Berita

Kpujepara.go.id – Komunitas warganet di Kabupaten Jepara menyambut baik diskusi yang diselenggarakan Diskominfo Jepara Bersama KPU Jepara yang juga menghadirkan Bawaslu Jepara terkait partisipasi netizen untuk pemilu bermartabat. Mereka ingin terlibat secara aktif dalam sosialisasi sekaligus berpartisipasi dalam pendidikan pemilih di media sosial. Diskusi itu digelar di Joglo Kebon Resto, Kelurahan Bapangan Jepara, Jumat 915/2) malam. Acara itu menghadirkan narasumber komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Muhammadun, Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko, dan Kabid Komunikasi Diskominfo Jepara Arif Darmawan. Acara itu dihadiri Kepala Diskominfo Jepara Yoso Suwarno, perwakilan dari tim kampanye pasangan capres cawapres 01 dan 02, beberapa caleg, serta para pegiat media social di Jepara. Febby, duta Genre Jepara 2018 yang menjadi salah satu peserta diskusi menyebut para pegiat media sosial adalah influencer yang berpotensi bisa memberikan pengaruh ke warganet yang ada di lingkungannya. Hanya saja, tak semua warganet memiliki materi yang cukup terkait kepemiluan yang bisa diolah menjadi iinformasi ke publik dengan caranya. “Saya kira setelah diskusi ini, warganet bisa memberikan sesuatu ke masyarakat di media sosial terkait informasi-informasi kepemiluan,” kata dia. Hani, warganet lain menanyakan tentang sejauh mana penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU mensosialisasikan pemilu ke masyarakat disabilitas. Beberapa warganet lain yang turut berduskusi menyebut warganet dari kalangan milenial membutuhkan konten-konten media sosial yang menarik dan tidak membosankan, namun secara informasi bisa mengena dan efektif. Arief Darmawan dari Kominfo mengatakan diskusi itu untuk melibatkan warganet di Jepara dalam proses pemilu. “Mereka yang hadir dalam diskusi ini adalah kalangan muda, memiliki akun media sosial dengan banyak pengikut. Posisinya cukup strategis untuk berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu sekaligus pendidikan pemilih,” kata dia. Sujiantoko mendorong warganet bisa berperan lebih maksimal dalam pemilu, misalnya dari sisi pengawasan. Sementara itu menanggapi warganet terkait sosialisasi ke masyarakat disabilitas, Muhammadun mengatakan KPU sudah melibatkan disabilitas dalam tahapan pemilu melalui organisasi mereka. Di Jepara, kata dia, setidaknya ada tiga organisasi yaitu Bina Akses, Sahabat Difa dan Pertuni. Sejak akhir 2019 sampai awal 2019, perwakilanj dari mereka diundang untuk sosialisasi pemilu. “Kami juga melibatkan masyarakat difabel menjadi relawan demokrasi dan mereka aktif mensosialisasikan pemilu di komunitasnya,” kata Muhammadun. Terkait harapan besar warganet di Jepara yang siap untuk mensosialisasikan pemilu, Muhammadun siap bekerja sama dalam bentuk akses informasi kepemiluan kepada warganet. Ia pun menyampaikan seluruh akun media social yang dimiliki KPU RI, KPU Jateng dan KPU Jepara, baik Youtube, Twitter, Facebook, maupun Instagram. “Informasi kepemiluan tersaji cukup lengkap di akun-akun media sosial. Teman-teman warganet bisa menjadikan materi atau informasi itu sebagai bahan baku untuk diolah kembali yang lebih atraktif ke komunitas masing-masing. Bagi kami, yang penting informasi kepemiluan ini akurat sehingga masyarakat terbantu, bukan malah sebaliknya. Ada banyak kelompok masyarakat, termasuk di lingkungan cyber yang membutuhkan informasi yang menarik dan menghibur terkait pemilu. Agar ada warna lain dan bisa memantik partisipasi kalangan muda,” kata Muhammadun. (muh/kpujepara).

Kpujepara.go.id – Surat suara untuk calon anggota DPR RI yang akan digunakan dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang telah diterima KPU Kabupaten Jepara. Surat suara dikirim menggunakan truk tronton dan langsung dibongkar di salah satu gudang milik KPU Jepara di Desa Wonorejo Kecamaatan Jepara, Sabtu (16/2/2019). Surat suara anggota DPR RI itu berjumlah 500.000 lembar yang dikemas dalam 1000 dus. Jumlah tersebut masih di bawah jumlah kebutuhan surat suara yang akan digunakan di Kabupaten Jepara. Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri yang menerima langsung kedatangan surat suara itu menyatakan, kebutuhan surat suara untuk tiap jenis pemilihan adalah 895.375 lembar. Jumlah tersebut sesuai jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2 persen dari DPT per tempat pemungutan suara (TPS). Dengan demikian, surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI masih terdapat kekurangan sebanyak 395.375 lembar. “Tentu akan kami sampaikan kekurangan ini (surat suara) ke KPU RI untuk dapat dipenuhi,” tambahnya. Pengiriman surat suara DPR RI ke gudang KPU tersebut dikawal personel kepolisian dari Polres Jepara. Setibanya di gudang, KPU menunggu kedatangan Bawaslu Jepara sebelum melakukan pembongkaran. Setelah ketua Bawaslu Sujiantoko tiba di lokasi, dan menyaksikan bersama kendaraan pengangkut masih bersegel, petugas langsung mulai melakukan pembongkaran surat suara yang dikemas dalam 1000 dus tersebut. Saat ini, KPU Jepara masih menunggu kiriman surat suara berikutnya, yakni surat suara untuk anggota DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Untuk tahap berikutnya, KPU Jepara akan segera melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. (han/kpujepara)

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mencoret 1.613 nama dari daftar pemilih di pemilu 2019. Pemungutan suara pemilu yang akan berlangsung pada 17 April mendatang. Nama-nama yang dicoret itu dipastikan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Dari data yang dicoret itu, paling banyak adalah disebabkan karena sudah meninggal dunia. Anggota KPU Jepara Divisi Program, Data dan Informasi Muntoko mengungkapkan, untuk nama yang setelah dicermati telah meninggal dunia sebanyak 1.198 nama, terdiri atas 622 laki-laki dan 576 perempuan. Sisanya adalah data ganda sebanyak 404 nama, di bawah umur ada empat nama, bukan penduduk ada lima nama, dan anggota TNI satu nama. “Daftar pemilih bersifat dinamis. Pencoretan nama-nama yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih itu adalah bagian dari upaya KPU memelihara data pemilih. Selain menjaga akurasinya, juga memperbarui data-data baru karena faktor meninggal dunia, atau yang sebelumnya masih masyarakat sipil lalu diangkat sebagai anggota TNI/Polri. Terhadap kemungkinan-kemungkinan kondisi ini, KPU akan terus mencermati dan memvalidasi sampai dengan hari pemungutan suara untuk mendapatkan data pemilih yang akurat dan mutakhir,” kata Muntoko, Kamis (14/2). Ia juga mengatakan, pemeliharaan dan validasi data pemilih itu dilakukan di seluruh kecamatan. Dengan perbaruan data baru itu, maka jumlah daftar pemilih di Kabupaten Jepara sampai saat ini adalah 874.877 pemilih, terdiri atas 436.746 laki-laki dan 438.131 perempuan. Jumlah ini berkurang dari daftar pemilih yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 876.490 pemilih. (muh/kpujepara)

Kpujepara.go.id – Kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam berpolitik memang masih timpang. Jumlah perempuan yang menempati posisi strategis dalam karier politik masih jauh dibanding kaum laki-laki. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri saat memberikan materi dalam Pendidikan Politik Perempuan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPA3KB) Provinsi Jateng , Kamis (14/2/2019). Acara yang diselenggarakan di gedung olah raga H Rifin Desa Bugel, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara dihadiri sekitar 100 peserta perempuan. Subchan memaparkan sebuah data, bahwa dari hasil pemilu di Indonesia sejak 1999 sampai 2014, keterwakilan perempuan di DPR RI masih kurang dari 20 persen. Pemilu 1999, anggota DPR RI perempuan hanya 8,8 persen. Pemilu berikutnya naik menjadi 11, 82 persen, kemudian Pemilu 2009 menjadi 17,86 persen dan Pemilu 2014 hanya di angka 17,32 persen. “Ini fakta bahwa masih ada ketimpangan jumlah antara laki-laki dan perempuan yang duduk di lembaga legistasi kita,” tambahnya. Untuk itu, kata Subchan, negara ini perlu membuat kebijakan khusus atau apa yang disebut tindakan afirmatif. “Tindakan afirmatif atau affirmative action adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan istimewa pada kelompk tertentu,” terangnya. Lebih lanjut dijelaskan, dalam undang-undang pemilu ada sejumlah pasal yang memberi keistimewaan pada perempuan. Contoh, pasal 173 ayat (2) huruf e UU Nomor 7 Tahun 2017: “Menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat”. Pasal tersebut mewajibkan setiap partai politik untuk sekurang-kurangnya menyertakan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusatnya agar dapat lolos verifikasi sebagai peserta pemilu. Pasal lain misalnya, Pasal 245 UU 7/2017: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen”. Pasal ini juga wajib dijalankan partai politik agar dapat lolos dalam pendaftaran calon legislative di semua tingkatan di setiap daerah pemilihan. Meski demikian, untuk menyetarakan perempuan dan laki-laki tidak cukup hanya mengandalkan ketentuan regulasi yang sudah dibuat pemerintah. “Tantangan problem kesetaraan perempuan dan laki-laki bisa dari kultur, budaya, pemahaman akan aturan, kesadaran perempuannya itu sendiri, maupun upaya terstruktur yang memang belum menerima adanya kesetaraan ini,” terang Subchan. Untuk itu, dalam kesempatan itu, Subchan mengajak pada para peserta khususnya para perempuan untuk mampu merubah pola pikir bahwa perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki dalam peran sosial apapun. Tidak sedikit juga dari kalangan perempuan yang jusrru merasa dirinya “ditakdirkan” seolah-olah hanya sebagai pelengkap laki-laki. Dalam kesempatan itu, Subchan juga mengajak kepada para ibu-ibu untuk berperan dalam Pemilu 2019, khsusunya tidak menyia-nyiakan hak pilihnya. Perempuan dengan jumlah pemilih yang lebih banyak dibanding-laki-laki, diharapkan akan turut memengaruhi hasil Pemilu 2019 yang lebih baik. Subchan lantas memberi contoh lima jenis surat suara yang akan diterima pemilih pada saat di tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April mendatang. “Pemilih pada saat di TPS akan menerima lima surat suara, abu-abu untuk surat suara pilpres, merah untuk pemilihan DPD, warna kuning untuk DPR RI, biru untuk DPRD provinsi dan hijau untuk DPRD kabupaten/kota,” jelasnya. Sosialisasi dihadiri Plt Kabid KHPP DPA3KB Provinsi Jateng Sri Dewi Indrajati dan juga Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah  Nurul Furqon. Dewi berharap, dengan kegiatan ini kesetaraan perempuan dan laki-laki akan semakin meningkat dan menciutkan kesenjangan yang selama ini terjadi. (han/kpujepara)

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Selasa (12/2) menerima  894.020 lembar surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk surat suara pemilihan DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, dan DPD masih menunggu jadwal pengiriman berikutnya. Surat suara itu akan digunakan untuk pemilu yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang. Sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, KPU berkoordinasi dengan kepolisian dan Bawaslu saat kedatangan logistik tersebut. Kedatangan surat suara itu disaksikan Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri, dan dua komisioner lainnya, Ris Andy Kusuma dan Muhammadun. Disaksikan pula Kapolres Jepara AKBP Arif Budiman dan Dandim Jepara Letkol Czi Fachrudi Hidayat. Ketua Bawalu Jepara Sujiantoko membuka segel kendaraan pengangkut surat suara. Para wartawan dari berbagai media juga meliput. Subchan Zuhri menjelaskan, jumlah surat suara yang dikirim itu adalah sesuai jumlah daftar pemilih tetap (DPT), yakni 876.490 plus dua persen dari jumlah itu. “Pengiriman lebih cepat sehari dari jadwal. Kami menerima kiriman surat suara dengan menerapkan prosedur yang diperlukan, di antaranya koordinasi dengan kepolisian dan Bawaslu. Alhamdulillah tadi ada pengawalan pengiriman logistic sejak masuk perbatasan Jepara sampai ke Gudang. Saat kami buka bersama, masih tersegel dan kini surat suara yang dikemas dalam 448 kardus itu sudah di dalam gudang yang juga dijaga polisi secara penuh,” kata Subchan. (Muh/kpujepara)  

Kpujepara.go.id- Beredarnya banyak informasi hoaks seputar pemilu 2019 memantik perhatian generasi milenial. Setidaknya itu yang terlihat di goresan cat di atas kanvas dari tangan para pelajar SMA/SMK/MA serta mahasiswa saat mengikuti lomba Pentas Seni Demokrasi Pemilu 2019 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jepara di Gedung Wanita RA Kartini Jepara, Minggu (10/2). Kominfo mengidentifikasi setidaknya ada 175 konten hoaks sepanjang Januari 2019 yang menyebar di media sosial. Dari jumlah tersebut, 81 konten terkait pemilu 2019. Hoaks lainnya terkait pemerintahan, bencana, dan teknologi informasi. Itu mengapa generasi milenial menaruh perhatian penting masalah hoaks dalam goresan kanvasnya. Tak hanya melalui goresan di atas kanvas, sebagian dari mereka juga mengekspresikanya melalui aksi panggung melalui lomba band dan tari. Ada 20 grup band dan tari yang berpartisipasi dalam acara itu. Mereka semua grup band kalangan pelajar di Jepara. Ratusan penonton memadati tribun, menyaksikan dan mendukung grup band dan tari dari sekolah mereka. Setidaknya 90 persen penonton yang memadati tribun adalah anak-anak usia 17-18 tahun.   Zunalia Akhmad, yang menempati peringkat pertama lomba poster demokrasi, misalnya, melalui goresan gambar dan narasi yang ditulisnya, mengajak generasi milenial untuk menyukseskan pemilu dengan memberikan suaranya di tempat pemungutan suara. Dalam pesan yang setara, Zunalia, warga Jepara yang kini menempuh studi di Unnes Semarang itu juga mengajak generasi milenial bisa membuang jauh-jauh praktik politik yang bisa menjadi racun demokrasi, yaitu politik dengan menggeret isu SARA, politik uang, serta penyebaran berita hoaks. Khusnul Ma’ab, peserta lomba poster dari SMK Negeri 1 Jepara yang menempati peringkat kedua, lebih menekankan pesan moral kepada calon pemilih. Generasi milenial, dalam kanvasnya, mesti menggunakan hak pilih dengan pertimbangan yang cerdas dan bijak. Sedangkan Rizqi, dari SMK Negeri 2 Jepara yang menempati peringkat ketiga, lebih menekankan pesan kesejukan dalam berdemokrasi. Beda pilihan politik itu keniscayaan dan wajar, tetapi menjaga persatuan demi tujuan bangsa dan negara tak bisa ditawar. Di luar ketiga terbaik itu juga banyak karya yang menarik. S Budi Santoso, salah satu juri lomba poster demokrasi yang juga ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jepara mengakui tiga juri bekerja keras untuk menentukan tiga terbaik. “Kami betul-betul mencari karya dengan gagasan orisinil dan mengena, terutama untuk kalangan pemilih pemula,” kata Budi, Senin (11/2). Kesemarakan lomba juga terlihat dari panggung band dan tari. Penampilan mereka beberapa kali mendapatkan sambutan tepuk tangan meriah dari penonton. Tiap grup band membawakan dua lagu bebas dan satu jingle pemilu 2019. Demikian juga tari. Sebagian menggunakan aliran musik serupa, namun sebagian lagi mengombinasikannya dengan aliran musik berlanggam Jawa. Sekretaris KPU Jepara Da’faf Ali mengatakan juri menetapkan grup band dari SMA Negeri 3 Jepara di peringkat pertama, disusul grup band SMA Negeri 1 Pecangaan dan SMA Negeri 1 Bangsri. Untuk tari peringkat pertama ditrempati SMA Negeri 1 Jepara, disusul SMK Muhammadiyah, dan SMA Negeri 1 Mlonggo. Acara itu ditutup dengan penampilan band tamu, Pria Idaman. Posisi Strategis Acara itu dihadiri Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lainnya, Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nur Wakhidatun, dan Muhammadun. Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko juga hadir. Subchan Zuhri mengatakan, generasi muda memiliki gaya sendiri dalam menyambut pesta demokrasi pemilu 2019. “Seluruh pesan yang disuguhkan generasi muda dalam pentas seni demokrasi ini menunjukkan, pemilu itu menyenangkan, namun tetap harus disambut dengan kesiapan mental untuk menepikan hal-hal yang bisa menurunkan kualitas demokrasi, sekaligus menumbuhkan partisipasi yang kreatif dan mendidik,” kata dia. Muhammadun menambahkan, posisi generasi pemilih pemula dalam pemilu 2019 di Jepara cukup strategis. Setidaknya dari jumlah mereka yang berusia 17-18 tahun dalam daftar pemilih tetap ada 29.855 pemilih dari total DPT 876.490 pemilih. “Partisipasi mereka dalam pemilu akan strategis dan cukup mewarnai. Ini baru yang pemilih pemula, belum yang usianya di bawah 30 tahun, yang kalua dijumlahkan hampil 30 persen jumlah DPT,” papar Muhammadun. (Muh/kpujepara)