Berita

Kpujepara.go.id – Seluruh kebutuhan logistik untuk pemilu 2019 sudah dikirim ke Karimunjawa, Rabu (10/4). Kapal yang mengangkut sudah bersandar di dermaga Karimunjawa pukul 11.35 WIB. Dalam pengawalan polisi, seluruh logistik itu dibawa ke gudang logistik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karimunjawa. Disaksikan seluruh anggota PPK dan panwas, logistik yang masih tersegel di truk tersebut diturunkan lalu disimpan ke dalam gudang. Itu merupakan pengiriman yang pertama logistik pemilu ke kecamatan oleh KPU Jepara. Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Muhammadun mengatakan, pengiriman ke Karimunjawa didahulukan karena lokasinya paling jauh dan melalui perairan Laut Jawa. Disamping itu, cuacanya juga memungkinkan. Pelepasan truk pengangkut logistik pemilu ke Karimunjawa dilakukan Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri didampingi Sekretaris KPU Da’faf Ali di halaman kantor KPU pada Selasa (9/4) malam, disaksikan Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko dan Kapolsek Jepara AKP Mahendra. Muhammadun menjelaskan, di Kecamatan Karimunjawa terdapat empat desa. Desa Karimunjawa dengan 15 tempat pemungutan suara (TPS) memiliki 3.446 pemilih. Desa Kemujan dengan 11 TPS memiliki 2.248 pemilih. Desa Nyamuk dengan dua TPS ada 415 pemilih, dan Desa Parang dengan empat TPS ada 820 pemilih. Muhammadun juga menjelaskan, untuk pengiriman ke desa-desa kepulauan dari gudang di kecamatan, akan dilakukan pada 14 April, yaitu ke Pulau Parang dan Pulau Nyamuk dengan menggunakan perahu dan dikawal kepolisian. Sedangkan ke Desa Karimunjawa dan Desa Kemujan akan dikirim pada 15 April. Khusus ke Pulau Genting yang harus menyeberang dan masuk Desa Karimunjawa, kemungkinan dikirim pada 16 April pagi hari. “Untuk penngiriman logistik ke 15 kecamatan lain selain Karimunjawa akan dilakukan dalam rentang 12-15 April,” jelas Muhammadun. Ketua PPK karimunjawa Ahmad Sofi’i mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan untuk mengirim logistik ke desa-desa kepulauan di Karimunjawa, termasuk kebutuhan sewa kapal untuk pengiriman. (kpu jepara).

Pengumuman Hasil Perekrutan Operator Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu 2019 pada KPU Jepara

Kpujepara.go.id – Pemungutan suara pemilu 2019 makin dekat. Sebagian masyarakat di Kabupaten Jepara memandang pemilu yang akan berlangsung pada 17 April mendatang adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memilih para pemimpin. Setidaknya itu yang terungkap dari kegiatan KPU Run yang diselenggarakan KPU Jepara di lapangan alun-alun II Jepara, Minggu (7/4) pagi. Lebih dari 1.000 orang mengikuti kegiatan tersebut. KPU Run adalah kegiatan yang dilakukan serentak secara nasional oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-Indonesia. Di Jepara, antusiasme masyarakat sudah terlihat beberapa hari sebelum pelaksanaan. Mereka mendaftar langsung ke KPU untuk berpartisipasi. Namun sebagian lagi, mengikuti langsung saat pelaksanaan. KPU Run juga dihadiri Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, Wakil Ketua DPRD Purwanto, Komandan Kodim Jepara Letkol Czi Fachrudi Hidayat, Kapolres Jepara AKBP Arif Budiman, anggota Bawaslu Jepara Kunjariyanto, serta perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) di Jepara. Bupati bersama seluruh komisioner KPU Jepara, yaitu Subchan Zuhri (ketua), dan empat anggota KPU, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nur Wakhidatun, dan Muhammadun melepas para peserta KPU Run dari garis keberangkatan. Mereka berlari dan berjalan dari alun-alun II melewati Jl Dr Sutomo, lalu masuk ke Jl Kartini, Jl Diponegoro, hingga sampai ke sisi barat Pasar Jepara II lalu finis kembali di alun-alun II. Saidah, salah satu peserta dari Kecamatan Mlonggo mengatakan, ia mengetahui kegiatan tersebut dari pengumuman yang dirilis webstie KPU Jepara. Ia dating bersama keluarganya. Ditanya terkait sambutannya terhadap pemilu, Saidah mengatakan sudah siap untuk memberikan suara di TPS pada 17 April nanti. “Saya sudah punya pilihan untuk pemilu nanti dan sudah mantap. Tingga datang ke TPS dan mencoblos,” kata dia. Bupati Ahmad Marzuqi dalam sambutannya mengatakan, melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, juga pemerintah kabupaten, serta berbagai elemen lain, masyarakat memiliki banyak akses informasi terkait pemilu. Ia berharap masyarakat tetap menjaga kerukunan, dan yang sudah memiliki hak pilih benar-benar menggunakan hak dengan sebaik-baiknya. Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan, momentum KPU Run ini menyimbolkan besarnya partisipasi masyarakat dalam menyambut pemilu. Masyarakat juga tidak melihat pemilu sebagai hal yang dikhawatirkan, namun disambut dengan suka cita karena sebagai salah satu saluran aspirasi atau partisipasi politik yang penting. Kalimat kunci KPU pada pemilu 2019 yaitu Permilih Berdaulat, Negara Kuat harus dimaknai dengan sebenar-benarnya. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang menjadi pemilih dalam pemilu. Pemilu diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. “Jangan sampai pemilu justru memperlemah fondasi kesatuan dan persatuan bangsa. Kita punya tanggung jawab untuk memperkuat rumah kita, bangsa dan negara kita sendiri, melalui pemilu,” kata Subhan. Kegiatan KPU Run berakhir pukul 10.00, setelah dilakukan pembagian doorprize menarik untuk para peserta, seperti TV, kulkas, sepeda, serta berbagai peralatan elektronik untuk kebutuhan rumah tangga.(Muh/kpujepara)

Kpujepara.go.id – Masyarakat disabilitas Kabupaten Jepara mengikuti sosialisasi pemilu 2019 yang diselenggarakan KPU di aula Kantor KPU Jepara, Jumat (5/4). Selain mendiskusikan teknis pemungutan suara untuk para penyandang disabilitas, acara tersebut juga diisi diskusi tentang partisipasi politik disabilitas melalui internet. Materi pendidikan pemilih sekaligus sosialisasi tersebut disampaikan Muhammadun, komisioner KPU Jepara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Kegiatan tersebut diikuti disabilitas dari tiga organisasi, yaitu Bina Akses, Sahabat Difa dan Pertuni Jepara. Dalam kesempatan itu Muhammadun memaparkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan KPU No 3/2019 tentang Pemunguatn Suara, khususnya yang berhubungan dengan disabilitas. Pada Pasal 43 disebutkan, disabilitas dapat dibantu pendamping saat ke bilik suara. Pendamping dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Pada Pasal 44 disebutkan, pemberian bantuan terhadap pemilih disabilitas dilakukan dengan dua cara. “Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri. Untuk pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih,” jelas Muhammadun mengutip ketentuan di PKPU tersebut. Ia menambahkan, pendamping wajib menjaga kerahasiaan suara dari yang didampingi, serta wajib mengisi formulir Model C-3 (pendampingan pemilih) yang telah disediakan KPPS. Sebelumnya, Muhammadun memaparkan pentingnya partisipasi masyarakat, khususnya disabilitas dalam pemilu. Bentuk partisipasi itu bisa melalui media internet. Ia mengutip hasil penelitian yang dilakukan Dr Nurul Hasfi dkk dari Ilmu Komunikasi FISIP Undip pada 2018 terkait partisipasi dalam  pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng. Data penelitian itu dihimpun dari wawancara dengan narasumber beberapa kelompok disabilitas di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, kabupaten Purwokerto, dan Kabupaten Sukoharjo. Dari aktivitas elektoral di pilgub Jateng 2018, disabilitas terlibat pasif dalam partisipasi politik online. Mereka hanya menerima pesan politik, like, melihat pesan politik di media sosial. Dari sisi internet untuk memengaruhi kebijakan publik agar berpihak ke kepentingan disabilitas, mereka juga belum memanfaatkan internet sebagai saluran. Mereka merasa nyaman menyampaikan aspirasi jika ada website khusus untuk saluran aspirasi disabilitas. Selain itu, internet juga belum dimanfaatkan sebagai aktivitas organisasional dalam pilgub tersebut.   Di pengujung acara, sebagian disabilitas mensimulasikan cara membuka dan melipat surat suara, serta memahami cara memberikan suara yang sah. Peserta dari tuna wicara, tuna daksa, dan tuna rungu, dapat mensimulasikannya dengan lancar dan benar. (kpujepara)

Kpujepara.go.id – Masyarakat di Kabupaten Jepara menyambut antusias rencana kegiatan KPU Run yang akan berlangsung pada Minggu (7/4). Garis keberangkatan dan finis di alun-alun II Jepara. Antusiasme itu setidaknya terlihat dari banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta dengan menunjukkan kartu identitas KTP di Kantor KPU Jl Yos Sudarso 22 Jepara, Kamis (4/4). Ratusan masyarakat langsung berbondong-bondong ke KPU untuk mendaftar pagi hingga siang. Sekretaris KPU Da’faf Ali mengatakan, pendaftaran peserta dilakukan pada jam kerja dimulai pada 4 April. Sebanyak 500 pendaftar awal yang ber-KTP, mendapatkan kupon kaus yang bisa ditukar kaus saat hari penyelenggaraan. Selain itu juga mendapatkan kupon makanan/minuman, serta kupon doorprize. Sedangkan untuk yang belum ber-KTP, juga pendaftar sesudahnya, tetap bisa mendapatkan kupon doorprize dan makanan/minuman. Komisioner KPU Jepara Muhammadun mengatakan, KPU Run merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KPU secara nasional dan serentak. Masyarakat secara umum bisa mengikutinya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi pemilu 2019 yang dilakukan KPU kepada masyarakat. “Ini menjadi kegiatan untuk masyarakat. Kami mengingatkan bahwa 17 April adalah hari pemungutan suara pemilu 2019. Masyarakat bisa berpartisipasi dengan memberikan suaranya di TPS,” kata Muhammadun. (kpujepara)

KPU Jepara – Laporan dana kampanye peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Jepara bakal diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP). Lembaga tersebut akan mengaudit penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mulai 2 Mei 2019 sampai 31 Mei 2019. Sebelum diaudit KAP, Ris Andy Kusuma, anggota KPU Kabupaten Jepara menerangkan, peserta Pemilu 2019 membuat Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). “Tahapan pelaporan LADK dan LPSDK sudah dilewati. Saat ini peserta pemilui mempersiapkan penyusunan LPPDK,” paparnya saat bimbingan teknis LPPDK di Aula KPU Kabupaten Jepara Senin (1/4). Untuk periodesasi LPPDK ini dibatasi sampai tanggal 25 April 2019. Selepas itu, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Jepara menambahkan, mulai 26 April 2016 peserta Pemilu 2019 menyerahkan LPPDK ke kantor KPU Kabupaten Jepara. Penyerahan LPPDK dibatasi pada 1 Mei 2019 pukul 18.00 mendatang. “Masa kampanyenya berakhir 13 April 2019. Namun, penyerahan laporan dimulai 26 April sampai 1 Mei mendatang. Sehingga masih ada waktu untuk peserta pemilu dalam menyusun laporan,” jelasnya. Bagi peserta Pemilu 2019 yang tidak menyerahkan LPPDK akan dikenai sanksi. Hal itu tertuang dalam pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 24 Tahun 2018 jo PKPU No. 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye. Yakni, partai politik yang tidak menyerahkan LPPDK dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD dari partai politik yang bersangkutan menjadi calon terpilih. Subchan Zuhri, ketua KPU Kabupaten Jepara berharap, peserta Pemilu 2019 mampu mengatur jadwal yang baik dalam penyusunan LPPDK. “Jangan sampai tidak menyerahkan laporan. Karena di LPPDK ada sanksinya berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih,” paparnya. Ketua KPU Kabupaten Jepara menambahkan, di LADK ada satu partai politik yang kepesertaannya dibatalkan oleh KPU RI. Karena partai politik tersebut tidak menyerahkan LADK. “Dikoordinasikan dengan calon-calon legislatif dan pengurus partai politik agar penyerahan laporan sesuai jadwal yang telah ditentukan,” tegasnya. (kpu jepara)