Berita

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara melanjutkan tahapan penyiapan logistik pemilu 2019 dengan mempersiapkan kotak suara berbahan karton duplex. Sebelumnya, bahan-bahan tersebut masih berupa lembaran, dan mulai Kamis (7/2) disusun menjadi kotak. Puluhan pekerja dalam 10 hari ke depan menyiapkan kotak suara itu di gudang yang ada di Desa Bandengan dan Desa Wonorejo. KPU mempersiapkan lima gudang untuk penyimpanan sekaligus tempat mempersiapkan seluruh logistik pemilu 2019. Lima Gudang itu ada yang menyatu di Kantor KPU, ada yang di Desa Bandengan, Desa Wonorejo, serta dua tambahan Gudang baru yaitu di salah satu aula kantor Disdikpora dan di aula Gedung PGRI Kabupaten Jepara. Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri dalam rapat koordinasi logistik pemilu, Rabu (6/2) mengatakan jenis logistik yang disiapkan itu untuk perlengkapan pemungutan suara seperti kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat mencoblos pilihan, serta tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu juga logistik pendukung lainnya, seperti sampul kertas, tanda pengenal KPPS, karet pengikat surat suara, kantong plastik, pena, gembok atau alat pengaman lainnya, spidol, formulir berita acara, stiker kotak suara dan lain-lain. “Untuk perlengkapan pendukung ini sudah disiapkan sepanjang Januari lalu. Untuk Februari, mulai hari ini sampai 10 hari ke depan, kami fokus menyusun kotak suara,” kata Subchan. Rakor logistik itu juga dihadiri empat anggota KPU lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nur Wakhidatun, dan Muhammadun. Hadir pula Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko, serta perwakilan dari Polres yaitu Kabag Ops Kompol Tarno, serta dari Kodim dihadiri Pasintel Kapten Mukholik.   Subchan Zuhri menjelaskan, logistik kotak suara yang sudah diterima KPU Jepara sebanyak 16.516 unit. Sedangkan jumlah logistik bilik suara berbahan karton duplex yang sudah sampai di gudang KPU sebanyak 5.428 unit. Untuk bilik suara, bahannya belum disusun. Pada pemilu 2019 ini, KPU juga masih menggunakan bilik aluminium dari pemilu sebelumnya berjumlah 7.644 unit. Masih ada kekurangan logistik bilik dan kotak suara karena terdapat penambahan jumlah TPS dan pengirimannya menyusul. Sementara itu untuk logistik surat suara belum tiba di Gudang. “Sesuai pemberitahuan dari penyedia, surat suara akan dikirim ke Jepara pada 13 Februari,” jelas Subchan. Penyediaan logistik itu berdasarkan pada kebutuhan pemilih serta TPS. Ada 876.490 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di 3.285 TPS di Jepara pada pemilu 17 April mendatang. (muh/kpujepara) 

Kpujepara.go.id – Perwakilan dari peserta lomba pentas seni demokrasi menyambut antusias kegiatan lomba yang akan digeber pada Minggu (10/2) di Gedung Wanita RA Kartini Jepara. Lomba tersebut digelar KPU Jepara sekaligus untuk sosialisasi pemilu 2019 ke para pemilih pemula. Ada tiga lomba, yaitu lomba band dan lomba dance, keduanya untuk kalangan pelajar SMA/SMK/MA, serta lomba poster demokrasi untuk kalangan pelajar SMA sederajat dan kalangan mahasiswa. Antusiasme itu terlihat saat perwakilan peserta mengikuti temu Teknik di aula Kantor KPU Jepara, Kamis (7/2). Acara itu dibuka Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri, serta dihadiri tiga komisioner lainnnya, yaitu Ris Andy Kusuma, Siti Nur Wakhidatun, dan Muhammadun. “Ini tidak sekadar lomba, tetapi juga sebagai ajang partisipasi para pemilih pemula dalam pemilu 2019. Kami menyambut baik antusiasme para peserta, namun lebih dari itu, kami mengajak bersama-sama untuk menyambut pemilu ini dengan riang gembira. Caranya bisa melalui ide dan gagasan serta unjuk kreativitas dalam pentas seni demokrasi ini,” kata Subchan Zuhri. Sementara itu Muhammadun berharap para peserta tetap menjaga dan menjunjung tinggi sportivitas dalam bersing di lomba. “sportivitas ini nilai yang harus ada dalam lomba, mengedepankan keotentikan, kejujuran, dan tetap respek dengn peserta lomba yang lain. Ini bukan soal menang kalah, tetapi berlonba menjadi yang terbaik dan terjualinnya persahabatan, kebersamaan di antara para peserta,” kata Muhammadun. Ia juga berharap, para peserta, lomba dance atau dance misalnya, bisa didukung oleh fans masing-masing dengan dukungan yang meriah dan atraktif. “Generasi muda punya cara sendiri dalam menyambut pemilu. Pesta demokrasi yang mereka sambut dengan unjuk kreativitas, kekompakan, kebersamaan, dan menghibur,” lanjut dia. Dalam lomba, untuk band rencananya akan diikuti 10 grup band pelajar, demikian halnya dance, juga 10 kelompok. Pendaftaran sudah ditutup pada 6 Februari. Mereka siap menunjukkan aksi panggungnya. Sedangkan untuk pendaftaran lomba poster demokrasi masih dibuka sampai dengan Sabtu (9/2) di kantor KPU Jepara. (muh/kpujepara) 

Kpujepara.go.id- Pemilu 2019 akan berlangsung kurang dari dua setengah bulan. Peserta pemilu sudah berebut simpati masyarakat dengan beragam cara untuk mengenalkan diri dan program. Di tengah makin hidupnya mesin politik, masyarakat diimbau tetap menjaga kesejukan dalam hubungan sosial. Jika terjadi gesekan, diharapkan ada bagian dari masyarakat yang menjadi pendingin agar tak memanas. Hal itu dikatakan Kapolres Jepara AKBP Arif Budiman saat memberikan sambutan dalam penandatangan nota kesepahaman dengan KPU Jepara terkait pengamana pemilu 2019 di Mapolres Jepara, Kamis (31/2). Hadir di antaranya Komandan Kodim Jepara Letkol Czi Fachrudi Hidayat, Kepala Kejaksanaan Negeri Jepara Dwianto Prihartono, serta perwakilan dari Pemkab Jepara. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Jepara Purwanto. Dari KPU, hadir Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri dan dua komisioner, yaitu Ris Andy Kusuma dan Muhammadun. Hadir pula Sekretaris KPU Jepara Da’faf Ali. “Sekarang mesin politik dari peserta pemilu makin hidup untuk berebut simpati masyarakat. Harapannya kita bisa menjadi bagian yang bisa merekatkan dan mempersatukan. Ini bagian dari demokrasi yang harus berjalan. Kita bisa menjadi pendingin jika situasi panas,” kata Arif Budiman. Ia mengatakan Polres siap melakukan pengamanan seluruh tahapan pemilu. Kendati begitu kepolisian tak bisa sendirian. “Kami didukung TNI, pemkab dalam hal ini kesbangpol linmas, juga satpol PP. Sinergitas pengaman pemilu ini penting agar potensi masalah atau masalah yang muncul bisa cepat teratasi,” lanjut dia. Makin mendekati pemilu yang akan digelar 17 April nanti, ia berharap koordinasi bisa berjalan lebih intensif. Sementara itu Subchan Zuhri mengatakan pemilu menjadi tanggung jawab bersama. KPU, sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajibannya akan fokus menjalankan seluruh tahapan pemilu sebaik mungkin. Penandatangan kesepahaman ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam memetakan persoalan keamanan,  agar bisa dicegah jika muncul potensi. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme. Mulai 28 Februari nanti, lanjut dia, KPU akan membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Kami butuh 22.995 anggota KPPS di seluruh TPS di Jepara pada pemilu 2019. Kami berharap partisipasi masyarakat yang merasa mampu dan bisa, serta sesuai kualifikasi bisa mengikuti seleksi menjadi penyelenggara di KPPS. Profesionalisme dan integritas penyelenggara, sampai di tingkat KPPS juga menjadi kunci kesuksesan pemilu ,” kata Subchan. (Muh/kpujepara)

Kpujepara.go.id – Ditemani sepiring ketela rebus dan segelas kopi hangat di salah satu sudut ruangan di kompleks Kantor Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Iwan Purwadi (Mbah Pur), bertutur  tentang jejak rekamnya di dunia persepedaan. Sambil sesekali menghela napas, ia yang Minggu (27/1) pagi ikut bersama lebih dari 300 pesepeda onthel tua, “ngonthel” bersama KPU Kabupaten Jepara dan Komunitas Sepeda Tua Indonesia (Kosti) Cabang Jepara. Acara itu selain diikuti peserta dari Jepara, juga dari  Kudus, Demak, dan Semarang. Mbah Pur adalah satu dari 14 pesepeda dari Semarang yang turut hadir di acara. “Saya berangkat tadi malam setelah magrib, dan sampai Jepara subuh tadi,” tutur Mbah Pur diampingi rekannya, Hadi Sutomo. Mbah Pur berencana akan menghadiri acara serupa yang digelar di Sidoarjo, Jatim, pada 9 Februari mendatang. Saat bersepeda ke Jepara dari rumahnya di Pucanggading, Semarang, ia bocor ban sekali. Ia membawa seluruh peralatan sehingga bisa menambal  ban sewaktu-waktu. “Jika perjalanan jauh, alat-alat perbaikan lengkap saya bawa,” ujar dia yang bekerja sebagai bengkel sepeda onthel. Pengalaman Mbah Pur bersepeda dengan sepeda tuanya sudah lintas provinsi. Ia mengaku sudah dua kali bersepeda rute Semarang-Bali dua kali, Semarang-Jakarta (tiga kali), dan Semarang-Bandung (dua kali). “Dari Semarang sampai ke Bali saya butuh waktu dua minggu. Kalau dari Semarang ke Jakarta butuh waktu enam hari. Saya istirahat seperlunya,” lanjut Mbah Pur yang berusia 63 tahun. KPU Jepara bersama Kosti Jepara kemarin menggelar acara bersama ngonthel  bareng sekaligus sosialisasi untuk pemilu. Mbah Pur menyatakan, sosialisasi itu penting untuk menyebarkan informasi kepemiluan. “Saya itu, sejak punya hak pilih, selalu mencoblos di TPS. Tidak pernah absen,” kata dia. Acara itu dihadiri Ketua KPU Jepara Subchan Zuhrie, Komisioner KPU Divisi  Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Muhammadun, Dandim Jepara Letkol Czi Fachrudi Hidayat, dari kepolisian, Pemerintah Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panwas Pemilu Kecamatan Batealit. Hadir pula Ketua Kosti Jepara Diah Windi P. Dalam kesempatan itu Muhammadun menyampaikan informasi kepemiluan, di antaranya hak pilih, syarat-syarat administratif yang bisa diurus segera terkait kondisi-kondisi tertentu, misalnya pindah tempat mencoblos dan saat sedang sakit. Letkol Czi Fachrudi Hidayat mengajak masyarakat untuk menjaga persahabatan di tengah pemilu, serta berdewasa dalam bermedia sosial. “Penting bagi kita untuk menguji banyak informasi  tentang pemilu agar tidak terbawa pada arus berita yang tak benar,” kata dia. Sementara itu Diah Windi P menegaskan, Kosti siap menyukseskan pemilu 2019. “Kami ajak seluruh anggota Kosti untuk menyukseskan pemilu. Kosti bukan komunitas partisan, tetapi anggotanya siap memberikan hak pilih sesuai keyakinan masinng-masing,” tandas dia. Junaidi, warga Desa Telukwetan Kecamatan Welahan, Jepara yang ikut dalam acara itu diberi kesempatan untuk mengampanyekan pemilu. “Kami imbau teman-teman untuk memberikan hak pilih saat 17 April nanti. Jangan karena pemilu kekeluargaan menjadi rusak. Hindari kampanye negatif,” kata dia disambut tepuk tangah ratusan orang yang hadir. (Muh/kpujepara)

Kpujepara.go.id –Kecenderungan sebagian generasi milenial tak tertarik membicarakan atau terlibat aktif dalam tema/kancah politik adalah tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Namun kecenderungan itu memiliki sebab yang kompleks, dan mengurainya membutuhkan banyak pendekatan. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengajak dialog mereka, dengan cara menarik dan menggunakan bahasa milenial. Termasuk melibatkannya dalam diskursus demokrasi, dan di tahapan kepemiluan. Hal itu mengemuka dalam sosialisasi pemilu berbasis pemilih pemula, yang melibatkan sekitar 400-an pelajar dari Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Pelajar Putri NU Cabang Jepara di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unisnu, Sabtu (19/1). Acara tersebut diselenggarakan KPU bekerja sama dengan IPNU-IPPNU yang pada saat bersamaan menggelar konferensi cabang untuk memilih ketua baru. Hadir sebagai pemantik diskusi Muhammadun, koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Jepara. Hadir juga Arifin, komisioner Bawaslu Jepara. Musthofa, salah seorang pelajar asal Desa/Kecamatan Nalumsari berpendapat, tak semua generasi milenial apatis terhadap proses-proses demokrasi. Banyak, lanjut dia, yang terlibat secara aktif. Namun dia juga tidak memungkiri ada yang enggan atau tidak tertarik dengan diskusi demokrasi, terlebih terlibat dalam proses kepemiluan. “Suka atau tak suka, proses demokrasi faktanya berjalan di negara kita, dan pemilu sebagai hal penting yang menjadi wadah kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin. Menurut saya penting untuk seluas mungkin mendorong atau melibatkan generasi milenial dalam demokrasi seperti di tahapan-tahapan pemilu,” kata Musthofa yang pernah menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemilihan gubernur 2018 lalu. Rusmina (pelajar asal Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji menengarai, kecenderungan apatisme generasi milenial terhadap proses demokrasi, boleh jadi karena mereka tak suka atau jengah dengan konten-konten di media media sosial yang di antaranya banyak memperlihatkan suasana tak sehat. “Generasi milenial itu ingin yang happy-happy. Ini kritik terhadap proses pemilu, bagaimana benar-benar bisa menjadi pesta yang menyenangkan dan menarik simpati anak-anak muda,” kata dia. Dwi Rohman Wahyudi, pelajar asal Desa Slagi Kecamatan Mlonggo berpandangan, generasi milenial sebenarnya memiliki keinginan untuk masuk dalam wacana demokrasi namun belum memiliki kanal-kanal yang tepat dan bisa memenuhi selera dan kebutuhan mereka. “Secara inti, sebenarnya generasi milenial sama dengan generasi lainnya dalam hal terpapar hasil pemilu. Jika mereka melek politik, misalnya tahu pentingnya pemilu, maka mereka akan mau terlibat dan melibatkan diri secara sukarela. Tapi ini pilihan,” kata dia. Anggota KPU Jepara Muhammadun dalam kesempatan itu memantik diskusi dengan membedah beberapa riset perilaku milenial di Amerika Serikat, Eropa dan Indonesia. Termasuk membedah bagaimana saluran-saluran komunikasi yang dominan digunakan anak-anak muda atau remaja dalam berinteraksi dan bersosialisasi. “Konektivitas generasi milenial dengan internet menciptakan kontadiksi-kontradiksi. Di satu sisi mereka responsif dan cepat tanggap terhadap situasi lantaran cepat mendapatkan informasi, namun di sisi lain, saat mencoba masuk ke ruang media sosial, salah satu dunianya, mereka disuguhi suasana yang tak sehat dan berbau fanatisme berlebihan. “Media sosial adalah ruang publik. Siapa saja bisa menyalurkan gagasan. Ruang-ruang diskusi kepemiluan perlu terus didorong lebih positif. Demokrasi digital kita harus lebih menginspirasi generasi milenial karena waktu mereka banyak digunakan untuk masuk ke media sosial melalui beragam platform. Kami rasa ini tugas bersama, termasuk kami dari KPU yang siap terus berdialog dengan anak-anak muda dalam hal kepemiluan atau demokrasi. Pada pemilu 2019, partisipasi dibuka lebar, misalnya KPPS bisa berusia 17 tahun,” kata Muhammadun.   Muhammadun juga mendorong peserta pemilu bisa menjadikan generasi muda ini sebagai salah satu bagian masyarakat yang bisa diajak diskusi di masa kampanye, agar mereka tahu pilihan-pilihan politiknya. Di Jepara, lanjutnya, dari 876.490 yang memiliki hak pilih, sebanyak 3,41 persennya berusia 17-18 tahun, 4,64 persennya berusia 19-20 tahun, dan 21,59 persen berusia 21-30 persen. “Jadi hampir 30 persen pemilik hak pilih di Jepara adalah generasi milenial,” ungkap Muhammadun. (Muh/kpujepara).

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah mengukuhkan 55 relawan demokrasi untuk bersama-sama terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan pemilu 2019. Mereka juga telah menandatangani pakta integritas sebagai relawan, sekaligus siap mematuhi kode etik dengan menjaga independensi, imparsial, nonpartisan, serta berkomitmen  membantu upaya meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi dan pemilu 2019. Pengukuhan dan pembekalan dilaksanakan di Hotel D’Season Premiere, Bandengan, Jepara, Kamis (17/1). Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri  bersama empat komisioner KPU lainnya, yaitu Ris Andy Kusuma, Siti Nur Wakhidatun, dan Muhammadun hadir dalam dan memberikan materi pembekalan dalam acara itu. Salah satu pemateri adalah M Haidar Fitri, ketua KPU Jepara periode 2013-2018. Dalam kesempatan itu Haidar menyampaikan pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi masyarakat. Pemilu, kata Haidar, merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih para pemimpin. Dalam konteks pemilu 2019 yang akan berlangsung pada 17 April mendatang, rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Secara khusus, partisipasi masyarakat sangat penting untuk melahirkan demokrasi yang berkualitas. “KPU ini sekadar penyelenggara. Gawe pesta demokrasi ini adalah milik rakyat, juga para peserta pemilu. Rakyat dan para peserta pemilu memiliki peran besar dalam suksesnya proses demokrasi ini,” kata dia. Para relawan itu diseleksi dari berbagai kelompok atau basis masyarakat, yakni basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marginal, basis komunitas, basis keagamaan, dan basis warganet. Siti Nur Wakhidatun dan Ris Andy Kusuma menyampaikan materi teknis pemungutan suara, sekaligus menerangkan secara jelas bagaimana mencoblos dan menghasilkan suara yang sah saat di tempat pemungutan suara. Saat acara berlangsung, salah satu anggota KPU dari Divisi Program, dan Informasi Muntoko menghadiri acara perekaman massal untuk para pemilih dari Lembaga Pemasyarakatan Jepara. “Perekaman KTP oleh Dinas Dukcapil ini untuk melayani hak pilih penghuni Lapas,” kata dia. Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jepara Muhammadun, yang menyampaikan materi Pemilu dan Disinformasi, menekankan pola komunikasi relawan demokrasi ke masyarakat melalui media sosial. Ia mewanti-wanti agar relawan tidak terjebak pada informasi hoaks yang beredar di media sosial. Sebaliknya, ia mendorong mereka bisa secara produktif memanfaatkan media sosial untuk sarana edukasi politik untuk warga. “Penting untuk relawan bisa menghadirkan konten-konten yang positif dalam konteks pemilu di tengah banjir informasi yang kurang sehat. Konten positif terkait pemilu harus terus diproduksi untuk memberikan diskursus dan informasi-informasi yang bisa membantu pemilih,” kata dia. Subchan Zuhri mengatakan, ruang gerak KPU dalam mensosialisasikan pemilu akan diperluas oleh para relawan. “Para relawan demokrasi ini memiliki basis-basis yang jelas. Basis warganet misalnya memiliki follower ratusan ribu di beragam platform media sosial. Ini bisa menyajikan konten yang informatif terkait pemilu. Demikian halnya basis masyarakat lain, misalnya perempuan dan keluarga, serta disabilitas yang bisa masuk ke kelompoknya dalam memberikan informasi pemilu selengkap mungkin, sekaligus mendorong relawan-relawan mandiri yang lain,” kata Subchan. (Muh/kpujepara)