Berita

JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara tak henti-hentinya mengajak para pemilih untuk bersama-sama memerangi politik uang. Kali ini, para pelajar dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPNU/IPPNU) yang diajak untuk memperbaiki kualitas demokrasi dalam momen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017 dengan menolak politik uang. Pemilih pemula menjadi bagian yang mempunyai hak untuk memilih Bupati dan Bupati Jepara pada Rabu, 15 Februari 2017. Pemilih pemula mayoritas berasal dari kalangan pelajar yang berada di bangku sekolah maupun pesantren. Pada Jum’at (10/2), KPU Jepara memberikan sosialisasi Pilbup pada pelajar yang tergabung Pimpinan Anak Cabang IPNUI/PPNU Kecamatan Pakis Aji. KPU Jepara melalui Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat, Subhan Zuhri mengajak para pemilih pemula yang nota bene kelompok berpendidikan untuk memperbaiki demokrasi yang ada di Indonesia dengan cara memerangi money politik. Perang melawan politik uang yang mudah dilakukan dengan cara menolak politik uang dari diri sendiri terlebih dulu. “Salah satu bahaya paling besar rusaknya demokrasi adalah politik uang itu. Hampir setiap even pemilu baik DPR, Presiden, Bupati, Gubernur sampai pilihan petinggi (kepala desa), kita diwarnai virus-virus politik uang. Harus ada upaya masif memperbaiki kebiasaan buruk momentum pemilu,” ujar Subhan. Biaya money politik kalau separoh dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dikalu Rp 20.000 saja bisa mencapai sekitar Rp 8 miliar. “Bagaimana nanti pasangan bupati dan wakil bupati akan mengembalikan uang Rp 8 miliar itu. Maka ada kepala daerah yang belum genap satu tahun terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” terangnya. Lebih lanjut lagi, Subchan mengajak pelajar untuk berlogika matematis ketika seseorang membeli suara dengan nominal sebesar Rp 50.000 untuk masa jabatan selama lima tahun. Maka nominal uang diterima selama Rp 72,00/hari. Jika seorang pemilih menerima uang Rp 50.000, artinya uang Rp 50.000 itu selama lima tahun. Satu tahun harga suara anda dihargai Rp 10.000. Kalau satu bulan Rp 833. Dan satu hari hanya Rp 72. “Murah sekali suara panjenengan (anda, red). Lebih murah dari harga permen karet yang manisnya hanya sebentar,” imbuh Subhan. Hal tersebut dipertegas dari khatib syuriyah, Syamsul Maarif saat memberikan sambutan mewakili pengurus Majelis Wakil Cabang Pakis Aji yang mengatakan bahwa kita harus memilih pemimpin berdasarkan hati nurani bukan berdasar uang yang diberikan oleh seseorang. “Kita tetap melaksanakan tugas besok pada hari rabu, tidak usah menggunakan pasal Rak Wet Rak Blos (Tidak ada uang, tidak mencoblos). Berniat saja ibadah. Dengan kejujuan kita akan menuntun jalan yang benar dan dari kebenaran akan bisa menuntuk ke surga kelak,” terangnya. Syamsul juga menegaskan jika memilih pemimpin adalah suatu kewajiban. Oleh karenanya, semua warga Jepara yang memenuhi syarat sebagai pemilih wajib menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari mendatang. (Hupmas KPU Jepara)

JEPARA - Sepekan terakhir menjelang hajat demokrasi di Kota Ukir, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jepara memberikan sosialisasi Pilbup Jepara pada Kamis (9/2) di Balai Desa Bandengan, Kecamatan Jepara. Sosialisasi tersebut merupakan program dukungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara. Sosialisasi dihadiri tokoh agama, BKK, tokoh pemuda dan Perangkat Desa Bandengan bertujuan memberikan pemahaman dan mengajak untuk menggunakan hak pilih pada 15 Februari 2017. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya ketika sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain, itu bagi masyarakat sudah memenuhi syarat tapi belum terdaftar sebagai pemilih dapat menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Disdukcapil pada hari pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). “Masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih mulai pukul 12.00-13.00 WIB dengan menggunakan KTP Elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil Jepara,” ujar Nur Maul Hayat, Divisi Penghitungan Suara PPK Jepara. Ia berharap pada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari mendatang demi menyukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk memilih pemimpin selama lima tahun. Sejalan yang dikatakan, Maul. Petinggi Desa Bandengan mengapresiasi dan mendukung penyelenggaraan sosialisasi yang diselenggarakan PPK Jepara dan Diskominfo itu. Harapannya setelah mendapatkan sosialisasi dari penyelenggara masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara benar pada pemilihan bupati Jepara periode 2017-2022. “Pemilih agar berbondong-bondong datang berdatangan untuk menggunakan hak pilih di dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara,” ujar Muhadi. Muhadi menambahkan, sosialisasi yang diselenggarakan ini mendukung untuk menciptakan pemilu yang aman, tertib dan terkendali. Ia berharap setalah menggunakan hak pilih pada pemilihan bupati masyarakat dapat memperoleh pemimpin Jepara yang mampun membawa kemajuan Jepara. “Di bidang pembangungan atau di bidang apapun dapat tercapai untuk semaksimal mungkin untuk kemajuan masyarakat,” katanya. (hupmas KPU Jepara)

JEPARA – Sepekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara yang akan dilaksanakan Rabu 15 Februari 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menunjukkan kesiapannya. KPU Jepara menggelar Konsolidasi dan Pemantapan Kesiapan Penyelenggara Pilbup 2017 menghadirkan seluruh jajaran badan penyelenggara ad hok. Konsolidasai dan pemantapan penyelenggara Pilbup 2017 diselenggarakan di Gedung Wanita, Selasa (7/2). Ada 3.103 penyelenggara yang diundang terdiri dari delapan orang anggota PPK beserta sekretariatnya dari 16 kecamatan, enam orang anggota PPS beserta sekretariatnya dari 195 desa/kelurahan, dan 1.805 ketua KPPS se Jepara. Ketua KPU Kabupaten Jepara Muhammad Haidar Fitri menyampaikan Konsolidasi dan pemantapan penyelenggara Pilbup 2017 ini digelar dalam rangka menunjukkan kesiapan pada masyarakat Jepara bahwa penyelenggara telah siap menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, konsolidasi dengan menghadirkan penyelenggara ad hoc mulkai PPK, PPS sampai KPPS ini diharapkan akan mengingatkan kembali bagi semua penyelenggara agar dapat menjunjung tinggi integritas, netralitas, profesionalisme dan kecermatannya. “Saya ingatkan, bahwa penyelenggara wajib berintegritas, netral, professional, dan cermat dalam melaksanakan tugasnya,” kata Haidar. KPU berharap, Pilbup Jepara 2017 ini dapat berjalan lancar, aman, damai tanpa ada ekses apapun. “Kami juga minta doa dan saran kepada para pimpinan Forkopinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) untuk perbaikan kami dalam menyelenggarakan Pilbup ini. Setelah sambutan ketua KPU Jepara, secara berurutan para pimpinan Forkopinda memberikan sambutan pengarahan. Dimulai dari Ptl Bupati Jepara, kemudian Komandan Kodim 0719 Jepara, Kapores Jepara, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan diakhiri pengarahan dari Panwaslih Jepara. Plt Bupati Dr. Ir Ihwan Sudrajat menyampaikan harapan agar Pilbup Jepara dapat berjalan aman dan lancar. Syaratnya, para penyelenggara harus memahami undang-undang pemilihan kepala daerah dan melaksanakan tahapan sesuai ketentuan regulasi. Sedangkan Dandim Letkol Inf Ahmad Basuki memberikan wejangan supaya para penyelenggara Pilbup dapat benar-benar menjaga netralitas, integritasnya. Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin, SIK, SH berharap agar penyelenggara mematuhi aturan undang-undang. “Ada banyak pasal pidana dalam Undang-Undang yang bisa menjerat penyelenggara. Oleh karena itu jangan sampai penyelenggara melanggar pasal-pasal pidana tersebut,” terangnya. Sementara Kajari Jepara Yuni Daru Winarsih mengingatkan pula soal potensi pelanggaran yang bisa terjadi di pemilu. Harapannya pilbup Jepara 2017 dapat berjalan lancar dan aman. (Hupmas KPU Jepara)

JEPARA - Rombongan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Senin (6/2) meninjau persiapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan 15 Februari 2017. Rombongan Kerja dipimpin Ahmad Muqowam dengan beranggotakan sembilan orang DPD lainnya disambut Plt Bupati Jepara Dr. Ir. Ihwan Sudrajat di Pandapa Paringgitan Kabupaten Jepara. Menurut Muqowam, Pilkada Jepara unik untuk menjadi bahan tinjauan karena calon yang maju dalam pemilihan adalah petahana semua. Ia menambahkan calon yang diusung akan menjabat kembali mulai saat masa tenang setelah tahapan kampanye selesai, yakni 12 Februari mendatang. Sementara itu, persiapan Pilbup Jepara sudah proses pengiriman logistik pemungutan dan penghitungan suara ke kecamatan. Karimunjawa menjadi priotas dilakukan pengiriman pertama disebabkan cuaca dan kondisi wilayah yang sulit untuk dijangau. Sedangkan untuk kecamatan lainnya dikirimkan mulai 10 Februari. “Logistik untuk Karimunjawa sesuai dengan perencanaan, karena kemarin kita rencanakan distribusikan antara 31 Januari-6 Februari. Alhamdullah pada tanggal 1 Februari sudah (dikirim-red),” papar Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri. Letak geografis Jepara yang berada di Lereng Muria menjadi rawan bencana saat musim penghujan. KPU Jepara telah mengantisipasi dengan menginstrusikan pada penyelenggara yang ada di bawah untuk mencari tempat pemungutan dan penghitungan suara yang aman dari bencana. “Dalam mengantisipasi kondisi cuaca, surat suara, formulir-formulir dan alat kelangkapan TPS yang rawan terkena air semua sudah dipacking dengan plastik. Walaupun terjadi peresapan air kondisi masih terlindung,” terang Haidar Adapun persiapan Pilkada dari segi keamanan, sebagaimana diterangkan kapolres AKBP Samsu Arifin, SIK, SH, Polres Jepara pada pemilihan umum menerima Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari 1 SSK Brimob Polda Jawa Tengah dan dua Polres terdekat yang berasal dari Polres Demak dan Kudus. Pada pelaksanaan hari H Polres Demak dan Kudus menggeser kekuatann stand by di Polsek perbatan. “Kami (Polres Jepara-red) sudah membagi dan mengklasifikasikan mana TPS aman dan TPS rawan ini berdasarkan pertimbangan berbagai variabel yang kita buat. Jarak tempuh, lokasi TPS dan sejarah pemilu-pemilu sebelumnya di daerah tersebut maupun karakter masyarakat kita lihat dari anatomi kejahatan,” ujar Samsu Arifin. Sedangkan, Panitia Pengawas Kabupaten Jepara melalui ketuanya Arifin mengungkapkan Panwas telah memetakan 443 TPS rawan saat proses demokrasi di Jepara dan pihaknya akan memberikan pengawasan lebih di tempat-tempat tersebut. “Kami akan bekerjasama dengan kepolisian, Satpol PP dan lain-lain,” kata Arifin. (Hupmas KPU Jepara)

JEPARA - Jelang pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara semakin gencar melakukan sosialisasi. Minggu, (5/2) dengan memanfaatkan Car Free Day (CFD) di Alun-Alun Jepara KPU dan jajaran sekretariatnya bersosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi di CFD juga dimeriahkan grup Larva Percusion yang menampilkan music-musik instrumental dengan peralatan tradisional. Boneka maskot Si-Abdi juga berkeliling alun-alun untuk menambah daya tarik ratusan warga yang tengah jogging menikmati udara pagi. KPU Jepara memulai acara pukul 06.00 berkeliling alun-alun untuk membagikan bahan sosialisasi dan informasi Pilbup kepada masyarakat. KPU juga langsung meyapa masyarakat untuk menyampaikan pentingnya mencoblos pada Rabu, 15 Februari. Sambil disuguhi alunan music instrumental berbagai lagu, KPU Jepara juga membagi-bagikan doorprize kepada warga yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tahapan Pilbup yang dilontaskan MC. Masyarakat tampak antusias mengikuti sosialisasi simpatik tersebut. “Acara ini kami harapkan dapat menyebarluaskankan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017,” ujar Komisioner KPU Jepara, Subchan Zuhri. Subhan menambahkan pada hari yang sama, minggu (5/2) secara serentak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga melakukan sosialisasi ke berbagai penjuru dan tempat-tempat keramaian. Ada 16 PPK dan 195 PPS yang secara serentak menggelar sosialisasi keliling hari ini di kecamatan dan desa masing-masing. Pemanfaatan CFD oleh KPU Jeara untuk menggelar sosialisasi disambut baik oleh masyarakat yang sedang hadir untuk menyaksikan maupun sedang berolah raga. Terlebih penampilan grup musik dari Larva Percusion yang sangat menghibur. “Saya tertarik dengan yang ditampilkan KPU Jepara yang menghadirkan grup Larva Percussion. Ini sangat menghibur kami sebagai pengunjung. Saat di tengah-tenga pentas grup musik ada sosialisasi dari KPU menambahkan pemahaman saya mengenai Pilbup Jepara,” ungkap Syahid, salah seroang warga. Ia menambahkan pada 15 Februari mendatang akan siap datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Ia sudah mempunyai pilihan saat mencoblos di TPS nantinya. “Siapapun yang akan memimpin Jepara nanti, saya berharap pemimpin daerah amanah dan dapat menambah infrastruktur bagi masyarakat luas,” katanya. Hal senada juga diungkapkan Kamto, warga desa Kecapi Kecamatan Tahunan yang sedang bersama keluarganya menikmati CFD di Alun-Alun Jepara. Ia mengaku sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sudah beberakali menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum. “Saya sudah empat kali menggunakan hak pilih pada pemilu. Terakhir kali saya menggunakan hak pilih pada pemilihan Prsiden 2014 lalu,” ujar Kamto. (Hupmas KPU Jepara)  

JEPARA - Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Jepara diperlukan untuk mewujudkan pemilihan bupati dan wakil bupati yang berintegritas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara secara intens bergantian ke beberapa lembaga untuk bersosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi 15 Februari mendatang. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Sebagaimana disampaikan Komisioner KPU Jepara Subchan Zuhri saat menyampaikan sosialisasi yang diselenggarakan Badan eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Unisnu Jepara, Mingu (5/2). Menurut Subchan, peran mahasiswa pada pemilihan umum diperlukan untuk mengedukasi masyarakat dalam menyukseskan pemilu sekaligus mengamalkan Tri Dharma Perguran Tinggi. Mahasiswa yang sudah berumur di 25 tahun keatas dapat berperan sebagai penyelenggara pemilu baik itu di level PPK, PPS maupun KPPS. Sedangkan yang belum berumur 25 tahun dapat menjadi pemilih yang cerdas saat pemilihan. “Partisipasi mahasiswa dalam pemilu tidak hanya sekedar coblos menyoblos, bagi yang sudah berumur 25 tahun dapat mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu, pengalaman yang dimiliki sebagai penyelenggara dapat digunakan untuk mendaftar sebagai komisioner KPU Jepara,” ujar Subchan. Lebih lanjut, saat berdiskusi dengan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNISNU Subchan menyampaikan bahwa mahasiswa harus berani tolak politik uang dan menyampaikan edukasi pada masyarkat bahaya dari money politik serta tidak menyebarkan berita-berita yang bersifat hoax atau bohong. “Mahasiswa harus berani menolak money politik. Kalau tidak berani bersosialisasi dengan masyarakat, minimal mengawali dari diri sendiri untuk tidak menerima amplop (politik uang) saat pemilu,” tambahnya. Di tempat terpisah, Komisioner KPU Jepara Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik, Koko Suhendra menyampaikan sosialisasi pada Pengurus Daerah Aisyah saat bersosialisasi di Rumah Sakit Aisyah (RSA) Siti Khotidjah Minggu, (5/2). Dengan menyampaikan bahwa Aisyah mewujudkan situasi yang kondusif dalam pemilihan umum Bupati Jepara. “Saya kira Aisyah sudah punya gerakan moral pasti, gerakan moral yang bagus. Ini adalah salah satu tugas dari panjenengan (anda-red) semua untuk mewujudkan situasi yang kondusif jadi tidak terpangaruh sana ataupun sini,” kata Koko Suhendro. (Hupmas KPU Jepara)