat patisipasi politik perempuan dinilai masih rendah. Keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 perlu didorong. Perempuan dapat menjawab ruang kontestasi pada Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Siti Nurwakhidatun, anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Teknis Penyelengaraan saat menjadi narasumber dalam acara pendidikan politik perempuan dan rapat pleno PC Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). Acara tersebut digelar di gedung pertemuan DPC PPP jepara, jl M.T haryono, Desa Bulu, Kec. jepara. Turut hadir  DPC PPP Jepara H. Habil Mubarok dan beberapa anggota fraksi PPP DPRD Kabupaten Jepara, Moh. Adib, Saidatul Haznak dan Uzlifatul Fuaidah, Rabu (29/6).

Kaitannya dengan partisipasi perempuan di ranah politik, Siti mengatakan bahwa sudah terdapat kebijakan affirmative action dengan mengatur agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota legislatif. Meskipun demikian Siti Nurwakhidatun merasa perempuan belum mendapat cukup ruang di dunia politik. “Jika berkaca dari Pemilu 2019 hanya 7 kursi yang diisi oleh perempuan dari total 50 kursi yang diperebutkan di Kabupaten Jepara. Hal ini menunjukan partisipasi politik perempuan di Jepara masih rendah,” ungkap Siti. Dia menjelaskan dilihat dari daftar pemilih tetap di Jepara jumlah pemilih perempuan jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. “Besarnya jumlah pemilih perempuan ini menjadi tanda adanya urgensi keterwakilan perempuan di ranah politik. Hal tersebut penting untuk dapat menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mewakili kepentingan perempuan,” terang Siti.

Rendahnya partisipasi perempuan Siti menjelaskan hal tersebut dikarenakan salah satunya budaya patriakis yang masih kental terasa. “Keterwakilan perempuan diranah politik ini perlu didorong baik secara sistemik ataupun dengan memberikan pendidikan politik yang dilakukan secara masif,” terang Siti.  

Dalam kesempatan yang sama Siti Nurwakhidatun menyampaikan terdapat  peran strategis yang dapat diisi oleh anggota parpol. “Anggota parpol dapat mengisi ruang-ruang partisipasi dalam Pemilu 2024. Anggota parpol dapat berperan sebagai pemilu maupun dapat ikut berkontestasi pada Pemilu 2024,” ujar Siti.  

Siti Nurwakhidatun juga menyampaikan bahwa tanggal pelaksanaan pemilu telah ditetapkan akan pada 14 Februari 2024. Ia menjelaskan sebagaimana diatur dalam regulasi bahwa tahapan pemilu akan dilaksanakan pada 20 bulan sebelum hari pemungutan suara maka tahapan Pemilu 2024 telah berjalan pada 14 Juni 2022. “Terdapat tahapan yang bersifat esensial bagi partai politik. Salah satunya adalah tahapan pendaftaran partai politik,” terang Siti. Dia berpesan agar partai PPP mulai mepersiapkan diri untuk menghadapi tahapan tersebut. “Partai dapat memulai konsolidasi dari sekarang. Pendaftaran kini dilakukan secara terpusat,” terang Siti. Dia mengungkapkan sesuai jadwal pendaftaran partai politik akan dimulai pada 1 Agustus 2022.

Masykuri Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Jepara mengungkapkan hadirnya KPU Jepara untuk mengisi pendidikan politik adalah sebagai upaya partai PPP dalam mempersiapkan diri dalam mengadapi Pemilu 2024. “Terdapat segmen perempuan di tubuh PPP yang perlu dipupuk pendidikan politik,” ujar Masykuri. Ia juga mengatakan pemupukan pendidikan politik dan demokrasi dapat bermanfaat bagi kader yang akan bekontesatasi dalam Pemilu 2024.

Dalam kesempatan yg sama Hj. siti malichah sebagai ketua DPD WPP kab jepara dalam sambutanya mengatakan bahwa kader perempuan PPP harus memiliki wawasan politik yg mumpuni sehingga dpt menjalankan perannya scr maksimal dan siap tampil dlm setiap pengambilan keputusan politik. "Saya berterima kasih kpd KPU yg telah bersedia hadir sebagai narasumber dalam pendidikan politik kader WPP jepara, sehingga dapat meningkatkan wawasan politik kader dan bermanfaat untuk pengembangan organisasi ke depan terutama dalam kedewasaan berpolitik" ujarnya (kpujepara)