Berita

Kab-jepara.kpu.go.id -  KPUgencar melakukan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder untuk memutakhirkan data pemilih. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) terkait pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) triwulan ketiga 2021 yang berlangsung secara luring di aula KPU Kabupaten Jepara, Selasa (28/9). Peserta yang diundang secara luring yaitu Bawaslu, partai politik, Polres, Kodim, Disdukcapil, Tata Pemerintahan (Tapem), Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II,  Jawa Tengah serta stakeholder lain.

Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri membuka rakor. “Rakor pada triwulan ketiga 2021 kali ini kembali diadakan dalam upaya memutakhirkan data pemilih. Hal ini bentuk upaya KPU dalam mengakomodasi perubahan data kependudukan yang terus bergerak secara dinamis. Sehingga KPU dapat menangkap baik pemilih baru maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat,” kata Subchan.

Muntoko, anggota KPU Jepara Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mengungkapkan dalam pemutakhiran DPB triwulan ketiga 2021 terdata 881.898 pemilih dengan pemilih perempuan sebanyak 442.136 pemilih dan laki-laki sebanyak 439.762 pemilih. “Terdapat potensi pemilih baru  sebanyak 1.667 pemilih. Terdapat tren kenaikan jika disandingkan dengan DPT Jepara 2020, tetapi jumlahnya belum signifikan,” kata Muntoko. Beberapa langkah strategis terus diupayakan KPU Jepara untuk menjaring pemilih baru maupun pemilih yang tidak memenuhi syarat. “KPU telah memanfaatkan ruang digital dengan hadirnya podcast Bilik Demokrasi pada kanal Youtube KPU Jepara untuk mensosialisasikan kegiatan pemutakhiran data pemilih,” terang Muntoko. Selain itu Muntoko juga menyampaikan Koordinasi dan kerja sama bersama stakeholder terus ditempuh oleh KPU Jepara dalam mewujudkan data pemilih yang mutakhir, valid serta faktual. “KPU telah menggandeng Kemenag, Dinas Pendidikan, Pemerintah daerah bahkan KPU menggali data hingga ke desa,” ungkap Muntoko.

Rakor berlangsung sangat dinamis, mengalir masukan dari peserta yang hadir. Agus Rumanto, kasubbag Tata Usaha Kantor  Cabang Dinas Pendidikan wilayah II menyatakan lembaganya akan terus berkomitmen mendukung langkah KPU dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Selain itu Agus menyampaikan akan berkolaborasi dengan KPU untuk melakukan pendidikan pemilih. “Kita bisa jalankan program sekolah demokrasi. Menanamkan literasi demokrasi berlandaskan asas langsung, umum, bebas, jujur dan rahasia penting diberikan kepada pemilih pemula,” tandasnya.

Tapem dan Bawaslu memberi masukan agar KPU menggandeng Dinsos Permades untuk menggali data pemilih lebih komprehensif. “KPU juga perlu berkolaborasi dengan komunitas disabilitas untuk mendapatkan data pemilih disabiltas yang lebih faktual,” ucap Sujiantoko Ketua Bawaslu Jepara.

Muhammadun, anggota KPU Jepara mengatakan,  pelajar perlu mendapatkan perhatian khusus terkait literasi demokrasi. “Mereka memiliki dunia sendiri yang lebih banyak dihabiskan di dunia digital," kata Muhammadun. Ia menyampaikan literasi demokrasi yang merupakan salag satu upaya dari pendidikan pemilih terus dilakukan oleh KPU kepada pemilih pemula. “Pendidikan pemilih bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama, tak hanya KPU. Kita dapat berkolaborasi untuk ke depanya,” ucap Muhammadun.

KPU meminta masukan terkait rancangan desain surat suara pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan oleh anggota KPU Jepara Siti Nurwakhidatun, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Siti Nurwakhidatun memaparkan enam model rancangan desain penyederhanaan surar suara pemilu 2024. Peserta rakor secara aktif memberi masukan terkait rancangan desain surat suara yang telah dipaparkan. (kpujepara)