Berita

Saksi Wajib Serahkan Surat Mandat

Kab-jepara.kpu.go.id – Jangan lupa menyiapkan dan menyerahkan surat mandat sebagai saksi dari peserta pemilu sebelum pemungutan suara berlangsung. Apabila nanti ada warga negara yang menjadi saksi dalam perlehatan Pemilu 2024. “Saksi wajib menyerahkan surat mandat dari peserta pemilu dengan cap basah. Tanpa surat mandat tidak dapat menjadi saksi di TPS,” ujar anggota KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma saat menjadi narasumber Pelatihan Saksi Pemilu 2024 di kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jepara Jumat, (9/6/2023). Pada Pelatihan Saksi Pemilu 2024 yang turut hadir Nur Saadah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari PKB; Ketua DPC PKB Jepara Nuruddin Amin; dan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Jepara Miftahur Rokib, Ris Andy Kusuma juga menjelaskan, persyaratan, tugas-tugas dan larangan sebagai saksi dari partai politik peserta pemilu 2024. "Kami berharap para saksi dari partai politik peserta pemilu juga memahami regulasi. Sehingga nanti saat bertugas dapat memberikan masukan kepada KPPS jika ditemukan hal-hal tidak sesuai aturan," ungkapnya di depan 100-an peserta yang terdiri dari Saksi Koordinator Kecamatan dan DPAC PKB se-Kabupaten Jepara. Selain itu, ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Jepara menambahkan, saat ini KPU sedang dalam tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif. Selain itu, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tengah berlangsung. Sekretaris DPC PKB Kabupaten Jepara Miftahur Rokib, berpesan agar saksi dari PKB menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan mematuhi regulasi yang berlaku. Sedangkan, Ketua DPC PKB Kabupaten Jepara Nuruddin Amin, berharap saksi disiplin waktu. “Minimal ada satu saksi di setiap TPS. Jumlah ada 3.490 TPS di Kabupaten Jepara,” jelasnya. (kpujepara)

KPU Jepara Apresiasi Deklarasi Pemilu Damai oleh MUI

Kab-jepara.kpu.go.id - Pemilu 2024 merupakan hajatan demokrasi terbesar yang dalam waktu dekat bakal digelar, yakni tanggal 14 Februari 2024. Semua berharap agar pemilu berjalan damai, lancar, aman dan terpilih pemimpin yang amanah. Demi mencapai harapan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara menggelar rapat koordinasi dan deklarasi pemilu damai dengan menghadirkan para pimpinan MUI tingkat kabupaten sampai kecamatan, Foruk koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda), penyelenggara pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara dan Bawaslu Jepara. Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri hadir bersama Muhammadun, anggota KPU Jepara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat . Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri mengapresiasi kegiatan yang digelar MUI Jepara dan juga berharap semua kalangan akan mendukung upaya menciptakan Pemilu 2024 yang damai, aman lancar dan demokratis. Subchan mengatakan, pemegang kunci terciptanya pemilu damai adalah kita bersama yang ada di pertemuan ini. “baik buruk menjadi tangung jawab kita para pimpinan di Jepara ini. Dan semua yang hadir di ini adalah pimpinan-pimpinan, mulai dari pimpinan pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda, pimpinan ulama yang direpresentasikan MUI di semua tingkatan, dan termasuk pimpinan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu,” kata Subchan saat memberikan sambutan di dadapan Ketua MUI, Sekda Jepara, Ketua DPRD Jepara, Perwakilan Kodim 0719 Jepara, Polres Jepara, Bawaslu, Kepala Bakesbangpol, dan pimpinan MUI Kecamatan se- Kabupaten Jepara. Acara tersebut diselenggarakan oleh MUI Kabupaten Jepara di Gedung Islamic Center Kabupaten Jepara. (4/6/2023) Subchan Zuhri juga menyampaikan pentingnya pertemuan dan koordinasi demi menyongsong pemilu damai. "Pemilu akan dilaksanakan delapan bulan lagi, saya berharap agar kita sering menggelar pertemuan dan koordinasi sehingga hal-hal yang berpotensi mengganggu kondusifitas pemilu bisa kita atasi bersama. Saya optimistis pemilu di Jepara akan berlangsung damai," tambahnya Ketua MUI Kabupaten Jepara, Dr. KH Mashudi, MAg menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara. Pemilu 2024 merupakan hajat lima tahunan sebagai wujud negara demokrasi serta sarana untuk memilih para pemimpin. Selain itu Mashudi juga menyampaikan maklumat MUI Kabupaten Jepara demi terwujudnya pemilu damai.   Acara rakor dan deklarasi pemilu damai tersebut mengadirkan tamu Ulama asal Iraq, Sayyid Faris al Husen. Ia menyampaikan orang Indonesia memiliki sifat lembut dan murah senyum, jadi kalau ingin menyampaikan kebaikan harus tetap menjaga persatuan. Sekda Kabupaten Jepara, Edi Sujatmiko mengatakan "Pancasila merupakan warisan dari leluhur yang mampu mempersatukan Indonesia, mari pemilu kita laksanakan dengan damai, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa." Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Ma'arif, mengajak para ulama untuk ikut mengambil peran demi mewujudkan pemilu damai. Peran ulama sebagai suri tauladan bagi masyarakat sangat penting, jangan sampai ada gesekan-gesekan yang terjadi pada Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Jepara, Kunjariyanto menyampaikan pentingnya netralitas ASN pada Pemilu 2024. Ia juga mengajak para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berani menolak dan mengajak untuk menolak money politik. (kpujepara)

Usai Dilantik, PAW Anggota PPS Desa Ngroto Harus Langsung Bekerja

Kab-jepara.kpu.go.id - Joko Sutrino diambil sumpah dan janji menjadi pengganti antar waktu (PAW) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ngroto Kecamatan Mayong di balai desa setempat, Rabu (31/5/2023). Ia menggantikan Teguh Ary Wobowo, yang mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima pada 22 Mei lalu. Joko Sutrisno siap menjalankan tugas, kewajiban dan wewenang dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 di Desa Ngroto. Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon PAW anggota PPS Desa Ngroto Kecamatan Mayong ini dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri. Pelantikan tersebut disaksikan oleh anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun dan anggota PPK Mayong Syaiful Rozak. Acara pelantikan tersebut juga diikuti Sekretaris KPU Kabupaten Jepara Da’faf Ali, Ketua PPK Mayong Sri Hidayah dan dua anggota PPK Mayong, yaitu Mustafid dan Malik Rudi Salam. Hadir pula perwakilan pemerintah desa dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Ngroto. Lukman Hakim yang mewakili petinggi Desa Ngroto, dalam sambutanya berharap PAW anggota PPS bisa langsung bekerja dan beradapiasi untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepemiluan di Desa Ngroto. Ia juga berharap semua tahapan pemilu di Ngroto bisa berjalan dengan lancar. “Pemerintah desa memberikan dukungan-dukungan kepada PPS terkait penyelenggaraan pemilu,” kata Lukman Hakim. Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri mengucapkan selamat kepada Joko Sutrino atas pelantikannya sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Ngroto. Subchan Zuhri menekankan pentingnya peran PPS dalam menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu maupun dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. “Penyelenggara pemilu, termasuk PPS harus melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnyan sesuai kode etik dan peraturan yang berlaku,” kata Subchan Zuhri. Dengan dilantiknya Joko Sutrisno sebagai PAW anggota PPS Desa Ngroto, diharapkan bisa memberikan kepercayaan kepada warga desa yang berpartisipasi dalam pemilu. “Pelantikan ini menjadi hal penting dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan demokrasi di Desa Ngroto, yang akan berdampak positif bagi pembangunan dan kemajuan desa ke depannya,” kata Subchan. Seusai acara, anggota KPU Jepara Muhammadun memberikan arahan kepada PPK, PPS, dan sekretariat terkait hal-hal yang harus disesuaikan dan dilakukan setelah penggantian anggota PPS. Ia menekankan hal-hal yang harus dipenuhi secara administratif setelah pelantikan PAW anggota PPS, sekaligus menjaga hubungan baik dengan stakeholder di Desa Ngroto agar seluruh pelayanan kepemiluan berjalan baik dan dapat memberikan layanan informasi seoptimal mungkin. (kpujepara)

Aktif Gali Informasi Kepemiluan Jadi Wujud Partisipasi Publik

Kab-jepara.kpu.go.id – Aktif menggali informasi terkait tahapan pemilu merupakan salah satu ruang peran yang dapat diisi oleh masyarakat dalam menyukseskan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Siti Nurwakhidatun, anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu saat menjadi narasumber pada acara yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jepara,  Rabu, (31/5/2023) bertempat di Gedung NU Ranting Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Acara tersebut bertema Mengikis Politik Uang, Ujaran Kebencian, Hoaks, Rasisme, Radikalisme melalui Penguatan Demokrasi Pancasila.  Acara diikuti oleh tokoh masyarakat,  tokoh agama serta segmen pemilih pemula. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jepara Lukito Sudi Asmara menyampaikan bahwa masyarakat diharapkan mengikuti seluruh tahapan pemilu dengan seksama, menjaga kondusifitas daerah, serta ikut berpartisipasi  dengan cara menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 nanti. “Masyarakat jangan mudah termakan hoaks. Jadilah pemilih yang cerdas dan berhati-hati dalam menyikapi semua persoalan atau dinamika politik yang sedang terjadi,” pesannya. Siti Nurwakhidatun mengungkapkan bahwa setiap tahapan pemilu selalu ada ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Salah satunya dengan mengikuti informasi terkait tahapan pemilu. “Informasi kepemiluan dapat diperoleh masyarakat di antaranya melalui kanal-kanal resmi KPU,“  terang Siti. Ia juga menambahkan masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial. “Di era sekarang ini informasi hoaks memenuhi ruang informasi publik akan bijaksana apabila menyaring informasi yang didapatkan dengan mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum membagikan informasi tersebut ke orang lain,” kata Siti. Dalam kesempatan itu Siti juga menyampaikan terkait tahapan pemilu yang sedang berlangsung saat ini yakni tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Jepara yang tahapannya telah dimulai pada tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023.  “Tanggal 19-23 Agustus 2023 adalah tahapan pengumuman daftar calon sementara. Dalam tahapan ini masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapannya mulai 19-28 Agustus 2023,” imbuhnya. Hadir pula sebagai narasumber, Nuruddin Amin, wakil ketua DPRD Kabupaten Jepara. Dalam kesempatan itu Nuruddin menyampaikan pesan untuk generasi milenial yang hadir saat itu untuk berani menolak politik uang, radikalisme, rasisme dan hoaks.  “Suara masyarakat sangat berharga untuk menentukan kepemimpinan lima tahun ke depan. Jangan mau digadaikan hanya dengan nominal uang," ujarnya Hadir pula Farida sebagai narasumber wakil dari tokoh masyarakat yang menyampaikan program-program pemerintah daerah yang bisa diikuti oleh milenial seperti pelatihan media sosial yang diselenggarakan oleh Diskominfo. Farida mengatakan bahwa masyarakat bisa menjadi pemilih yang rasional. “Dalam memilih calon legislatif nanti pilihan kita harus mempertimbangkan visi dan misi yang ditawarkan oleh calon, bukan dipengaruhi oleh uang,” terang Farida. (kpujepara).    

Pemilu Kian Dekat, Perlu Melatih Kebal Dari Hoaks

Kab-jepara.kpu.go.id – Rabu, 14 Februari adalah hari pemungutan suara Pemilu 2024. Waktu yang kian dekat dengan pemilu, berkaca pada Pemilu 2019, banyak disinformasi dan hoaks yang beredar di berbagai media sosial. Masyarakat perlu melatih diri bagaimana bisa kebal dari paparan hoaks.  Masyarakat di desa, yang sehari-hari bekerja sebagai petani, berkebun, dan sebagian berdagang perlu saling berinformasi dengan baik agar sama-sama tidak terdampak dari peredaran hoaks. Hal itu untuk menjaga suasana demokratis dalam pemilu, sekaligus menjaga semua prosesnya bermartabat agar pemilih benar-benar berdualat. Hal itu dikemukakan anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun saat menjadi narasumber dalam temu pegiat media sosial dari kalangan petani dan seniman di Sanggar Paguyuban Pecinta Tradisi dan Budaya (Gamapetra) Desa Kepuk Kecamatan Bangsri, Jepara, Senin (29/5/2023). Kegiatan bertema Sukseskan Pemilu 2024, Tangkal Berita Hoaks tersebut diselenggarakan Dinas Kominfo Kabupaten Jepara. Hadir sebagai narasumber selain Muhammadun, yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara Nuruddin Amin, Kepala Diskominfo Jepara Arif Darmawan, serta pegiat seni budaya Muhammad Hasan. Muhammadun, mengutip kajian Pasiak, pengkaji neurosains Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, untuk bisa survive otak manusia menyediakan tiga acara yang tersimpan dalam sistem limbic (pusat emosi). Tiga acara itu adalah pertama, menghadapi secara langsung (fight). Kedua, menjauh, kabur (flight). Meskipun sikap menjauh ini belum tentu ada dalam posisi menyerah. Ketiga, membeku (freeze), atau diam kehilangan daya. Mekanisme dalam tiga cara otak di bagian pusat emosi ini secara neurobiologis mendasari perilaku orang untuk melakukan pembohongan atau menyebarkan hal-hal yang bohong. Hal itu dilakukan pada wilayah bawah sadar, intuitif, atau ranah emosional. ‘Hoaks mudah masuk ke otak karena menyentuh emosi, sekaligus berkaitan dengan pertahanan diri dari rasa takut, cemas, marah, atau situasi ketidakpastian. Apalagi ada hubungan antara emosi dengan sikap politik. Hoaks makin direspons karena disebarkan secara massif, dan kadang melalui gambar, video, maupun kata-kata yang bisa memantik emosi,” kata Muhammadun. Umaroh (40), warga Desa Kepuk dalam sesi dialog merespons. “Bagaimana mungkin seseorang bisa kebal dari hoaks. Bagaimana pula cara membedakan sebuah konten itu hoaks atau bukan,” kata Umaroh. Muhammadun mengatakan, pandangan seseorang terhadap dirinya turut andil menentukan bagaimana perilakunya. “Seseorang yang memandang dirinya baik dan cerdas, akan cenderung berperilaku sebagai orang baik dan cerdas. Orang yang menganggap dirinya sendiri sebagai kelompok A, maka akan berperilaku sebagaimana perilaku kelompok A. Jadi persepsi terhadap diri harus dibentuk dulu. Jika kita memandang kita sebagai orang yang berhati-hati dalam berinformasi dan berkomunikasi, maka kita akan berhati-hati. Kehati-hatian adalah satu langkah bagaimana bisa kebal terhadap informasi yang salah,” kata Muhammadun. Terkait kesulitas membedakan hoaks atau tidak, sebagaimana disampaikan Umaroh, Muhammadun menjelaskan secara sederhana bagaimana membedakan sebuah informasi itu fakta, opini, kritik, cacian, atau sebuah hoaks. Semua kategori informasi yang diterima seseorang, kata Muhammadun, tetap membutuhkan pengetahuan pendahuluan. “Jika tak ada sama sekali pengetahuan, langkah yang dilakukan adalah mencari tahu dengan cara mengecek ulang status informasi itu, atau menanyakan kepada yang kira-kira tahu. Proses penyaringan informasi ini penting. Hanya saja, godaannya adalah rasa ingin cepat-cepat membagikan ulang informasi yang belum jelas statusnya, karena merasa sesuai dengan apa yang sudah diyakini. Di sini sering orang terpeleset membagikan hoaks,” lanjut Muhammadun. Dalam kesempatan itu, Muhammadun juga menyampaikan informasi-informasi kepemiluan. “Saya memandang apa yang dilakukan Diskominfo yang memang sudah bekerja sama dengan KPU untuk memberikan literasi dan berinformasi dan berkomunikasi di tengah masa tahapan pemilu adalah sesuatu yang strategis. Segmennya juga sampai ke desa-desa serta dilakukan secara terus menerus,” kata Muhammadun. Kepala Diskominfo Arif Darmawan mengatakan Pemilu 2024 harus disukseskan bersama-sama dengan semangat berdemokrasi yang teduh. “Banyak hoaks menjelang pemilu, sehingga masyarakat perlu berhati-hati,” kata dia. Muhammad Hasan, pegiat seni, mengatakan sejak bermedia sosial selama belasan tahun, ia merasa hal itu mengubah cara orang berperilaku. Termasuk di masyarakat desa. “Saya berbaur dengan warga Desa Kepuk. Mereka Bertani, berkesenian, juga bermedia sosial. Kami terus saling mengingatkan bagaimana bermedia sosial untuk hal-hal yang baik,” kata dia. Nuruddin Amin, wakil ketua DPRD mengatakan di tengah tahapan pemilu agar masyarakat memegang teguh nilai-nilai kerrukunan dan kekompakan yang sudah terbagun baik di desa. ‘Jangan percaya pada informasi yang mengandung fitnah, menjelek-jelekkan salah satu pihak. Masyarakat fokus saja berpertisipasi dalam pemilu. Mencermati sebaik-baiknya calon pemimpin. Jika bisa bersama-sama mencegah peredaran hoaks, itu lebih baik. Saatnya memberikan suara di pemilu, berikan suara sesuai keyakinan dan pilihan, bukan karena materi,” katanya. (kpujepara)

KPU Ambil Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Bandungharjo

Kab-jepara.kpu.go.id - KPU Kabupaten Jepara mengambil sumpah/janji pengganti antar waktu PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo  di pendapa Balai Desa Bandungharjo, Jumat (26/05/2023). Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri mengambil sumpah/janji dan melantik Badruzzaman sebagai PAW PPS Desa Bandungharjo menggantikan ketua PPS Nur Cahyo Edy yang meninggal dunia. Hadir para saksi yang juga anggota KPU Ris Andy Kusuma dan Muhammadun. Hadir pula Sekretaris KPU Da'faf Ali, kasubbag dan staf Bagian Hukum dan SDM.   Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Petinggi Desa Bandungharjo, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Sekretariat PPS.   Nur Cahyo Edy tutup usia dua pekan lalu. Sebagai ketua PPS, banyak jasa yang diberikan dalam posisinya sebagai penyelenggara pemilu di tingkat desa. Sepeninggalnya, posisi anggota PPS yang kosong perlu segera diisi untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum 2024. Badruzaman yang menduduki peringkat keempat saat seleksi calon anggota PPS terpilih sebagai pengganti antar waktu dan menggantikan almarhum Nur Cahyo Edy. Dalam sambutannya, Perwakilan Petinggi Desa Bandungharjo M Syaifu Amrillag menyampaikan apresiasi dan pentinganya profesionalisme, integritas, kolaborasi, dan sinergi dari PAW tersebut. "Menjadi anggota PPS adalah tugas yang sangat penting, dan kehadiran calon PAW yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu di desa ini," kata Syaifu Amrillah.   Subchan Zuhri, ketua KPU Kabupaten Jepara, dalam sambutannya setelah melantik menekankan pentingnya pengetahuan dan pengalaman menjadi anggota PPS. "Pak Badruzzaman ini beberapa kali menjadi KPPS. Pengetahuan dan pengalamannnya sebagai penyelenggara pemilu tersebut menjadi  sesuatu berharga. Kami berharap mampu membantu dan meningkatkan kinerja PPS Desa Bandungharjo," kata Subchan. Menyadari bahwa pemilihan merupakan panggung tarik menarik kepentingan yang sah dalam arena politik, Subchan Zuhri menekankan perlunya penyelenggara pemilu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai anggota PPS. Setelah pengambilan sumpah dan janji serta pelantikan berakhir, dilanjutkan koordinasi yang melibatkam KPU, PPK Donorojo, dan PPS Bandungharjo beserta semua sekretatiat. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Jepara Muhammadun menyampaikan arahan-arahan penting agar PPS Bandungharjo dengan komposisi baru dalam meningkatkan kinerja, serta membangun hubungan sinergis dengan semua stakeholder di Desa Bandungharjo demi kelancaran penyelenggaraan semua tahapan pemilu. (kpujepara)