Berita

Kpujepara.go.id – Pasca Pemilu 2019, KPU Kabupaten Jepara tetap konsisten untuk terus melakukan pendidikan pemilih dan demokrasi kepada masyarakat. KPU menganggap, Pendidikan pemilih ini adalah invenstasi jangka Panjang yang diharapkan akan dapat memperbaiki kualitas perilaku memilih masyarakat di pemilu-pemilu yang akan datang. Sasaran pendidikan pemilih saat ini pada pemilih berbasis pemula yang ke depannya juga akan mendominasi masyarakat pemilih di Indonesia. Selasa (5/11/2019), KPU Jepara menggelar Pendidikan pemilih dan demokrasi di SMK Fadlun Nasfis Bangsri yang diikuti 100 siswa-siswi sekolah tersebut. Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri hadir sebagai narasumber, menyampaikan bahwa meski pemilu 2019 sudah selesai, namun Pendidikan pemilih tetap penting untuk terus dilakukan. “Para pemilih pemula ini lah yang lima tahun ke depan akan turut memengaruhi perilaku pemilih di pemilu yang akan datang. Maka penting untuk disiapkan dari sekarang,” katanya. Di depan siswa-siswi SMK, Subchan menyampaikan bahwa salah satu kualitas pemilu kita salah satunya disumbang dari bagaimana kualitas pemilihnya. “Kalau pemilihnya masih terus saja mau dipengaruhi dengan politik uang, maka hasil pemilunya juga tidak akan lebih baik,” tambahnya. Oleh karena itu, para pemilih pemula ini harus dibekali dengan pendidikan berdemokrasi yang benar dan semangat menjalankan nilai-nilai demokrasi di kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai demokrasi, kata Subchan harus menjadi perilaku masyarakat Indonesia yang memang menganut sistem demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang harus ditanamkan dan mesti menjadi perilaku masyarakat, khususnya pemilih pemula di antaranya menghargai perbedaan, toleransi, bertanggung jawab atas sikap ucapannya, mengedepankan musyarawan mufakat, gotong royong dan lain sebagainya. “Nilai-nilai yang terkadung dalam system demokrasi itu tidka hanya berlaku pada saat pemilu, namun dalam keseharian kita juga mesti dijalankan. Terutama dalam lingkungan sekolah dan masyarakat,” terangnya. Subchan berharap, apabila masyarakat sudah terbiasa menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam perilaku kesehariannya, maka dalam pemilu yang akan datang tidak dikhawatirkan akan miuncul gerakan intoleransi, dan perpecahan hanya karena beda pandangan politik dan pilihan politik. Kepala sekolah SMK Fadlun Nafis Ahmad Efendi saat memberikan sambutan menyampaikan bahwa pendidikan demokrasi di sekolahnya memang penting, mengingat sebagian siswanya sudah mempunyai hak pilih. Selama ini praktik berdemokrasi di sekolahnya diterapkan dalam pemilihan ketua OSIS yang dipilih secara demokratis. (tim kpu jepara)

Kpujepara.go.id – Media massa memiliki peran yang strategis bersama komponen masyarakat yang lain dalam mengawal hasil pemilu. Masyarakat menunggu bisa memanen manfaat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin yang terpilih dalam proses pemilu. Ruang partisipasi masyarakat juga terbuka setelah pemilu selesai. Hal itu mengemuka dalam acara diskusi bersama KPU Kabupaten Jepara bersama para wartawan di Kantor Pawarta Jepara, Jl Kartini. Acara itu sekaligus ajang silaturahmi KPU ke Pawarta setelah pemilu berakhir. Ketua KPU Subchan Zuhri bersama tiga komisioner lain, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun dan Muhammadun hadir dalam acara tersebut. Subchan Zuhri memberikan buku laporan seluruh tahapan penyelenggaraan dan hasil pemilu 2019. Hadir Ketua Pawarta Jepara sekaligus Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jepara Budi Santoso dan para awak media yang bertugas di Jepara. Subchan Zuhri memaparkan secara umum pelaksanaan pemilu 2019, tantangan, dan prestasi-prestasi yang diraih KPU Jepara dalam menyelenggarakan pemilu 2019. Di antaranya penghargaan sebagai KPU kabupaten dengan pengelolaan daftar pemilih tetap terbaik nasional dari KPU RI, serta KPU dengan penyelenggaraan pemilu berintegritas dari KPU Provinsi Jateng. “Kami merasa selama tahapan pemilu berlangsung, media membersamai kami misalnya dalam sosialisasi, dan mengangkat persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan, sehingga bisa ditindaklanjuti secara proporsional,” kata Subchan Zuhri. Budi Santoso menyambut baik kunjungan KPU ke Kantor Pawarta, sekaligus mengapresiasi penyelenggaraan pemilu di Jepara yang berjalan lancar, aman, dan damai. Pawarta Jepara, kata dia, terus berusaha untuk berperan sesuai proporsi media masing-masing dalam pemilu. Prinsip untuk memastikan pemilu berjalan baik juga menjadi perhatian media selama penyelenggaraan. Sementara itu Muhammadun melihat langkah Pawarta menggelar diskusi secara tentatif dengan mengangkat isu-isu publik dengan melibatkan banyak pihak adalah hal positif. “Pawarta kami lihat mulai menjadi ruang untuk bertemunya banyak pihak yang berkepentingan dalam mengurai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, misalnya soal kekeringan di musim kemarau. Dalam demokrasi, ini adalah bentuk partisipasi yang tak kalah pentingnya dengan memberikan suara di tempat pemungutan suara,” kata Muhammadun. Ia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam demokrasi memang idealnya tak berhenti pada saat pemungutan suara pemilu 17 April 2019 lalu, namun bisa berkelanjutan dengan terlibat secara aktif dalam mewarnai proses-proses sesudahnya. Ada banyak ruang public yang menjadi pintu masuk partisipasi, baik dalam bentuk pengawasan, saran, pendampingan, pemberdayaan, serta langkah-langkah yang positif dan efektif. Ini agar siapa pun yang terpilih dalam pemilihan, baik pemilu, pilgub, maupun pilkada, bisa melahirkan kebijakan dan perubahan-perubahan yang baik ke masyarakat. “Jika kesadaran masyarakat terus hidup dan disalurkan dalam bentuk partisipasi yang positif, sehingga masyarakat bisa memanen perubahan yang baik, maka substansi demokrasi bisa tersentuh,” kata Muhammadun. KPU, kata Muhammadun, akan ke kelompok-kelompok masyarakat untuk bersama-sama memberikan pendidikan pemilih untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi yang sehat. “Pendidikan politik ini menjadi tanggung jawab bersama, dan media juga bisa mengambil perannya,” kata dia. (kpujepara).

KPUJepara – Terasa gayeng dan santai. Saat KPU Kabupaten Jepara berdiskusi dengan siswa SMK Muhammadiyah 2 Jepara tentang Money Politics dalam Demokrasi pada Rabu (30/10) siang di SMK Muhammadiyah 2 Jepara. Untuk mengawali diskusi, Ris Andy Kusuma, komisioner KPU Kabupaten Jepara memancing pertanyaan kepada peserta Pendidikan Politik dan Demokrasi kepada Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Jepara yang hadir. Yakni, siapa yang berani menolak money politics? Di antara itu, ada siswa yang tegas menolak politik uang. Siswa tersebut mengakui, kalau menerima politik uang akan berdampak tidak baik di desanya. Petinggi yang jadi bisa melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Untuk itu, dia ingin pemerintahan berjalan dengan baik. Ris Andy Kusuma memaparkan dampaknya negatif dari money politics. Di antaranya, melakukan korupsi dan merusak tatanan demokrasi. “Apakah sebagai generasi muda ingin demokrasi yang sudah berjalan ini rusak parah? Tentunya tidak. Mari kita perbaiki demokrasi yang telah berjalan ini ke arah yang lebih baik,” paparnya. Caranya, imbuh komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, secara tegas menolak money politics. Sebagai generasi muda, kelak kalau menjadi calon peserta pemilu tentu tidak ingin melakukan politik uang. Para siswa pun sepakat mengikuti pemilihan umum (pemilu) yang bersih. (kpujepara)

KPUJepara – KPU Kabupaten Jepara mendapatkan apresiasi atas kinerja dan prestasi yang diraih. Apreasi tersebut disampaikan Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jepara KH Facrurrozi saat menerima kunjungan silaturahmi KPU Kabupaten Jepara di kantor PDM pada Selasa (29/10) sore. KH Facrurrozi memaparkan, Pemilu 2019 di Kabupaten Jepara berlangsung lancar dan aman. Situasi itu, salah satunya berkat kerja keras KPU dalam menjalankan amanah yang diberikan. “Jalannya pemilu di Kabupaten Jepara berlangsung kondusif,” paparnya di hadapan para pengurus PDM Kabupaten Jepara. Bahkan, kinerja KPU Kabupaten Jepara mendapatkan prestasi. Yakni, Daftar Pemilih Berkualitas (DPT) terbaik pertama tingkat nasional dan Satuan Kerja (Satker) terbaik se-Jawa Tengah serta terbaik kategori Persentase Terkecil Data Ganda dan Anomali DPT Pemilih 2019 di Jawa Tengah. Subchan Zuhri, ketua KPU Kabupaten Jepara menjelaskan, kedatangan ke PDM Kabupaten Jepara untuk bersilaturahmi bersama dengan komisioner yang lain. Yakni, Muhammadun, Siti Nur Wakhidatun, Muntoko, dan Ris Andy Kusuma. Selama ini, lanjutnya, silaturahmi antara KPU dengan PDM terjalin dengan sangat baik. Terutama, selama proses tahapan pemilu. KPU menggandeng organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Termasuk, organisasi-organisasi otonom dari PDM Kabupaten Jepara terlibat sebagai relawan demokrasi. “Mereka bersama kami berjibaku dalam menyukseskan Pemilu 2019,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, KPU Kabupaten Jepara juga menyampaikan buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019. Buku tersebut berisikan informasi dan hasil kepemiluan di Kabupaten Jepara. Muntoko, komisioner KPU Kabupaten Jepara menambahkan, keberhasilan pemilu dan prestasi KPU Jepara, salah satunya karena kontribusi dari PDM Kabupaten Jepara. Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih. Selain itu, dia berharap, PDM Muhammadiyah untuk terus ikut berperan dalam memerangi money politics. “Kami berharap terus memperluas ke berbagai lini kehidupan dalam rangka menghapus money politics,” ujarnya. (kpujepara)

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara memberikan buku laporan pemilu 2019 ke Nahdlatul Ulama (NU), Rabu (30/10). Buku laporan penyelenggaraan pemilu 2019 itu bagian dari narasi dan lampiran-lampiran penyelenggaran seluruh tahapan pemilu, mulai pendaftaran peserta pemilu, sampai tentang hasil pemilu. Sebelumnya buku laporan itu juga diberikan ke beberapa pemangku kepentingan di Kabupaten Jepara. KPU Jepara diterima Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU KH Hayatun Abdullah Hadziq (Gus Yatun), Sekretaris PCNU Ulul Abshor, serta sejumlah kiai dan pengurus. Dari KPU hadir Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lainnya, Muntoko, Ris Andy Kusuma, dan Muhammadun. Subchan Zuhri mengatakan, kedatangan KPU ke NU adalah bentuk menjaga silaturahmi yang terjalin baik selama ini. Terutama dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia mengatakan, selama proses tahapan pemilu, KPU menggandeng banyak komponen masyarakat, di luar peserta pemilu dan pemerintah. Salah satunya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, baik dalam bentuk sosialisasi, Pendidikan pemilih, maupun upaya-upaya koordinasi terkait penerapan beberapa regulasi kepemiluan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. KPU juga menggandeng beberapa representasi dari NU, termasuk badan-badan otonomnya untuk terlibat sebagai Relawan Demokrasi pemilu 2019. “Ini karena teman-teman Relawan Demokrasi memiliki ruang gerak yang lebih bisa masuk ke komunitasnya di desa-desa untuk menyampaikan informasi-informasi kepemiluan yang sangat padat saat masih dalam tahapan pemilu,” kata Subchan. Terkait pemberian buku laporan penyelenggaraan pemilu 2019, ia sebut sebagai bentuk pelayanan KPU Jepara terhadap informasi kepemiluan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, proses dialog berjalan rilaks. Gus Yatun menyatakan, proses pemilu memang melibatkan semua komponen masyarakat. Keamanan dan kelancaran pemilu juga melibatkan banyak pihak. “Karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Kami di NU, sepanjang proses pemilu, juga turun ke masyarakat, untuk memastikan tak ada gejolak yang bisa mengganggu penyelenggaraan pemilu,” kata Gus Yatun. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung penyelenggaraan pemilihan petinggi (kepala desa). Meski KPU tidak dalam kapasitas menyelenggarakan pemilihan petinggi, namun ruh demokrasinya serupa. Sama-sama memilih pemimpin. “Kultur demokrasi dalam pemilihan petinggi di desa dengan pemilu bisa saling mempengaruhi. Karena itu menurut saya, sangat penting dilakukan pendidikan politik ke warga desa, agar mutu demokrasinya semakin baik,” kata Gus Yatun . (kpujepara).

DATA pemilih dalam pemilu maupun pilkada, memiliki posisi yang sentral karena didalamnya menyangkut hak politik warga. Seluruh regulasi pemilu 2019, mengatur jangan sampai ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, namun tak didata/terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT). Bahkan menghilangkan hak pilih warga, adalah sebuah pidana pemilu. Sebegitu sentral posisi DPT, maka validitas, komprehensivitas, kebaruan, dan akuntabilitasnya betul-betul harus dijamin, baik proses maupun hasil akhirnya. KPU Kabupaten Jepara beroleh penghargaan dari KPU RI sebagai KPU tingkat kabupaten/kota dengan DPT berkualitas terbaik nasional pada pemilu 2019. Atas penghargaan itu, beberapa KPU dari kabupaten/kota datang ke KPU Jepara untuk berbagi pengalaman. Setelah sebelumnya, KPU Wonogiri dan KPU Purworejo Provinsi Jateng bersama-sama berbagi pengalaman dan pengetahuan di KPU Jepara, giliran KPU Kota Tidore Kepulauan yang Selasa (29/10) datang. Hampir serupa, KPU Kota Tidore Kepulauan juga ingin mengetahui proses pengelolaan data pemilih, serta hal-hal lain terkait kepemiluan, seperti manajemen sumber daya manusia (SDM). Empat rombongan dari Tidore yang datang ke KPU Jepara adalah anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Amirudin Ais, Divisi Teknis Penyelengaraan Abdul Haris Doa, serta dua staf sekretariat. Mereka diterima Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri, serta empat komisioner lainnya, Muntoko, Siti Nurwakhidatun, Ris Andy Kusuma, dan Muhammadun. Dialog dipandu Sekretaris KPu Jepara Da’faf Ali. Subchan Zuhri memberi ruang ke KPU Kota Tidore Kepulauan untuk berbagai hal-hal lain di luar pengelolaan DPT, yang menjadi bagian dari catatan-catatan khusus pada pemilu 2019. Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota yang pada 2020 nanti akan menyelenggarakan pilkada, sehingga perlu menggali pengetahuan-pengetahuan baru tentang pengelolaan DPT dari Jepara yang memiliki catatan positif. Dalam kesempatan itu, anggota KPU Jepara Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Muntoko memaparkan proses pengelolaan data pemilih mulai dari daftar pemilih sementara (DPS) hingga menjadi DPT. Di antara hal yang dilakukan di KPU Jepara adalah membuka ruang-ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam mencermati daftar pemilih melalui uji publik. “Uji publik itu, KPU melalui Panitia Pemungutan Suara atau PPS, mengundang stakeholder di desa/keluarahan, misalnya pengawas, tokoh masyarakat, peserta pemilu tingkat ranting, termasuk mantan petugas pemutakhiran data pemilih tingkat desa. Mereka bisa bersama-sama mencermati DPS yang memang diumumkan di media, dan tempat-tempat publik,” kata Muntoko. Selain itu, PPS juga bisa mengundang calon pemilih berbasis TPS, sehingga bisa diketahui secara jelas validitas data pemilih. Tanpa Internet Komisioner KPU Kota Tidore Kepulauan Aminudin Ais mengungkapkan tantangan-tantangan KPU dalam menyelenggarakan pemilu, terutama aspek geografis kepulauan dan akses internet yang belum merata di Kota Tidore Kepulauan. Jumlah DPT di Tidore 71.383 pemilih, tersebar di delapan kecamatan. Jumlah pemilih itu memang sedikit jika dibandingkan Jepara yang mencapai 876.490 pemilih. Dari delapan kecamatan di Kota Tidore Kepulauan, ada satu kecamatan dengan 15 desa yang sama sekali tak ada akses internet, yaitu Kecamatan Oba Selatan, serta Kecamatan Oba yang hanya enam desa (50 persen) yang bisa mengakses internet. Dua kecamatan ini dari KPU bisa diakses dengan menggunakan perahu dengan lama perjalanan sekitar empat jam. Dari dari Kecamatan Oba ke Oba Selatan perjalanan daratnya butuh waktu sekitar tujuh jam karena medan jalannya belum beraspal dan di kawasan pegunungan. Muhammadun, anggota KPU Jepara mengeksplorasi bagaimana KPU Kota Tidore Kepulauan membangun komunikasi saat tahapan pemilu berlangsung di tengah situasi tersebut. Muhammadun mengatakan, tahapan pemilu, terutama pemutakhiran data pemilih dan teknis penyelenggaraan frekuensinya tinggi beberapa pekan menjelang pemungutan suara. Beberapa regulasi butuh cepat disampaikan ke PPK dan PPS, bahkan ke KPPS. Bahkan ada bayak hal yang harus disampaikan ke masyarakat karena terkait hak pilih, tata cara memilih, dan hal-hal teknis lainnya “Tak hanya penyampaian, tapi juga membangun kesepahaman agar respons penyelenggara tepat sesuai dengan regulasi. Termasuk dalam pencermatan DPT, suara masyarakat melalui media sosial sangat membantu KPU. Kami terbantu dengan teknologi informasi karena ada akses internet. Kami memiliki Karimunjawa, ada desa kepulauan yang juga susah akses internetnya, tapi tak serumit di Tidore,” kata Muhammadun. Husain Syamsul, staf yang menangani pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Tidore Kepulauan mengungkap tantangan tersebut. Ia menuturkan, untuk dua kecamatan yang memang taka da akses internet, maka KPU datang ke kecamatan tersebut. “Jika tahapan padat, maka surat sering kami titipkan melalui kapal. Ini belum soal tindak lanjut dari PPK dan PPS, maka masih butuh waktu lagi. Kerumitan komunikasi ini benar-benar menjadi tantangan tersendiri  bagi kami,” kata dia. (Kpujepara)