Tokoh Perempuan Berharap Memilih Bukan Karena Uang
Kab-jepara.kpu.go.id – Politik uang menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian para tokoh Perempuan di Kabupaten Jepara menjelang Pilkada 2024. Mereka berharap masyarakat pemilih cerdas dan berintegritas dalam bersuara dalam mementum memilih calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tersebut.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih segmen pemilih Perempuan yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jepara di aula KPU, Selasa (15/10). Kegiatan tersebut dihadiri Dua anggota KPU, yakni Muhammadun dan Siti Suryani. Dua narasumber menyampaikan materi, yaitu Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Muh Ali dan Kepala Badan Kesbangpol, Budi Prisulistiyono. Dosen Unisnu Murniati memoderatori diskusi.
Plh Ketua KPU Kabupaten Jepara Siti Suryani hadir membuka acara. Sedangkan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Muhammadun menyampaikan informasi tahapan Pilkada 2024.
Secara khusus, Muhammadun menyatakan bahwa saat ini adalah masa kampanye. “Masa kampanye berlangsung sejak 25 September hingga 23 November 2024,” kata Muhammadun. Masyarakat bisa berpartisipasi pada tahapan kampanye ini dengan mencermati visi misi para calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati, sekaligus mengelaborasi dinamika dan berbagai tantangan serta pekerjaan besar di Kabupaten Jepara di berbagai bidang.
Peserta dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan dari organisasi perempuan di Jepara, baik Gabungan Organisasi Wanita (GOW), di NU dan Muhammadiyah, organisasi perempuan Katolik, Hindu, dan Budha. Noor Ainy (ketua PC Muslimat NU) serta Umi Kultsum (ketua PD Aisiyah) menyoroti masalah politik uang dan pentingnya pendidikan pemilih di kalangan perempuan. Menurutnya Noor Ainy pendidikan pemilih ini perlu dilakukan ke berbagai level, tidak hanya dilakukan oleh KPU tetapi juga lembaga-lembaga pemerintah, dan ormas. Umi Kultsum menilai politik uang bisa ditekan dengan cara ada penindakan yang efektif, serta teladan di tingkat elit. “Jangan sampai masyarakat memberikan hak pilih karena pertimbangan uang,” kata dia.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Muh Ali dalam kesempatan itu menyampaikan materi tentang peran dan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Sudut pandang budaya juga ia ulas. Penting, menutunya memunculkan kesadaran-kesadaran publik di tengah tahapan pilkada seperti ini. Sedangkan Kepala Badan Kesbangpol Budi Prisulistiyono menyampaikan materi tentang Perempuan dan Peningkatan Partisipasi Politik dalam Pilkada 2024. (kpujepara)
