Berita

JEPARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara Selasa (21/2) menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 tingkat kabupaten. Turut hadir dalam acara tersebut Panwaslih, Polres Jepara, Kodim 0719, Kejaksaan Negeri, Badan Kesbangpol, Disdukcapil, Satpol PP, Desk Pilkada, dan masing-masing perwakilan tim sukses pasangan calon. Rapat koordinasi yang dipimpin ketua KPU Jepara M Haidar Fitri dan dihadiri seluruh komisioner KPU Jepara tersebut sebagai persiapan untuk pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilbup. “Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten akan dilaksanakan besok pagi Rabu tanggal 22 Februari 2017 mulai pukul 10.00,” kata Ketua KPU Jepara M. Haidar Fitri. Haidar menyebutkan masing-masing pasangan calon akan diperbolehkan menghadirkan dua saksi dan didampingi oleh dua orang staf untuk mendokumentasi dan bagian operator IT. Ia menambahkan saksi yang dapat berbicara dalam forum hanya yang mendapat surat mandat secara tertulis dari masing-,masing pasangan calon. Dalam rapat koordinasi tersebut, salah satu perwakilan tim paslon nomor urut 1, Sutarjo menyampaikan agar pelaksaan rekapitulasi berjalan lancar dan kondusif, diharapkan tidak ada pengerahan massa dari paslon manapun. “Saya tekankan, tolonglah besok jangan mengerahkan massa supaya besok dalam rekapituias suara bisa kondusif. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan kami harap dapat diselesaikan dengan musyawarah mencari solusi. Jika tidak ada solusi ya ada ruang hukum yang dapat ditempuh.” Terangnya. Usulan itu langsung diamini oleh peserta rapat, termasuk dari perwakilan tim paslon nomor urut 2. Khoirul Anam, yang mewakili tim paslon nomor 2 menyambung, bahwa pihaknya tidak ada rencana menghadirkan massa. “Kita sudah komitmen akan mengikuti aturan main yang dibuat penyelenggara,” tegasnya. KPU Jepara menyediakan tenda di halaman parkir kantor KPU serta dilengkapi layar dan sound sistem agar masyarakat dapat sama-sama mendengar dan menyaksikan rekapitulasi hasil penghitungan suara calon pemimpin Jepara lima tahun kedepan. Sedangkan dari segi pengamanan KPU Jepara dibantu dari Polres Jepara, Kodim 0719 Jepara dan Satpol PP. Kapolres Jepara AKBP Samsu Arifin melalui Kabag OPS Kompol Slamet Riyadi juga menyampaikan bahwa pihaknya siap mengamankan pelaknsaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup tingkat kabupaten. “Kami terjunkan sekitar 125 personel polisi untuk mengamankan jalannya rapat,” katanya. Hal senada diungkapkan Komandan Kodim 0719 Jepara Letkol Inf Ahmad Basuki melalui Pasintel Kapten Inf Subowo bahwa TNI siap membackup pengamanan. “Kami selalu siap untuk membantu Polisi dalam pengamanan tahapan Pilkada ini,” tegasnya. (Hupmas KPU Japara)

Jepara – Mulai Jum’at (17/2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara melakukan penarikan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017 ke masing-masing tempat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kecamatan Jepara. Seluruh kecamatan yang ada di darat selesai pada 18 Febuari, sedangkan Kecamatan Karimunjawa dikirim melalui jalur laut pada hari Minggu 19 Februari. “Dalam kegiatan ini dikembalikan sebanyak 1805 Kotak TPS, 66 kotak untuk pelayanan pemilih rawat inap, 48 kotak PPK yang nantinya digunakan untuk rekapitulasi tingkat kabupaten serta 71 kotak tambahan untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir,” kata Komisioner KPU Jepara Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik, Koko Suhendro. Proses penarikan menggunakan jasa PT Pos Indonesia Cabang Jepara dengan dikawal satu personel polisi bersenjata dan pegawai sekretariat KPU Jepara. PT Pos Indonesia menggunakan dua armada boks untuk melakukan pemindahan logistik dari PPK ke gudang KPU Jepara. “Seluruh logistik yang ditarik dari kecamatan ke kabupaten seluruhnya khusus untuk kotak TPS menggunakan armada yang telah dipersiapkan oleh PT. Pos Indonesia Cabang Jepara dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Resor Jepara,” imbuh Koko. Sedangkan kotak rekapitulasi tingkat kecamatan, lanjutnya, diantarkan langsung oleh personel PPK dengan didampingi Panwas Kecamatan serta dikawal dari Polsek masing-masing kecamatan setelah proses rekapitulasi tingkat kecamatan selesai. Setibanya di kantor KPU Kabupaten seluruh kotak TPS dimasukkan ke dalam gudang KPU. Sedang kotak PPK yang digunakan untuk proses rekapitulasi telah disimpan di Aula Kabupaten. Koko Suhendro menjamin keamanan logistik Pilbup yang berada di KPU Kabupaten Jepara. Seluruh kotak telah dikawal dan diawasi oleh pihak Kepolisian Resor Jepara dan pihak Keamanan KPU Kabupaten. Ia menambahkan Seluruhnya dilakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan logistik yang telah ditetapkan. (Hupmas KPU Jepara)  

JEPARA - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara menarik banyak perhatian dari para pejabat Negara. Kunjungan monitoring beberapa kali dilakukan mulai dari Anggota DPR RI, DPD, Kementrian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kali ini kunjungan monitoring kesiapan Pilbup Jepara juga dilakukan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia meninjau kesiapan penyelenggaraan Pilbup Jepara pada Senin, (13/2). Empat orang rombongan dipimpin Dyah Pancaningrum dengan beranggotakan Retno Wulandari, Bayu Wiroditya dan Hasan disambut Sekretaris daerah Kabupaten Jepara, Sholih di Paringgitan Jepara. Dyah Pancaningrum menyebutkan kedatangannya ke Kota Ukir ini meninjau pelaksananaan Pilbup 2017 dengan melihat inovasi-inovasi dibandingkan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015. Setkab menyebutkan telah mengirimkan pengiriman kuosionar yang telah dikirimkan sebelumnya kepada Pemkab Jepara, Panwas Jepara dan KPU Jepara. KPU Jepara melalui Komisiorner KPU Jepara, Anik Solihatun menyebutkan proses pendistribusian logistik sudah memasuki pengiriman ke desa. Untuk proses pengiriman ke Karimunjawa sudah terdistribusikan ke desa terkait termasuk di tiga pulau terpisah. “Hari ini sampai besok, logistik kami bergerak ke desa atau kelurhan. Karimunjawa kita prioritaskan, alhamdullah lancar. Pengiriman yang biasanya dari pulau induk hanya butuh waktu 2 jam, pengiriman sekarang membutuhkan 4 jam perjalanan” Anik. Ia menambahkan proses sosialisasi yang dilakukan KPU Jepara dari tingkatan KPPS hingga KPU kabupaten sudah berhenti saat memasuki masa tenang pada 12 Februari 2016. Hal ini sesuai dengan peraturan KPU. “Tidak hanya kampanyenya tetapi kegiatan sosialisasinya berhenti. Semangatnya memaknai tiga hari tenang ini, kita berikan kesempatan pemilih untuk menimbang sesuai pilihan hatinya,” ujar Anik Solihatun Walaupun sosialisasi KPU sudah berhenti sejak masa tenang, masyarakat yang belum mengenal pasangan calon diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya pada Rabu, 15 Februari mendatang. KPU Jepara telah menyiapkan poster yang diletakkan setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memerikan informasi mengenai kontestan peserta pemilu. “Kami menyiapkan poster gambar pasangan calon beserta Program dan Visi-misi, barangkali pemilih masih membutuhkan informasi mengenai pasangan calon. Mudah-mudahan informasi dapat membantu pemilih,” tutup Anik. Sedangkan Panitia Pengawas Jepara melalui Muhammad Olis menyebutkan Panwas Jepara sudah mengindentifikasi TPS yang mempunyai kerawanan yang tinggi. Ia melanjutkan panwas nanti akan melakukan pengawasan pemilu berbasis IT. “Banwaslu punya pengawasan berbasis IT atau Informasi Teknologi. Saat proses penghitungan suara di TPS, nanti pengawas TPS melakukan pemvideoan proses Tungsura, khususnya hasil C1 Plano,” imbuh Olis. (Hupmas KPU Jepara)

JEPARA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mendapat kunjungan dari Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) di kantor KPU Jepara. Kedatangan Komnas HAM di kota ukir guna meninjau penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ada di Kabupaten Jepara terlebih meninjau pemenuhan hak konstitusional pemilih penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Rombongan Komnas Ham beranggotakan Imelda Saragih (Kabag Pemantauan dan Penyelidikan), Avokahi Nur dan Muhammad Unggul P (Staf pemantauan dan Penyelidikan) berdialog secara langsung dengan Komisioner KPU Jepara, Panwas Jepara dan Kejaksaan Negeri Jepara mengenai problem yang dihadapi di lapangan saat Pilbup. Kedatangan kali ini tidak hanya meninjau persiapan, Komnas Ham pada saat proses pemilihan Rabu 15 Februari 2017 ikut serta mengawasi pelaksanaan yang ada di Kabupaten Jepara. “Kami memohon izin untuk melakukan pemantauan pemilih yang ada di Kabupaten Jepara,” ujar Imelda. Dalam pemenuhan dan menjaga kontitusional hak memilih penyelenggara telah memberi sosialisasi terhadap penyandang disabilitas sudah beberapa kali dilakukan. Yang bertujuan untuk memberi pemahaman dan tata cara menggunakan hak pilih di TPS, selain itu, KPU Jepara mengintrusikan KPPS saat melakukan desain TPS untuk tidak menggunakan lokasi yang memudahkan pemilih disabilitas. “Membuat TPS yang aksessable, yakni  lokasi TPS tidak boleh di gedung tingkat atau bertangga, tinggi bilik dan kotak antara 70-90  agar dapat terjangkau pemilih berkursi roda,” kata Komisioner KPU Jepara, Anik Sholihatun. Lebih lanjut, Anik menjelaskan bahwa pemilih penyandang disabilitas dapat menggunakan alat bantu khusus  berupa “ tamplate” berhuruf Braille. Alat bantu template itu disiapkan satu buah tiap  TPS. “KPU juga mempersilahkan pemilih untuk menunjuk seseorang untuk mendampingi pada saat memberikan suara di TPS, dengan syarat pendamping harus menandatangani Formulir C3 demi  azas kerahasiaan pemilih,” imbuh Anik Solihatun. Sementara, Komisioner KPU Jepara Pengembangan SDM, dan Partisipasi Masyarakat, Subchan Zuhri menyebutkan hak konstitusional untuk memilih setiap warga yang ada di Jepara akan dijamin walaupun itu berada di wilayah yang sulit untuk dijangkau. “Di suatu kampung yang ada di wilayah Karimunjawa, hanya ada 10 orang pemilih yang tinggal di dukuh Legon Lele. Jarak ke kampung terdekat sekitar 4 KM. Biasanya ke sepuluh orang ini dijemput oleh Linmas setempat,” imbuh Subchan. (Hupmas KPU Jepara)  

JEPARA - Hari pertama masa tenang menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilbup Jepara Tahun 2017, Minggu (12/2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menggelar doa bersama lintas agama di Kantor KPU Jepara Jalan Yos Sudarso 22. Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh lintas agama, Panwas Jepara, perwakilan tim kampanye masing-masing pasangan calon, jajaran penyelenggara Pilbup 2017, dan dari wartawan sejumlah media massa. Secara bergantian para pemuka agama satu persatu mendoaakan kelancaran Pilbup Jepara 2017 agar berjalan lancar, aman, tanpa ekses, dan berintegritas. Dimulai dari tokoh agama Hindu yang diwakili Ketua Parisade Hindu Darma Indonesia (PHDI) Jepara, Ngardi Sindu Atmaja, kemudian dari Tokoh agama Budha oleh Anggit Metta Viryano. Selanjutnya, dari pemuka agama Kristen Prostestan oleh Pendeta Danang Kristiawan, dari pemuka agama katholik oleh Romo Sadana Hadiwardaya dan terakhir dari tokoh agama Islam oleh Dr KH Mashudi yang juga ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jepara. Doa bersama yang dihelar KPU Jepara menjadi bagian ihtiar yang untuk menyukseskan Pilbup 2017. “KPU Jepara melakukan ihtiar, melakukan usaha yang bersifat batiniyah dalam bentuk doa bersama. Dengan maksud bahwa Pilpub ini dalam tahahapan awal sampai tahapan akhir dapat terlaksanaan dengan baik,” ungkap Ketua KPU Jepara, M. Haidar Fitri. Lebih lanjut Haidar berharapan bahwa semua elemen steak holder yang terlibat di dalam pelaksanaan tahapan Pilbup bisa mewujudkan pilbup yang berintegritas. “Sehingga kedamaian, ketertiban, keamanan serta kondusifitas Jepara yang selama ini sudah terwujud akan selalu kita jaga selama proses pelaksanaan pilbup,” ungkap Haidar. KPU Jepara berharap proses demorasi lima tahun sekali untuk memilih bupati dan wakil bupati Jepara untuk periode 2017-2022 jangan dijadikan untuk memecah belah kondusifitas dan kebhinekaan yang ada di masyarakat Kabupaten Jepara. “Tekad kita bersama karena kita hidup di NKRI di mana sejak awal berdiri menjadi kesepakaatan berdiri ke bhinekaan di negara kita khususnya di Jepara selalau kita pertahankan. Walaupun ada kontekstasi pilkada atau Pilbup, kebhinekaan semakin kita kuatkan menjaga NKRI,” imbuh Haidar. Analisa mengatakan Jepara dalam kontekstasi Pilkada 2017 termasuk yang mempunyai indeks kerawanan yang cukup tinggi. “Mari bersama-sama menjawab bahwa masyarakat Jepara sudah dewasa dalam berpolitik, masyarakat Jepara bisa saling menjujung tinggi nilai-nilai toleran, nilai perbedaan di dalam persoalan-persoalan politik,” tutup Haidar. (hupmas KPU Jepara)

JEPARA – Surat suara dan seluruh kelengkapan pemungutan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara telah terdistribusi sampai ke kecamatan. Adapun pengiriman dari kecamatan ke tingkat desa dijadwalkan mulai tanggal12 dan 13 Februari. Pengiriman losistik pilbup yang akan digunakan pada pemungutan suara pada Rabu 15 Februari tersebut berjalan sesuai jadwal. KPU Jepara selesai mengirim logistik dari gudang KPU ke kecamatan tanggal 10 – 11 Februari. Pengiriman alat kebutuhan pencoblosan yang terdiri dari surat suara, formulir penghitungan, kotak suara, bilik dan kelengkapan lainnya itu dilakukan dengan armada dari PT Pos Indonesia Cabang Jepara. Sementara untuk pengiriman logistik pilbup di Kecamatan Karimunjawa Sabtu (11/2) sudah berhasil sampai ke desa yang berada di Pulai Parang, dan Nyamuk, serta satu TPS yang ada di Pulau Genting (masuk desa Karimunjawa). Pengiriman logistik ke Pulau Parang, Nyamuk, dan Genting sempat tertunda akibat cuaca buruk. Sebelumnya diperkirakan bisa dikirim pada 8 Februari lalu. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karimunjawa Moh Sofii mengatakan, pengiriman logistik ke Pulau Genting sudah dilakukan Jumat (10/2) sore. Sedangkan Pulau Parang dan Nyamuk dikirim Sabtu (11/2) berangkat dari dermaga Karimunjawa pukul 07.00. Setelah melewati gelombang laut Jawa selama sekitar tiga perahu yang mengangkut logistik dapat bersandar di dermaga Pulau Parang. Dalam cuaca yang baik, penyeberangan dari Karimunjawa menuju Pulau Parang biasanya ditempuh hanya dua jam. Namun, perahu yang ditumpangi PPK Karimunjawa itu satu jam lebih lama dibanding kondisi normal. “Perahu yang membawa Logistik tiba di dermaga Pulau Parang sekitar pukul 10.00. Kami kemudian amankan di balaidesa setempat,” kata Safii. Setelah mengirim logistik ke Pulau Parang, PPK Karimunjawa melanjutkan pengiriman ke Pulau Nyamuk dan tiba pukul 14.30. Kecamatan Karimunjawa terdiri dari empat desa, yakni Desa Karimunjawa, Kemujan, Parang dan Nyamuk. Jumlah pemilih ke dikacamatan tersebut ada 6.704 yang dibagi dalam 21 tempat pemungutan suara (TPS). Di Pulau Parang yang merupakan bagian dari Desa Karimunjawa terdapat satu TPS dengan 202 orang pemilih. Di Pulau Parang ada dua TPS dengan jumlah pemilih 802. Sedangkan di Pulau Nyamuk ada 396 pemilih dengan satu TPS. (Hupmas KPU Jepara)