Berita

Kab-Jepara.kpu.go.id - Tidak ada demokrasi apabila perempuan ditinggalkan. Hal tersebut disampaikan anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Teknis Penyelenggaraan Siti Nurwakhidatun dalam seminar Kesetaraan Gender dalam Berpolitik dan Pendidikan Politik bagi Perempuan yang diselenggarakan Tim Penggerak PKK Desa Klepu Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, Sabtu (18/9).

Acara yang berlangsung di Balai Desa Klepu itu dibuka oleh petinggi Desa Klepu Sutoyo. Ia didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Sri Kistinah. Hadir pula segenap pengurus dan kader PKK Desa Klepu, perwakilan organisasi Fatayat dan Muslimat serta masyarakat umum.

Hadir pula sebagai narasumber, anggota Bawaslu Kabupaten Jepara Abdul Khalim dan staf ahli bidang ekonomi dan pariwisata DPRD Provinsi Jawa Tengah Chan Zulkifli.

Ketua panitia Dimyatidalam sambutannya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu atas terlaksananya seminar. Ia berharap acara seminar tersebut bisa memberikan manfaat dan meningkatkan pengetahuan terkait kesetaraan gender dalam berpolitik, khususnya bagi perempuan di Desa Klepu.

Seminar yang diselenggarakan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam bidang politik.  Selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman secara menyeluruh tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Abdul Khalim dalam paparannya menjelaskan fakta posisi dan reputasi perempuan sebagai peserta kontestasi. “Sebagai pemilih, suara perempuan mayoritas, tapi orientasinya beragam. Ada orientasi kognitif, afektif dan evaluative. Hasilnya, tindakan memilihnya pun beragam, ada yang kategori tradisional, afeksi, rasional instrumental, maupun rasional nilai,” kata Abdul Khalim.

Tekait Desa Klepu yang telah diresmikan sebagai Desa Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Jepara per 24 Maret 2021, ia berharap masyarakat Desa Klepu terutama kaum perempuan, bisa menjadi pemilih kategori rasional nilai.

Sementara itu Chan Zulkifli dalam paparan materinya menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen masih jauh dari pencapaian angka 30 persen, sehingga kepentingan-kepentingan perempuan pun belum semuanya bisa terakomodasi dalam setiap kebijakan. “Kepentingan perempuan tidak akan terpenuhi tanpa adanya regulasi atau payung hukum yang melindunginya, untuk itu kepentingan perempuan hanya bisa diperjuangkan dengan cara hadir di parlemen agar bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perempuan,” ungkap Chan Zulkifli.

 “Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah disebabkan karena tingkat kesadaran perempuan untuk terjun ke dunia politik juga rendah. Hal tersebut karena anggapan bahwa politik adalah dunia laki-laki,” lanjut dia.

Sementara itu anggota KPU Siti Nurwakhidatun mengungkapkan tidak ada demokrasi kalau perempuan ditinggalkan, karena dari sisi jumlah populasi ataupun jumlah pemilih, lebih dari separuh adalah perempuan, dalam konteks kepentingan, aspirasi harus terwakili. Inilah pentingnya kenapa perempuan harus masuk dalam sektor politik tidak lain adalah untuk memperjuangkan kepentingan perempuan itu sendiri.

“Karena kepentingan perempuan itu bukan hanya soal perempuan, tapi soal kemanusiaan. Ketika perempuan menghadapi masalah, maka masalah itu bukan hanya disebabkan karena keperempuanannya, tetapi banyak faktor, misalnya tingkat kematian ibu dan bayi, faktor kesehatan, infrastruktur pelayanan kesehatan, faktor ekonomi dan masih banyak lagi,” paparnya

“Perempuan harus diberi akses yang sama seperti laki-laki untuk bisa masuk dalam dunia politik. Karena rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespons masalah utama yang dihadapi perempuan,” imbuh Siti Nurwakhidatun.

Seminar ini makin menarik ketika dibuka sesi pertanyaan dan diskusi. Siti Sa’adah, salah satu peserta menanyakan kesetaraan gender yang dipahami masyarakat adalah perempuan menjadi dominan dan melampaui kodratnya sebagai perempuan. Peserta lainnya, Isna menanyakan cara agar perempuan, terutama yang tinggal di pedesaan lebih bisa berkarya dan berdaya, karena stereotipe yang melekat pada perempuan cenderung menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua.  Dan masih banyak pertanyaan dari peserta seminar lainnya yang menunjukkan antusiasme peserta dalam mengikuti seminar sampai akhir. (kpujepara)