Berita

Kerahkan PPDP dalam Gerakan #KPUmencoklit  Menuju Daftar Pemilih Pilgub Jateng 2018 Yang Komprehensif, Akurat dan Mutakhir Berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Program Jadwal dan Tahapan Pilkada serentak 2018,  Bahwa tahapan Pencocokan dan Penelitian (coklit) Data Pemilih dilaksanakan  selama 30 Hari  yakni mulai 20 Januari  hingga 18 Pebruari 2018.  Coklit ini dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ( PPDP )  yang  telah diangkat dan diberikan bimbingan teknis oleh KPU Kabupaten Jepara pada 17 Januari. Hasil coklit  menentukan derajat kualitas data pemilih. Karena itu respon sikap dan kesiapan warga masyarakat turut pula menentukan suksesnya kegiatan coklit ini Untuk menggugah dan membangkitkan kesadaran warga masyarakat  tentang betapa pentingnya dukungan peran dan kesediaan mereka dalam proses  pemutakhiran data pemilih ini, KPU Kabupaten Jepara melakukan Gerakan #KPUmencoklit  serentak di 16 kecamatan, 195 desa/Kelurahan dan 1843 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaksanakan pada hari pertama coklit  yakni Sabtu, 20 Januari 2018. Sejumlah 2.513 Personel Penyelenggara pemilu terdiri dari 5 Komisioner KPU Kabupaten, 80 Personel PPK, 585 Personel PPS dan 1.843 PPDP teribat langsung dalam Gerakan  #KPUmencoklit ini.  Masing-masing komisioner, PPK dan PPS  terjun mendampingi PPDP  untuk mendatangi pemilih dari rumah kerumah. Setiap satu personel  akan mencoklit sekurangnya 5 rumah. Lima rumah yang menjadi sasaran pertama  gerakan ini  adalah rumah para leader opinion atau tokoh publik, rumah pemilih yang rentan pendataan dari beragam segmen mulai  buruh, nelayan, petani, perempuan, pemilih pemula hingga pemilih berkebutuhan khusus atau disabilitas, masing-masing yang ada di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten, tingkat kecamatan oleh PPK, tingkat desa oleh PPS dan PPDP. Rumah tokoh publik tingkat kabupaten yang akan dikunjungi adalah sebagai berikut: Ketua DPRD Junarso, Bupati Jepara H. Ahmad Marzuqi SE Wakil Bupati Jepara Dian Kristiandi, S.Sos NU Kabupten Jepara K.H. Hayatun Nufus AH Ketua PD Muhammadiyah H. Fahrur Rozi, Ketua Badan Musyawarah Gereja (BAMAG ) Sri Alim Yuliatun Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Ngardi Sindhu Atmaja, dan Tokoh Umat Budha, Kaspari Target yang ingin dicapai  pada hari pertama gerakan ini adalah sekurangnya  9.215 rumah  terkunjungi  dan  36.860 pemilih  telah dicoklit. Ini dihitung berdasarkan jumlah PPDP 1843  kali 5 rumah dengan  rata-rata terdapat  4 pemilih dalam setiap rumah. Jumlah pemilih yang berhasil dicoklit  ini setara dengan 4.3 % dari total data pemilih yang akan dicoklit yakni 854.361 pemilih. Jika target ini tercapai, KPU optimistis  coklit akan tuntas pada hari ke 23, sehingga  7 hari berikutnya PPDP hanya tinggal menyusun laporan kegiatan hasil Coklit. KPU Kabupaten Jepara mengajak bergabung  Panwas Kabupaten beserta jajarannya  untuk   mengawasi kegiatan coklit ini dan KPU juga meminta Panwas untuk menyampaikan hasil pencermatan terhadap bahan  data pemilih yang akan dicoklit.  Sebelumnya secara resmi KPU telah sampaikan softcopy by name by addres beserta rekapitulasi per TPS per desa per kecamatan.  KPU akan menindaklanjuti hasil pencermatan Panwas sepanjang datanya benar. KPU Kabupaten Jepara juga mengajak masyarakat  yang memenuhi syarat sebagai pemilih agar menyiapkan dokumen KTP Elektronik atau Suket atau KK agar dapat  terdaftar dalam data pemilih, serta menyampaikan informasi yang benar dan valid termasuk pemilih berkebutuhan khusus (dissabilitas) dan  sampaikan kepada petugas jika ada anggota keluarga yang sudah memenuhi syarat namun belum tercantum namanya didata pemilih bahan coklit (Form A-KWK). KPU Kabupaten membutuhkan kerjasama yang intensif dan koordinasi yang sinergis dengan berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten, Dinas Instansi, Pers,  Panwas Kabupaten dan masyarakat pemilih demi lancar dan suksesnya Gerakan #KPUmencoklit ini untuk mewujudkan data dan daftar pemilih pilgub Jateng yang Komprehensif Akurat dan Mutakhir.   Pilgub Jateng 2018 Becik tur Nyenengke Jepara 17 Januari 2018 Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Jepara Anik. Sholihatun Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Jepara

Jepara, kpujepara.go.id - Menyambut Pilkada serentak 2018, Polres Jepara gelar do’a bersama agar pemilu aman dan kondusif. Acara tersebut digelar di Masjid Polres Jepara pada Jum’at (19/1/18) dihadiri perwakilan KPU Jepara, Panwaslu, NU Jepara, Panwascam, serta perwakilan Parpol se-Jepara. Acara diawali dengan sambutan Kapolres dan KPU Jepara, dilanjutkan dengan do’a bersama yang dipimpin oleh ketua PC Nahdlatul Ulama Jepara, KH Hayatun Abdullah Hadziq. Dalam sambutan Kapolres Jepara yang diwakili Analis Kebijakan Operasional, Kompol Sukardi SPd. MM. menyampaikan, melihat realita sekarang, di mana banyak terjadi gesekan-gesekan Politik di masyarakat, menjelang kegiatan pemilu, Polres Jepara berinisiatif menggelar do’a bersama. Kegiatan ini dilaksanakan agar Pilkada kali ini dapat  berlangsung dengan aman dan damai. “Dari sini mari kita awali. Selain kita berdo’a, mari kita bersinergi dan bekerja sama dengan baik untuk mensukseskan Pilkada 2018 ,” tambahnya. Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri, S.H. dalam sambutannya, menyampaikan, do’a bersama ini, pertama kali dilaksanakan seperti ini, yakni jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada serentak. Sebelumnya acara seperti ini dilaksanakan berdekatan dengan kegiatan Pemilihan, atau setelahnya. “Ini satu momentum yang belum pernah ada di Jepara, karena kegiatan semacam ini biasanya diinisiasikan oleh KPU berdekatan dengan kegiatan pemilihan. Dan kali ini diadakan Polres jauh-jauh hari. Semoga dapat membawa semangat, tidak hanya diawal atau diakhir saja, tetapi secara menyeluruh. Kegiatan ini bisa menjadi spirit kepada Parpol agar bisa berkompetisi dengan baik, untuk Jawa Tengah yang lebih baik” tambahnya. Haidar mengungkapkan, sampai saat ini pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang sudah terdaftar ada dua pasangan calon. Secara otomatis 10 partai yang terdaftar akan terbagi menjadi dua. Dari pengalaman, semakin kecil jumlah calon, gesekan di masyarakat juga semakin besar. “Kami berharap Pilgub kali ini bisa senantiasa menjaga ritme kompetisi, bisa menjaga toleransi antar partai politik, serta menjaga kondisifitas pemilu” imbuhnya. KPU Jepara sebagai penyelenggara Pilkada, memohon kepada masyarakat agar mampu mengikuti tiap tahapan Pilgub dengan antusias, untuk suksesnya agenda pemilu ini. “Mulai tanggal 20 Januari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan terjun ke lapangan untuk pelaksanaan kegiatan Coklit, mulai sekarang mari bangun kepedulian, agar sifat apatisme pada pemilu ini bisa berkurang. Kondusifitas diawali dengan valid-nya data pemilih” ungkapnya. Di akhir sambutan, ketua KPU menyampaikan ucapan terimakasih kepada Polres Jepara yang telah memberi support ikhtiyar batiniyah agar terselenggara Pilkada yang kondusif. “Ucapan sekaligus do’a yang diinisiasikan Polres Jepara, bisa mewujudkan keinginan semua untuk menjaga kondusifitas Pilkada serentak mendatang” tandasnya. (F2@/hupmas KPU Jepara)

Jepara, kpujepara.go.id – Sebelum memasuki tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, sebanyak 1.843 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mengikuti Bimbingan Teknis yang dilaksanakan serentak pada 17 Januari 2018. Bimtek PPDP diselenggarakan di 195 desa/kelurahan se Jepara. Untuk memastikan Bimtek PPDP berjalan dengan baik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara melakukan monitoring ke desa-desa. Tim monitoring dibagi dalam lima tim yang terdiri dari seluruh komisioner KPU dan sekretariat. Dalam sambutan dan arahan pada Bimtek PPDP di Desa Surodadi Kecamatan Kedung, ketua KPU Jepara, Muhammad Haidar Fitri, S.H. menyampaikan, tidak ada yang sulit dalam pelaksanaan coklit, hanya dengan menonton Video teknisnya saja, pasti sudah paham mengenai tata caranya. Sehingga, diharap PPDP bisa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas ini.  PPDP harus berkoordinasi dengan ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, untuk menanyakan keadaan wargannya.  “Tanya di sini, bukan hanya mengawang-awang, PPDP harus turun door to door ke rumah warga, dan benar benar memastikan keadaan calon pemilih” himbaunya. Haidar menyampaikan, data hasil kegiatan coklit ini, selain dipakai pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 Juni mendatang, juga akan dipakai sebagai acuan acara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 nantinya.  KPU Jepara menghimbau supaya data yang dicoklit benar benar valid, hingga tak ada Mutarlih ulang. “Saya tidak bisa membayangkan bila kegiatan coklit ini nantinya tidak tuntas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) nanti juga pasti akan bermasalah” ungkapnya. “Jangan keto’e saja, door to door. Datangnya panjenengan dari rumah ke rumah, menjadi silaturahmi. Tidak hanya melaksanakan kegiatan Negara, tetapi juga diniati silaturahmi”, tambahnya. Sementara itu dari pihak PPDP, seperti yang diutarakan PPDP Desa Surodadi, Samih (51), menanyakan mengenai hak yang didapatkan oleh petugas Coklit. “PPDP setelah melihat Video teknis Coklit tadi, cukup berat kerja kita, harus datang dari rumah ke rumah, polemik hari ini adalah tentang hak kami sendiri” ungkapnya. Pihak KPU menyampaikan, nanti ada imbalan tersendiri untuk petugas PPDP, adapun jumlahnya, ada penambahan sedikit dibanding kegiatan Mutarlih pemilihan Bupati lalu. Haidar menambahkan, daftar PPDP sudah dibuatkan SK, dan dianggap sah apabila sudah terlampir di SK. “Apabila nanti dalam pelaksanaannya ada kasus, yang terdaftar bapaknya, tetapi yang bekerja anaknya, ini tidak sah” ungkap Haidar. Jika tidak sah PPDP nya, nanti data yang dihasilkan pun juga tidak sah. Untuk itu jika ada penggantian PPDP, karena sakit atau berhalangan, agar bisa langsung disampaikan ke KPU, biar dibuatkan SK baru. Kegiatan pendataan ini penting, karena akan menjadi acuan KPU dalam memberi fasilitas di pemilu mendatang. Contoh, adanya data pemilih disabilitas, nanti KPU akan menyediakan fasilitas tempat khusus, apabila tuna netra, nanti bagaimana, apabila tuna rungu, nanti seperti apa proses memilihnya. Begitupun dengan data data lain seperti calon pemilih yang ada di Rumah sakit, lapas, merantau, belum memiliki E KTP dan lainnya. (F2@/Hupmas KPU Jepara)

Mengawali Tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, KPU Kabupaten Jepara turut menyukseskan Gerakan #KPUmenCoklit. Gerakan #KPUmenCoklit ini merupakan gerakan serentak secara nasional dengan mengerahkan seluruh personel Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Di Kabupaten Jepara ada 1.843 PPDP yang akan diterjunkan dalam gerakan #KPUmenCoklit ini pada Sabtu, 20 Januari 2018. Tahapan Coklit Data Pemilih ini sendiri akan berlangsung selama 30 hari, mulai 20 Januari hingga 18 Februari 2018. #KPUmenCoklit Cocokkan Data Teliti Bekerja #Pilgub Jateng #BecikTurNyenengke

Jepara, www.kpujepara.go.id – Menghadapi gelaran Pilkada Serentak tahun 2018, Polres Jepara berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Money Politic untuk memberantas praktek politik uang. Hal tersebut disampaikan Kapolres Jepara AKB Yudianto Adhi Nugroho saat menerima audiensi Komisioner KPU Kabupaten Jepara, Senin (15/1/2018). Yudianto Adhi Nugroho  menyampaikan, di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 ini, Polres Jepara menyiapkan Satgas Money Politic sebagai upaya mendukung terselenggaranya Pilgub yang demokratis dan berintegritas.  Praktik Politik Uang yang saat ini sudah massif dalam setiap penyelenggaraan pemilu atau pilkada, dikhawatirkan akan melahirkan pemimpin yang tidak bersih. “Pembentukan (SAtgas Money Politc) nantinya  di bawah Komando Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Jepara, yang akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jepara,” ungkapnya.  Satgas Money Politic itu, akan mulai bekerja menjelang kegiatan kampanye Pilgub mendatang. “Kalau Panwas saja yang mengawasi, terasa berat. Kami dari Polres akan membentuk Satgas, yang memang diperuntukkan bagi pelanggaran ini (Politik Uang). Kalau Panwas masih malu malu dalam menindak dan merasa kerepotan, kita akan bantu dengan bersifat tegas,” ucap Yudianto. Yudianto Adhi Nugroho mengatakan, pemrosesan perkara politik uang ini tidak hanya berlaku bagi calon pasangan atau tim kampanye, tetapi siapapun yang menerima uang juga bisa diperkarakan. “Mungkin bisa didorong gerakan ini, agar pelaku politik uang bisa jera, dari tingkatan atas sampai bawah,” tambahnya. KPU Menyambut Baik Menanggapi hal itu, Ketua KPU Jepara Muhammad Haidar Fitri menyampaikan apresiasinya  terkait pembentukan Satgas Money Politic ini.  Dibentuknya Satgas Money Politik oleh Polres Jepara ini, tentu akan menjadi “momok” tersendiri bagi pelaku  politik uang. KPU mendukung upaya satgas Money Politic ini dan diharapkan dapat memperkuat Bawaslu dalam mencegah atau menindak pelaku politik uang yang merusak demokrasi.  “Semoga  Satgas Money Politic ini dapat menjalankan tugas untuk mencegah dan menindak bentuk bentuk politik uang dalam Pilgub ini. Politik uang harus diperangi karena bukan hanya merusak semangat demokrasi, namun dampaknya akan melahirkan pemerintahan yang cenderung korup,” tambahnya.  (hupmas KPU Jepara).

Jepara, www.kpujepara.go.id  –  Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 segera dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara telah menyiapkan berbagai upaya untuk menghasilkan data pemilih yang akurat dan akuntable. Sabtu (13/1/2018) lalu, Divisi Perencanaan dan Data KPU Jepara Anik Sholihatun, MPd mengupas materi tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan, Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih Pilgub Jateng 2018 yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jepara. “Mutarlih sepi di proses, riuk di hasil. Kami umumkan di radio, media sosial, media cetak, tidak dihiraukan. Menjelang hari H baru rebut,” kata Anik Sholihatun di sela sela acara yang dihadiri Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Jepara di Hotel Syailendra . Dalam acara itu, Anik menilai sukses tidaknya pemilu ditentukan dari jelas tidaknya data pemilih. Untuk itu, kegiatan Pemutakhiran Data  dan Daftar Pemilih seharusnya menjadi tahapan yang paling inti dalam serangkaian tahapan Pilgub 2018. Tetapi di lapangan masyarakat masih tak acuh dalam tahapan ini. Menjelang hari H masyarakat baru riuh dan ribut. Salah satu langkah KPU dalam pengawalan data pemilih adalah memberikan data pemilih kepada Panwaslu. Terkait penyerahan data pemilih kepada Panwas  Jepara, Anik menyebutkan, Jepara adalah daerah pertama di Jawa Tengah yang langsung menindak lanjuti perintah KPU RI. Pihaknya menilai, dengan penyerahan ini, KPU menunjukkan transparansi dan  diharapkan keikutsertaan Panwas dalam membantu tahapan Mutarlih apabila ditemui data yang tidak valid. Anik menerangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan jantung dari pelaksanaan pemilu. Karena itu , pemutakhiran data pemilih berkelanjutan harus dipersiapkan dengan matang. Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) akan disalurkan ke KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilgub 2018 mendatang. Setelah DP4 telah diterimakan disinkronkan dengan data pemilu terakhir. Data terbaru dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) akan dimutakhirkan kembali. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi warga yang tidak terakomodir dalam DPT tersebut. Anik menambahkan, KPU dan Panwas harus sejalan dalam manajemen serta pemutakhiran data pemilih. KPU akan memberi akses data pemilih ke Panwas, untuk selanjutnya dimintai pencermatan data. Panwas harus mengoreksi dan menanggapi dalam bentuk rekomendasi. Jika benar, KPU akan menindak lanjuti rekomendasi tersebut. “Pendataan butuh kerjasama sinergis, KPU dan Panwas harus memiliki pemahaman yang sama dan utuh terhadap tata cara, respon, maupun sikap untuk menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan.” Tandasnya. Selain menyampaikan mekanisme tahapan mutarlih, dalam acara tersebut, KPU juga menerangkan mengenai pemilih yang sebelumnya belum terakomodir dengan baik pada pemilu pemilu sebelumnya, di Pilgub 2018 akan diperbaiki. Adapun yang perlu dibenahi, seperti pengadaan TPS di daerah Lapas, Rumah sakit, mendata pemilih yang berada di kota lain (merantau, mondok dll), pemilih Disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, hingga calon pemilih yang sebelumnya belum memiliki KTP elektronik. Sementara itu, Panwas melalui Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga, Sujiantoko, SHI. MM menyampaikan,  pihaknya akan menyinkronkan data pemilih yang diperoleh dari KPU untuk kemudian diteliti, sehingga muncul rekomendasi untuk bahan pertimbangan KPU. “Selama ini hubungan KPU dan PANWAS sangat harmonis, sehingga memungkinkan Pemilu di  Jepara dapat  lebih unggul dari daerah lain,” ungkapnya. (F2@/hupmas KPU Japara)