Berita

Kab.jepara.kpu.go.id – KPU Kabupaten Jepara berkoordinasi dengan berbagai stakeholder sebelum kampanye metode rapat umum yang dimulai 21 Januari 2024. Petugas kampanye rapat umum harus menyampaikan permohonan izin kegiatan kampanye jika menggunakan fasilitas milik pemeritah.  KPU berkoordinasi dengan Pemkab, juga Bawaslu, dan kepolisian serta stakeholder terkait mengenai pelaksanaan kampanye rapat umum. Pada Kamis (18/1), anggota KPU Kabupaten Jepara berkoordinasi dengan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Trisno Santoso di Gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bersama.  Muhammadun dalam koordinasi itu menyampaikan bahwa sesuai ketentuan dalam pasdal 46 Ayat (2) PKPU Nomor 15/2013 tentang Kampanye Pemilihan Umum, tempat pelaksanaan kampanye rapat umum meliputi lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya. Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 72B Ayat (1) PKPU Nomor 20/2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15/2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan bahwa petugas kampanye pemilu menyampaikan izin kegiatan kampanye pemilu kepada kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah. “Kami menyadari bahwa lapangan, alun-alun, dan stadion yang ada di Jepara adalah milik pemerintah, sehingga hal ini kami koordinasikan dengan Pemkab, tentang ketetuan-ketentuan dalam regulasi kampanye,” kata Muhammadun.  Dalam koordinasi itu, untuk alun-alun 1 yang ada di Jl Kartini, Trisno Santoso menyatakan tidak diizinkan untuk kegiatan kampanye rapat umum. Namun untuk wilayah kota, Pemkab memberikan gambaran tentang alun-alun 2 dan Stadion Kamal Junaidi. “Alternatifnya di alun-alun 2 dan Stadion Kamal Junaidi. Namun kami tetap akan memberlakukan keharusan untuk perizinan, sehingga nanti kami bisa menyampaikan ketentuan-ketentuan yang ada,” kata Trisno. Mengenai lapangan di titik lain dan potensial sebagai lokasi kampanye rapat umum, adalah aset milik pemerintah desa. “Kalau itu aset milik pemerintah desa, maka izinnya ke pemerintah desa setempat,” kata Trisno.  Pada hari yang sama, Muhammadun juga memenuhi undangan Bawaslu Kabupaten Jepara terkait koordinasi sebelum pelaksanaan kampanye rapat umum. Hasil koordinasi dengan berbagai pihak, juga disampaikan saat kordinasi dengan Bawaslu. Hadir di antaranya Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko dan anggota Bawaslu Jepara Khomaru Zaman. “Koordinasi ini penting sebelum KPU menetapkan Keputusan tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum. Sebab dalam pelaksanaannya nanti tentu bertalian dengan lokasi,” kata Muhammadun. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – KPU melakukan koordinasi terkait persiapan tahapan kampanye rapat umum ke Stakeholder. Hal terssebut menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi persiapan kampanye rapat umum Pemilu 2024 bersama stakeholder, Senin (15/1/2024). Hadir dalam Kesempatan tersebut, Perwakilan dari Kodim 0719 Jepara, Kapolres Jepara, Bawaslu Jepara, Dinas satpol PP dan Damkar Jepara, Bakebangpol Jepara, Diskominfo Jepara, Dishub Jepara, Disdikpora Jepara, bagian pemerintahan Setda Jepara. Sedangkan dari KPU Kabupaten Jepara dihadiri, anggota KPU Kabupaten Jepara, Muhammadun, Haris Budiawan, Siti Suryani dan Siti Nurwakhidatun. Dalam kesempatan itu Muhammadun menyebut kampanye rapat umum secara regulasi baru boleh dilaksanakan pada 21 Januari mendatang. “Perlu adannya koordinasi dengan stakeholder kaitanya dengan pelaksanaan kampanye dengan metode dengan rapat umum ini,” kata Muhammadun. Ia menerangkan KPU Kabupaten Jepara nantinya akan kembali menerbitkan keputusan yang mengatur tempat-tempat yang dilarang untuk pelaksanaan kampanye dengan metode rapat umum ini. “Nanti setelah keputusan tersebut telah kami tetapkan akan kami sampaikan kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan jenjang kami kemudian juga kepada Bawaslu maupun dengan Polres maupun Kodim. Sebagai acuan regulasi yang akan kita jalankan nantinya,” terang Muhammadun. Lebih lanjut Muhammadun menjelaskan bahwa sebagaimana keputusan KPU Nomor 140 tahun 2023 terkait tempat-tempat yang dilarang dalam pemasangan alat peraga kampanye, nantinya keputusan terebut akan mengatur tempa-tempat yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye dengan metode rapat umum. “Nanti dalam lampiran keputusan tersebut akan memuat tempat-tempat mana saja yang dilarang untuk pelaksaanan kampanye rapat umum,” kata Muhammadun.  Ia juga menjelaskan bahwa tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana diatur dalam pasal 46 peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 meliputi, lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya. Dalam kesempatan KPU menampung seluruh masukan dan akan menindak lanjuti  masukan dari stakeholder yang hadir. Selain itu Muhammadun mengungkapkan bahwa KPU akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama partai politik terkait kampanye rapat umum ini pada 17 Januari mendatang. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id - Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andi Kusuma, Rabu (10/1/2024) melantik dan mengambil sumpah/janji Nur Aisyah Khoirunnisa sebagai pengganti antarwaktu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kaliaman Kecamatan Kembang. Ia menggantikan Sinta Permatasari yang mengundurkan diri. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilaksanakan di pendapa Balai Desa Kaliaman. Hadir anggota KPU Jepara Muhammadun dan Siti Suryani, Sekretaris KPU Yuyun Sri Agung P,  Kasubbag Hukum dan SDM KPU Jepara Yuli Triyanto, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kembang Agus Dwi Harsono bersama anggota PPK Nur Rois, Panwascam Kembang, PPS dan Pengawas Desa Kaliaman, serta Petinggi Desa Kaliaman Masheri Hepnanto Rohman. Ris Andi Kusuma mengatakan, PAW anggota PPS yang baru dilantik harus segera menyesuaikan diri dan langsung bekerja melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2024 di Desa Kaliaman. "Kepada yang dilantik, selamat bekerja, dan kepada yang telah mengundurkan diri, kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya," kata Ris Andi. Masheru Hepnanto Rohman dalam sambutannya berharap PPS Desa Kaliaman dapat menjalankan tugasnya dengan baik. "Pemilu 2024 semoga berjalan aman, lancar, dan damai," harap dia. (kpujepara).

Kab-jepara.kpu.go.id – Sebanyak 18 Partai Politik mengajukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU, Minggu (7/1/2024). Acara tersebut diselenggarakan di aula KPU Kabupaten Jepara dan dihadiri oleh operator Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) beserta petugas penghubung dari partai politik di tingkat Kabupaten Jepara. Sebelum pengajuan laporan awal dana kampanye (LADK) itu, KPU telah memberikan bimbingan teknis kepada operator dari parpol di aula KPU pada 5 Januari 2023. Acara itu dibuka Ketua KPU Ris Andy Kusuma, dan anggota KPU, yakni Haris Budiawan, Siti Nurwakhidatun, dan Siti Suryani. Selain itu juga hadir Bawaslu Kabupaten Jepara. Haris Budiawan didampingi admin dan operator Sikadeka dari KPU, memberikan arahan dan panduan terkait LADK. Anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun menyampaikan KPU membuka penerimaan pengajuan LADK oleh parpol pada Minggu (7/1/2024) dari pukul 08.00-23.59 Wib. Muhammadun menjelaskan seluruh kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pemilu pendanaannya harus dilaporkan ke KPU. Hal tersebut diinput oleh operator parpol melalui aplikasi Sikadeka. Muhammadun menjelaskan, mekanisme laporan awal dana kampanye adalah parpol mengisi formulir-formulir yang wajib dipenuhi serta bukti dukung transaksi dalam proses pendanaan kampanye. “Hal tersebut harus diinput ke aplikasi Sikadeka dan apabila telah lengkap dan sesuai LADK dapat diajukan ke KPU melalui Sikadeka,” kataMuhammadun. Ia menjelaskan setelah diajukan ke KPU ada tim verifikator yang melakukan pengecekan terkait kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Apabila yang diajukan dokumennya telah lengkap dan sesuai, KPU memberikan tanda terima penerimaan beserta berita acara untuk diberikan kepada parpol. Ia mengungkapkan dari 18 partai politik yang mengajukan ke KPU seluruhnya dinyatakan lengkap dan sesuai serta diterima. Muhammadun juga menyampaikan bahwa pada masa tahapan kampanye ini parpol secara intensif melakukan konsultasi ke KPU terkait pengisian formulir dan juga bukti-bukti dukung terkait aktivitas kampanye yang telah dilakukan caleg di masa tahapan kampanye ini. “KPU telah membuka helpdesk yang mana membuka ruang asistensi untuk partai politik pada masa tahapan ini,” kata Muhammadun Muhammadun menjelaskan pada tahapan ini KPU juga telah berapa kali melakukan sosialisasi ke partai politik baik untuk dapat memahami muatan dari peraturan KPU 18 Tahun 2023 terkait dana kampanye maupun teknis penggunaan aplikasi Sikadeka. Selain itu juga PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Penandatanganan pakta integtritas menjadi pengikat moral penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu 2024. Penyelenggara pemilu harus melakukan kerja-kerja yang berintegritas serta bebas dari benturan kepentingan. Hal tersebut menjadi poin yang ditekankan dalam acara penandatanganan perjanjian kinerja, pakta integritas dan bebas dari benturan kepentingan, Rabu (3/1/2024) di aula KPU Kabupaten Jepara. Dalam acara tersebut hadir Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma dan anggota KPU Kabupaten Jepara Haris Budiawan, Muhammadun, dan Siti Suryani. Seluruh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Jepara juga turut hadir dalam acara tersebut. Suluruh pejabat struktural dan staf mengikuti acara tersebut.   Dalam kesempatan itu Ris Andy Kusuma menyampaikan hari pemungutan suara semakin dekat yakni hanya 41 hari lagi. “Kita akan segera melewati jantung tahapan pemilu yakni tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Saya harap pola-pola komunikasi dalam melakukan kerja yang kolektif semakin diperkuat,” kata Ris Andy. Ia berpesan kepada seluruh jajaran di KPU Kabupaten Jepara agar dapat melakukan kerja-kerja yang kolektif kolegial serta menggunakan pola-pola komunikasi yang baik. “Dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024 seluruh jajaran di KPU Kabupaten Jepara harus bekerja sesuai dengan regulasi yang ada,” tegas Ris Andy. Anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa penandatanganan pakta integritas menjadi momen pengingat untuk seluruh jajaran yang ada di KPU Kabupaten Jepara untuk menjaga integritas dalam melewati tahapan Pemilu 2024. “Penandatanganan pakta integritas menjadi pengikat moral untuk selalu melakukan kerja-kerja yang berintegritas,” kata Muhammadun. Dalam kesempatan yang sama Haris Budiawan menyampaikan untuk melakukan peningkatan kinerja pada 2024 dengan melakukan kerja-kerja yang solid, loyal dan berintegritas. Siti Suryani lebih menekankan agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Jepara beserta sekretaris KPU Kabupaten Jepara. (kpujepara)

Kliping Media Tahun 2024 1. Januari 2. Februari 3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus