Berita

Kpujepara.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menggelar rapat pleno terbuka penyempurnaan daftar pemilih tetap (DPTHP) tahap 2 untuk pemilu 2019 di Hall Resto Maribu, Jepara, yang berakhir Minggu (9/12) pukul 16.45. Hasilnya, ada penyusutan jumlah pemilih. Dalam pleno DPTHP-2 pada 12 November lalu, jumlah pemilih di Jepara untuk pemilu 2019 sebanyak 878.410 pemilih. Setelah ada penyempurnaan, menjadi 876.490 pemilih. Penyempurnaan DPTHP-2 itu merupakan rekomendasi dari Bawaslu RI bertanggal 15 November, dimana KPU diberi waktu 30 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi daftar pemmilih termutakhir tersebut. KPU Jepara menerima surat dari KPU RI terkait rekomendasi itu pada 21 November lalu. Selanjutnya, hasil penyempurnaan DPRHP-2 yang telah ditetapkan ini langsung disampaikan KPU Jepara ke KPU Provinsi Jateng. Rapat pleno terbuka penyempurnaan DPTHP-2 ini dihadiri lima komisioner KPU, yaitu Subchan Zuhri, Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun. Hadir di antaranya dalam rapat tersebut perwakilan Forkompida, anggota Bawaslu Jepara M Zarkoni, perwakilan seluruh parpol, perwakilan tim kampanye pasangan capres-cawapres dan tim kampannye DPD. Seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) juga hadir. Setelah rapat dibuka ketua KPU Subchan Zuhri, hasil penyempurnaan DPRHP-2 dibacakan Muntoko dan Muhammadun. Subchan Zuhri mengatakan, penyempurnaan DPTHP-2 ini bersumber dari tiga hal, yaitu pertama, rekomendasi Bawaslu RI dengan rincian 37.883 berupa data ganda, data rusak, dan data pemilih usia di atas 70 tahun. Kedua, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jepara sebanyak 1.103 pemilih, terdiri atas kategori meninggal dunia, di bawah umur dan belum menikah, tidak dikenal, pindah domisili, data ganda, data ganda lintas kecamatan, data invalid, dan pemilih baru. Ketiga, dataganda dalam negeri dengan DPT luar negeri dari KPU RI sebanyak 895 pemilih. Terhadap seluruh rekomendasi itu, KPU Jepara bersama-sama denga PPK dan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan telah menindaklanjuti dan memvalidasi. “Kami sudah memvalidasi sampai tingkat desa,”kata Muntoko, dari Divisi Data dan Informasi yang memandu proses pemutakhiran data pemilih. Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Muhammadun menambahkan, sehari sebelum dilakukan rapat pleno terbuka itu, dilakukan pencermatan bersama yang melibatkan Bawaslu (diwakili Arifin) dan seluruh perwakilan parpol, dan mengundang unsur pemerintah di Hall Gecho. Terkait hasil peyempurnaan DPTHP-2 itu, perwakilan parpol yang hadir mengapresiasi. Zakariya Anshori (PKB) mengatakan, pihaknya mengikuti tahapan pemutakhiran data ini. Kami lihat KPU saat pencermatan bersama sebelum pleno ini menunjukkan bukti on the spot bagaimana validasi dilakukan di tingkat desa,” kata Zakariya. Nur Cholis (PDI Perjuangan) mengungkakan, penyempurnaan data pemilih sudah dilakukan dengan profesional dan dalam pengawasan Bawaslu. Kami bisa menerima, dan proses tahapan ini kami apresiasi,” kata dia. Haryanto (PAN) mengatakan, pencermatan terhadap berragam kategori dilakukan secara rinnci oleh KPU, jadi proses ini kami hargai,” ujarnya. Kartini (Parta Berkarya) mengaku mengikuti awal hingga akhir proses-proses pemutakhiran data pemilih. “Saya menilai semua data bisa dipertanggung jawabkan oleh KPU,” tandasnya. Sugiyono (Partai Golkar) menghargai rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan baik oleh KPU. “Setelah proses ini, data pemilih tentu dinamis, misalnya pindah domisili atau meninggal dan itu harus terus dirawat sampai saat pemungutan suara,” katanya. Wardoyo dari PKS secara khusus menghargai proses pemutakhiran yang dilakukan di tingkat PPS, PPK, sampai dengan KPU. Hal serupa juga disampaikan Masrikan dari Perindo. M Zarkoni dari Bawaslu menegaskan, rekomendasi oleh Bawaslu terkait pemutakhiran data ini untuk melindungi hak pilih. “Silakan bisa dilanjutkan penandatanganan atas penyempurnaan DPTHP-2,” ujar dia. Ketua KPU Subchan Zuhri menambahkan, berita acara penetapan penyempurnaan DPTHP-2 itu selain diserahkan ke KPU Provinsi Jateng, juga ke Bawaslu Kabupaten Jepara, Disdukcapil Jepara, serta peserta pemilu 2019 tingkat Kabupaten Jepara. (muh/KPU Jepara)  

kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah mensosialisasikan rancangan akhir (dummy) surat suara untuk pemilu 2019 di Hall Gecho Cafe Jepara, Sabtu (8/12/2018). Acara itu dihadiri Bawaslu, serta perwakilan dari partai politik peserta pemilu 2019 tingkat Kabupaten Jepara. Sosialisasi dibuka Ketua KPU Jepara Subchan  Zuhri. Hadir empat komisioner lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nur Wakhidatun, dan Muhammadun. Sedangkan komisioner dari Bawaslu yang hadir adalah Arifin. Subchan Zuhri mengatakan, dummy  surat suara tersebut sudah validasi di tingkat KPU RI, lalu sebelum proses cetak  oleh KPU RI, disosialisasikan dahulu ke peserta pemilu. “Sosialisasi ini penting untuk mengoreksi bersama  barangkali ada format yang salah, misalnya logo parpol, atau nama caleg. Setelah kami sosialisasikan, dan mendapatkan persetujuan kebenaran dari seluruh parpol, kami lagsung teruskan ke KPU RI untuk proses cetak surat suara,” kata Subchan. Rancangan surat suara yang disosialisasikan itu khusus untuk parpol dan caleg DPRD kabupaten untuk semua daerah pemilihan di Kabupaten Jepara. Sebab untuk tingkat provinsi, sosialisasi dilakukan oleh KPU provinsi, demikian pula untuk jenjang berikutnya di tingkat pusat, oleh KPU RI.  (muh/kpujepara) Berikut Specimen Surat Suara DPRD Kabupaten Jepara Pemilu 2019 Daerah PEmilihan 1 Daerah Pemilihan 2 Daerah Pemilihan 3 Daerah PEmilihan 4 Daerah Pemilihan 5

KPU Jepara.go.id – Serangkaian acara Maulud Nabi Muhammad Saw di Desa Bondo Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara disisipi kegiatan sosialisasi pemilu 2019 oleh KPU Jepara. KH Mahbub Junaidi yang memberi mauidha hasanah dalam acara Maulud Nabi di Mushala Baiturrahmah Desa Bondo Kecamatan Bangsri di antaranya menekankan pentingnya memilih pemimpin dengan mengedepankan mutu atau baiknya seorang calon pemimpin tersebut. Milih niku ampun kerana huwik. Milih niku kerana calon pemimpinnya baik. Mboten kerana seneng.   Mangke nek milih kerana huwik, kok upama ana eleke pemimpin nggih jenengan nderek bertanggung jawab...” (memilih pemimpin itu jangan karena motivasi uang. Memeilih pemimpin itu atas pertimbangan karena calonnya baik, bukan soal senang. Kalau memilih dengan motivasi uang, nanti jika ada buruknya pemimpin itu, kita ikut bertanggung jawab...,” kata Kiai Mahbub Junaidi. Acara sosialisasi itu juga diisi oleh salah satu komisioner KPU Jepara Muntoko. Dalam kesempatan itu Muntoko menyampaikan soal hak-hak masyarakat yang memiliki hak pilih untuk memilih, serta bisa mencermati calon-calon yang saat ini sedang berkampanye. Pemungutan suara untuk pemilu 2019 yang akan digelar pada 17 April 2019. Sosialisasi berikutnya juga dihadiri Muntoko di Mushala Nurul Yaqin Desa bondo pada 6 Desember. Dalam acara yang sama, yaitu Maulud Nabi dengan penceramah Kiai Muhyidin Rosyad. Lima Surat Suara Lima surat suara bakal diterima oleh calon pemilih di pemilu 2019 mendatang. Kelima surat suara tersebut harus dicoblos. Pencoblosannya tidak boleh asal. Agar surat suaranya sah. Hal tersebut dijelaskan oleh Ris Andy Kusuma, komisioner KPU Kabupaten Jepara saat memberikan sosialisasi di Musala Al Muhajirin, RT 1 RW 1, Desa Tedunan, Kecamatan Kedung, baru-baru ini. Sosialisasi itu dihadiri pengurus mushala, ratusan warga, Kasubbag Teknis Sekretariat KPU Kabupaten Jepara Nur Jamil, dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tedunan Lutfi. “Kalau di pilbup atau pilgub ada satu surat suara. Di 17 April 2019 mendatang para pemilih akan menerima lima surat suara,” ujar koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Jepara. Lima surat suara tersebut , paparnya, untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden RI, anggota  DPD, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten. Masing-masing kartu suara memiliki warna yang berbeda. “Jangan sampai tertukar saat memasukan surat suara ke kotak. Nanti kotak suaranya sesuai dengan surat suara,” ungkapnya.   Saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tambah Ris Andy, masing-masing surat suara tersebut diharapkan dibuka secara penuh. Tidak ada bagian yang terlipat. “Hal tersebut untuk menghindari bagian bawahnya atau yang terlipat tercoblos. Kalau dalam satu surat suara ada dua lebih coblosan berbeda kotak, surat suara jadi tidak sah,” ungkapnya. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tedunan Lutfi menambahkan, di Desa Tedunan ada tujuh TPS. Dia juga berharap, warga turut pro aktif untuk mengecek namanya sudah terdaftar dalam daftar pemilih atau belum. “Daftar pemilih sudah kami pasang di tempat strategis. Salah satunya di balai desa. Bisa dicek sudah terdaftar atau belum. Apabila belum terdaftar bisa segera melaporkan kepada kami atau sekretariat PPS,” paparnya. (Muh, Ris/kpujepara)

KPU Jepara – Tinggal empat bulan lagi menuju Pemilihan Umum yang akan digelar Rabu, 17 April 2019 mendatang. Untuk memantabkan kesiapan penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara akan menggelar Konsolidasi Akbar Penyelenggara Pemilu Tahun 2019. Konsolidasi akbar penyelenggara pemilu tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jepara direncakan digelar Senin (10/12) di Gedung Wanita Kartini Jepara. “Konsolidasi akbar penyelenggara pemilu ini akan melibatkan seluruh KPU dan jajaran sekretariatnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 16 kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 195 desa/kelurahan berserta jajaran sekretariat PPK dan PPS,” kata Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri saat memimpin rapat persiapan kemarin (6/12). Dalam konsolidasi akbar ini, KPU Jepara juga mengundang para pimpinan Forkopinda Kabupaten Jepara dan diminta memberikan sambutan pengarahan. “Kami juga undang Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah untuk berkenan hadir dan memberikan sambutan dan pengarahannya kepada para penyelenggara pemilu di Jepara,” tambahnya. Konsolidasi akbar penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Jepara ini diperkirakan akan meriah. Jumlah yang diundang mencapai seribu lebih. Terdiri dari enam orang anggota PPK beserta sekretriatnya di 16 kecamatan. Dan enam orang anggota PPS dan sekretariatnya di 195 desa/kelurahan. Untuk menyiapkan acara besar tersebut, KPU Jepara telah menggelar rapat koordinasi dengan Polres Jepara, Kodim 0719 Jepara, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara. “Hasil koordinasi kami, semua mendukung penuh dan siap untuk turut mengamankan dan membantu kelancaran penyelenggaraan acara ini,” kata Subchan. Ditambahkan, konsolidasi akbar penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Jepara ini juga akan dimeriahkan sejumlah hiburan. KPU Jepara telah menyiapkan grup band Isolaska. Grup band beraliran SKA ini beranggotakan sejumlah anak muda yang siap menyuguhkan music-music yang lagi nge-hit saat ini. Selain itu, acara juga akan dibuka dengan tarian-tarian tradisional dari sanggar tari yang ada di Kabupaten Jepara. “Kami juga siapkan kelompok modern dance untuk memeriahkan acara. Kelompok dancer ini dari YM Crew yang personelnya semuanya masih anak sekolah tingkat SLTA. Mereka sudah kami siapkan dancer Jingle Pemilu 2019 dan siap ditampilkan saat acara nanti,” kata Subchan. Konsolidasi akbar penyelenggara pemilu ini diharapkan akan menambah semangat para penyelenggara pemilu di Kabupaten Jepara. Selain itu, KPU ingin menunjukkan kepada public bahwa penyelenggara pemilu di Jepara siap melaksanakan tahapan dengan penuh integritas untuk mewujudkan pemilu 2019 yang lebih baik. (rie/kpu jepara)  

Kpujepara.go.id – Puluhan caleg DPRD Jepara dari kalangan perempuan untuk pemilu 2019 berkomitmen untuk menjaga kesehatan pesta demokrasi. Mereka juga bertekad untuk memperjuangkan, juga berupaya mewujudkan kebijakan-kebijakan publik yang pro gender di Jepara. Para caleg perempuan dari semua partai politik itu berduskusi secara mengalir dan penuh semangat. Sebagian dari mereka saat berbicara juga lantang menolak politik uang. Sebagian lagi mendorong para caleg agar berkampanye ke masyarakat dengan konten yang edukatif. Hal itu mengemuka dalam diskusi tentang demokrasi, pemilu dan isu-isu perempuan yang digelar KPU Jepara di RM Maribu. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara Mayadina Rohma Musfiroh menjadi pemantik diskusi. Acara tersebut dibuka Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri. Ia mengatakan diskusi ini merupakan kelanjutan dari aspirasi para pengurus parpol perempuan saat menggelar diskusi menjelang Pilgub 2018. Hadir tiga komisioner  lain, yaitu Muntoko, Siti Nurwakhidatun dan Muntoko. Siti Nurwakhidatun memoderatori acara itu. Sebelum memberikan materi pemantik, Mayadina membuka ruang refleksi kepada para caleg terkait pemilu legislatif, nomor urut, juga segala uneg-unegnya. “Setelah nyemplung sebagai caleg, banyak yang saya hadapi. Terutama soal kemungkinan-kemungkinan politik uang. Kita sudah masuk, harus dihadapi.  Ada banyak yang bisa diperjuangkan, misalnya guru swasta, pendidikan, dan lain-lain,” ungkap Aminah Albar, caleg dari Partai  Golkar. Sri Hidayati, caleg dari  Partai Demokrat mengatakan, caleg perempuan sering ditanya, seberapa tingkat kompetensi caleg perempuan? Bermutu atau tidak? “Padahal kalau kita lihat di sini, semuanya memiliki kompetensi. Selain berkompeten, juga punya nyali. Kapasitas kita, mesti kita tunjukkan,” kata dia. Ia memberi optimisme bahwa perempuan bisa menghadirkan politik yang lebih sejuk, bersih, tidak main uang, dan memberi harapan tidak korupsi. Umi Muslikhatun, caleg dari PKB mengatakan apapun partainya kita bersatu, dalam keijakan-kebijakan pubik yang pro-gender. Pemilu ini, kata dia, adalah momentum pendidikan pemilih yang cerdas. “Saya misalnya hanya punya PKK dan posyandu. Jadi tak bisa pakai politik uang. Kita memimpikan demokrasi yang sehat,” ujar dia. Nur Osel Kahisma, dari Partai Berkarya mengungkapkan, saat bertemu dengan masyarakat, ia mengaku selalu menyosialisasikan minimal 30 persen perempuan masuk legislatif di Jepara. Saya berjuang keras bagaimana masuk legislatif dan bisa meperjuangkan kaum perempuan. Modal kita jujur dan benar. Masyarakat cerdas akan memilih dengan tepat,” kata Osel. Sementara itu Mayadina dalam paparan untuk memantik diskusi mengungkap beberapa data. Pada pemilu 2014, ada 468 caleg dan 152 di antaranya perempuan (38,25 persen). Dari jumlah ini, hanya tiga caleg perempuan yang terpilih di DPRD. Sedangkan pada pemilu 2019, ada 545 caleg dan 221 di antaranya perempuan (40,55 persen). “Kita akan menunggu berapa caleg perempuan yang akan menjadi anggota DPRD,” ungkap Mayadina. Ia mengatakan, aturan afirmasi kuota perempuan masih dipahami bersifat administratif-prosedural sebagai syarat keikutsertaan dalam pemilu. Belum dipahami sebagai bagian tanggung jawab dalam memperbaiki kualitas representasi politik yang berkesetaraan dan berkeadilan. Ia menegaskan, perempuan masuk parpol idealnya bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai konsekuensi hak politik warga negara untuk mengekspresikan kepentingan secara formal dalamw adah parpol. Mengapa keterwakilan perempuan di legislatif penting? Ia mengatakan, masih banyak masalah perempuan dan anak yang perlu diperjuangkan di level kebijakan publik. “Perempuan adalah subjek pembangunan. Sehingga sangat penting untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan kebijakan responsif gender, perempuan, anak, dan kelompok rentan,” kata Mayadina. Diskusi itu ditutup anggota KPU Jepara Muhammadun sekaligus menekankan bagaimana materi-materi kampanye para caleg yang disampaikan ke masyarakat benar-benar mendidik dan memberdayakan. Di sesi akhir, Muhammadun memandu para caleg perempuan dalam penandatangan deklarasi integritas untuk mengikuti pemilu ini dengan penuh sportivitas. Mereka juga berkomitmen, jika terpilih bisa memperjuangkan kebijakan yang pro-gender. (muh/kpujepara)

Kpujepara.go.id – Logistik untuk pemilu 2019 sebagian sudah tiba. Kedatangan logistik berlangsung bertahap. Di antara yang sudah tiba bilik dan kotak suara. Dua jenis logistik ini disimpan di Gudang KPU yang ada di Desa Bandengan. Anggota KPU Jateng M Taufiqurrohman bersama Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Jateng Agus Suseno meninjau gudang logistik tersebut, Kamis (29/11) sore. “Kami ingin mengecek perkembangan pengiriman logistik di daerah, dan bagaimana penyimpanannya,” kata Agus Suseno. Saat meninjau gudang, keduanya ditemani seluruh komisioner KPU Jepara, yaitu Subchan Zuhri, Muntoko,  Ris Andy Kusuma, Siti Nur Wakhidatun, dan Muhammadun. “Prediksinya saat masa penyimpanan sebelum digunakan untuk pemilu adalah masa hujan. Jadi kami ingin memastikan bagaimana ini aman dari segala hal, termasuk rayap maupun hujan. Kami sudah mengecek gudangnya. Sangat representatif,” lanjut Agus. Ia juga berbincang dengan beberapa staf sekretariat KPU Jepara serta penduduk yang menjaga secara rutin gudang tersebut. “Kami mengingatkan dan cukup lega lantaran secara rutin gudang ini dipantau dan setiap saat ada yang menjaga,”  lanjut dia. Sementara itu M Taufiqurrohman juga mengingatkan agar saat tahap surat suara nanti sudah dikirim, bisa diperhitungkan pengawasan dan penyimpananya agar tidak menyulitkan saat distribusi. “Perlu antisipasi bagaimana saat distribusi tidak ada surat suara yang tertukar lintas daerah pemilihan. Mulai surat suara itu diturunkan dari truk pengangkut sampai ke penyimpanan mesti dicermati,” lanjut dia. Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sekretariat jauh hari untuk menyiapkan lima gudang guna kepentingan penyimpanan surat suara. Hal itu disesuaikan dengan jumlah daerah pemilihan di Jepara, yaitu lima. “Surat suara nanti kalau sudah tiba akan kami pisah-pisah di lima gudang yang kami siapkan. Ini untuk menghidari potensi surat suara yang tertukar lintas dapil,” kata Subchan. Logistik yang sudah tiba adalah kotak suara sebanyak 16.516 dari kotak yang dibutuhkan sebanyak 16.601. Masih butuh 85 kotak suara lagi. Sedangkan bilik suara yang sudah tiba di gudang sebanyak 5.428 buah, atau kurang 68 buah lagi. Sedangkan tinta sudah diterima sebanyak 6.536 buah, atau kurang 34 buah. Logistik itu tiba di gudang secara bertahap sejak 14 November lalu. Kekurangan itu karena ada validasi daftar pemilih yang kemudian menambah jumlah TPS. Sedangkan pengiriman logistik itu masih mengacu daftar pemilih sebelum ada pegajuan penambahan jumlah TPS. “Kekurangan itu sudah kami ajukan ke KPU RI,” kata Subchan. (muh/KPUJepara).