KPU Merekrut Relawan untuk Memompa Partisipasi Pemilu
Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara merekrut relawan demokrasi untuk meningkatkan dan memperluas partisipasi masyarakat pada pemilu 2019. KPU telah menyeleksi dan menentukan para relawan yang diambil dari berbagai kelompok atau basis masyarakat tersebut. Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jepara Muhammadun, Rabu (16/1) mengatakan sesuai dengan surat dari KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 bertanggal 9 Januari 2019, KPU kabupaten/kota diminta membentuk relawan demokrasi dengan jumlah 55 orang yang mewakili 10 basis masyarakat. “Pembentukan relawan demokrasi harus dilakukan Januari ini, sehingga kami langsung menindaklanjuti dengan menyampaikan pengumuman ke lembaga-lembaga yang merepresentasikan 10 basis tersebut. Selain itu juga ada pendaftar dari luar lembaga. Semua berkas pendaftaran kami terima dan kami seleksi, lalu wawancara. Hari ini sudah kami umumkan 55 nama,” kata Muhammadun. Basis masyarakat dimaksud adalah basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marginal, basis komunitas, basis keagamaan, dan basis warganet. Muhammadun menjelaskan, nama-nama yang telah diterima itu dikukuhkan sebagai relawan demokrasi pada, Kamis (17/1) di Hotel D’Season Premiere, Bandengan, Jepara. Usai pengukuhan, mereka akan langsung diberi pembekalan materi-materi seputar kepemiluan yang menjadi bekal mereka nanti di basis-basis kelompoknya. Di antara materi yang diberikan adalah pentingnya demokrasi, pemilu, dan partisipasi. Selain itu juga tentang tata cara pemberian suara dalam pemilu, peserta pemilu, hak pilih, juga manajemen informasi kepemiluan. Setelah pengukuhan, para relawan akan langsung terjun ke masyarakat. “Secara administratif, tugas mereka sampai dengan pelaksanaan pemilu 2019, persisnya tiga bulan. Tapi kami harapkan, tugas-tugas kerelawanan dalam hal partisipasi publik dan demokrasi bisa terus berlangsung dan dilakukan secara mandiri. Pemilu ini sarana kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin. Setelah pemilihan, tentu ada banyak hal yang bisa dikawal masyarakat. Partisipasi-partisipasi ini perlu peran luas masyarakat di semua kelompok,” lanjut Muhammadun. Ia juga mangungkapkan, secara nasional, ada grafik penurunan partisipasi dalam beberapa pemilu terakhir. Pada pemilu 1999, angka partisipasinya 92 persen, lalu turun menjadi 84 persen pada 2004, dan turun lagi menjadi 71 persen pada 2009. Setelah itu, sedikit naik menjadi 73 persen pada pemilu 2014 lalu. “Pada 2019 ini, partisipasinya ditarget minimal 77,5 persen. Pembentukan relawan demokrasi ini tujuannya memperluas pelaku dan ruang partisipasi, membantu upaya dalam meningkatkan kualitas pemilu, membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, sekaligus membangkitkan jiwa kesukarelawanan masyarakat dalam pemilu dan demokratisasi,” kata Muhammadun. (muh/kpujepara).
