Jepara, Kpujepara.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menggelar Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) di Hotel D’season Bandengan Jepara Senin (22/1/18). Penyusunan Dapil untuk Pemilu 2019 melibatkan tim ahli dari berbagai kalangan.
Raker pembahasan penyusunan dapil dihadiri Komisioner KPU Jepara. Tim ahli yang dilibatkan dalam pembahasan itu di antaranya mantan anggota KPU Jepara (2003-2013) Ahmad Mustofa MSi, tokoh Budaya/tokoh Agama Pendeta Danang Kristiawan MTh, dari kalangan Akademik Mayadina Rohma Musfiroh Shi. MA., perwakilan Bakesbangpol Jepara Dwi Sulistyo W., dan dari kalangan jurnalis, Sukardi (wartawan senior Suara Merdeka).
Raker yang dipimpin divisi teknis penyelenggaraan, Muntoko, S.Sos.I tersebut merupakan rapat lanjutan menindak lanjuti acara diskusi bersama partai politik dan pengamat pemilu di Hotel Seaside (6/12/17) dan di Hotel Palm Beach (21/12/17) lalu. Rapat tersebut membahas alokasi jumlah daerah pemilihan terkait Pemilu 2019, yang menghasilkan opsi tentang penggunaan 5 dapil dan 8 dapil di Jepara.
KPU mendatangkan tokoh dan para ahli untuk dimintai masukan mengenai usulannya jumlah dapil tersebut. “para tokoh dan tim ahli ini kami libatkan agar dapat menyampaikan pemikiran, pandangan. Jika ditetapkan dapil, agar bisa dipertanggungjawabkan sesuai regulasi, proporsi, dan manfaatnya. Sehingga mengarah pada hasil pemilu yang berkualitas” kata ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri, S.H.
Mengawali diskusi tersebut, mantan anggota KPU Jepara Ahmad Mutofa, mengungkapkan, adanya 5 dapil di Jepara tidak melanggar UU No. 07 tahun 2017. Kecuali jika penduduk bertambah dan kursi legislative ditambah, maka harus ada perubahan. Dengan adanya penambahan dapil, menjadi 8, secara matematis, bisa mendekatkan kepada pemilih, sebab calon akan fokus pada wilayah yang lebih sempit.
“Tetapi kita juga harus melihat, pada dapil 5 ini ada sesuatu yang dilanggar atau tidak?, baru bisa diganti. Jika tidak ada, ya sah sah saja menggunakan 5 dapil. Tetapi bila KPU mengacu pada Surat Keputusan KPU, di mana dapil harusnya kisaran 6-10 atau memperbanyak jumlah kursi di suatu dapil, otomatis dapil 5 sudah memenuhi syarat, dan tidak perlu di rubah”. tambahnya
Sementara dari perwakilan Kesbangpol lebih sepakat dengan dibentuknya 8 dapil. Perubahan dapil, dapat menekan hak pilih, sehingga memunculkan sosok pemimpin baru dari wilayah baru pula. Dapil 8 juga tidak melanggar prinsip, dan lebih mendekatkan kepada pemilih.
Perwakilan akademisi, Mayadina SHi. MA, menjabarkan, tentang efektifitas dan tata kelola penggunaan dapil “boros apa tidak jika dirubah, jika 8, apakah benar ada prinsip yang diperjuangkan, semuanya yang terpenting bisa lebih mendekatkan calon dengan masyarakat. Semua sudah sesuai aturan, baik 5 ataupun 8, tinggal mencari mana yang paling bisa menyelesaikan problem masyarakat” imbuhnya.
Pendeta Danang Kristiawan sebagai perwakilan dari tokoh budaya dan agama, menyampaikan, ada tiga alasan sesuatu bisa dirubah. Yang pertama, jika ada masalah dalam dapil sebelumnya. Yang kedua, jika berkurang sesuatu yang prinsipil. Yang ketiga, dapil bisa dirubah jika memang bisa meningkatkan kualitas. Jumlah dapil bisa ditentukan dari mana yang lebih sedikit membuang suara rakyat. “Ya kalau mengacu Surat Keputusan KPU, otomatis dapil tidak berubah, tetapi kita perlu lihat juga efektifitas 5 dapil yang sudah lama digunakan di Jepara” terangnya.
Sementara itu, komisioner KPU Jepara, Subhan Zuhri menambahkan, jika dalam satu dapil hanya sedikit kursi yang diperebutkan, maka akan terjadi monopoli parpol tertentu. “Semakin banyak jumlah dapil, maka jumlah partai yang bersaing akan lebih sedikit. Jika 1 dapil hanya berisi 4 kursi, yang berebut bisa jadi hanya 4 partai, semakin sedikit partai, akan ada monopoli” ungkapnya.
Komisioner KPU Jepara Divisi Perencanaan dan Data Anik Sholihatun, MPd, menyampaikan, KPU Jepara sampai sekarang masih netral, dan masih terbuka terhadap tiap masukan. Apabila nanti ada perubahan pun, KPU Jepara siap secara teknis. Anik juga menyampaikan bahwa calon legislatif tidak dibatasi dengan syarat domisili.
“Kalau punya dapil Karimun, bisa saja ambil dari Kecamatan Jepara orangnya, sah sah saja. Adanya perubahan ke dapil 8, belum tentu mendekatkan calon pada yang dicalonkan” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, ketua KPU Jepara, menghendaki diskusi jumlah dapil ini harus diintensifkan, sehingga ada pandangan untuk KPU menentukan mana yang terbaik untuk dipakai di Jepara kedepannya. (F2@)
