Berita

Kab-jepara.kpu.go.id – Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Jepara, secara organisasi menegaskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 harus didukung semua pihak agar berjalan dengan demokratis, damai, dan lancar. NU dan Muhammadiyah menegaskan kesuksesan penyelenggaraan pemilu juga menjadi perhatian dan tanggung jawabnya.

Hal itu mengemuka dalam sosialisasi tahapan Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jepara dengan tema Merajut dan Menjahit Nilai-Nilai Musyawarah dalam Pemilu 2024 di Bandengan, Sabtu (24/12). Kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ketua Pengurus Cabang NU Jepara KH Charis Rohman, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara KH Fachrurrozi, dan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Jepara Muhammadun.

Peserta dari kegiatan tersebut adalah perwakilan dari Majelis Wakil Cabang (MWC) NU dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah masing-masing dua orang dari semua kecamatan di Kabupaten Jepara. Acara dibuka anggota KPU Jepara Muhammadun.

Saat membuka acara, Muhammadun menyatakan NU dan Muhammmadiyah adalah stakeholder penting dalam penyelenggaraan pemilu. “Pada saat tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022 lalu, NU dan Muhammadiyah menjadi bagian penting yang kami jalin komunikasinya. Saat itu kami bersilaturahmi dan menyosialisasikan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Ke depan, kami akan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk kepentingan-kepentingan yang diperlukan KPU dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu 2024,” kata Muhammadun.

Saat menyampaikan materi Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Pemilu 2024, Muhammadun mengungkapkan banyaknya ruang dimana publik berpartisipasi di semua tahapan pemilu. Sejak awal pembentukan badan adhoc berlangsung mulai 20 Agustus 2022, yakni pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan dilanjut sampai saat ini pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), ada ribuan masyarakat yang melibatkan diri dengan mencari informasi, melamar, dan mengikuti seleksi. Sebelumnya KPU Kabupaten Jepara telah menyosialisasikannnya di kecamatan dan diikuti petinggi, lurah, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Keterlibatan masyarakat sebagai penyelenggara di tingkat adhoc animonya cukup tinggi,” ungkap Muhammadun.

Sebelum itu, lanjut Muhammadun, masyarakat yang tersampel sebagai anggota partai politik calon peserta Pemilu 2024 juga terlibat, setidaknya sebagai pihak yang diverifikasi secara faktual oleh KPU terkait status keanggotaannya. Di proses ini, KPU juga banyak dibantu kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, bahkan sampai ke rukun tetangga (RT) untuk membantu komunikasi secara kelembagaan kepada masyarakat yang tersampel.

Ke depan, kata Muhammadun, ada tahapan-tahapan dimana masyarakat bisa terlibat secara luas, seperti tahap pencalonan, baik anggota DPRD provinsi/kabupaten maupun DPD, juga di tengah tahapan kampanye, sampai pada pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara hasil pemilu.

Kiai Charis Rohman, dari sudut pandang Islam menyampaikan sejarah singkat bagaimana umat manusia memilih pemimpin, baik di era Nabi Musa a.s, ke masa-masa sesudahnya, sampai di era modern sekarang ini.

“Sekarang ada ruang dimana masyarakat pemilih diberi kepercayaan penuh untuk memilih secara langsung pemimpin-pemimpin di lembaga-lembaga negara melalui mekanisme pemilu. Ini artinya ada tanggung jawab besar masyarakat dalam menentukan pilihan, sekaligus menyukseskan jalannya proses penyelenggaraan pemilu,” kata Kiai Charis. Ia berharap nilai-nilai musyawarah yang ada dalam pemilu bisa dijaga di semua level, sehingga tersentuh mutu demokrasi sekaligus memberi harapan baik ke masyarakat.

Bagi Kiai Charis, ulama yang dalam hal ini terikat di Jamiyyah NU, punya tanggung jawab untuk menyukseskan jalannya pemilu sebagai ruang untuk mencari para pemimpin di lembaga resmi negara. “Kalau ada apa-apa terkait pemilu dengan segala eksesnya, ulama harus mengambil peran,” kata dia.

Sementara itu KH Fachrurrozi mengaku mengikuti tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang dijalankan KPU. Di Kabupaten Jepara, KPU sudah menjalin komunikasi sejak awal dengan Muhammadiyah terkait tahapan pemilu. Ia menilai apa yang dilakukan KPU Jepara dalam menjalin komunikasi, termasuk dengan Muhammadiyah sudah berjalan dengan baik. Ia berharap hal itu terus dilakukan ke depan.

Hal-hal terkait penyelenggaraan pemilu, jika bertalian dengan masyarakat luas, Muhammadiyah ikut bertanggung jawab. “Kami dalam posisi siap mendukung, membantu, dan berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Kami juga siap menjadi bagian dari solusi jika ada hal-hal yang dirasa ada yang perlu dicarikan jalan keluar dan diantisipasi. Jepara masuk kategori rawan sedang dalam indeks kerawanan pemilu. Saya yakin jika penyelenggaraan berjalan baik, masyarakat terlibat luas, Pemilu 2024 akan berjalan dengan baik. Ikatan sosial tetap terjaga rukun dan teduh,” kata Fachrurrozi.

Di bagian ujung acara berlangsung dialogis. Beberapa peserta memberikan respons. Di antaranya membangun semangat bagaimana mencegah praktik politik uang, juga disinformasi kepemiluan. Selain itu juga bisa diupayakan membangun sinergitas serupa antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.  (kpujepara).