Kpujepara.go.id - Rapat koordinasi (rakor) terkait pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode Maret 2021 yang berlangsung secara luring di aula KPU Kabupaten Jepara, Kamis (25/3) berlangsung sangat dinamis. Peserta yang diundang secara luring, baik Bawaslu, partai politik, maupun perwakilan Pemkab dan stakeholder lain memberikan banyak respons. KPU bersama seluruh stakeholder itu dalam satu kesepahaman bagaimana daftar pemilih yang akan digunakan pada pemilu dan pemilihan serentak 2024 mendatang benar-benar berkualitas.
Rapat tersebut dipimpin Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun. Rakor dibuka Sekretaris KPU Da'faf Ali.
Subchan memimpin jalannya rakor dengan mengapresiasi seluruh stakeholder yang ikut aktif dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sejak Maret 2020. “Penting untuk dilakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan untuk jadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu dan pemilihan serentak 2024. Ini agar menjadi DPT yang berkualitas,” kata Subchan. Ia menjelaskan data penyusunan DPB ini diperoleh dari DPT tahun 2019. “Hal ini kami lakukan secara konsisten sebagai persiapan pemilu 2024”. Subchan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pemilih juga stakeholder terkait. “Partisipasi itu perlu dibangun sejak dini, tidak mepet dengan waktu pemungutan suara. Masukan-masukan dari berbagai kalangan dan masyarakat terkait upaya memutakhirkan data pemilih ini menjadi sesuatu yang berharga untuk menjaga mutu daftar pemilih,” kata dia.
877.482 Pemilih
Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Muntoko mengatakan hasil pemutakhiran DPB sampai dengan 25 Maret 2021 di Kabupaten Jepara sebanyak 877.482 pemilih. Jumlah ini terdiri atas 437.546 pemilih laki-laki dan 439.936 pemilih perempuan. “Terdapat kenaikan sejumlah 354 pemilih,” kata Muntoko. Ia terus berharap kepada seluruh stakeholder agar terus aktif memberikan masukan dan saran pada kanal-kanal yang telah disediakan. Kanal masukan itu bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Jepara di Jl Yos Sudarso 22. Selain itu juga bisa secara daring melalui tautan http://bit.ly/pemilihjepara. Sejak 2021 bisa melalui website www.kpujepara.go.id. “Ada fitur yang kami sediakan secara khusus untuk menampung masukan pemilih. Masyarakat juga bisa mengakses perubahan dari hasil pemutakhiran ini melalu fitur di website tersebut,” lanjut Muntoko.
Rakor berlangsung dinamis lantaran para peserta banyak memberikan pendapat, masukan, harapan, dan apresiasi terhadap KPU. Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara Sujiantoko mengapresiasi pelayanan pemutakhiran daftar pemilih secara daring yang dilakukan KPU. Ia juga mendorong masyarakat aktif berpartisipasi memberikan masukan, pengawasan untuk sama-sama memperbaiki kualitas daftar pemilih. Sujiantoko mengajak KPU bisa berkolaborasi dalam rangka sosialisasi pemutakhiran DPB ini di desa-desa binaan Bawaslu.
M Ulinnuha Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Jepara yang hadir mengatakan, data kependudukan amat dinamis, misalnya soal data pemilih baru yang baru berusia 17 tahun. Ia menyatakan perekaman KTP elektronik sudah dilakukan di kantor kecamatan sejak April 2020. Pada 2021 ini blangko masih tercukupi. Data termutakhir ada lebih dari 1.740-an penduduk yang belum melakukan perekaman. "Jumlah ini sangat dinamis karena selalu berubah tiap hari, " kata dia.
Nur Cholis, perwakilan dari PDI Perjuangan mengapresiasi rakor yang dilakukan rutin tiap bulan. Partai, kata dia juga dalam waktu dekat akan memohon data-data publik yang sekiranya bisa dipenuhi KPU dan sesuai regulasi.
Nasudi dari Partai Perindo juga mendukung langkah-langkah KPU dalam memutakhirkan data pemilih karena akan menjadi basis data penting dalam pemilu ke depan. Hamidun dari PKS berharap penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan serentak, baik mengenai waktu dan tahapannya.
Sementara itu Rapawi dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara mengatakan, jika pemilu dan pemilihan serentak digelar di 2024, maka KPU bisa menindaklanjutinya dengan pertemuan berikutnya dengan Pemkab. "Karena sebelumnya sudah dilakukan pertemuan intens saat ada wacana pemilihan serentak pada 2022," kata dia.
Subchan Zuhri merespons masukan-masukan tersebut dan memberikan penjelasan-penjelasan. KPU, kata dia, sudah sering berkolaborasi dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk kerja-kerja yang terkait pendidikan pemilih, sosialisasi, maupun pemutakhiran data pemilih. Karena itu ia menyambut baik dan siap bekerja sama dengan Bawaslu untuk program-program serupa.
Terkait pelaksanaan pemilu 2024, ia menjelaskan sesuai simulasi yang dibuat KPU RI setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, tahapannya dimulai pada November 2021. Ini dengan simulasi pemungutan suara dilakukan Maret 2024. ‘’Tahapan paling awal adalah pendaftaran peserta pemilu. Karena itu parpol mulai saat ini juga perlu bersiap diri,’’ ujar dia. Sedangkan pemilihan serentak 2024 dilakukan setelah pemilu, yakni November 2024. (kpujepara)
