Kpujepara.go.id - SEPANJANG 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menyelenggarakan beberapa kegiatan pedidikan pemilih ke berbagai segmen. Disamping itu, ada beberapa kegiatan pendidikan politik ke segmen masyarakat tertentu dan KPU dilibatkan didalamnya. Pendidikan pemilih di 2020 hanya berselang kira-kira setahun setelah penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Dari seluruh kegiatan itu, para pemilih dari beragam segmen paling banyak memberikan perhatian pada hiruk pikuk demokrasi digital, serta ancaman mutu demokrasi berupa politik uang. Dua hal yang melekat dalam ingatan mereka, serta paling sering diperbincangkan di internet tempat mereka berekspresi. Pendidikan pemilih pertama diselenggarakan pada 13 Maret 2020 di SMK Al Husain Desa Watuaji Kecamatan Keling, Jepara. Ada sekitar 400 siswa di sekolah yang terletak di lereng Gunung Muria ini. KPU Kabupaten Jepara menjalin kesepakatan kerja sama dengan SMK ini dalam program pendidikan pemilih. Saat kegiatan diselenggarakan, belum ada aturan pembatasan kegiatan masyarakat karena penularan virus Covid-19 belum terdeteksi secara luas di Indonesia. Pendidikan pemilih itu dikemas secara dialogis. Tiga dari lima siswa memberikan tanggapan soal praktik politik uang, dan dua di antaranya tentang mekanisme bagaimana bisa terdata sebagai pemilih baru. Seluruh komisioner hadir dalam kegiatan ini, yakni Subchan Zuhri (ketua) dan empat komisioner lain, yakni Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun. Setelah kegiatan ini, KPU Kabupaten Jepara memberikan atensi penuh berupa langkah-langkah pencegahan penularan Covid-19, mulai dari internal KPU, keluarga, sampai ke masyarakat umum. Literasi ke masyarakat tentang pencegahan virus baru tersebut dinilai penting. Perhatian kepada pencegahan penularan dilakukan dalam bentuk pembagian masker dan hand sanitizer, literasi melalui website dan media sosial, serta dalam setiap kesempatan tatap muka dengan protokol kesehatan yang melibatkan sekolah, pesantren, dan masyarakat umum sejak April sampai dengan Desember 2020. Partisipasi Disabilitas Setelah kegiatan itu, baru pada 6 Juni, KPU terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih yang diselenggarakan Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan. Dalam momentum ini, KPU menjadi mitra diskusi mendalam terkait hak-hak politik disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No 7/2017 tentang Pemilu dan beberapa Peraturan KPU yang bertalian dengan hak-hak disabilitas dalam kepemiluan, serta Peraturan Daerah No 7/2019 tentang Penyandang Disabilitas dan baru disahkan pada 9 Desember 2019. Perda ini dianggap disabilitas di Kabupaten Jepara sebagai buah dari pemilu 2019. Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Muhammadun mendapatkan banyak respons dari PPDI terkait detil regulasi-regulasi di KPU yang bertalian dengan disabilitas, serta partisipasi aktif mereka dalam berdemokrasi setelah pemilu. Sebelum momentum ini, ada proses panjang yang mewarnai relasi KPU Kabupaten Jepara dengan organisasi-organisasi disabilitas di Jepara, seperti Bina Akses, Sahabat Difa, serta Pertuni. Serangkaian kegiatan pendidikan pemilih dilakukan pada saat tahapan pemilu 2019, yakni sejak Desember 2019, sampai menjelang pemungutan suara. Ada fokus partisipasi yang sedang diperjuangkan kelompok disabilitas untuk pemilu 2019, yakni bagaimana memperjuangkan lahirnya rancangan perda disabilitas karena bertahun-tahun harapan itu belum membuahkan hasil. KPU beberapa kali menjadi mitra diskusi dalam proses ini, khususnya menyangkut ruang-ruang partisipasi ranah demokrasi elektoral maupun demokrasi substansial menyangkut keterlibatan aktif organisasi disabilitas dalam memperjuangkan haknya. Pada Oktober-November 2019, KPU Kabupaten Jepara melakukan riset tentang Aksesibilitas Internet dan Partisipasi Politik Online Pemilih Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Jepara. Riset yang telah didesiminasi pada November 2019 ini memotret bentuk-bentuk partisipasi politik daring yang dilakukan pemilih disabilitas sepanjang pemilu 2019, serta mengungkap keterjangkauan mereka di ruang internet, ruang dimana juga banyak menghabiskan waktu berekspresi untuk beragam kepentingan. Beberapa organisasi disabilitas di Jepara menilai terbitnya Perda No 7/2019 tentang Penyandang Disabilitas pada 9 Desember 2019 disebut sebagai harapan baru setelah tuntasnya penyelenggaraan pemilu 2019. Mereka kini terus mengawal pelaksanaan perda tersebut. KPu Kabupaten Jepara juga terus menjaga silaturahmi dengan organisasi-organisasi disabilitas itu, khususnya dalam diskusi-duskusi kecil tentang sisi strategis pemilu dan pemilihan dalam mengakomodasi perjuangan hak-hak dasar disabilitas. Disabilitas di Jepara, khususnya yang terlibat aktif dalam organisasi makin menyadari betapa penting keterlibatan aktif mereka, baik dalam demokrasi elektoral maupun substansial setelah pemilihan. Kalangan Mahasiswa Berdemokrasi Pendidikan pemilih juga dilakukan di kalangan mahasiswa, tentu didahului dengan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai protokol kesehatan. Pada 26 Juni 2020, KPU terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih di tengah kegiatan pemilihan umum mahasiswa (pemilwa) di Kampus Unisnu. Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan itu memaparkan urgensi mahasiswa melek politik dan belajar serta menerapkan sistem demokrasi yang baik di tengah dinamika kampus. Pemilihan umum mahasiswa disebut sebagai kawah candradimuka mahasiswa belajar bagaimana menerapkan sistem dan mutu demokrasi elektoral. Selanjutnya, sepanjang Agustus 2020, KPU menggelar kegiatan pendidikan pemilih dengan cara berkolaborasi dengan mahasiswa Unisnu yang sedang menjalani program kuliah kerja nyata (KKN) di desa-desa. Masih di tengah pandemi, program KPU Goes to Campus akhirnya diarahkan ke desa-desa yang memang saat itu ada 570 mahasiswa yang KKN dengan tema seputar mempertahankan daya tahan warga di tengah pandemi dengan kreativitas. KPU menyentuhnya dengan tema Ruang Partisipasi Digital Kaum Milenial di Tengah Pandemi. Tak hanya mahasiswa yang KKN di desa-desa itu yang mengikuti acara, namun juga organisasi-organisasi pelajar maupun kepemudaan di desa juga terlibat. Kegiatan KPU Goes to Campus yang berbasis di desa di difokuskan di dua tempat, yakni Desa Bantrung Kecamatan Batealit, Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari yang juga diikuti mahasiwa KKN dari Kecamatan Mayong dan Welahan. Muhammadun yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut menyatakan di tengah keterbatasan ruang gerak atau mobilitas masyarakat karena situasi pandemi, ada ruang terbuka yang masih bisa dimasuki sebagai ruang aktivitas, yaitu ruang internet. Mahasiswa, sebagai bagian dari kaum milenial yang melek dengan teknologi dan informasi, memiliki peluang besar untuk menunjukkan partisipasinya di ruang digital. Selain bisa berperan dalam upaya memberikan pendidikan ke masyarakat terkait kesadaran untuk bersama-sama mencegah penularan Covid-19, mereka juga bisa berbagi ide-ide segarnya dalam membuka kebuntuan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, juga di bidang pendidikan. Banyak peserta memberi respons dalam sesi dialog, di antaranya bagaimana daerah-daerah yang sedang menjalani tahapan pilkada 2020 menjalankan tahapan itu di tengah pandemi. Mereka juga menyoroti masalah politik uang yang masih menjadi ancaman generasi muda. Dalam kesempatan itu, Muntoko dari Divisi perencanaan, Data dan Informasi merespons pertanyaan peserta terkait pentingnya teknologi dalam berkomunikasi dengan pemilih milenial. Muntoko memperlihatkan bagaimana ruang interaksi internet juga dibuka KPU Kabupaten Jepara dalam menerima masukan masyarakat terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pada Agustus, Pemuda Muhammadiyah Jepara menggandeng KPU Kabupaten Jepara untuk emmberikan pendidikan pemilih kepada kalangan pemuda di bawah organisasi tersebut tingkat kabupaten. Kegiatan yang diselenggarakan di Desa Bucu Kecamatan Kembang itu juga terbangun atmosfer dialog tentang bagaimana fungsi-fungsi public relations di tengah era new media bisa dijalankan kalangan pemuda. Muhammadun dan Ris Andy Kusuma yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut selain menyampaikan pentingnya kesadaran kalangan muda dalam berdemokrasi, terutama menyangkut hak pilih, juga kiprah pemuda di tengah metamorfosa media, dimana platform media sosial menjadi ruang interaksi yang efektif. Hal serupa juga disampaikan Muhammadun saat menjadi narasumber dalam dialog bersama Radio R-Lisa Jepara bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada akhir Agustus. Ia mengatakan, ruang digital dinilai sangat terbuka dan strategis untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasi, termasuk untuk literasi pemilih. Bentuknya bisa beragam. Bisa tulisan dalam bentuk narasi, video, infografis, atau konten-konten kreatif lainnya. Literasi di ruang digital penting karena di ruang yang sama, hal-hal yang kontraproduktif terhadap jalannya demokrasi juga bermunculan. Kaum Perempuan Merespons Hoaks Sementara itu pada pertengahan Oktober dan awal November, KPU Kabupaten Jepara diagndeng Badan Kesbangpol Kabupaten Jepara untuk kegiatan pendidikan politik dengan segmen kaum perempuan. Pada kegiatan pertama bersama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Jepara yang diselenggaran di peringgitan pendapa kabupaten, Muhammadun mengatakan tim PKK yang memiliki jaringan sampai ke tingkat desa, kelurahan dan rukun tetangga dinilai potensial sebagai garda depan pendidikan politik untuk warga, terlebih di basis keluarga. Mereka selama ini juga turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, termasuk di dalamnya mentransfer pengetahuan-pengetahuan baru di forum-forum informal. Peran perempuan dalam keterlibatannya di pendidikan politik masih terus bisa dipacu dan diperluas spektrumnya di era digital. Suana dialogis berlangsung saat pendidikan politik di segmen perempuan yang diikuti Persatuan Istri Tentara (Persit). Di ruang aula Makodim 0719/Jepara, para anggota Persit itu banyak berbagi pengalaman soal pengalamannya mengikuti pemilu serentak 2019, dimana di satu sisi mereka harus terlibat secara aktif dan memiliki hak pilih, namun di sisi lain suaminya yang menjadi anggota TNI tak memiliki hak pilih dan harus netral. Mereka juga merasa telah menjadi bagian dari warganet, yang tentu saja berhadapan dan mengalami interaksi dengan beragam informasi yang diakui atau tidak perlu direspons. Anggota KPU Jepara Muhammadun yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu mengetengahkan regulasi-regulasi di Peraturan KPU maupun UU Pemilu yang mengatur tentang TNI, serta hak politik warga. Karena banyak yang bertanya tentang hoaks selama pemilu, dalam sesi dialog, Muhammadun pun menjelaskan anatomi hoaks, bagaimana ia menyebar secara massif, serta bagaimana caranya menangkal hoaks dengan tetap bisa berpartisipasi di ruang virtual. Hoaks, bagi mereka adalah ancaman serius karena dampak merusaknya sangat cepat dan sulit dikendalikan. Selamat jalan 2020, selamat datang, 2021…. (Dirangkum oleh Muhammadun, kordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Jepara).
