Berita

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara memberikan bimbingan teknis (bimtek) tahap pertama terkait pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilu 17 April 2019. Bimtek diselenggarakan di Hall Hotel Jepara Indah, Minggu (16/3). Peserta kegiatan itu adalah seluruh ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota PPK dari Divisi Teknis Penyelenggaraan. Bimtek dihadiri Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri, dan tiga komisioner lain, yaitu Ris Andy Kusuma, Siti Nur Wakhidatun, dan Muhammadun. Hadir pula sekretaris KPU Da’faf Ali. Subchan Zuhri mengatakan, ini merupakan bimtek tahap pertama, dan masih akan dilanjutkan untuk tahap kedua. Bahkan seluruh anggota PPK se-Jepara akan dilibatkan dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara, bersama para ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lapangan Pantai Kartini, 23 Maret mendatang. “Serangkaian bimtek ini, juga simulasi, adalah sebagai upaya KPU untuk membekali secara teknis para penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Regulasi sudah ada, jadi tinggal menjalankan. Kami harus memastikan seluruh penyelenggara, baik PPK, PPS dan juga KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara-Red) benar-benar memahami dan bisa menjalankan regulasi ini,” kata Subhan. Secara rinci, bimtek tersebut dipandu Koordinator Divisi Teknis Penyelengaraan KPU Jepara Siti Nur Wakhidatun. Di tahap awal, seluruh peserta dites dengan beberapa soal kasuistik terkait pemungutan suara dan penghitungannya. Lalu setelah itu, dievaluasi. Tahap berikutnya peserta diminta mengerjakan atau mengisi formulir C-1 (sertifikat hasil penghitungan suara). Semua materi ini disarikan dari Peraturan KPU No 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. (muh/ kpujepara)

Kpujepara.go.id – Sekitar 300 kalangan ibu-ibu, banyak yang menanyakan ketentuan yang mengatur tentang pemilih dalam kondisi tertentu yang bisa didampingi orang lain saat memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemilu 17 April mendatang. Hal itu mengemuka saat sosialisasi pemilu 2019 di kalangan pemilih perempuan yang berlangsung di Gedung Muslimat Ranting Desa Mantingan Kecamatan Tahunan, Jepara, Selasa (12/3). Hadir sebagai narasumber Komisioner KPU Jepara dari Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Muhammadun. Hadir pula Ketua Muslimat NU Cabang Jepara Noor Ainy. Dalam acara yang berlangsung dialogis tersebut, beberapa yang  hadir mananyakan ketentuan pemilih bisa didampingi di TPS, juga bagaimana dengan tunanetra. Muhammadun menjelaskan, merujuk pada Pasal 43 Peraturan KPU No 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, penyandang disabilitas seperti tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang memiliki halangan fisik lain, dapat dibantu pendamping saat di TPS. “Pendamping dapat berasal dari KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara-Red) atau orang lain atas permintaan pemilih,” jelas Muhammadun. Lebih lanjut ia menjelaskan, mengacu pada Pasal 44 peraturan yang sama, pemberian bantuan atau pendampingan tergantung pada kondisi pemilih. Untuk pemilih yang tidak bisa berjalan, pendamping yang ditunjuk bisa membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri. Sedangkan untuk pemilih yang tidak memiliki dua tangan sekaligus tunanetra misalnya, pendamping yang ditunjuk dapat membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih. “Ketentuannya, pendamping yang ditunjuk wajib merahasiakan pilihan pemilih yang didampingi, serta menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir C-3 yang disediakan KPPS,” jelas Muhammadun.  (muh/kpujepara)

Kpujepara.go.id – Sebanyak 245 pelajar Madrasah Aliyah Mathalibul Huda Mlonggo Kabupaten Jepara, Minggu (10/3) malam menggelar doa Bersama di sekolah setempat. Mereka semua kelas 12 dan sedang menjalani ujian akhir sekolah, dan siap-siap menjalani ujian nasional. Ada suasana khidmad dan penuh harap bisa sukses menjalani ujian. Mereka tak ingin tegang. Usai doa bersama, suasana lebih rilaks saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mensosialisasikan pemilu 2019 dengan metode yang cair. Hadir di antaranya Komisioner KPU Jepara Muhammadun, tiga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mlonggo, yaitu Ahmad Toha, Ismawati dan Wardoyo. Mereka diterima Kepala MA Mathalibul Huda Syaifun Nashir. “Para siswa yang sebentar lagi lulus ini sebagian besar sudah memiliki KTP dan mereka butuh informasi kepemiluan. Meski sedang ujian, mereka tetap menyelakan waktu untuk menerima informasi kepemiluan karena sebentar lagi akan ada pemilu,” kata Syaifun Nashir. Muhammadun yang membuka sosialisasi pemilu, langsung mengecek ulang apakah para siswa tersebut sudah memiliki KTP elektronik. Saat ditanya, mayoritas sudah memilikinya. Namun mereka belum mengecek ulang apakah sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Muhammadun lantas memandu caranya dengan masuk ke www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id dengan mengetik nama lengkap dan nomor induk kependudukan (NIK). Patrik Adi Saputra, siswa MA Mathalibul Huda asal Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo lantas mencobanya. Saat dicek, ia benar-benar masuk DPT di salah satu TPS di desanya. Patrik mengaku senang. “Saya akan menjadi pemilih pemula, dan akan saya gunakan hak pilih saya pada pemilu 17 April nanti,” kata dia. Selanjutnya, sosialisasi disampaikan Ismawati, anggota PPK Mlonggo. Ia menunjukkan specimen lima jenis surat suara kepada para siswa tersebut dengan dibantu Wardoyo, termasuk bagaimana mencoblos yang sah. Sementara itu Ahmad Toha secara runtut menjelaskan proses datang ke TPS. Mulai dari rumah dengan membawa formulir C-6 (formulir pemberitahuan pemungutan suara), KTP atau kartu identitas lain, sampai ke TPS, mencoblos, sampai meninggalkan TPS. “Panduan ini penting untuk para pemilih yang kali pertama akan menggunakan hak pilihnya ke TPS. Tak perlu grogi, dan pastikan sudah memiliki pilihan yang tepat,” kata dia. (muh/kpujepara)  

Kpujepara.go.id _ Polres Jepara, menggandeng instansi terkait, Rabu (6/3) mensimulasikan langkah-langkah pengamanan untuk mengantisipasi gangguan keamanan pada tahapan-tahapan krusial pemilu 2019. Simulasi yang melibatkan ratusan personel itu digelar di sepanjang Jl Yos Sudarso, di depan kantor KPU. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kapolres Jepara. Dari KPU hadir empat komisioner, Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nur Wakhidatun dan Muhammadun. Selain itu juga hadir Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko. Simulasi itu melibatkan anggota Polres, Kodim, dan Satpol PP Jepara. Dalam simulasi tersebut, tahapan-tahapan yang rawan diperlihatkan, sekaligus penanganan keamanannya. Di antaranya adalah tahapan pada masa tenang, tahapan pada masa pemungutan suara, termasuk didalamnya ada pelanggaran membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi pemilih. Selain itu tahapan penghitungan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS), pergeseran logistik pemilu dari desa/kelurahan ke PPK, tahapan rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta pleno penetapan di kantor KPU, serta beberapa aduan di Kantor Bawaslu. Pada semua tahapan itu, kepolisian dengan melibatkan unsur-unsur pendukung lain sudah menyiapkan semua langkah antisipasi, termasuk beragam bentuk kerusuhan seperti diperlihatkan dalam simulasi. “Simulasi pengamanan ini melibatkan beberapa instansi. Kita harus bersinergi. Dalam simulasi ini kami juga menekankan agar kita sama-sama memahami bagaimana tiap tahapan pemilu itu, serta potensi-potensi gangguannya. Kita bersama ingin pemilu 2019 berjalan lancar, tetapi antisipasi segala kemungkinan perlu disiapkan,” kata Kapolres Jepara AKBP Arif Budiman di pengujung simulasi. Sementara itu Dandim Jepara Letkol Czi Fachrudi Hidayat yang menyimak dengan seksama simulasi itu, mengingatkan agar semua lapisan masyarakat sama-sama memiliki kesadaran untuk menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing. Kata dia, ongkos sosial dari gangguan keamanan itu sangat mahal. Selain itu juga melibatkan banyak orang untuk mengatasinya. Anggota KPU Jepara Muhammadun mengatakan, KPU bersama unsur penyelenggara sampai tingkat bawah di TPS, berkomitmen untuk menegakkan regulasi kepemiluan dengan sebaik-baiknya. Dalam perekrutan sumber daya manusia untuk penyelenggara, aspek netralitas, integritas dan profesionalitas selalu dikedepankan untuk meminimalisir atau menghilangkan potensi-potensi masalah yang bisa menimbulkan gangguan keamanan. (muh/kpujepara).

Kpujepara.go.id – Antusiasme warga desa dalam menyambut pemilu 2019 cukup terasa. Setidaknya itu yang terlihat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Mereka secara aktif mencari informasi kepemiluan, hingga akhirnya menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara. Wikha Setiawan, salah satu tokoh pemuda desa setempat mengatakan, ada semangat di desa untuk berbenah, salah satunya dengan membentuk kelompok karang taruna yang mereka beri nama Dhamar Boemi. Mereka memiliki komitmen untuk bersama-sama menumbuhkan literasi masyarakat desa, seperti literasi kedesaan, literasi budaya, literasi informasi, dan saat masa menjelang pemilu seperti ini, butuh pemahaman yang cukup tentang pemilu dan demokrasi. Wikha, bersama para pemuda setempat, mengemasnya dalam acara yang sudah rutin dilakukan yaitu selapanan. Pada Sabtu (2/3) malam, ia mengisi selapanan itu dengan kegiatan seni budaya seperti pentas wayang rotan, music, dan sosialisasi pemilu. “Masyarakat butuh informasi seputar kepemiluan, sehingga kami bekerja sama dengan KPU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk pemilih usia muda,” kata Wikha. Acara yang ditempatkan di RT 18 RW 3 Dukuh Serandu Desa Teluk Wetan itu dihadiri Petinggi (Kepala Desa) Teluk Wetan Budi Santosa, perwakilan koramil, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Wetan, serta para tokoh masyarakat setempat. Meski dalam kondisi gerimis, warga tetap hadir memenuhi tempat yang disediakan. Ketua RT 18 RW 3 Dukuh Serandu Nur Rosidi dalam kesempatan itu di depan warga berharap saat pemilu nanti, warga memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai dengan pilihannya dan surat suara/pilihannya secara aturan, sah. “Ini sebagai konsekuensi kita hidup di negara demokrasi. Kita butuh pemilu untuk memilih pemimpin. Kita sama-sama berharap pilihannya tepat dan secara aturan sah. Karena itu sebelum pemungutan suara, kita membutuhkan informasi tentang ini,” kata dia. Sementara itu Budi Santosa di hadapan warganya berpesan untuk menimbang dan menelaah calon pemimpin yang akan dipilih pada pemilu 17 April 2019 nanti dengan seksama. “Setidaknya pegang tiga syarat untuk pemimpin yang akan kita pilih, yaitu jujur, adil, dan memiliki komitmen serta integritas dalam melayani dan membantu masyarakat,” kata dia. Ia menambahkan, di Teluk Wetan, ada lebih dari 7.600 warga yang memiliki hak pilih pada pemilu 2019. Komisioner KPU Jepara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Muhammadun yang hadir di tengah warga menyampaikan beberapa informasi kepemiluan. Di antaranya, 6-12 Maret dibuka pendaftaran untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Warga yang memenuhi persyaratan sebagai sudah diumumkan PPS di balai desa, bisa berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu. Kedua, Muhammadun juga mengenalkan specimen surat suara, dan memberikan informasi bagaimana agar dalam memberikan suaranya bisa sah. “Sekarang masa kampanye. Gunakan waktu ini untuk mencermati para calon. Kita sama-sama memastikan sudah punya pilihan yang tepat, dan pada hari pemungutan suara, kita datang ke TPS memberikan suara itu dengan benar,” kata Muhammadun. Karena berformat dialog, pada kesempatan itu beberapa warga juga menanyakan tata cara pindah lokasi memilih karena sebagian ada yang merantau, dan konsekuensi-konsekuensinya. Muhammadun menjawab pertanyaan dari warga denganr rinci. Warga yang sudah tercatat di daftar pemilih, bisa menunjukkan KTP elektronik ke KPU/PPS dari daerah asal/tujuan untuk mengurus syarat pindah memilih pada 30 hari sebelum waktu pemungutan suara. Muhammadun juga menyampaikan pentingnya memenuhi hak-hak disabilitas dalam pemilu dengan baik. (muh/kpujepara).

kpujepara.go.id – Pemilu damai sepertinya menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat tidak ingin, pemilu 2019 justru menjadi ajang memecah belah persatuan dan kesatuan yang telah dibangun sekian tahun lamanya. Untuk menyuarakan pemilu damai, seorang warga masyarakat Jepara, Agus Suwarno, bahkan rela berjalan kaki dari Jepara – Jakarta dalam rangka mengajak masyarakat untuk komitmen tetap menjaga persatuan dan kesatuan meski beda pilihan dalam pemilu. Pria 72 tahun warga RT 18/RW 6 Desa Senenan Kecamatan Tahunan ini nekat berjalan kaki ke Jakarta mulai Jumat (1/3/2019). Agus Kumis, panggilan akrabnya mengawali perjalanan dari kantor KPU Kabupaten Jepara. Menurut Agus, ide berjalan kaki dari Jepara ke Jakarta ini diawali dari kegelisahannya melihat fenomena munculnya potensi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan akibat beda pilihan dalam pemilu 2019. “Saya ngeres (miris) kalau melihat televisi yang setiap menit isinya ribut-ribut saling menjelek jelekkan antar kubu yang berbeda pilihan. Ini tidak bisa didiamkan,” ujarnya. Ayah empat anak yang telah memiliki enam cucu dan dua cicit ini menambahkan, masyarakat harus sadar bahwa pemilu hanya sarana untuk memilih pemimpin dan tidak boleh mengalahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah merdeka sejak 1945. Dalam perjalanannya ke Jakarta ini, Agus berencana untuk menyampaikan pesan itu sampai ke KPU RI. “Selain ke KPU saya juga akan ke Mabes Polri, kantor Gubernur DKI Jakarta, dan Istana Merdeka,” tuturnya. Diperkirakan, perjalanan Jepara – Jakarta dengan kaki ini akan ditempuh selama tiga pekan. Agus akan mengambil rute jalur selatan melewati Bandung Jawa Barat. Perjalanan kaki Jepara – Jakarta ini bagi Agus Kumis bukan yang kali pertama. Dia pernah melakukan hal yang sama pada 2016 lalu. Waktu itu dia membawa misi kampanye anti narkoba. Saat itu perjalanan ditempuh dalam waktu 16 hari karena lewat jalur pantai utara (Pantura).  “Tahun 2016 saya kampanye anti narkoba. Saya ke Jakarta ketemu kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) pak Buwas (Budi Waseso),” katanya. Tahun 2017, Agus juga menuntaskan perjalanan kaki dengan misi yang sama, kampanye anti narkoba. Namun kala itu dia memilih ke Surabaya. “Saat ke Surabaya, saya tempuh dalam waktu delapan hari. Saya ketemu Walikota Surabaya dan kepala BNN Provinsi (Jawa Timur),” terangnya. Sementara Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri saat melepas Agus Kumis menyampaikan bahwa KPU memberi apresiasi atas inisiasinya yang rela jalan kaki Jepara – Jakarta demi menyuarakan pemilu damai. “Kalau saja pak Agus rela jalan kaki Jepara  - Jakarta demi pemilu damai, mestinya kita apresiasi dan kita buktikan bersama bahwa pemilu 2019 dapat berjalan damai,” katanya. Sebelum memberangkatkan, Subchan memberikan kaos kepada Agus. Kaos tersebut bertuliskan pesan Sukseskan Pemilu 17 April 2019. Di dalamnya juga tertulis pesan #antiHoax, #antiSARA dan #antiPolitikUang. (hupmas KPU Jepara)