Berita

KPUJepara – KPU Kabupaten Jepara mendapatkan apresiasi atas kinerja dan prestasi yang diraih. Apreasi tersebut disampaikan Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jepara KH Facrurrozi saat menerima kunjungan silaturahmi KPU Kabupaten Jepara di kantor PDM pada Selasa (29/10) sore. KH Facrurrozi memaparkan, Pemilu 2019 di Kabupaten Jepara berlangsung lancar dan aman. Situasi itu, salah satunya berkat kerja keras KPU dalam menjalankan amanah yang diberikan. “Jalannya pemilu di Kabupaten Jepara berlangsung kondusif,” paparnya di hadapan para pengurus PDM Kabupaten Jepara. Bahkan, kinerja KPU Kabupaten Jepara mendapatkan prestasi. Yakni, Daftar Pemilih Berkualitas (DPT) terbaik pertama tingkat nasional dan Satuan Kerja (Satker) terbaik se-Jawa Tengah serta terbaik kategori Persentase Terkecil Data Ganda dan Anomali DPT Pemilih 2019 di Jawa Tengah. Subchan Zuhri, ketua KPU Kabupaten Jepara menjelaskan, kedatangan ke PDM Kabupaten Jepara untuk bersilaturahmi bersama dengan komisioner yang lain. Yakni, Muhammadun, Siti Nur Wakhidatun, Muntoko, dan Ris Andy Kusuma. Selama ini, lanjutnya, silaturahmi antara KPU dengan PDM terjalin dengan sangat baik. Terutama, selama proses tahapan pemilu. KPU menggandeng organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Termasuk, organisasi-organisasi otonom dari PDM Kabupaten Jepara terlibat sebagai relawan demokrasi. “Mereka bersama kami berjibaku dalam menyukseskan Pemilu 2019,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, KPU Kabupaten Jepara juga menyampaikan buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019. Buku tersebut berisikan informasi dan hasil kepemiluan di Kabupaten Jepara. Muntoko, komisioner KPU Kabupaten Jepara menambahkan, keberhasilan pemilu dan prestasi KPU Jepara, salah satunya karena kontribusi dari PDM Kabupaten Jepara. Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih. Selain itu, dia berharap, PDM Muhammadiyah untuk terus ikut berperan dalam memerangi money politics. “Kami berharap terus memperluas ke berbagai lini kehidupan dalam rangka menghapus money politics,” ujarnya. (kpujepara)

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara memberikan buku laporan pemilu 2019 ke Nahdlatul Ulama (NU), Rabu (30/10). Buku laporan penyelenggaraan pemilu 2019 itu bagian dari narasi dan lampiran-lampiran penyelenggaran seluruh tahapan pemilu, mulai pendaftaran peserta pemilu, sampai tentang hasil pemilu. Sebelumnya buku laporan itu juga diberikan ke beberapa pemangku kepentingan di Kabupaten Jepara. KPU Jepara diterima Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU KH Hayatun Abdullah Hadziq (Gus Yatun), Sekretaris PCNU Ulul Abshor, serta sejumlah kiai dan pengurus. Dari KPU hadir Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lainnya, Muntoko, Ris Andy Kusuma, dan Muhammadun. Subchan Zuhri mengatakan, kedatangan KPU ke NU adalah bentuk menjaga silaturahmi yang terjalin baik selama ini. Terutama dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia mengatakan, selama proses tahapan pemilu, KPU menggandeng banyak komponen masyarakat, di luar peserta pemilu dan pemerintah. Salah satunya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, baik dalam bentuk sosialisasi, Pendidikan pemilih, maupun upaya-upaya koordinasi terkait penerapan beberapa regulasi kepemiluan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. KPU juga menggandeng beberapa representasi dari NU, termasuk badan-badan otonomnya untuk terlibat sebagai Relawan Demokrasi pemilu 2019. “Ini karena teman-teman Relawan Demokrasi memiliki ruang gerak yang lebih bisa masuk ke komunitasnya di desa-desa untuk menyampaikan informasi-informasi kepemiluan yang sangat padat saat masih dalam tahapan pemilu,” kata Subchan. Terkait pemberian buku laporan penyelenggaraan pemilu 2019, ia sebut sebagai bentuk pelayanan KPU Jepara terhadap informasi kepemiluan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, proses dialog berjalan rilaks. Gus Yatun menyatakan, proses pemilu memang melibatkan semua komponen masyarakat. Keamanan dan kelancaran pemilu juga melibatkan banyak pihak. “Karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Kami di NU, sepanjang proses pemilu, juga turun ke masyarakat, untuk memastikan tak ada gejolak yang bisa mengganggu penyelenggaraan pemilu,” kata Gus Yatun. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung penyelenggaraan pemilihan petinggi (kepala desa). Meski KPU tidak dalam kapasitas menyelenggarakan pemilihan petinggi, namun ruh demokrasinya serupa. Sama-sama memilih pemimpin. “Kultur demokrasi dalam pemilihan petinggi di desa dengan pemilu bisa saling mempengaruhi. Karena itu menurut saya, sangat penting dilakukan pendidikan politik ke warga desa, agar mutu demokrasinya semakin baik,” kata Gus Yatun . (kpujepara).

DATA pemilih dalam pemilu maupun pilkada, memiliki posisi yang sentral karena didalamnya menyangkut hak politik warga. Seluruh regulasi pemilu 2019, mengatur jangan sampai ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, namun tak didata/terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT). Bahkan menghilangkan hak pilih warga, adalah sebuah pidana pemilu. Sebegitu sentral posisi DPT, maka validitas, komprehensivitas, kebaruan, dan akuntabilitasnya betul-betul harus dijamin, baik proses maupun hasil akhirnya. KPU Kabupaten Jepara beroleh penghargaan dari KPU RI sebagai KPU tingkat kabupaten/kota dengan DPT berkualitas terbaik nasional pada pemilu 2019. Atas penghargaan itu, beberapa KPU dari kabupaten/kota datang ke KPU Jepara untuk berbagi pengalaman. Setelah sebelumnya, KPU Wonogiri dan KPU Purworejo Provinsi Jateng bersama-sama berbagi pengalaman dan pengetahuan di KPU Jepara, giliran KPU Kota Tidore Kepulauan yang Selasa (29/10) datang. Hampir serupa, KPU Kota Tidore Kepulauan juga ingin mengetahui proses pengelolaan data pemilih, serta hal-hal lain terkait kepemiluan, seperti manajemen sumber daya manusia (SDM). Empat rombongan dari Tidore yang datang ke KPU Jepara adalah anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Amirudin Ais, Divisi Teknis Penyelengaraan Abdul Haris Doa, serta dua staf sekretariat. Mereka diterima Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri, serta empat komisioner lainnya, Muntoko, Siti Nurwakhidatun, Ris Andy Kusuma, dan Muhammadun. Dialog dipandu Sekretaris KPu Jepara Da’faf Ali. Subchan Zuhri memberi ruang ke KPU Kota Tidore Kepulauan untuk berbagai hal-hal lain di luar pengelolaan DPT, yang menjadi bagian dari catatan-catatan khusus pada pemilu 2019. Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota yang pada 2020 nanti akan menyelenggarakan pilkada, sehingga perlu menggali pengetahuan-pengetahuan baru tentang pengelolaan DPT dari Jepara yang memiliki catatan positif. Dalam kesempatan itu, anggota KPU Jepara Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Muntoko memaparkan proses pengelolaan data pemilih mulai dari daftar pemilih sementara (DPS) hingga menjadi DPT. Di antara hal yang dilakukan di KPU Jepara adalah membuka ruang-ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam mencermati daftar pemilih melalui uji publik. “Uji publik itu, KPU melalui Panitia Pemungutan Suara atau PPS, mengundang stakeholder di desa/keluarahan, misalnya pengawas, tokoh masyarakat, peserta pemilu tingkat ranting, termasuk mantan petugas pemutakhiran data pemilih tingkat desa. Mereka bisa bersama-sama mencermati DPS yang memang diumumkan di media, dan tempat-tempat publik,” kata Muntoko. Selain itu, PPS juga bisa mengundang calon pemilih berbasis TPS, sehingga bisa diketahui secara jelas validitas data pemilih. Tanpa Internet Komisioner KPU Kota Tidore Kepulauan Aminudin Ais mengungkapkan tantangan-tantangan KPU dalam menyelenggarakan pemilu, terutama aspek geografis kepulauan dan akses internet yang belum merata di Kota Tidore Kepulauan. Jumlah DPT di Tidore 71.383 pemilih, tersebar di delapan kecamatan. Jumlah pemilih itu memang sedikit jika dibandingkan Jepara yang mencapai 876.490 pemilih. Dari delapan kecamatan di Kota Tidore Kepulauan, ada satu kecamatan dengan 15 desa yang sama sekali tak ada akses internet, yaitu Kecamatan Oba Selatan, serta Kecamatan Oba yang hanya enam desa (50 persen) yang bisa mengakses internet. Dua kecamatan ini dari KPU bisa diakses dengan menggunakan perahu dengan lama perjalanan sekitar empat jam. Dari dari Kecamatan Oba ke Oba Selatan perjalanan daratnya butuh waktu sekitar tujuh jam karena medan jalannya belum beraspal dan di kawasan pegunungan. Muhammadun, anggota KPU Jepara mengeksplorasi bagaimana KPU Kota Tidore Kepulauan membangun komunikasi saat tahapan pemilu berlangsung di tengah situasi tersebut. Muhammadun mengatakan, tahapan pemilu, terutama pemutakhiran data pemilih dan teknis penyelenggaraan frekuensinya tinggi beberapa pekan menjelang pemungutan suara. Beberapa regulasi butuh cepat disampaikan ke PPK dan PPS, bahkan ke KPPS. Bahkan ada bayak hal yang harus disampaikan ke masyarakat karena terkait hak pilih, tata cara memilih, dan hal-hal teknis lainnya “Tak hanya penyampaian, tapi juga membangun kesepahaman agar respons penyelenggara tepat sesuai dengan regulasi. Termasuk dalam pencermatan DPT, suara masyarakat melalui media sosial sangat membantu KPU. Kami terbantu dengan teknologi informasi karena ada akses internet. Kami memiliki Karimunjawa, ada desa kepulauan yang juga susah akses internetnya, tapi tak serumit di Tidore,” kata Muhammadun. Husain Syamsul, staf yang menangani pemutakhiran data pemilih di KPU Kota Tidore Kepulauan mengungkap tantangan tersebut. Ia menuturkan, untuk dua kecamatan yang memang taka da akses internet, maka KPU datang ke kecamatan tersebut. “Jika tahapan padat, maka surat sering kami titipkan melalui kapal. Ini belum soal tindak lanjut dari PPK dan PPS, maka masih butuh waktu lagi. Kerumitan komunikasi ini benar-benar menjadi tantangan tersendiri  bagi kami,” kata dia. (Kpujepara)

Kpujepara.go.id – Pemuda menjadi salah satu tulang punggung kemajuan bangsa. Pemuda yang bisa membawa Indonesia bergerak maju adalah mereka yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan berinovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi setiap bentuk persaingan. Hal itu dikemukakan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam sambutan tertulis peringatan Hari Sumpah pemuda ke-91 tahun 2019 yang dibacakan komisioner KPU Jepara Muhammadun dalam upacara Hari Sumpah Pemuda di halaman KPU Jl Yos Sudarso Nomor 22 Jepara, Senin (28/10). Upacara tersebut dikuti para komisioner KPU, serta sekretaris, para kasubag dan seluruh staf sekretariat. Kemajuan yang sesungguhnya, kata Menpora, tak akan pernah tercapai jika masa depan dipandang sekadar proses lanjut masa kini, yang akan tiba sendirinya. Namun kemajuan bisa tercapai jika generasi muda meresponsnya dengan kearifan keluhuran perjuangan generasi sebelumnya, tanpa terjebak romantisme masa lalu. Gerakan pemuda terdahului mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial, menuju persatuan dan kesatuan. Karena itu, tugas pemuda saat ini di antaranya sanggup membuka pandangan yang melampaui batas-batas, untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Secara khusus, Muhammadun menyampaikan tanggung jawab besar penyelenggara pemilu di Jepara yang sebagian besar berusia muda, untuk menjalankan tugas-tugasnya sebaik mungkin. Mengutip salah satu jajak pendapat yang dilansir harian Kompas (28/10), citra pemuda terus meningkat. Optimisme terhadap pemuda mampu menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan juga tinggi. “Sebagai penyelengara pemilu, maka di antara tanggung jawab kepemudaan yang harus kita lakukan adalah bagaimana generasi muda ini lebih memiliki kepedulian terhadap pemilu, serta mengawal proses demokrasi berjalan baik,” kata Muhammadun. (kpujepara).

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo dan Wonogiri  berkunjung ke KPU Kabupaten Jepara, Kamis (24/10). Mereka menggali pengalaman KPU Jepara dalam mengelola daftar pemilih pada pemilu 2019 yang mendapatkan penghargaan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) berkualitas terbaik tingkat nasional untuk kategori kabupaten/kota se-Indonesia. Hadir Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Datin) KPU Purworejo Rahman Hakim bersama sekretaris dan staf, serta Koordinator Divisi Perencanaan dan Datin KPU Wonogiri Dwi Prasetyo bersama kasubag dan staf. Mereka diterima Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun. Ruang berbagi pengalaman tersebut dipandu Sekretaris KPU Jepara Da’faf Ali yang juga diikuti seluruh kasubag dan staf. Subchan Zuhri menyambut baik kehadiran KPU Purworejo dan Wonogiri, yang sama-sama sedang menyiapkan pilkada serentak 2020, setelah selesai menuntaskan tahapan pemilu 2019. Pada kesempatan itu, baik Dwi Prasetyo maupun Arif Rahman ingin mendalami pengalaman KPU Jepara dalam mengelola daftar pemilih sejak awal sampai dengan tuntasnya tahapan pemilu. Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Jepara Muntoko mengatakan, pada prinsipnya, pengelolaan daftar pemilih di tiap kabupaten dan kota secara regulasi acuannya sama. Demikian pula dengan batas-batas waktu pemutakhirannya. Di Jepara, pengelolaan daftar pemilih pemilu 2019 diawali dari daftar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng 2018. Daftar pemilih itu lantas dijadikan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilu 2019, dan terus diperbarui sesuai dengan dinamika menjadi DPS hasil perbaikan sebelum menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Berbagai dinamika membuat DPT juga masih terus diperbaiki tiga tahap, yaitu dengan adanya DPT hasil perbaikan tahap pertama, kedua dan ketiga. Muntoko menjelaskan, yang boleh jadi berbeda antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lain ada detil respons-responsnya atas berbagai dinamika. ‘Bahwa acuannya regulasi, semuanya sama. Namun bagaimana merespons dan mengelola, intensitas koordinasi dengan berbagai elemen di luar penyelenggara pemilu, serta intensitas koordinasi di internal, dengan Bawaslu, itu yang mungkin ada hal-hal yang mungkin sedikit beda karena tergantung persoalan yang dihadapi masing-masing daerah,’ kata dia. Pada intinya, lanjutnya, untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas, di antara sekian banyak faktor, salah satunya adalah bagaimana mengelola DPT secara berkualitas. ‘DPT yang berkualitas itu datanya rapi, valid, mutakhir, dan komprehensif. Prinsip utamanya ini terkait melindungi hak pilih setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu,’ kata dia. (kpujepara)

‘KPU itu kan penyelenggara pemilu. Mengapa mengampanyekan gerakan melawan hoaks. Apa hubungannya KPU dengan hoaks?’ Pertanyaan tersebut dilontarkan, Husnul, salah satu peserta pendidikan pemilih pemula di lokasi kegiatan Hari Santri Nasional di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, Senin (21/10). Setidaknya ada 200-an siswa dari berbagai sekolah di Jepara yang menjadi peserta acara Pendidikan Pemilih Pemula yang diselenggarakan KPU di lokasi pelaksanaan Hari Santri Nasional di Jepara tersebut. Kegiatan tersebut diisi Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Jepara, Muhammadun. Ia mengambil tema, Mungkinkah Generasi Muda Bisa Kebal dari Serangan Hoaks. Para peserta memberi respons aktif terkait tema tersebut. Setidaknya ada enam penanya dalam sesi tanya jawab. Mereka juga merespons tentang pemilihan petinggi (kepala desa) serentak yang baru saja digelar di Kabupaten Jepara pada 17 Oktober lalu. Bagi mereka, pesta demokrasi pada level tingkat desa pun menjadi perhatian generasi muda. Muhammadun dalam paparannya menjelaskan bagaimana hoaks terjadi, dan bagaimana membangun sistem imunitas terhadap hoaks. Mengutip dari Cambridge Dictionary, Muhammadun menjelaskan definisi hoaks, dimana di dalamnya ada unsur menipu dan trik (to deceive and trick). Sedangkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia hoaks adalah kabar bohong. Mengutip pada pakar neurosains Universitas Samratulangi, Pasiak, manusia memiliki tiga perangkat dalam merespons, yaitu intelegensia, intuisi, dan insting. Sementara itu disisi lain, ada kecenderungan seseorang lebih suka mendengar/membaca kisah atau kabar yang sedikit menyimpang, daripada mendengar kebenaran yang tersaji datar-datar saja. Hoaks sering hadir dengan menyentuh sisi emosional sasaran. Targetnya adalah rasa cemas, takut, khawatir dan sisi-sisi emosional lain. Respons seseorang atas informasi, sering mendahulukan sisi emosional ketimbang intelegensia. Kondisi ini mempercepat keterpengaruhan seseorang terhadap hoaks. ‘Terlebih bila hoaks tersebut disajikan dalam bentuk gambar atau video dan diedarkan secara massif, maka akan berpotensi efektif dampaknya,’ kata Muhammadun. Muhammadun mengungkapkan, berdasarkan sumber dari Hootsuite (2018), pengguna internet dengan gawai di Indonesia sebanyak 177,9 juta pengguna. Dari jumlah ini, yang menggunakan dan aktif di media sosial sebanyak 120 juta jiwa. ‘Hoaks lebih cepat menyebar dengan media sosial karena informasi yang disebarkan terus menular dan berantai,’ kata Muhammadun. Data dari Kemenkominfo sepanjang Agustus 2018 sampai dengan April 2019, terdapat 1.731 hoaks yang menyebar di media sosial. Dari jumlah itu, paling dominan adalah hoaks politik, yaitu 620 hoaks. Dari jumlah hoaks politik ini, paling banyak terjadi sepanjang April 2019 atau masa-masa pemilu, dengan 486 hoaks. ‘Itu mengapa KPU gencar melakukan gerakan antihoaks karena pada saat pemilu, hoaks tumbuh subur. Penyelenggara pemilu berkali-kali menjadi sasaran tembak hoaks. KPU terus menangkis hoaks tersebut untuk menjaga kredibilitas penyelenggaraan pemilu,’ kata Muhammadun. Kepada para siswa peserta Pendidikan pemilih pemula, Muhammadun berharap mereka bisa lebih cerdas bermedia sosial, dengan cara sederhana, yaitu berfikir rasional dalam menerima informasi, berhati-hati dengan melakukan verifikasi atau mencari kebenaran informasi, serta tidak mudah menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. ‘Di media sosial kita bisa mengikuti dan berteman dengan banyak orang. Pilihlah dan ikutilah orang-orang yang inspiratif dan kredibel. Isi media sosial dengan hal-hal yang positif,’ kata Muhammadun. (kpujepara)