Berita

JEPARA – Nelayan di Kabupaten Jepara wajib menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara, Rabu, 15 Februari 2017 mendatang. Partisipasinya untuk memilih pemimpin merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan implementasi dari bela Negara. Hal tersebut disampaikan oleh Pasiter Kodim 0719 Jepara Kapten Inf Ramelan saat memberikan materi pendidikan politik dan sosialisasi Pilbup Jepara 2017 di Aula KPU Jepara, Kamis (12/1). Kapten Ramelan hadir sebagai narasumber menggantikan Komandan Kodim Letkol Inf Ahmad Basuki. Menurut Ramelan, Nelayan yang selama ini hidup dari hasil laut yang merupakan karunia Tuhan, tentu wajib untuk turut serta memikirkan nasib Jepara ke depan. “Caranya gunakan hak pilih anda pada tanggal 15 Februari 2017. Suara nelayan turut menentukan nasib Jepara ini,” pintanya. Sementara, Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri yang juga memberikan materi sosialisasi menekankan pentingnya memilih pemimpin. Menurutnya, Jepara dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 juta jiwa ini akan bubar jika tidak memiliki pemimpin. “Saya contohkan, bagaimana jika ada kapal atau perahu tanpa nakhoda. Tentu perahu itu akan mudah tenggelam,” ujarnya. Oleh karena itu, jika suatu daerah tidak memikliki pemimpin, maka yang terjadi adalah kekacauan. “Pemerintah kita bisa berjalan karena ada yang memimpin. Ada yang memikirkan nasib nelayan. Ada yang mengatur persoalan pendidikan, ada yang mengurusi insfrastruktur. Semua itu karena ada pemimpin,” terangnya. Subchan melanjutkan, dalam system demokrasi kita ini, semua orang punya hak yang sama untuk turut menentukan pemimpinnya. Suara nelayan juga sama dengan suara profesi lainnya. Di Jepara ini, sebagaimana disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Indonesia (HNSI) Jepara Sudiyatno jumlahnya ada 13.090 orang. Ribuan nelayan itu tersebar mulai dari Desa Clering Kecamatan Donorojo, sampai Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, termasuk di Karimunjawa. Sudiyatno menghimbau pada para nelayan yang hadir dalam sosialisasi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilbup Jepara yang dislenggarkan pada 15 Februari Mendatang. Dia juga mengajak nelayan di Jepara untuk mengawal pemerintah yang diberi amanat untuk memimpin Jepara selama lima Tahun mendatang. “Siapapun yang terpilih nanti, nelayan harus terus mengawal agar janji-janji pasangan calon dapat dilaksanakan,” imbuh Sudiyatno. (hupmas KPU Jepara)  

 JEPARA - Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Kabupaten Jepara tinggal menghitung hari. KPU Jepara terus mempersiapkan segala hal untuk menyukseskan pemilihan yang di selenggarakan pada Rabu, 15 Februari mendatang. Termasuk gencar menggelar sosialisasi. Selasa, (10/1) KPU Kabupaten Jepara menyelenggarakan sosialisasi dengan segmen pemilih perempuan di Aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Jepara. Komisioner KPU Jepara, Anik Solihatun dan Kepala Kejaksanaan Negeri, Yuni Daru Winarsih menjadi pemateri acara tersebut. Acara yang dihadiri oleh perwakilan organisasi perempuan dari berbagai elemen, baik organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kepemudaan dan organisasi perempuan dari semua partai politik. Sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan Partisipasi politik perempuan dalam Pilbup 2017. Dalam kesempatan itu, Komisioner KPU Japara Anik Sholihatun mengingatkan pada peserta yang hadir bahwa musuh bersama yang kita hadapi adalah politik uang. ”Saya percaya pada panjenegan (anda-red) bahwa politik uang adalah merusak,” katanya. Oleh karenanya, KPU berharap, pemilih perempuan yang dalam setiap hajat pemilu selalu tercatat partisipasinya tinggi dapat turut menjaga Pilbup Jepara agar berintegritas tanpa diwarnai politik uang. ”Tidak ada yang bisa menyelamatkan masa depan Jepara ini kecuali kita sendiri,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, sisinggung pula hak pilih dan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum di Kabupaten Jepara lebih besar dibanding dengan laki-laki. Dari data pada pemilihan Bupati Jepara pada tahun 2012 menunjukkan partisipasi perempuan lebih besar dari laki-laki dengan presentasi 71% dibanding 60%. Lebih lanjut, pada Pileg 2014, perempuan di Kabupaten Jepara lebih berpartisipatf dengan 84% sementara pemilih laki-laki yang hanya berpartisipatif 74%. Sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 tercatat 79% perempuan menggunakan hak pilihnya, sementara pemilih laki-laki dengan 67%. Anik menambahkan, pada Pilbup Jepara Tahun 2017 menunjukkan Jumlahdaftar pemilih tetap (DPT) perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Dari jumlah DPT 858.958 terdiri dari 430.860 pemilih perempuan dan 428.098 pemilih laki-laki. Ada Potensi suara perempuan dalam Pilbup Jepara digunakan untuk segelintir golongan untuk dimanfaatkan sebagai pendulang suara untuk memenangi kontestasi dalam pemilihan kepala daerah. ”Pilih calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan minimal Progarm, Visi dan Misi. Silakan anda cermati,” ujar Anik. (hupmas KPU)

JEPARA – Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Selasa (6/12), menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) tahun 2017 sejumlah 858.958. Rapat pleno berjalan lancar dalam waktu sekitar dua setengah jam, dimulai pukul 19.30 hingga pukul 22.00. Rapat Pleno dipimpin Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri bersama empat komisioner lain juga dihadiri ketua dan divisi pemutakhiran data pemilih dari 16 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Hadir dalam penetapan DPT tersebut ketua Panwaslih Arifin bersama dua anggota lainnya, perwakilan dari kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta undangan dari forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopinda). Jumlah DPT sebanyak 858.958 terdiri dari 428.098 pemilih laki-laki dan 430.860 pemilih perempuan. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Jepara juga harus mengeluarkan sebanyak 831 pemilih dari DPT karena yang bersangkutan belum tercatat dalam data base Disdukcapil Jepara. “Berdasarkan hasil pencermatan PPK dan PPS, masih menyisakan 831 pemilih yang memang belum tercatat dalam data base Disdukcapil,” kata Haidar. Sehingga, KPU terpaksa tidak mamsukkan dalam DPT, karena syarat sebagai pemilih harus berKTP elektronik atau mempunyai surat keterangan dari Disdukcapil. Sementara Disdukcapil hanya dapat mengeluarkan surat keterangan bagi penduduk Jepara yang sudah tercatat dalam data base. Kepada 831 warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum tercatat dalam data base Disdukcapil tersebut, KPU akan menyampaikan nama-namanya kepada pemerintah daerah, Panwaslih, maupun perwakilan pasangan calon agar dapat bersama-sama mendorong kepada yang bersangkutan agar segera melakukan perekaman data kependudukan ke Disdukcapil. Jika warga yang 831 tersebut telah melakukan perekaman data kependudukan, maka akan memperoleh KTP Elektronik atau Surat Keterangan Disdukcapil. KTP Elektronik atau Surat Ketarangan tersebut dapat digunakan sebagai syarat menggunakan hak pilih pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Selain itu, KPU Jepara juga mencatat ada 422 pemilih dengan kategori pemilih disabilitas. Jumlah pemilih disabilitas itu terdiri dari tunadaksa 102, tunanetra 68, tunarungu/wicara 47, tunagrahita 84 dan disabilitas lainnya ada 121 pemilih. Kepada pemilih disabilitas itu, KPU akan memfasilitasi sebaik mungkin pada saat hari H pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Seuai Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017, nama-nama yang telah ditetapkan dalam DPT ini akan diumumkan oleh KPU melalui PPS se Kabupaten Jepara mulai 17 Desember 2016 sampai 15 Februari 2017. (Hupmas KPU Jepara)

JEPARA-Partisipasi masyarakat di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) bukan semata kehadiran pemilih di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun partisipasi masyarakat dalam pemilu, dapat diwujudkan dengan beragam cara. Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi yang dilakukan Ormas Orang Indonesia (Oi) Jepara. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahunnya ke 14, Minggu (4/12) Badan Pengurus Kota (BPK) Oi Jepara gelar Sosialisasi Pilbup dengan mengundang Komisioner KPU Kabupaten Jepara untuk menggisi acara tersebut. Kegiatan yang diselenggarakan di pendapa Kecamatan Pecangaan itu dihadiri sekitar 150 orang, terdiri dari para pengurus dan anggota Oi se Jepara dan Oi dari kabupaten tetangga, serta undangan dari ormas dan organisasi kepemudaan lainnya. “Dengan diselenggarakannya Sosialisasi Pilbup Jepara ini diharapkan pengurus dan anggota Oi dapat turut menyukseskan Pilbup yang berintegritas dan damai,” kata ketua BPK Oi Jepara Muhammad Rifki. Oi juga bagian dari masyarakat yang harus turut andil untuk memajukan bangsa. Di usia ke 14 ini, BPK Oi Jepara diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Partisipasinya di dalam pelaksanaan Pilbup 2017 dengan menggelar sosialisasi adalah wujud nyata Oi yang mencerminkan sebagai ormas yang positif bagi masyarakat. Sementara, Anggota KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Subchan Zuhri yang hadir menyampaikan materi sosialisasi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BPK Oi Jepara itu. Menurutnya, sosialisasi yang diselenggarakan BPK Oi Jepara dalam rangka peringatan HUT ke 14 nya adalah bentuk partisipasi masyarakat yang positif. “Partisipasi masyarakat itu dapat diwujudkan dengan keterlibatan sebagai penyelenggara, dapat pula dengan menjadi pemantau, melakukan survey atau jajak pendapat, serta melakukan sosialisasi dan pendidikan politik,” terang Subchan. Dikatakan, muara dari semua kegiatan partisipasi itu adalah untuk meningkatkan tingkat kehadiran pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara 15 Februari 2017 mendatang. Subchan menambahkan, dalam momen Pilbup Jepara ini, masyarakat terutama generasi muda agar dapat menjadi pemilih yang cerdas. Yakni pemilih yang datang dan menggunakan hak pilihnya bukan karena faktor pemberian atau iming-iming materi. “Pemilih yang cerdas adalah mereka yang memilih dengan mencermati visi-misi, program dan track record pasangan calon,” jelasya. Disampaikan pula, bahwa money politic (politik uang) harus diperangi. Sebab, akibat dari money politic akan melahirkan pemimpin yang tidak amanah. Money politic juga tindakan pidana pemilu yang diancam dengan hukuman kurungan dan denda, baik pemberi maupun penerima. Selain menggelar sosialisasi Pilbup, peringatan HUT ke 14 BPK Oi Jepara juga diselenggarakan sosialisasi bahaya narkoba dengan narasumber dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara. Di akhir acara, juga didendangkan lagu-lagu Iwan Fals yang memang menjadi sosok idola bagi anggota Oi. (hupmas KPU Jepara)

KARIMUNJAWA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, Sabtu (19/11) lalu menggelar pengajian umum di Karimunjawa sebagai upaya menyosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) 2017. Bertindak sebagai narasumber yang menyampaikan mauidhah hasanah Drs. KH. Ahirin Ali, M.Ag. Karimunjawa yang merupakan salah satu wilayah kecamatan terjauh yang dipisahkan oleh laut Jawa menjadi salah satu yang diprioritaskan untuk kegiatan sosialisasi Pilbup kali ini. Dengan keterbatasan akses transportasi dan komunikasi untuk masyarakat dengan jumlah pemilih sekitar 6.700 itu, maka KPU Jepara menggelar sosialisasi dengan menyelenggarakan pengajian umum di Desa Kemujan, salah satu desa di pulau tersebut. Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri dalam kesempatan itu mengajak kepada warga masyarakat di Kecamatan Karimunjawa untuk berpartisipasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Jepara dengan mengggunakan hak pilihnya pada 15 Februari 2017 mendatang. “Partisipasi masyarakat di Karimunjawa dalam Pilbup 2017 mendatang harus maksimal. Suara masyarakat dari Karimunjawa juga akan menentukan siapa yang akan memimpin Jepara lima tahun ke depan,” ujarnya. Sementara, Drs. KH Ahirin Ali, M.Ag dalam menyampaikan tausyiahnya menguraikan pentingnya memilih pemimpin dalam Negara ini. “Jangankan di satu Negara, satu kabupaten, apabila ada tiga orang saja yang sedang bepergian, kita diwajibkan memilih seorang pemimpin,” terangnya. Lebih lanjut diterangkan, dalam Pilbup kali ini, ada tiga syarat untuk dapat sukses sesuai yang diharapkan. Pertama, harus demokratis, kedua harus cerdas, dan ketiga harus santun. Menurut Ahirin, yang juga dekan Fakultas Tarbiyah UNISNU Jepara ini, Pilbup berjalan demokratis jika semua pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Dalam memilih tidak ada yang terpaksa dan tidak ada yang boleh memaksakan kehendak. Selain itu juga harus merata pada semua masyarakat. Sedangkan cerdas menurut Ahirin adalah pemilih harus dengan hati nurani memilih pemimpinnya. “Pilih uwong ojo pilih uang (Pilih orang jangan pilih uang),” tegasnya. Ditambahkan kecerdasan dalam menggunakan hak pilih juga dapat diwujudkan dengan mencermati visi-misi dan program pasangan calon, bukan hanya memilih karena factor kedekatan emosional, tapi memilih dengan logika. Sementara santun, kata Ahirin, harus diwujudkan dengan sikap saling menghormati meskipun kita beda pilihan. “Yen ora seneng meneng (kalau tidak suka, diam),” pesannya. Jangan sampai di momen Pilbup ini justru memecah belah persatuan masyarakat hanya karena beda pilihan. Beliau berpesan, jika tidak suka dengan calon lain untuk tidak menjelek-jelekkan, bahkan menyebarkan berita yang tidak benar. Lebih lanjut disampaikan, masyarakat saat ini harus bisa jaga lisan dan jaga tulisan. Banyak persoalan muncul akibat dari ucapan yang salah, maupun tulisan yang tidak benar. “Perlu juga saling pengertian, dan saling memaafkan jika di antara kita ada kesalahan,” tambahnya. Selain menggelar pengajian, KPU Jepara juga mengadakan sosialisasi kepada sekitar 50 orang tokoh masyarakat, tokoh agama dan stakeholder di Kecamatan Karimunjawa. Hadir dalam acara itu Ketua KPU Jepar M Haidar Fitri bersama Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Subchan Zuhri. Sosialisasi itu diselenggarakan bersama dengan PPK Karimunjawa. (Hupmas KPU Jepara)

JEPARA – Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak mengekang kebebasan Pers. Kebebasan media massa tetap  dalam memberitakan kegiatan kampanye tetap dijunjung tinggi. Namun, kebebasan Pers sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers perlu diatur pula di dalam PKPU tentang kampanye. “PKPU tidak mengekang kebebasan Pers. Tetapi hanya mengatur agar pemberitaan dan penyiaran kampanye dalam pilkada ini berimbang dan adil,” kata ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Joko Purnomo saat menjawab pertanyaan dari salah satu wartawan yang mengangap kebebasan pers “dikekang” oleh PKPU. Joko Purnomo menyampaikan materi terkait ketentuan Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye dalam dialog interaktif yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jepara dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jepara di Rumah Makan Maribu, Jalan Ratu Shima Nomor 1, Kamis (17/11). Selain Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah Pudjo Rahayu Rizan, Wakapolres Jepara Kompol Juara Silalahi, dan Anggota Panwaslih Jepara Muhammad Olis. Lebih lanjut Joko Purnomo menambahkan, pemberitaan dan penyiaran kampanye ini dapat diterapkan sebaik-baiknya sebagai bagian dari fungsi educasi (pendidikan) media massa. Diterangkan, yang dilarang bagi media massa selama masa kampanye ini adalah menayangkan iklan pasangan calon yang bukan dari KPU. “Kalau berita silakan asal berimbang dan adil. Tetapi kalau iklan kampanye harus dari KPU. Paslon tidak boleh memasang iklan kampanye sendiri di media massa,” terangnya. Sementara Wakil Ketua KPID Jawa Tengah Pudjo Rahayu menjelaskan bahwa antara kebebasan Pers dan demokrasi saling terkait. “Tidak ada demokrasi tanpa adanya kebebasan pers. Dan tidak akan ada kebebasan pers tanpa ada demokrasi,” ujarnya. Namun, lanjut mantan sekretaris KPU Provinsi Jateng ini, bahwa kebebasan pers jangan sampai menjadi kebablasan pers. Kebebasan pers selalu berpedoman pada kode etik, tanggung jawab dan untuk kepentingan public. Sedangkan pers yang kebablasan, cenderung bersifat komersialisasi, politisasi dan mengedepankan kepentingan kelompok atau pemilik media. Media sebagai salah satu pilar demorasi, kata Pudjo, harus mampu menjadi penyeimbang, alat kontrol dan penyambung lidah rakyat. “Media meskipun juga untuk kepentingan provit, tetap mempunyai tanggung jawab social untuk menayangkan iklan layanan masyarakat non profit,” terangnya. Sementara itu, Wakapolres Jepara Kompol Juara Silalahi mengimbau agar media massa di Jepara turut serta mendinginkan suasana demi menjaga ketenteraman dan rasa aman selama Pilbup ini. Disampaikan, bahwa media massa dalam bekerja juga harus menaati ketentuan Undang-Undang Pers dank ode etik jurnalistik. Adapun Muhammad Olis dari Panwaslih menyampaikan bahwa pihaknya pernah memberikan peringatan baik kepada media maupun tim kampanye pasangan calon yang berpotensi melakukan pelanggaran pemberitaan maupun iklan kampanye. “Semoga ke depan tidak ada peringatan lagi akibat terjadinya pelanggaran dalam pemberitaan maupun iklan kampanye ini,” katanya. Disampaikan, pelanggaran terkait iklan kampanye dapat berdampak pembatalan bagi pasangan calon. Sedangkan bagi media massa yang melanggar ketentuan iklan kampanye juga tak lupun dari sanksi yang dapat diberikan oleh dewan pers maupun KPID. Subchan Zuhri, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Jepara mengatakan bahwa dialog interaktif membedah ketentuan Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye ini diselenggarakan dengan harapan semua pihak dapat memahami secara utuh ketentuan yang sudah diatur di Undang-Undang Pilkada maupun PKPU. Peserta yang diundang dari berbagai unsure, mulai dari para wartawan dari sejumlah media massa cetak dan elektronik, perwakilan tim kampanye masing-masing Paslon, Polres Jepara, Panwaslih, Satpol PP dan stakeholder lainnya. (Hupmas KPU Jepara)