Berita

Kpujepara.go.id – Logistik untuk pemilu 2019 sebagian sudah tiba. Kedatangan logistik berlangsung bertahap. Di antara yang sudah tiba bilik dan kotak suara. Dua jenis logistik ini disimpan di Gudang KPU yang ada di Desa Bandengan. Anggota KPU Jateng M Taufiqurrohman bersama Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Jateng Agus Suseno meninjau gudang logistik tersebut, Kamis (29/11) sore. “Kami ingin mengecek perkembangan pengiriman logistik di daerah, dan bagaimana penyimpanannya,” kata Agus Suseno. Saat meninjau gudang, keduanya ditemani seluruh komisioner KPU Jepara, yaitu Subchan Zuhri, Muntoko,  Ris Andy Kusuma, Siti Nur Wakhidatun, dan Muhammadun. “Prediksinya saat masa penyimpanan sebelum digunakan untuk pemilu adalah masa hujan. Jadi kami ingin memastikan bagaimana ini aman dari segala hal, termasuk rayap maupun hujan. Kami sudah mengecek gudangnya. Sangat representatif,” lanjut Agus. Ia juga berbincang dengan beberapa staf sekretariat KPU Jepara serta penduduk yang menjaga secara rutin gudang tersebut. “Kami mengingatkan dan cukup lega lantaran secara rutin gudang ini dipantau dan setiap saat ada yang menjaga,”  lanjut dia. Sementara itu M Taufiqurrohman juga mengingatkan agar saat tahap surat suara nanti sudah dikirim, bisa diperhitungkan pengawasan dan penyimpananya agar tidak menyulitkan saat distribusi. “Perlu antisipasi bagaimana saat distribusi tidak ada surat suara yang tertukar lintas daerah pemilihan. Mulai surat suara itu diturunkan dari truk pengangkut sampai ke penyimpanan mesti dicermati,” lanjut dia. Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sekretariat jauh hari untuk menyiapkan lima gudang guna kepentingan penyimpanan surat suara. Hal itu disesuaikan dengan jumlah daerah pemilihan di Jepara, yaitu lima. “Surat suara nanti kalau sudah tiba akan kami pisah-pisah di lima gudang yang kami siapkan. Ini untuk menghidari potensi surat suara yang tertukar lintas dapil,” kata Subchan. Logistik yang sudah tiba adalah kotak suara sebanyak 16.516 dari kotak yang dibutuhkan sebanyak 16.601. Masih butuh 85 kotak suara lagi. Sedangkan bilik suara yang sudah tiba di gudang sebanyak 5.428 buah, atau kurang 68 buah lagi. Sedangkan tinta sudah diterima sebanyak 6.536 buah, atau kurang 34 buah. Logistik itu tiba di gudang secara bertahap sejak 14 November lalu. Kekurangan itu karena ada validasi daftar pemilih yang kemudian menambah jumlah TPS. Sedangkan pengiriman logistik itu masih mengacu daftar pemilih sebelum ada pegajuan penambahan jumlah TPS. “Kekurangan itu sudah kami ajukan ke KPU RI,” kata Subchan. (muh/KPUJepara).  

Lebih dari 1.000 warga berkumpul di lapangan alun-alun Rumah Sakit Rehatta di Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, Sabtu (24/11) malam. Mereka menyaksikan seni kethoprak yang dimainkan para remaja dan pemuda dari kelompok Carang Pakang Desa Bandengan. Dengan mengambil lakon Rama-Shinta, pentas itu disisipi banyak pesan-pesan tentang kepemiluan. Warga terhibur lantaran kethoprak itu dikemas denngan sentuhan humor. Hadir di antaranya Muspika Kecamatan Keling, para tokoh masyarakat, juga warga yang memenuhi lapangan tersebut. Seluruh komisioner KPU Kabupaten Jepara, serta jajaran sekretariat hadir mmeberikan sosialisasi, termasuk membagi doorprize, cendera mata, dan selebaran kepemiluan. Ketua KPU Jepara Subchan Zuhrie membuka pentas budaya di Kecamatan Keling yang berbatasan dengan Kabupaten Pati tersebut. Ia mengajak warga menyambut pemilu 2019 dengan suka cita dan penuh harapan positif dalam memilih para pemimpin. “KPU, bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat yang lain, akan bahu-membahu untuk bersama-sama menghadirkan atmosfer pemilu yang menyenangkan. Pemilu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, apalagi menakutkan. Pemilu adalah momentum bagaimana rakyat berdaulat dan antusias dalam memberikan beragam bentuk partisipasinya,”  kata Subchan Zuhrie. Dua komisioner KPU, yaitu Muntoko dan Risandy Kusuma juga bergabung dalam pentas itu setelah baru tiba dari Karimunjawa mengawal seleksi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Karimunjawa. Kethoprak itu diwarnai atraksi-atraksi yang memantik daya tarik warga. Namun di sela-sela serunya kisah yang dibawakan, diselingi dengan pesan-pesan kepemiluan, misalnya tentang pentingnya menepis, mencegah dan memerangi kabar-kabar hoaks yang kerap muncul menjelang dan saat pemilu. Selain itu juga mendiskusikan bagaimana membendung politik uang dan politik yang membawa-bawa unsur suku, agama dan ras. Warga antusias bertanya tentang tema kepemiluan dan panitia menyediakan hadiah payung dan mug. Guru TK dan Ibu-ibu PKK   Pagi hari sebelum pentas budaya itu digelar, di Gedung Muslimat Jepara juga berlangsung sosialisasi kepemiluan yang melibatkan kalangan guru-guru TK Muslimat. Lebih dari 100 guru TK mengikuti  acara itu. Di antara mereka mendiskusikan isu-isu pendidikan anak, kesetaraan gender, serta hal-hal yang sifatnya prosedural terkait pemilu, terutama soal peendataan pemilih. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Muhammadun memandu memandu acara itu.   Sementara itu pada Minggu (25/11) sore, seratusan ibu-ibu di Desa Bugel Kecamatan Kedung juga mengikuti dialog kepemiluan yang dipandung salah satu anggota KPU Jepara Siti Nurwakhidatun.  Pertemuan itu digelar di salah satu rumah warga. Mereka memenuhi ruangan dalam rumah serta pelataran sambil membaca informasi-informasi terbaru tahapan pemilu yang sedang di jalankan KPU. (KPU Jepara)  

KPU Jepara.go.id – Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Jepara mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan laporan dana kampanye. Bimtek ini digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara. Tempatnya di Palm Beach Resort Bandengan Jepara, Rabu (21/11). Para peserta bimtek yang terdiri dari pimpinan dan operator partai politik serta tim kapanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat Kabupaten Jepara mendapatkan pengarahan dan bimbingan langsung dari Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah Muslim Aisha dan Wakil Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Tengah Hendri Santosa dan dimoderatori Anggota KPU Jepara Ris Andy Kusuma. Muslim Aisha dari KPU Provinsi Jawa Tengah memaparkan, rata-rata yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) karena partai politik yang tidak memiliki calon legislatif (caleg). Kali ini dalam tahapan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). “Penyerahan LPSDK ini di-deadline pada 2 Januari 2019 mendatang,” ujarnya. Dia berharap, peserta Pemilu 2019 mampu menyelesaikan laporan dana kampanye sebelum 2 Januari 2019. Caranya memanfaatkan help desk KPU Kabupaten Jepara. Peserta Pemilu 2019 dapat konsultasi, sehingga kesalahan dalam penyusunan laporan dana kampanye dapat dikoreksi sebelumnya. Setelah tahapan LPSDK, peserta Pemilu 2019 akan menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Di tahapan ini peserta Pemilu 2019 dapat dikenai sanksi. “Apabila tidak atau terlambat menyampaikan LPPDK berimbas tidak ditetapkan sebagai anggota DPRD apabila menjadi calon terpilih pada daerah pemilihan yang bersangkutan,” papar mantan ketua KPU Kabupaten Jepara. Sedangkan, Hendri Santosa membimbing langsung para peserta Pemilu 2019 ini untuk mengisi kolom-kolom formulir yang ada di program KPU. Terutama mengisi dana sumbangan pribadi dan kelompok untuk dana kampanye. Hendri berharap, para peserta Pemilu 2019 ini mampu mengurutkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran secara urut. “Karena kebiasaan yang terjadi nota-nota penerimaan atau pengeluarkan ditumpuk begitu saja. Di kemudian hari bisa kesulitan untuk melakukan pelaporan,” jelasnya. Subchan Zuhri, ketua KPU Kabupaten Jepara menambahkan, laporan dana kampanye ini tidak boleh dilupakan oleh peserta Pemilu 2019. Terutama, mendokumentasikan penerimaan dan pengeluaran. “Nanti ada tahap ketiga laporan dana kampanye. Peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye, caleg yang terpilih bisa tidak ditetapkan,” ungkapnya. KPU Kabupaten Jepara tidak ingin kondisi itu terjadi. Sehingga peserta pemilu mendapatkan bimtek dengan menghadirkan narasumber dari KPU Provinsi Jawa Tengah dan IAI Jawa Tengah. “Sehingga peserta pemilu mampu membuat laporan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku,” paparnya. (ris/kpu jepara)

KPU Jepara.go.id - Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang bisa menjadi modal untuk mengangkat desanya sebagai desa wisata. Salah satu yang kini tengah menjadi buah bibir masyarakat setempat adalah rencana desa itu membikin sirkuit motor trail di atas lahan desa seluas sekitar empat hektare. Curhatan warga terkait pengembangan potensi desa, termasuk pariwisata dan ekonomi lokalnya ditumpahkan dalam acara Tilik Desa yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Jepara, Rabu (21/11). Acara itu juga memberi ruang sosialisasi pemilu 2019 untuk warga, dengan melibatkan KPU Kabupaten Jepara. Hadir di antaranya Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi, Kepala Diskominfo Jepara Yoso Suwarno, para perwakilan dinas terkait, perwakilan TNI/Polri, camat dan kepala desa setempat. Dari KPU Jepara dihadiri Muhammadun dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Sekitar 400 warga dari semua kalangan hadir di acara itu. Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo Arief Darmawan mengatakan Tilik Desa merupakan program yang digagas sebagai wahana komunikasi Pemkab dengan masyarakat di desa. Pada Tilik Desa di Desa Tengguli, pihaknya bekerja sama dengan KPU yang memiliki kepentingan untuk mensosialisasikan tahapan penyelenggaraan pemilu 2019. Acara berlokasi di kawasan Lokajaya yang merupakan lokasi dibangunnya sirkuit. “Ini sekaligus untuk mengenalkan lokasi sirkuit yang baru ke masyarakat,” kata Arief. Saat dibuka dialog, banyak masyarakat yang menumpahkan harapannya ke pemkab terkait pembangunan di bidang ekonomi desa, infrastruktur, dan pariwisata lokal. Pada sesi terakhir, Muhammadun dari KPU Jepara memaparkan tahapan pemilu 2019, termasuk soal pemutakhiran data pemilih dimana saat ini masih dalam tahap pemutakhiran dan perawatan calon pemilih, masa kampanye, juga sosialasi pemungutan suara yang akan dilangsungkan pada 17 April 2019. Muhammadun memaparkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu, termasuk pada masa kampanye untuk mencermati para calon yang sekarang sudah meyakinkan warga. KPU mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat, mencerdaskan masyarakat, penuh dengan suasana kegembiraan dan memberikan optimisme masyarakat. Di ujung acara, Muhammadun membuka sesi pertanyaan tentang kepemiluan sekaligus membagikan doorprize dan cendera mata. Semua peserta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kepemiluan, terutama soal waktu pemungutan suara, jumlah surat suara yang akan dicoblos dan perinciannya, dan lain-lain. (muh/KPU Jepara)  

File Download

KPU Jepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara merekrut dua anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) tambahan untuk kebutuhan pemilu 2019. Keputusan tersebut telah diumumkan KPU pada Selasa (20/11) setelah sebelumnya diputuskan dalam rapat pleno, Senin (19/11) malam. Rapat pleno dihadiri Ketua KPU Jepara  Subchan Zuhri bersama empat komisoner lainnya, yaitu Muntoko, Risandy Kusuma, Muhammadun dan Siti Nur Wahidatun.  “Masa kerja anggota PPK tambahan ini dimulai pada 2 janurai 2019 dan berakhir pada 16 Juni 2019,” kata Subchan Zuhrie. Saat ini sudah ada tiga anggota PPK di tiap kecamatan. Dengan tambahan dua anggota baru, maka untuk pemilu 2019 nanti tiap kecamatan ada lima anggota PPK. Muhammadun dari Divisi Sosialisasi, Pedidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) Muhammadun mengatakan perekrutan anggota PPK tambahan itu merujuk pada instruksi dari KPU RI yang tertuang dalam surat bernomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 yang merupakan tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  31/PUU-XVI/2018 tentang Proses Penambahan Jumlah PPK.   “Sesuai ketentuan, jadwal perekrutan anggota PPK tambahan dilakukan 10-20 November 2018,” jelas Muhammadun. Dalam rentang waktu itu, KPU menyeleksi berkas, termasuk kesediaan, sampai pada tahap wawancara.  Nama-nama yang masuk menjadi anggota PPK tambahan itu diummkan dalam laman resmi KPU Jepara www.kpujepara.go.id. Meski sudah terpilih, namun masa kerja mereka nanti baru akan dimulai 2 Januari 2019. Dari 16 kecamatan, baru 15 kecamatan yang sudah selesai dilakukan seleksi anggota PPK tambahan. Khusus Karimunjawa belum dilakukan, karena daru empat nama yang memenuhi syarat, tidak menghadiri undangan sesuai jadwal yang ditentukan, yaitu 19 November. Rapat pleno akhirnya memutuskan untuk menjdwal ulang, termasuk kemungkinan wawancara dilakukan di Karimunjawa. “Kami sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jateng dan proses seleksi untuk PPK tambahan di karimunjawa bisa dijadwal ulang dan dilakukan di Karimunjawa. Kami sudah menjadwalkan sebelum 25 November sudah tuntas,” kata Muhammadun. (KPU Jepara)