
Pertanggungjawaban Keuangan Yang Baik, Sebagai Wujud Akuntabilitas Keuangan KPU
Kab-jepara.kpu.go.id - Sekretaris KPU Jepara Da’faf Ali, S.Sos., M.Si. mengapresiasi PPK dan PPS atas hasil kerja dalam pertanggungjawaban keuangan. Dibuktikan pada rakernis keuangan di Batam tanggal 8-11 Juli 2023, KPU RI melalui auditor internal menilai pertanggungjawaban keuangan KPU Jepara beserta badan adhocnya disusun serta diarsipkan dengan baik. “Pencapaian ini bukan sebuah akhir, mari bersama kita tingkatkan kinerja sebagai bukti integritas dan tanggung jawab pada lembaga,” kata Da’faf Ali dalam sambutan asistensi penyusunan laporan keuangan badan adhoc di Aula Kantor KPU Jepara, Kamis (3/8/2023)
“Menyosialisasikan pemilu menjadi tanggungjawab kita, harus dilakukan secara masif dan efektif. Sosialisasi diorientasikan sebagai kerja sama dengan organisasi masyarakat, melalui pengisian materi sosialisasi di kegiatan rutin mereka. Sehingga keterbatasan anggaran sosialisasi tidak lagi menjadi kendala dengan memanfaatkan momen itu,” tegas Sekretaris KPU Jepara kepada Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Sekretariat PPK se Kabupaten Jepara.
Tambahnya, tahapan lain yang berjalan pemeliharaan data pemilih pada fase penyusunan DPTb, dimungkinkan masyarakat hadir di kantor PPK menyampaikan saran masukan. Da’faf Ali menghimbau untuk diperhatikan personil PPK maupun sekretariat siap dan standby memberikan pelayanan.
Dilanjutkan materi oleh Sutomo, S.E., M.M. Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik KPU Jepara, KPU RI telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) untuk menyusun pertanggungjawaban keuangan dan harus ditindaklanjuti oleh KPU, PPK dan PPS. “Dokumen digital pertanggungjawaban yang diunggah pada google drive sebelumnya tidak menggugurkan kewajiban dalam penyampaian melalui SITAB.”ungkap Sutomo. KPU Jepara akan melaksanakan bimbingan teknis SITAB secara berjenjang di tingkat PPK.
Tahapan pemilu yang padat menjadikan tugas penyelenggara pemilu sangat dinamis, munculnya penyempurnaan sebagai hal wajar, dibutuhkan respon positif dari semua unsur, tidak lain dalam pelaksanaan anggaran belanja. Kelengkapan data dukung pertanggungjawaban keuangan perlu diperhatikan sebagai wujud akuntabilitas keuangan KPU, menjadi statement sekaligus penutup Sekretaris KPU Jepara. (kpujepara)