Berita

Kab-jepara.kpu.go.id - Masyarakat diimbau untuk waspada dan berhati-hati terhadap potensi beredarnya berita hoaks di tengah tahapan Pemilu 2024. Hoaks punya efek yang bisa menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencegah penyebaran informasi hoaks agar tidak berkembang bebas.

Hal itu mengemuka dalam temu pegiat media sosial dengan tema Sukseskan Pemilu 2024, Tangkal Berita Hoaks di pendapa Kecamatan Bangsri, Jumat (14/4/2023). Kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Kominfo Kabupaten jepara dengan menghadirkan narasumber anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, Wakil ketua DPRD Nuruddin Amin, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jepara Arif Darmawan, dan pegiat media sosial Muhammad Haidar. Kegiatan itu diikuti lebioh kurang 100 peserta.

Para narasumber mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah penyebaran informasi hoaks di tengah tahapan Pemilu 2024. Mereka membahas kategori dan karateristik informasi hoaks, disinformasi dan beragam contoh hoaks saat tahapan Pemilu 2024, serta tips menangkal hoaks.

Muhammadun yang juga ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Jepara menyampaikan bahwa dalam Pemilu 2019 lalu, ditemukan banyak konten hoaks yang beredar di masyarakat. Ia merujuk pada temuan Kementerian Kominfo, yang mencatat terdapat 62 konten hoaks selama rentang waktu Agustus hingga Desember 2018, yang bertujuan untuk menyasar sesama peserta pemilu, penyelenggara pemilu, institusi penegak hukum, dan sebagainya.

Jumlah konten hoaks tersebut meningkat tajam menjelang hari pemungutan suara 17 April 2029, dengan mencapai 771 konten hoaks pada Februari 2019. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam menangani penyebaran konten hoaks selama masa tahapan pemilu. “Potensi yang sama bisa terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tahapannya sudah berlangsung,” kata Muhammadun.

Mengutip karya FW Singer dalam LikeWar, fenomena weaponization of social media, internet digunakan sebagai ajang alat komunikasi politik yang terkadang tak sesuai dengan prinsip etik. Media sosial seringkali digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan disinformasi dan hoaks untuk mempengaruhi proses politik. “Karena itu upaya-upaya literasi dan pencegahan seperti dilakukan hari ini yang melibatkan masyarakat pegiat media sosial, sangat penting agar proses pemilu berjalan dengan bermartabat. Untuk mencegah dan meminimalisasi produksi dan penyebaran hoaks, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, melainkan perlu kolaborasi banyak kalangan, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, akademisi, ormas, pegiat media social dan masyarakat luas,” ujar Muhammadun.

Kepala Diskominfo Arif Darmawan mengatakan penyebaran hoaks terbesar yaitu melalui medsos (92,4 persen), aplikasi chatting (62,8 persen), dan situs web (38,9 persen). Sementara jenis hoaks yang diterima paling besar tentang sosial politik, SARA, dan kesehatan. “Beberapa waktu lalu kami menandatangani nota kerja sama dengan KPU Kabupaten Jepara, khususnya dalam upaya mencegah hoaks kepemiluan. Ini penting agar pemilu bisa berjalan sukses,” kata Arif Darmawan.

Muhammad Haidar, salah satu penggiat media sosial, dalam sosialisasi ini mengingatkan tentang bahaya saling berbagi informasi tanpa membedakan ranah privat dan publik. Hal ini dapat memicu penyebaran berita hoaks yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Wakil DPRD Kabupaten Jepara Nuruddin Amin mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran fakta berita sebelum menyebarkannya, demi memutus rantai berita hoaks atau bohong yang dapat meresahkan masyarakat. “Sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, harus menjadi filter informasi yang masuk. Ia mengajak semua pihak untuk saling berkolaborasi dalam memerangi berita hoaks dan bohong yang dapat merugikan masyarakat,” kata dia. (kpujepara)