Berita

Kpujepara.go.id – Setelah pemilu 2019 berakhir, KPU Kabupaten Jepara tidak henti-hentinya memberikan pendidikan pemilih dan demokrasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan atas dasar kesadaran bahwa untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, pendidikan pemilih dan demokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan wajib dilaksanakan. Bahkan tanggung jawab ini juga melekat ke berbagai pihak.   Pada Kamis (7/11) KPU Kabupaten Jepara melaksanakan pendidikan pemilih dan demokrasi kepada pelajar di SMA Negeri 1 Kembang. Kegiatan tersebut diisi komisioner KPU Jepara Muntoko. Dalam paparannya, Muntoko menjelaskan pemilu dan Pemilihan adalah sarana kedaulatan rakyat yang sangat penting untuk memilih para pemimpin dari presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota serta memilih DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang kesemuanya itu adalah penentu arah dan nasib sebuah negara/daerah dalam periode 5 tahunan. Pemilu dan pemilihan itu tentu juga berpengaruh terhadap nasib dan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Jika rakyat salah memilih para pemimpinnya melalui pemilu atau pemilihan maka itu berpengaruh kepada nasib rakyat dan bangsa,” kata Muntoko.   Menanggapi soal politik uang yang banyak disinggung peserta, Muntoko menyampaikan politik uang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia layaknya penyakit kanker yang tentu berbahaya bagi tubuh manusia. Politik uang juga bisa menghasilkan keterpilihan pemimpin dengan kualitas tidak baik, sekaligus merusak tatanan demokrasi. Hal ini tentu berdampak buruk untuk perjalanan bangsa dan negara. “Bangsa ini bisa merdeka berkat cucuran keringat dan darah para nenek moyang kita, tentu kita sebagai generasi penerus harus merawat dan menjaganya layaknya merawat dan menjaga diri kita sendiri,” lanjut Muntoko.   Dalam kesempatan itu para pelajar SMA Negeri 1 Kembang menyatakan bahwa politik uang itu buruk. Untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, mereka secara tegas menolak politik uang. Mereka menyebut generasi muda memiliki tanggung jawab untuk memutus tradisi buruk demokrasi, yaitu demokrasi yang menggunakan cara-cara transaksional berupa pemberian uang untuk mendapatkan suara. Sebab hal itu menodai kualitas demokrasi dan bisa melahirkan pemimpin yang tidak amanah.   Di akhir paparannya, Muntoko menyatakan, pemilu 2019 memang telah selesai, namun hal ini jangan membuat pemuda sebagai generasi milenial berhenti bergerak. Generasi milenial harus terus bergerak untuk mengawal hasil pemilu, yaitu mengawal para pemimpin politik yang telah terpilih pada pemilu kemarin agar benar-benar melaksanakan visi dan misinya saat kampanye. Hal ini penting demi kemajuan bangsa dan negara.  (kpujepara)  

Kpujepara.go.id – Pasca Pemilu 2019, KPU Kabupaten Jepara tetap konsisten untuk terus melakukan pendidikan pemilih dan demokrasi kepada masyarakat. KPU menganggap, Pendidikan pemilih ini adalah invenstasi jangka Panjang yang diharapkan akan dapat memperbaiki kualitas perilaku memilih masyarakat di pemilu-pemilu yang akan datang. Sasaran pendidikan pemilih saat ini pada pemilih berbasis pemula yang ke depannya juga akan mendominasi masyarakat pemilih di Indonesia. Selasa (5/11/2019), KPU Jepara menggelar Pendidikan pemilih dan demokrasi di SMK Fadlun Nasfis Bangsri yang diikuti 100 siswa-siswi sekolah tersebut. Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri hadir sebagai narasumber, menyampaikan bahwa meski pemilu 2019 sudah selesai, namun Pendidikan pemilih tetap penting untuk terus dilakukan. “Para pemilih pemula ini lah yang lima tahun ke depan akan turut memengaruhi perilaku pemilih di pemilu yang akan datang. Maka penting untuk disiapkan dari sekarang,” katanya. Di depan siswa-siswi SMK, Subchan menyampaikan bahwa salah satu kualitas pemilu kita salah satunya disumbang dari bagaimana kualitas pemilihnya. “Kalau pemilihnya masih terus saja mau dipengaruhi dengan politik uang, maka hasil pemilunya juga tidak akan lebih baik,” tambahnya. Oleh karena itu, para pemilih pemula ini harus dibekali dengan pendidikan berdemokrasi yang benar dan semangat menjalankan nilai-nilai demokrasi di kehidupan kesehariannya. Nilai-nilai demokrasi, kata Subchan harus menjadi perilaku masyarakat Indonesia yang memang menganut sistem demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang harus ditanamkan dan mesti menjadi perilaku masyarakat, khususnya pemilih pemula di antaranya menghargai perbedaan, toleransi, bertanggung jawab atas sikap ucapannya, mengedepankan musyarawan mufakat, gotong royong dan lain sebagainya. “Nilai-nilai yang terkadung dalam system demokrasi itu tidka hanya berlaku pada saat pemilu, namun dalam keseharian kita juga mesti dijalankan. Terutama dalam lingkungan sekolah dan masyarakat,” terangnya. Subchan berharap, apabila masyarakat sudah terbiasa menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam perilaku kesehariannya, maka dalam pemilu yang akan datang tidak dikhawatirkan akan miuncul gerakan intoleransi, dan perpecahan hanya karena beda pandangan politik dan pilihan politik. Kepala sekolah SMK Fadlun Nafis Ahmad Efendi saat memberikan sambutan menyampaikan bahwa pendidikan demokrasi di sekolahnya memang penting, mengingat sebagian siswanya sudah mempunyai hak pilih. Selama ini praktik berdemokrasi di sekolahnya diterapkan dalam pemilihan ketua OSIS yang dipilih secara demokratis. (tim kpu jepara)

Kpujepara.go.id – Media massa memiliki peran yang strategis bersama komponen masyarakat yang lain dalam mengawal hasil pemilu. Masyarakat menunggu bisa memanen manfaat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin yang terpilih dalam proses pemilu. Ruang partisipasi masyarakat juga terbuka setelah pemilu selesai. Hal itu mengemuka dalam acara diskusi bersama KPU Kabupaten Jepara bersama para wartawan di Kantor Pawarta Jepara, Jl Kartini. Acara itu sekaligus ajang silaturahmi KPU ke Pawarta setelah pemilu berakhir. Ketua KPU Subchan Zuhri bersama tiga komisioner lain, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun dan Muhammadun hadir dalam acara tersebut. Subchan Zuhri memberikan buku laporan seluruh tahapan penyelenggaraan dan hasil pemilu 2019. Hadir Ketua Pawarta Jepara sekaligus Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jepara Budi Santoso dan para awak media yang bertugas di Jepara. Subchan Zuhri memaparkan secara umum pelaksanaan pemilu 2019, tantangan, dan prestasi-prestasi yang diraih KPU Jepara dalam menyelenggarakan pemilu 2019. Di antaranya penghargaan sebagai KPU kabupaten dengan pengelolaan daftar pemilih tetap terbaik nasional dari KPU RI, serta KPU dengan penyelenggaraan pemilu berintegritas dari KPU Provinsi Jateng. “Kami merasa selama tahapan pemilu berlangsung, media membersamai kami misalnya dalam sosialisasi, dan mengangkat persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan, sehingga bisa ditindaklanjuti secara proporsional,” kata Subchan Zuhri. Budi Santoso menyambut baik kunjungan KPU ke Kantor Pawarta, sekaligus mengapresiasi penyelenggaraan pemilu di Jepara yang berjalan lancar, aman, dan damai. Pawarta Jepara, kata dia, terus berusaha untuk berperan sesuai proporsi media masing-masing dalam pemilu. Prinsip untuk memastikan pemilu berjalan baik juga menjadi perhatian media selama penyelenggaraan. Sementara itu Muhammadun melihat langkah Pawarta menggelar diskusi secara tentatif dengan mengangkat isu-isu publik dengan melibatkan banyak pihak adalah hal positif. “Pawarta kami lihat mulai menjadi ruang untuk bertemunya banyak pihak yang berkepentingan dalam mengurai masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, misalnya soal kekeringan di musim kemarau. Dalam demokrasi, ini adalah bentuk partisipasi yang tak kalah pentingnya dengan memberikan suara di tempat pemungutan suara,” kata Muhammadun. Ia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam demokrasi memang idealnya tak berhenti pada saat pemungutan suara pemilu 17 April 2019 lalu, namun bisa berkelanjutan dengan terlibat secara aktif dalam mewarnai proses-proses sesudahnya. Ada banyak ruang public yang menjadi pintu masuk partisipasi, baik dalam bentuk pengawasan, saran, pendampingan, pemberdayaan, serta langkah-langkah yang positif dan efektif. Ini agar siapa pun yang terpilih dalam pemilihan, baik pemilu, pilgub, maupun pilkada, bisa melahirkan kebijakan dan perubahan-perubahan yang baik ke masyarakat. “Jika kesadaran masyarakat terus hidup dan disalurkan dalam bentuk partisipasi yang positif, sehingga masyarakat bisa memanen perubahan yang baik, maka substansi demokrasi bisa tersentuh,” kata Muhammadun. KPU, kata Muhammadun, akan ke kelompok-kelompok masyarakat untuk bersama-sama memberikan pendidikan pemilih untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi yang sehat. “Pendidikan politik ini menjadi tanggung jawab bersama, dan media juga bisa mengambil perannya,” kata dia. (kpujepara).

KPUJepara – Terasa gayeng dan santai. Saat KPU Kabupaten Jepara berdiskusi dengan siswa SMK Muhammadiyah 2 Jepara tentang Money Politics dalam Demokrasi pada Rabu (30/10) siang di SMK Muhammadiyah 2 Jepara. Untuk mengawali diskusi, Ris Andy Kusuma, komisioner KPU Kabupaten Jepara memancing pertanyaan kepada peserta Pendidikan Politik dan Demokrasi kepada Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Jepara yang hadir. Yakni, siapa yang berani menolak money politics? Di antara itu, ada siswa yang tegas menolak politik uang. Siswa tersebut mengakui, kalau menerima politik uang akan berdampak tidak baik di desanya. Petinggi yang jadi bisa melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Untuk itu, dia ingin pemerintahan berjalan dengan baik. Ris Andy Kusuma memaparkan dampaknya negatif dari money politics. Di antaranya, melakukan korupsi dan merusak tatanan demokrasi. “Apakah sebagai generasi muda ingin demokrasi yang sudah berjalan ini rusak parah? Tentunya tidak. Mari kita perbaiki demokrasi yang telah berjalan ini ke arah yang lebih baik,” paparnya. Caranya, imbuh komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, secara tegas menolak money politics. Sebagai generasi muda, kelak kalau menjadi calon peserta pemilu tentu tidak ingin melakukan politik uang. Para siswa pun sepakat mengikuti pemilihan umum (pemilu) yang bersih. (kpujepara)

KPUJepara – KPU Kabupaten Jepara mendapatkan apresiasi atas kinerja dan prestasi yang diraih. Apreasi tersebut disampaikan Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jepara KH Facrurrozi saat menerima kunjungan silaturahmi KPU Kabupaten Jepara di kantor PDM pada Selasa (29/10) sore. KH Facrurrozi memaparkan, Pemilu 2019 di Kabupaten Jepara berlangsung lancar dan aman. Situasi itu, salah satunya berkat kerja keras KPU dalam menjalankan amanah yang diberikan. “Jalannya pemilu di Kabupaten Jepara berlangsung kondusif,” paparnya di hadapan para pengurus PDM Kabupaten Jepara. Bahkan, kinerja KPU Kabupaten Jepara mendapatkan prestasi. Yakni, Daftar Pemilih Berkualitas (DPT) terbaik pertama tingkat nasional dan Satuan Kerja (Satker) terbaik se-Jawa Tengah serta terbaik kategori Persentase Terkecil Data Ganda dan Anomali DPT Pemilih 2019 di Jawa Tengah. Subchan Zuhri, ketua KPU Kabupaten Jepara menjelaskan, kedatangan ke PDM Kabupaten Jepara untuk bersilaturahmi bersama dengan komisioner yang lain. Yakni, Muhammadun, Siti Nur Wakhidatun, Muntoko, dan Ris Andy Kusuma. Selama ini, lanjutnya, silaturahmi antara KPU dengan PDM terjalin dengan sangat baik. Terutama, selama proses tahapan pemilu. KPU menggandeng organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Termasuk, organisasi-organisasi otonom dari PDM Kabupaten Jepara terlibat sebagai relawan demokrasi. “Mereka bersama kami berjibaku dalam menyukseskan Pemilu 2019,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, KPU Kabupaten Jepara juga menyampaikan buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019. Buku tersebut berisikan informasi dan hasil kepemiluan di Kabupaten Jepara. Muntoko, komisioner KPU Kabupaten Jepara menambahkan, keberhasilan pemilu dan prestasi KPU Jepara, salah satunya karena kontribusi dari PDM Kabupaten Jepara. Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih. Selain itu, dia berharap, PDM Muhammadiyah untuk terus ikut berperan dalam memerangi money politics. “Kami berharap terus memperluas ke berbagai lini kehidupan dalam rangka menghapus money politics,” ujarnya. (kpujepara)

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara memberikan buku laporan pemilu 2019 ke Nahdlatul Ulama (NU), Rabu (30/10). Buku laporan penyelenggaraan pemilu 2019 itu bagian dari narasi dan lampiran-lampiran penyelenggaran seluruh tahapan pemilu, mulai pendaftaran peserta pemilu, sampai tentang hasil pemilu. Sebelumnya buku laporan itu juga diberikan ke beberapa pemangku kepentingan di Kabupaten Jepara. KPU Jepara diterima Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang NU KH Hayatun Abdullah Hadziq (Gus Yatun), Sekretaris PCNU Ulul Abshor, serta sejumlah kiai dan pengurus. Dari KPU hadir Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lainnya, Muntoko, Ris Andy Kusuma, dan Muhammadun. Subchan Zuhri mengatakan, kedatangan KPU ke NU adalah bentuk menjaga silaturahmi yang terjalin baik selama ini. Terutama dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia mengatakan, selama proses tahapan pemilu, KPU menggandeng banyak komponen masyarakat, di luar peserta pemilu dan pemerintah. Salah satunya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, baik dalam bentuk sosialisasi, Pendidikan pemilih, maupun upaya-upaya koordinasi terkait penerapan beberapa regulasi kepemiluan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. KPU juga menggandeng beberapa representasi dari NU, termasuk badan-badan otonomnya untuk terlibat sebagai Relawan Demokrasi pemilu 2019. “Ini karena teman-teman Relawan Demokrasi memiliki ruang gerak yang lebih bisa masuk ke komunitasnya di desa-desa untuk menyampaikan informasi-informasi kepemiluan yang sangat padat saat masih dalam tahapan pemilu,” kata Subchan. Terkait pemberian buku laporan penyelenggaraan pemilu 2019, ia sebut sebagai bentuk pelayanan KPU Jepara terhadap informasi kepemiluan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, proses dialog berjalan rilaks. Gus Yatun menyatakan, proses pemilu memang melibatkan semua komponen masyarakat. Keamanan dan kelancaran pemilu juga melibatkan banyak pihak. “Karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Kami di NU, sepanjang proses pemilu, juga turun ke masyarakat, untuk memastikan tak ada gejolak yang bisa mengganggu penyelenggaraan pemilu,” kata Gus Yatun. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung penyelenggaraan pemilihan petinggi (kepala desa). Meski KPU tidak dalam kapasitas menyelenggarakan pemilihan petinggi, namun ruh demokrasinya serupa. Sama-sama memilih pemimpin. “Kultur demokrasi dalam pemilihan petinggi di desa dengan pemilu bisa saling mempengaruhi. Karena itu menurut saya, sangat penting dilakukan pendidikan politik ke warga desa, agar mutu demokrasinya semakin baik,” kata Gus Yatun . (kpujepara).