Kpujepara.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara dua anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) tambahan untuk kebutuhan pemilu 2019 di tiap kecamatan. Pengambilan sumpah dan janji anggota PPK yang baru diselenggarakan di Gedung KPU Jepara, Rabu (2/1). Perekrutan anggota PPK tambahan di 16 kecamatan se-Jepara itu sudah diputuskan dan diumumkan KPU pada Selasa, 20 November 2018 lalu.
Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri melantik anggota PPK yang baru, bersama empat komisoner lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun dan Siti Nur Wahidatun. “Masa kerja anggota PPK tambahan ini dimulai pada 2 Januari 2019 dan berakhir pada 16 Juni 2019,” kata Subchan Zuhri.
Saat ini sudah ada tiga anggota PPK di tiap kecamatan. Dengan tambahan dua anggota baru, maka untuk pemilu 2019 tiap kecamatan ada lima anggota PPK. Perekrutan anggota PPK tambahan itu merujuk pada instruksi dari KPU RI yang tertuang dalam surat bernomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 yang merupakan tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tentang Proses Penambahan Jumlah PPK.
Usai pelantikan, dilakukan pembekalan oleh lima komisoner KPU. Subchan Zuhri meminta anggota PPK yang baru bisa langsung menyesuaikan diri dengan tugas, wewenang, dan kewajiban PPK sebagimana diatur dalam undang-undang. “Pahami semua regulasi yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban PPK. Perekrutan ini berjalan saat tahapan pemilu sudah berjalan. Tidak ada waktu kecuali langsung menjalankan semua tahapan pemilu,” kata Subchan.
Siti Nur Wakhidatun dari Divisi Teknis Penyelenggaraan memberi gambaran pentingnya bimbingan teknis terkat rekapitulasi suara yang dalam pemmilu 2019 ini dilakukan di tingkat PPK. Sementara itu Muntoko dari Divisi Program, Data dan Informasi secara khusus mengingatkan tahapan pemutakhiran data pemilih, yaitu pemutakhiran untuk daftar pemmilih khusus (DPK) dan daftar pemilih tambahan (DPTB). Divisi Hukum dan Pengawasan Ris Andy Kusuma mewanti-wanti agar penyelenggaran pemilu di tingkat kecamatan bisa mendeteksi potensi-potensi di semua tahapan pemilu yang bisa berujung pada proses pelanggaran administratif maupun pidana. Kedisiplinan dan kecermatan tentang hal-hal yang sifatnya administratif penting dilakukan, terutama saat rekapitulasi suara.
Muhammadun dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) Muhammadun mengingatkan anggota PPK bisa menjaga integritas dan profesionalitas. Integritas itu didalamnya ada kejujuran, kemandirian, adil, dan akuntabel. “Penyelenggara pemilu agar tak terpengaruh kepentingan dan campur tangan siapa pun dalam tindakan , keputusan, dan atau putusan yang diambil dalam tahapan pemilu. Ini mandiri,” kata dia. Sedangkan profesionalitas itu didalamnya terdapat unsur kepastian hukum, aksesebilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mengacu pada kepentingan umum berdasarkan regulasi yang ada. Muhammadun juga meminta anggota PPK yang baru bisa langsung berkonsolidasi secara internal dengan anggota PPK yang lain serta sekretariat. Selain itu juga membangun komunikasi dengan para stakeholder di tingkat kecamatan. (muh/kpujepara)
