Berita

Kab-Jepara.kpu.go.id – Pelayanan secara prima kepada publik menjadi salah satu spirit untuk menjalankan reformasi birokrasi. Ini menjadi salah satu prioritas yang dilakukan KPU. Agenda-agenda kerja KPU yang bertalian dengan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, baik di dalam maupun di luar tahapan, membutuhkan birokrasi yang akuntabel, kapabel, dan prima dalam melayani publik.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Rabu Ingin Tahu bertema Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring, Rabu (8/9). Kegiatan tersebut dibuka Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat dengan narasumber anggota KPU Jateng M Taufiqurrahman, Sekretaris KPU Jateng Sri Lestaringsih, dan Nur Syafaat dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KPU RI. 
Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lainnya, Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun, serta Sekretaris KPU Jepara Da’faf Ali mengikuti secara daring kegiatan tersebut. 
Yulianto Sudrajat saat membuka acara mengatakan reformasi birokrasi bertalian di antaranya dengan perubahan-perubahan mendasar yang mesti dilakukan, baik perencanaan, sumber daya manusia (SDM), maupun pelaksanaannya. “Reformasi birokrasi ini untuk mewujudkan birokrasi yang antikorupsi, akuntabel dan kabapel. Tentu saja harus ada output ke publik, yaitu memberikan pelayanan yang prima,” kata Yulianto Sudrajat. 
M Taufiqurrahman mengatakan beberapa hal yang mesti dilakukan dalam reformasi birokrasi adalah manajemen perubahan, deregeluasi birokrasi, penataan organisasi, tata laksana dan SDM, penguatan akuntabilitas pengawasan, serta kualitas pelayanan publik. “Dalam konteks reformasi birokrasi, penting sekali misalnya melakukan inovasi-inovasi pelayanan. Contoh kecilnya, ada yang membutuhkan layanan data, secara cepat kita bisa melayani dengan soft data. Atau kalau publik yang butuh data, tidak mesti datang ke kantor, namun bisa mendapatkannya tanpa harus ke kantor karena ketersediaan data digital yang siap akses. Inovasi ini harus menjadi kebiasaan untuk tugas-tugas keseharian. Tidak sekali dua kali,” kata M Taufiqurrahman. 
Sri Lestariningsih mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi membutuhkan tim yang melibatkan semua pihak di masing-masing satuan kerja. “Tim ini mesti dibentuk, lalu melaksanakan program-program reformasi birokrasi, dan perlu ada evaluasi secara berkesinambungan,” kata dia. 
Nur Syafaat dari KPU RI mengungkapkan reformasi birokrasi sudah berlangsung beberapa tahun terakhir dan KPU menjadi salah satu bagian yang melaksanakannya. “Awal 2014 RB ini sudah ada dan sampai sekarang masih berjalan,” ungkap dia. Ada penilaian mandiri yang dilakukan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada 2021 ini, kata Nur Syafaat adalah 10 KPU provinsi di Indonesia yang mengikuti penilaian. Ia berharap, semua satuan kerja di KPU provinsi maupun kabupaten/kota bisa segera menyusun tim reformasi birokrasi, secara menyusun rencana aksi.

Dibentuk 2020
Sementara itu KPU kabupaten Jepara sudah menetapkan kegiatan rencana aksi reformasi untuk 2020 yang ditetapkan dalam surat keputusan Nomor 35/2020. Sebelumnya di awal 2020, KPU Jepara sudah membentuk tim reformasi birokrasi. Muhammadun, koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Jepara mengatakan pembentukan tim reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Jepara saat itu juga dibarengi dengan deklarasi penandatanganan zona integritas. Kegiatan ini menjadi bagian dari program manajemen perubahan yang fokus pada pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental. 
Dalam program peningkatan pelayanan publik yang menjadi area reformasi birokrasi misalnya, KPU Kabupaten Jepara menyusun standaard operasional pelayanan secara luring maupun daring. “Tiap program reformasi birokrasi yang kami tetapkan ini juga butuh evaluasi dalam pelaksanaaannya karena tiap kegiatan memiliki indicator keberhasilan yang jelas,” kata Muhammadun. (kpujepara)