Berita

Kab-jepara.kpu.go.id – Demokrasi telah menjadi jalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemilu sebagai bentuk perwujudan demokrasi untuk memilih para pemimpin juga telah menjadi konsensus bersama dan diatur konstitusi. Lahirnya banyak pemimpin di berbagai level melalui proses pemilu maupun pemilihan akan terus mewarnai dan menandai sebuah era. Karena itu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mutu demokrasi harus terus ditingkatkan dan dimatangkan.

Hal itu mengemuka dalam silaturahmi dan dialog demokrasi KPU Kabupaten Jepara bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara di Gedung NU Jl Pemuda 51 Jepara, Senin (27/6/2022). Kedatangan KPU ke NU merupakan bagian dari serangkaian roadshow yang dilakukan dalam beberapa pekan terakhir, untuk menguatkan komunikasi antarlembaga terkait penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan sejak 14 Juni 2022.

Sebelumnya, KPU juga berkomunikasi secara kelembagaan untuk membangun sinergitas dengan Pj Bupati Jepara, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dalam waktu dekat, KPU juga akan berdialog dengan masing-masing partai politik untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait tahapan pemilu 2024, khususnya di masa pendaftaran, verifikasi, dan penetapa parpol peserta Pemilu 2024.

Saat bersilaturahmi di PCNU, tim dari KPU diterima Katib Syuriah PCNU Jepara Kiai Muhammad Nashrullah Huda, Ketua Tanfidziyah PCNU KH Charis Rohman, serta para wakil ketua, yaitu Zaenuri Thoha dan M Syariful Wa’i. Selain itu juga Sekretaris PCNU Ahmad Sahil. Selain pengurus NU, hadir juga perwakilan dari para pimpinan Badan Otonom NU, yakni dari Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU-IPPNU, serta beberapa lembaga. Dari KPU, hadir Ketua KPU Subchan Zuhri bersama empat komisioner lain, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun. Selain itu juga Sekretaris KPU Da’faf Ali, bersama dua Kasubbag, yaitu Yuli Triyanto dan Galih Prasetyo.

Politik Uang

Subchan Zuhri mengatakan silaturahmi ke PCNU Jepara ini penting karena sebagian besar warga Jepara adalah kalangan nahdliyyin. “Dukungan NU sangat luas, didalamnya ada partisipasi dalam bentuk pendidikan pemilih maupun demokrasi. Pemilu berintegritas perlu adanya pendidikan pemilih untuk mengantisipasi politik uang, politik SARA, berita hoaks yang dapat menganggu keharmonisan mssyarakat,” terangnya.

Ia juga menambahkan keterlibatan PC NU Jepara dengan jangkauan sampai ke akar rumput, dapat memberikan imbauan maupun fatwa, khususnya larangan politik uang. Isu politik uang masih terus menjadi tantangan Bersama karena ia merusak proses demokrasi, membodohi masyarakat dan menjadi penyebab adanya korupsi serta menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas.

Kiai Charis Rohman menegaskan urgensi pemilu sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin. “Kondisi sebuah era itu banyak ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Dalam konteks pemilu, pemimpin itu kita semua yang memilih. Sistem pemilu saat ini memberi penegasan bahwa kita (pemilih) telah dewasa, karena yang memiliki hak pilih akan bisa memilih pemimpin secara langsung di pemilu,” tegas Charis Rohman.

Dengan situasi seperti itu, lanjutnya, NU akan mendukung KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. “KPU tetap fokus pada penyelenggaraan. Soal dukungan, tentu saja akan mengalir, khususnya dari NU karena memilih pemimpin itu sudah jadi kebutuhan umat,” lanjut dia.

Ia menjelaskan bahwa NU memiliki lebih kurang 6.000 masjid dan musala, serta 240 jamaah pengajian di ranting yang tersebar di semua desa dan kelurahan di Jepara. Untuk kegiatan sosialisasi atau ikhtiar untuk literasi berdemokrasi, ruang-ruang itu bisa kami optimalkan. “Ada kebutuhan di kalangan nahdliyin, bagaimana proses pemilu ini berjalan baik, melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, dan mutu demokrasi terjaga,” kata dia.

Kanal-kanal komunikasi di NU itu strategis untuk menjadi ruang menyampaikan hal-hal substantif dari pemilu dan mencegah hal-hal yang bisa menjadi potensi persoalan, seperti politik uang dan hoaks. “Meski rumit dan selalu menjadi persoalan di tiap pemilu, upaya untuk mencegah politik uang ini harus terus disuarakan,” ujar Charis Rohman.

Dalam dialog, Ahmad Sahil menekankan warga NU Jepara harus terlibat aktif pada Pemilu 2024, membangun kualitas demokrasi dengan pendidikan pemilih untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

M Syariful Wai menyampaikan, penyelenggara dan peserta pemilu, serta masyarakat pemilih perlu sama-sama mewaspadai potensi-potensi konflik yang bisa saja terjadi di seputar pemilu. Karena itu, penting misalnya menurut dia, KPU berkolaborasi dengan NU atau juga ormas lain untuk meneguhkan visi membangun kualitas demokrasi. “Saya yakin kita semua tak ingi pemilu membuat pilu,” kata Syariful Wai.

Sementara itu Muhammadun yang menyampaikan inti Peraturan KPU Nomor 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menyebut akan ada banyak titik temu KPU dengan ormas, termasuk NU, dalam setiap penyelenggaraan tahapan pemilu. “Posisi ormas sangat strategis. Apalagi NU memiliki perangkat organisasi sampai desa/kelurahan. Ada ruang partisipasi yang luas secara langsung maupun tak langsung. Bisa di penyelenggaraan, kepesertaan, kontrol, maupun kendali kerekatan sosial. KPU sebagai penyelenggara tentu harus lebih intensif berkomunikasi dengan banyak pihak di tiap fase tahapan,” kata Muhammadun. (kpujepara).