JAKARTA - Hasil konsultasi antara KPU Kabupaten, Badan Anggaran DPDR, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jepara dengan Biro Keuangan KPU RI dan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri terkait pemenuhan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017 semakin memberikan kepastian. Kemendagri memastikan, bahwa anggaran Pemilu, termasuk pilkada harus menjadi prioritas.
Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Drs. Syarifuddin MM menjelaskan, bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran pilkada. Terkait penyediaan anggaran, pemkab dapat mencairkannya dalam beberapa tahap. Anggaran yang telah diajukan KPU dan disetujui dapat dibayarkan dalam beberapa tahap atau tahun anggaran yang berbeda.
Dia juga menegaskan bahwa total anggaran pilkada harus sudah dicantumkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani Bupati dan Ketua KPU Kabupaten. "Kalau pencairannya bertahap ya tinggal dijelaskan saja dalam isi NPHD. Tapi jumlah anggaran yang dibutuhkan harus dicantumkan diawal," tegasnya.
Staf Ahli Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri, Marwoto, saat menemui konsultasi anggota DPRD, TAPD dan KPU Jepara juga menjelaskan, bahwa NPHD dapat dilakukan meskipun pemkab dan DPRD belum melakukan pembahsan dan penetapan APBD. "Anggaran Pilkada ini adalah prioritas, karena outputnya untuk memilih pejabat negara atau pimpinan di daerah," paparnya.
Sehingga, lanjut Marwoto, dalam pembahsan APBD, pemkab dan DPRD tinggal menaruh saja angka yang sudah disebut dalam NPHD tanpa perlu melakukan pembahsan lagi. Menjawab pertanyaan salah satu anggota dewan, yang khawatir anggaran tidak cukup, Marwoto mengatakan bahwa pemkab dan DPRD perlu melakukan efisiensi pada pos anggaran yang lain untuk memenuhi anggaran pilkada.
"Kalau pada akhirnya anggarannya tidak cukup, ya mesti ada efisiensi di dalam kegiatan lain. Anggaran rapat-rapat dikurangi, kunjungan-kunjungan dikurangi dan sebagainya," jelasnya.
Sementara saat konsultasi di KPU RI, ditemui oleh Kepala bagian Program dan AnggaranBiro Keuangan KPU RI, Asep Sulkhan. Dari KPU RI dijelaskan bahwa peroslan anggaran tidak boleh memengaruhi tahapan pilkada. Komunikasi angara KPU daerah dengan Pemkab dan DPRD harus maksimal untuk proses pembahasan anggaran ini.
Konsultasi DPRD, TAPD dan KPU Jepara ini dilakukan ke KPU RI dan Kemendagri pada Kamis dan Jumat (19-21 Februari 2016). Konsultasi ini ditempuh lantaran sebelumnya ada keraguan terkait proses persetujuan dewan untuk pemenuhan anggaran Pilbup Jepara 2017. (hupmas)
