Berita

Kab-jepara.kpu.go.id – Generasi milenial memiliki aktivitas beragam di era digital. Karakternya yang kreatif, terbuka, dan rasional membutuhkan pemahaman yang memadai terkait ruang publik. Apalagi dalam konteks berdemokrasi. Potensi besar mereka dalam mengisi ruang-ruang publik, butuh bekal pengetahuan yang cukup.

Hal itu dikatakan Muhammadun, anggota KPU Kabupaten Jepara saat menjadi narasumber dalam kegiatan pendidikan politik bertema Penguatan Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara bagi Milenial di aula 2 Kantor Disdikpora Kabupaten Jepara, Senin (13/12). Acara yang dibuka Sekretaris Daerah Edy Sujatmiko tersebut diselenggarakan Badan Kesbangpol Kabupaten Jepara. Selain Muhammadun, narasumber lain adalah Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jepara Lukito Sudi Asmara. Kegiatan dipandu Kabid Ormas dan Politik Bakesbangpol Anisah Salmah.  Peserta kegiatan itu adalah para siswa dari SMA Islam Jepara, SMK Islam Jepara, dan SMA PGRI Jepara.

Muhammadun mengatakan, ruang publik adalah ruang berisi dinamika yang menyentuh persoalan publik. Ia bisa berbentuk tiga hal, yaitu ruang terbuka secara fisik seperti lingkungan sekitar dalam skala yang berviariasi, media massa, dan juga internet. “Generasi milenial menggunakan waktunya rata-rata hampir sembilan jam dalam sehari untuk membuka gawai yang terkoneksi dengan internet. Melalui beragam platform, mereka beraktivitas seperti belajar, mencari, membuat, dan mengakses informasi, serta berinteraksi. Ini juga ruang publik yang membutuhkan sentuhan literasi,’’ kata Muhammadun.

Kehidupan demokrasi yang sehat, lanjut Muhammadun, adalah yang tanpa tekanan, tanpa intervensi, tanpa terdikte permainan pasar, tanpa tanpa hoaks, dan memungkinkan terjadinya ruang dialogis dan dialektika yang sehat. “Jika generasi milenial banyak beraktivitas di dunia digital, maka partisipasi di ruang publik digital itu perlu dioptimalkan. Generasi milenial memiliki potensi membangun irama khas untuk andil dalam menyehatkan ruang publik,’’ lanjut Muhammadun.

Muhammadun mengingatkan kenyataan kehidupan dunia digital telah mengubah banyak hal. Di antaranya kecenderungan realitas mulai tergantikan dengan simbol-simbol, semua bisa bersikap dan berbicara tanpa hierarki. Banyak dari sisi kehidupan yang merupakan simulasi-simulasi. “Ada potensi esensi nilai-nilai demokrasi tergerus. Ini bisa berdampak makin tidak baik jika tak diimbangi dengan literasi yang cukup, khususnya untuk generasi baru,’’ ujar Muhammadun.

Ia menambahkan, demokrasi Pancasila yang bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia dan digali dari nilai-nilai dan kepribadian bangsa yang luhur, menjadi acuan untuk kehidupan yang terus bergerak dinamis. Generasi muda membutuhkan pengetahuan yang cukup dalam menerjemahkan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di semua bentuk ruang publik dalam ekosistem demokrasi.

Tanggung Jawab Bersama

Lukito Sudi Asmara mengatakan pendidikan politik merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, ormas, partai politik, penyelenggara pemilu, juga lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengedukasi generasi baru. “Pendidikan politik memang perlu diberikan sejak dini, termasuk kepada pelajar. Dalam waktu dekat mereka akan mengisi posisi-posisi strategis. Bahkan pada pemilu 2024 mendatang mereka sudah memiliki hak pilih dan ikut menentukan arah perjalanan bangsa,” kata Lukito.

Edy Sujatmiko mengatakan, pintu masuk penguatan pemahaman demokrasi kepada generasi milenial adalah pengetahuan. Mereka memiliki pengalaman hidup sebagai generasi baru. Kehidupan demokrasi sangat dinamis dan terkadang terdapat beberapa residu yang bisa jadi membuat milenial menjaga jarak. Karena itu mendekatkan pengetahuan yang tepat tentang demokrasi sangat diperlukan. “Kita sama-sama tidak ingin kedaulatan rakyat tergadaikan dengan penyakit-penyakit demokrasi seperti politik uang. Kita ingin partisipasi politik yang dibangun bermutu dan bermartabat. Ini kesempatan bagi milenial untuk memberi warna,’’ kata Edy Sujatmiko.

Dalam kesempatan itu, para perserta memberikian respons. Faisal Anas, siswa SMK Islam mengkritisi proses-proses demokrasi yang masih membawa sentimen SARA. Ia melihat itu sebagai sesuatu yang tidak sehat dan berpotensi membikin milenial skeptis terhadap demokrasi. respons terkait politik uang disampaikan Nur Fatiyah dari SMA Islam. Politik uang ada di sekitar. Ia merasa generasi baru perlu memahami bagaimana membangun sikap yang tepat saat menolaknya, atau mencegahnya.

Sementara itu Nikmatul Jazilah dari SMA Islam menanyakan cara melaporkan diri untuk bisa terdata sebagai pemilih baru. Terkait hal ini, Muhammadun menjelaskan bahwa calon pemilih bisa datang langsung ke KPU Jepara. Namun untuk lebih mudah dan efisien, bisa melalui jalur online, dengan masuk ke tautan bit.ly/pemilih_jepara. Selain itu juga dapat melalui website kab-jepara.kpu.go.id dengan memilih menu Masukan Pemilih. “Sejak awal 2020, di luar tahapan pemilu, KPU Kabupaten Jepara terus memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan baik melalui koordinasi dengan berbagai pihak, maupun secara online agar lebih mudah terlayani,” kata Muhammadun. (kpujepara).