Berita

Kab-jepara.kpu.go.id – KPU Kabupaten Jepara menyosialisasikan pembentukan relawan demokrasi untuk Pilkada 2024 dengan mengundang 16 organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan di aula KPU Jepara, Kamis (5/9/2024). Kegiatan tersebut secara spesifik membahas tata cara, persyaratan, dan kode etik relawan demokrasi pada Pilkada 2024. Hadir anggota KPU Kabupaten Jepara, Muhammadun, Haris Budiawan, Siti Nurwakhidatun dan Siti Suryani. Hadir juga kepala Badan Kesbangpol Budi Prisulistyono, dan dari Dinas Kominfo Karisma. Muhammadun membuka kegiatan tersebut dengan menyampaikan tahapan yang saat ini sudah dan sedang berjalan di antaranya pencalonan dan penyusunan daftar pemilih. Muhammadun mengatakan, relawan demokrasi merupakan gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. KPU Jepara melakukan perekrutan relawan demokrasi berdasarkan usulan dari organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan. “Secara teknis nanti organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan menyampaikan calon yang akan menjadi relawan demokrasi,” kata Muhammadun. Rencananya, kata dia, ada 16 relawan demokrasi dari 16 organisasi kemasyarakatan yang berbeda. Mereka akan memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat di masing-masing basisnya. Setelah terbentuk nanti, relawan demokrasi akan dikukuhkan dan diberikan pembekalan terkait materi-materi sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU.  Relawan demokrasi, lanjutnya merupakan bagian bentuk partisipasi masyarakat dalam tahapan pilkada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan (pilkada) dapat melibatkan partisipasi masyarakat. “Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pilkada,” lanjut dia. Ia menjelaskan, tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pilkada tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pilkada. Muhammadun mengatakan, program relawan demokrasi untuk pilkada ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, masyarakat pemilih itu yang berasal dari unsur pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, kaum marginal, komunitas, keagamaan, dan warga internet. Karena itu, relawan demokrasi yang dibentuk juga berasal dari basis-basis pemilih tersebut. Para pelopor demokrasi perlu dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program sosialisasi maupun pendidikan pemilih KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara. Program relawan demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pilkada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kami berharap relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pilkada 2024 dapat lebih baik dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya,” kata Muhammadun. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Dua pasangan calon bupati (cabup) dan wakil bupati (wabup) Jepara pada Pilkada 2024 siap menjalani pemeriksaan kesehatan. Dua pasangan cabup-cawabup itu adalah Nuruddin Amin-Mochammad Iqbal yang diusulkan Partai NasDem dan PKB, serta Witiarso Utomo-Muhammad Ibnu Hajar yang diusulkan sembilan parpol, yaitu PPP, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN, Partai Demokrat, PSI, dan Partai Buruh. Jumat (30/8), dua pasangan cabub-cawabup berangkat ke Semarang difasilitasi KPU untuk pemeriksaan kesehatan. Sebelum pemberangkatan, kedua paslon berkumpul di KPU Kabupaten Jepara dengan pengawalan aparat kepolisian. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, Jumat (30/8/2024) mengatakan pemeriksaan kesehatan untuk pasangan cabup-cawabup Jepara dijadwalkan pada Sabtu (31/8) dan Minggu (1/9) di RS Kariadi Semarang.  Terkait kebutuhan itu, perwakikan parpol pengusul dari dua pasangan cabub-cawabup diundang KPU pada Kamis (29/8) malam untuk kesiapan teknisnya. Rapat dihadiri Ketua KPU Jepara Ris Andy Kusuma dan empat anggota KPU, yaitu Haris Budiawan, Muhammadun, Siti Nurwakhidatun, dan Siti Suryani. “Tim penghubung perwakilan dari masing-masing pasangan calon diundang untuk persiapan teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Dalam rangkaain tahapan pencalonan, pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan pasangan calon,” kata Muhammadun.  Ia menjelaskan, KPU juga melakukan penelitian persyaratan administrasi calon pada 29 Agustus-4 September. KPU akan memberitahukan hasil penelitian persyaratan calon kepada pasangan calon pada 5-6 September. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penyerahanperbaikan persyaratan administrasi calon pada 6-8 September. KPU lantas meneliti hasil perbaikan pada 6-14 September. KPU menyampaikan hasilnya ke pasangan calon pada 13-14 September. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon pada 15-18 September. Klarifikasi atas masukan dan tanggapan Masyarakat dilakukan 15-21 September.  “KPU akan menetapkan pasangan cabup-cawabup pada 22 September 2024,” kata Muhammadun.  Ia mengatakan, sampai dengan pendaftaran cabup-cawabup ditutup pada 29 Agustus 2024 pukul 23.59, ada dua pasangan calon yang mendaftar. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Gabungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Buruh, mendaftarkan Witiarso Utomo-Muhammad Ibnu Hajar sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara ke KPU Kabupaten Jepara untuk Pilkada 2024. Dengan diikuti lebih dari 1.000 pendukung, koalisi tersebut mendaftarkan pasangan cabup-cawabup pada Kamis (29/8) pukul 12.30 di Kantor KPU Jepara Jl Yos Sudarso 22. Pasangan Witiarso Utomo-Muhammad Ibnu Hajar bersama pimpinan partai politik pengusung diterima Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma bersama empat anggota KPU, yaitu Haris Budiawan, Muhammadun, Siti Nurwakhidatun dan Siti Suryani. Hadir juga Sekretaris, Yuyun Sri Agung P, beserta jajaran sekretariat.   Ketua Partai PPP Masykuri mengatakan, koalisi sembilan partai politik pengusung mendaftarkan pasangan Witiarso Utomo-Muhammad Ibnu Hajar dengan membawa dokumen persyaratan yang semoga lengkap. Dokumen persyaratan diserahkan kepada Ketua KPU Ris Andy Kusuma. Dalam Pemilu 2024, Partai Gerindra mendapatkan suara sah 101.075, PDI-Perjuangan mendapatkan suara sah 121.540, Partai Golkar mendapatkan suara sah 54.567, Partai Buruh mendapatkan suara sah 2.368, PKS mendapatkan suara sah 31.704, PAN mendapatkan suara sah 22.542, Partai Demokrat mendapatkan suara sah 39.696, PSI mendapatkan suara sah 7.275 dan PPP mendapatkan suara sah 139.982. Dengan demikian, pasangan Witiarso Utomo-Muhammad Ibnu Hajar diusulkan sembilan parpol dengan total suara sah Pemilu 2024 sebanyak 520.749 suara. "Ini adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati kedua yang mendaftar sejak pendaftaran dibuka 27 Agustus,” kata Ris Andy. Persyaratan pasangan calon kemudian diperiksa dan diverifikasi oleh operator Sistem Pencalonan (Silon). “Setelah melalui tahap pemeriksaan dan verifikasi dokumen melalui aplikasi Silon, dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima," kata Ris Andy. Anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun mengatakan, hari ini adalah hari terakhir pendaftaran cabup cawabup. KPU melayani sampai pukul 23.59 WIB. masyarakat bisa menyaksikan secara langsung proses penerimaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara melalui kanal YouTube KPU Jepara. “Agenda selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan calon bupati dan wakil bupati, dimana untuk Jepara dijadwalkan pada 31 Agustus-1 September 2024. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Gabungan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendaftarkan Nuruddin Amin-Mochammad Iqbal sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara ke KPU Kabupaten Jepara untuk Pilkada 2024. Dengan diikuti ratusan pendukung, koalisi Partai NasDem dan PKB mendaftarkan pasangan cabup-cawabup pada Rabu (28/8) pukul 12.30 di Kantor KPU Jepara Jl Yos Sudarso 22. Pasangan Nuruddin Amin-Mochammad Iqbal bersama pimpinan PKB dan Partai NasDem diterima Ketua KPU Kabupaten jepara Ris Andy Kusuma Bersama empat anggota KPU, yaitu Haris Budiawan, Muhammadun, Siti Nurwakhidatun dan Siti Suryani. Hadir juga Sekretaris, Yuyun Sri Agung P, beserta jajaran sekretariat.   Ketua Partai NasDem Pratikno mengatakan, koalisi Partai NasDem dan PKB mendaftarkan pasangan Nuruddin Amin-Mochammad Iqbal dengan membawa dokumen persyaratan yang semoga lengkap. “Kami melalui penghubung sudah intensif berkomunikasi dengan KPU terkait persyaratan calon dan pencalonan. Semoga nanti pendaftaran kami diterima,” kata Pratikno yang kemudian menyerahkan dokumen persyaratan kepada Ketua KPU Ris Andy Kusuma. Dalam Pemilu 2024, Partai NasDem mendapatkan suara sah 95.612 (13,14 persen), sedangkan PKB mendapatkan 82.575 suara (11,35 persen) dari total suara sah semua parpol 727.516 (daftar pemilih tetap Pemilu 2024 adalah 914.996 pemilih). Dengan demikian, pasangan Nuruddim Amin-Mochammad Iqbal diusulkan dua parpol dengan total suara sah Pemilu 2024 178.187 suara. "Ini adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati pertama yang mendaftar sejak pendaftaran dibuka 27 Agustus. Pendaftaran berupa penyerahan dukungan dan persyaratan pasangan calon, yang kemudian diperiksa dan diverifikasi oleh operator Sistem Pencalonan (Silon). Setelah melalui tahap pemeriksaan dan verifikasi dokumen melalui aplikasi Silon, dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan diterima," kata Ris Andy. Anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun mengatakan, tanggal 29 Agustus 2024 adalah hari terakhir pendaftaran cabup cawabup. KPU akan melayani sampai pukul 23.59 WIB. masyarakat bisa menyaksikan secara langsung proses penerimaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara melalui kanal YouTube KPU Jepara. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Pilkada menjadi mekanisme yang dipilih sesuai peraturan perundang-undangan untuk memilih kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota, dan wakil walikota. Calon pemimpin yang akan memimpin provinsi, kabupaten maupun kota harus dipilih melalui pilkada yang bermartabat dan bermutu. Untuk menjaga mutu dan martabat pilkada itu, butuh peran banyak pihak. Hal itu dikatakan anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, saat menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol di SO Cafe Kecamatan Keling. Acara yang diikuti tokoh masyarakat dan pemuda Kecamatan Keling dan Kecamatan Donorojo untuk tersebut menyosialisasikan Undang-undang Nomor 7/ 2012 tentang Pengamanan Konflik Sosial. Tema kegiatan itu adalah Membangun Harmoni, Mencegah Konflik menuju Pilkada 2024 yang Aman dan Damai.  Hadir Kepala Badan Kesbangpol Budi Prisulistiyono dan anggota DPRD Kabupaten Jepara, Purwanto. Muhammadun menyampaikan bahwa integritas menjadi hal yang tak bisa ditawar dalam pilkada. Baik itu integritas penyelenggara pilkada, integritas penyelenggaraan tahapan pilkada, integritas peserta pilkada, maupun integritas pemilih dalam pilkada. “Satu saja dari empat ini tidak berintegritas, maka martabat maupun mutu pilkada akan terganggu,” kata Muhammadun. Ia mengatakan, integritas itu menjadi nilai yang harus dipegang semua pihak, karena mencederainya sangat berpotensi menimbulkan konflik. “Kita punya tanggung jawab bersama bagaimana menjaga pilkada ini berjalan dengan aman dan damai,” kata Muhammadun, ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Jepara. Dalam kesempatan itu, ia menginformasikan tahapan pilkada yang sedang dan akan dilaksanakan sebelum pemungutan suara 27 November 2024. Salah satunya adalah tahapan pemutakhiran data pemilih yang saat ini sudah siap menyusun daftar pemilih tetap, sebagai kelanjutan dari pengumuman dan masa dimana masyarakat memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara. “Masyarakat banyak berpartisipasi dalam tahapan ini dan kami sangat mengapresiasi,” kata Muhammadun. Tahapan lainnya yang sedang berjalan adalah pencalonan, dan saat ini masuk masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. "Tahap pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara berlangsung 27-29 Agustus 2024. Masyarakat bisa menyaksikan live streaming pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara melalui kanal YouTube KPU Jepara," kata dia. Sementara itu Budi Prisulistiyono, mengajak masyarakat agar bisa menjaga kondusivitas di lingkungan masing-masing walaupun berbeda pilihan. Dan jangan sampai termakan informasi hoaks yang bisa memecah belah kehidupan di masyarakat. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – KPU Kabupaten Jepara menyatakan mempedomani amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 bertanggal 20 Agustus 2024 untuk melaksanakan tahapan pendaftaran pasangan calon bupati (cabup) dan wakil bupati (wabup) pada Pilkada 2024. Masa pendaftaran cabup-cawabup adalah 27-29 Agustus 2024. Hal itu dikemukakan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, Sabtu (24/8/2024). Ia menyatakan hal itu menyusul instruksi dari KPU RI melalui Surat Dinas Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 bertanggal 23 Agustus 2024. “Kami harus menjalankan instruksi KPU RI untuk mempedomani amar Putusan MK Nomor 60 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam melaksanakan tahapan pendaftaran cabu-cawabup 27-29 Agustus 2024,” kata Muhammadun. Sesuai amar Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 itu, untuk mengusulkan cabup-cawabu bagi kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa, parpol atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten tersebut.  “Jumlah DPT di Jepara dalam pemilu terakhir, 2024 adalah 914.996 pemilih. Dari jumlah DPT itu, total suara sahnya adalah 727.516. Sehingga masuk kategori dimana parpol atau gabungan parpol yang dapat mengusulkan pasangan cabup-cawabup harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen  dari total jumlah suara sah, yaitu 54.564 suara,” jelas Muhammadun.  Ia menjelaskan di Kabupaten Jepara, berdasarkan hasil perolehan suara sah Pemilu 2024, terdapat enam partai politik yang memeroleh paling sedikit 7,5 persen dari total suara sah. Enam parpol itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (mendapatkan 139.982 suara atau 19,24 persen), PDI Perjuangan (121.540 suara atau 16,71 persen), Partai Gerindra (101.075 suara atau 13,89 persen), Partai NasDem (95.612 suara atau 13,14 persen), Partai Kebangkita Bangsa (82.575 suara atau 11,35 persen), dan Partai Golongan Karya (54.567 suara atau 7,5 persen).  Sedangkan parpol lain yang mendapatkan kurang dari 7,5 persen dari total suara sah adalah Partai Demokrat (39.696 suara atau 5,46 persen), Partai Keadilan Sejahtera (31.704 suara atau 4,36 persen), Partai Amanat Nasional (22.542 suara atau 3,10 persen), Partai Persatuan Indonesia (14.403 suara atau 1,98 persen), Partai Solidaritas Indonesia (7.275 suara atau 1,0 persen), Partai Hati Nurani Rakyat (3.880 suara atau 0,53 persen), Partai Ummat (3.788 suara atau 0,52 persen), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (2.552 suara atau 0,35 persen), Partai Buruh (2.368 suara atau 0,33 persen), Partai Kebangkitan Nusantara (1.732 suara atau 0,24 persen), Partai Bulan Bintang (1.205 suara atau 0,17 persen), dan  Partai Garda Republik Indonesia (1.020 suara atau 0,14 persen). Muhammadun mengatakan, berdasarkan Surat Dinas KPU RI itu yang mendasarkan pada Putusan MK Nomor 60 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70, untuk syarat usia paling rendah 25 tahun bagi calon bupati dan wakil bupati adalah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024, penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah 22 September 2024.  Terkait persiapan pendaftaran pasangan cabup-cawabup, Jumat (23/8/2024) KPU Kabupaten Jepara melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang semua partai politik peserta Pemilu 2024, Bawaslu, juga stakeholder yang terkait secara langsung dengan tahapan pendaftaran pasangan cabup-cawabup. Rakor dipimpin Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma bersama empat anggota KPU, yaitu Haris Budiawan, Muhammadun, Siti Nurwakhidatun, dan Siti Suryani. Hadir pula Sekretaris KPU Yuyun Sri Agung P. “Terkait instruksi KPU RI melalui surat dinas untuk mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pendaftaran pasangan cabup-cawabup, kami juga harus menyampaikan dan bersurat secara resmi ke partai politik peserta Pemilu 2024,” kata Muhammadun (kpujepara)