Fatayat Jajaki Kerja Sama Pendidikan Politik dengan KPU
Kpujepara.go.id – Pengurus Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Jepara menjajaki kerja sama dengan KPU Kabupaten Jepara untuk program pendidikan politik, serta partisipasi kewargaan dalam proses demokrasi. Dengan memiliki anggota sekitar 30 ribu orang yang tersebar di desa dan kelurahan, Fatayat ingin terlibat secara aktif dalam pendidikan politik bersama masyarakat. Hal itu mengemuka dalam audiensi Fatayat NU Cabang Jepara di aula KPU Jepara. Hadir Ketua Pengurus Cabang Fatayat NU Jepara Hananik bersama jajaran pengurus. Mereka diterima Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri dan empat komisioner lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun, serta Sekretaris KPU Da’faf Ali. Hananik memaparkan hal-hal yang bisa dikerjasamakan dengan KPU, serta beberapa program strategis yang dimiliki badan otonom berbasis perempuan di bawah NU tersebut. Ia mengungkapkan, Fatayat memiliki agenda kegiatan yang sifatnya berbasis ke masyarakat, terutama kegiatan yang bisa menstimulasi kesadaran di berbagai bidang, salah satunya politik dan demokrasi. “Karena kami organisasi yang beranggotakan kaum perempuan, maka kami memiliki keinginan kuat bagaimana pemberdayaan kaum perempuan ini terus ditingkatkan, baik dalam kesadaran politik dan bentuk-bentuk partisipasi lain dala proses demokrasi di berbagai tingkatan,” kata Hananik. Halimatus Sa’diyah, salah satu pengurus menekankan pentingnya partisipasi dan pendidikan kewargaan dalam iklim demokrasi. Sedangkan Santi Andreani, pengurus Fatayat lainnya berharap bisa bekerja sama dengan KPU dalam beragam kajian, misalnya Pendidikan pemilih, juga gerakan literasi politik di masyarakat. Ketua KPU Subchan Zuhri mengatakan, KPU mengapresiasi inisiasi yang dilakukan Fatayat untuk bekerja sama dengan KPU dalam program pendidikan pemilih. “KPU sangat terbuka terhadap bentuk-bentuk kerja sama yang memang sesuai dengan program-program yang kini sedang dijalankan KPU,” kata dia. Dalam beberapa tahun terakhir, kata dia, KPU sudah menjalin kesepakatan kerja sama misalnya dengan Unisnu, Dinas Kominfo, Polres Jepara, serta dengan Kejaksaan Negeri Jepara. “tentu saja bentuk-bentuk kerja sama ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau masing-masing lembaga atau instansi terkait,” ujar dia. Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Muhammadun mengatakan, KPU memang sudah merencanakan program kegiatan Pendidikan pemilih untuk basis perempuan pada pekan awal September tahun ini, sehingga penjajakan kerja sama yang dilakukan Fatayat bisa dipertajam. Tahapan pemilu 2019 sudah dilalui. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai bentuk, baik menggunakan hak pilihnya, ikut menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, dan kini setelah tahapan itu selesai, bentuk-bentuk partisipasi lain masih bisa dilakukan. Demokrasi substansial menjadi garapan bersama dan strategis untuk dilakukan. “Saya pikir langkah-langkah gerakan pemberdayaan masyarakat serta upaya-upaya untuk membangun kesadaran berpolitik yang baik patut dilakukan untuk memperkuat mutu demokrasi kita usai pemilu,” kata Muhammadun. Anggota KPU Divisi Program, Data, dan Informasi Muntoko menekankan pentingnya membangun infrastruktur politik. Organisasi masyarakat sangat strategis dalam upaya membangun mutu demokrasi. Ia mencontohkan, politik uang masih menjadi isu yang terus mengiringi proses pemilu. Dengan anggota yang tersebar di seluruh desa, Fatayat atau pun organisasi lain bisa bahu membahu dalam upaya mengikis praktik-praktik yang menjadi noda demokrasi. (kpujepara)
