Berita

KPU Jepara membutuhkan 3.413 petugas pantarlih pada Pilkada 2024 Pelaksanaan Pilkada 2024, KPU Jepara Bakal Siapkan 3.413 TPS KPU Jepara Tetapkan 1.740 TPS Pilkada 2024 KPU Jepara Akan Rekrut 3.413 Pantarlih pada Pilkada 2024, Yuk Cek Syaratnya

Kab-jepara.kpu.go,id – Sebanyak 3.413 petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) di Kabupaten Jepara mulai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada 2024. Mereka melakukan coklit mulai 24 Juni hingga 25 Juli 2024. Data pemilih dimutakhirkan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati. Pantarlih melakukan coklit dengan cara mendatangi pemilih di setiap rumah warga. Dalam rapat pleno yang dipimpin ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma beserta empat anggota KPU, yaitu Harus Budiawan, Muhammadun, Siti Nurwakhidatun, dan Siti Suryani, serta Sekretaris KPU Yuyun Sri Agung P dan para kasubbag, Minggu (23/6), KPU memastikan pelaksanaan coklit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Jepara Siti Nurwakhidatun mengatakan data pemilih untuk Kabupaten Jepara yang dicoklit pantarlih adalah 922.600 pemilih, terdiri atas 460.269 pemilih laki-laki dan 462.331 pemilih perempuan. Data tersebut diterima KPU RI dari Kementerian Dalam Negeri. Sebagai catatan, jumlah pemilih di Jepara pada pemilu 2024 lalu adalah 914.996 pemilih. Pemutakhiran data pemilih dilakukan untuk Pilkada 2024 yang pemungutan suaranya akan berlangsung pada 27 November mendatang. Siti Nurwakhidatun mengatakan pantarlih datang ke rumah-rumah warga untuk mencoklit. “Kami berharap warga masyarakat menyiapkan KTP elektronik dan KTP atau dokumen pendukung lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan coklit,” kata Siti. Sementara itu Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Menusia KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, Selasa (25/6) mengatakan, 3.413 pantarlih yang melakukan coklit itu telah dilantik pada Senin (24/6) oleh ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan. Setelah dilantik, seluruh pantarlih mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) dari PPS terkait tata cara pelaksanaan coklit. “Jadi pantarlih saat bertugas selain mengenakan atibus khusus dan tanda pengenal, juga membawa SK pengangkatan pantarlih, serta telah dibekali dengan pengetahuan teknis nonteknis pelaksanaan coklit sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Muhammadun. Pada hari pertama, setelah pelantikan dan bimtek, pantarlih melakukan apel bersama, dilanjutkan dengan melakukan coklit ke para tokoh. Di antaranya yang dicoklit adalah para tokoh agama, seperti Ketua PCNU Jepara KH Charis Rohman, Ketua PD Muhammadiyah Jepara KH Fachrurrozi, Ketua Badan Musyawarah Antargereja Danang Kristiawan, tokoh Hindu Ngarbiyanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko, Ketua DPRD Haizul Maarif, Wakil Ketua DPRD Pratikno, Kepala Disdukcapil Abdul Syukur, Ketua Bawaslu Sujiantoko, Plt Bakesbangpol Jepara Subiyanto. “Hak pilih dijamin oleh undang-undang. Saat ini KPU sedang melayani pemilih dengan memutakhirkan data pemilih. Langkah awalnya melakukan coklit di lapangan melalui pantarlih. Kami berharap masyarakat berpartisipasi dan mendukung tahapan pilkada ini. Kami juga sudah berkoordinasi ke para pemangku kepentingan secara berjenjang, dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, sampai dengan RT/RW terkait pelaksanaan coklit ini,” kata Muhammadun. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) untuk seluruh warga Jepara mulai 24 Juni 2024. Dalam tahapan coklit, banyak ruang partisipasi yang dapat diisi oleh para pihak. Hal tersebut menjadi poin-poin yang disampaikan dalam sosialisasi pemutakhiran data pemilih serta persiapan coklit Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Jepara. Acara tersebut diselenggarakan di D’Anglo Jepara dan dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Jepara, Ris Andy Kusuma, beserta dua komisioner lainnya, yakni Muhammadun dan Haris Budiawan. Acara tersebut juga dihadiri oleh organisasi pemuda, organisasi keagamaan, segmen disabilitas, serta PPK se-Kabupaten Jepara dan Panwas se-Kabupaten Jepara. Ketua KPU Kabupaten Jepara, Ris Andy Kusuma, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa hak pilih warga harus kita kawal bersama. Pada bulan Juli, akan ada petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dari rumah ke rumah. Ris Andy menyampaikan bahwa proses coklit menjadi proses yang strategis dalam menjamin hak pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan 2024 nanti. “Saya harap para pihak yang terlibat dalam proses coklit ini dapat mengisi perannya semaksimal mungkin,” kata Ris Andy Kusuma.   Anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Siti Nurwakhidatun, menyampaikan bahwa rangkaian penyusunan data pemilih telah berjalan. KPU RI telah menerima DP4 dari Kemendagri pada tanggal 2 Mei 2024. “Data DP4 telah disinkronkan oleh KPU RI,” terang Siti. Ia menyampaikan bahwa KPU Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemetaan TPS. “KPU Kabupaten Jepara telah melakukan pemetaan TPS dengan data berdasarkan data de jure dan telah menetapkan 1.740 TPS untuk Pemilihan 2024,” ungkap Siti. Ia menjelaskan bahwa pada Pemilu 2024 terdapat 3.490 TPS, sedangkan untuk Pilkada TPS di Jepara terdapat penyusutan karena ketentuan jumlah maksimal pemilih pada TPS yang sejumlah 600 pemilih. Ia juga menerangkan bahwa apabila TPS memiliki lebih dari 400 pemilih, maka jumlah Pantarlih untuk TPS tersebut adalah dua orang. “KPU Kabupaten Jepara telah menetapkan kebutuhan Pantarlih, yakni 3.413 Pantarlih untuk 1.740 TPS,” kata Siti. Ia juga menambahkan bahwa hasil coklit nantinya akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara (DPS). Siti menyampaikan bahwa pada tanggal 24 Juni - 25 Juli 2024 akan ada Pantarlih yang akan melakukan coklit dari rumah ke rumah. Ia menyampaikan bahwa Pantarlih akan dibekali kelengkapan yang akan menunjukkan identitas mereka sebagai Pantarlih. “Petugas akan memakai rompi, topi, dan kartu identitas yang khas sebagaimana telah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia,” kata Siti. Dalam kesempatan yang sama, terdapat narasumber yang hadir dalam kesempatan tersebut. Wahyanto, Kepala Disdukcapil Jepara, menyampaikan bahwa mulai 2022 ada migrasi sistem dari yang sebelumnya menggunakan sistem SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat. Hal tersebut berimplikasi pada data kependudukan yang lebih bersih. Disdukcapil terus mendukung langkah KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih. “Disdukcapil telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam melakukan perekaman KTP-El, salah satunya dengan secara masif melakukan perekaman KTP-El ke sekolah-sekolah,” kata Wahyanto. Ia menyampaikan bahwa hasil pencatatan penduduk oleh Disdukcapil terus dikoordinasikan dengan KPU. Dalam kesempatan yang sama, Plt Kesbangpol, Subiyanto, menyampaikan bahwa waktu-waktu dalam proses coklit pemutakhiran data pemilih adalah waktu yang sangat krusial dalam proses demokrasi di Kabupaten Jepara. “Saya harap pemilihan 2024 dapat berjalan kondusif,” kata Subiyanto. Siti dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa KPU telah melakukan evaluasi pada proses coklit di Pemilu 2024. “Kami telah melakukan evaluasi dan terdapat beberapa hal yang kemarin belum maksimal dalam proses coklit. Kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi agar proses coklit bisa lebih maksimal pada saat ini,” kata Siti. Ia juga menyampaikan bahwa pada proses coklit Pemilihan 2024, Pantarlih akan dibekali dengan sistem informasi dari KPU, yakni E-Coklit, yang mendukung proses penyusunan data pemilih menjadi lebih akurat. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma melantik Pengganti Antar Waktu (PPS) Kelurahan Saripan Kecamatan Jepara di aula KPU Jepara, Jumat (21/6). Penggantian antarwaktu anggota PPS itu dilakukan setelah ada anggota PPS yang mengundurkan diri. Pelantikan itu dihadiri anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun dan Siti Nurwakhidatun Sekretaris KPU Yuyun Sri Agung P, ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jepara, ketua PPS Saripan, serta perwakilan Bawaslu, ketua Panwascam Jepara, dan ketua Pengawas Kelurahan Saripan. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Jepara Muhammadun mengatakan, anggota PPS Kelurahan Saripan Dwika Bagus Satria menyatakan mengundurkan diri pada 17 Juni 2024. Ia mundur karena memutuskan pindah domisili ke Kabupaten Pati. Sementara itu dalam seleksi PPS untuk Pilkada 2024, di Kelurahan Saripan hanya ada tiga pendaftar dan semuanya terpilih lalu dilantik. Tidak ada calon PAW dari nomor urut berikutnya. Sesuai ketentuan dalam PKPU Nomor 8/2022 dan Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022, maka KPU melakukan penunjukan dari masyarakat setempat yang memenuhi syarat. Muhammadun mengatakan, proses penunjukan dan pemenuhan administrasi calon pengganti sudah dilakukan, yaitu atas nama Saifur Rohman, warga RT 1 RW 2 Kelurahan Saripan. Pada Kamis (20/6) KPU lantas melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan, termasuk untuk memastikan ia sanggup dan memenuhi syarat sebagai calon PAW PPS. Proses klarifikasi tersebut dilakukan anggota KPU Jepara Muhammadun bersama Kasubbag Hukum dan SDM Yuli Triyanto, disaksikan ketua PPK dan anggota Panwascam Jepara, serta ketua PPS Kelurahan Saripan. “Setelah semua administrasi dan tahapan penggantian selesai, Jumat ini calon PAW diambil sumpah dan janjinya sebagai anggota PPS kelurahan Saripan,” kata Muhammadun. Ia menjelaskan, sebagai anggota PPS yang sudah dilantik, maka harus langsung bekerja. Beberapa jam setelah pelantikan, PPS tersebut harus mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan coklit oleh PPK, untuk kemudian PPS memberikan bimtek kepada pantarlih pada 24 Juni nanti setelah pelantikan pantarlih,” jelas Muhammadun. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id - KPU Kabupaten Jepara mengkoordinasikan persiapan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus pada Pilkada 2024 dengan pondok pesantren, perusahaan swasta dan panti sosial se-Kabupaten Jepara. Acara tersebut diselenggarakan di aula KPU Kabupaten Jepara, Jumat (28/6/2024). Hadir Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma, beserta anggota Muhammadun dan Siti Nurwakhidatun. Dalam sambutannya Ris Andy mengatakan saat ini KPU sedang melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. “Saat ini Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih-Red) sedang melakukan coklit ke rumah warga, mohon agar bisa diterima serta memberikan data dan informasi yang akurat dan benar demi mewujudkan data pemilih pada pilkada yang komprehensif, valid, dan mutakhir.” katanya. Sementara itu Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Jepara Siti Nurwakhidatun menyampaikan, "KPU Kabupaten Jepara telah menerima DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dari Kemendagri sejumlah 922.600 data pemilih dan telah dipetakan menjadi 1.740 TPS reguler. KPU juga memfasilitasi TPS lokasi khusus jika memang memungkinkan dan memenuhi syarat, yang maksimal diajukan pada tanggal 12 Juli. Sampai saat ini yang sudah pasti ada TPS lokasi khusus yakni di Rutan," ujarnya. Selain itu, Siti Nurwakhidatun juga mengharapkan partisipasi,  "Coklit berlangsung 24 Juni-25 Juli. Apabila ada yang belum dicoklit, bisa menyampaikan ke PPS di desa atau kelurahan, ke PPK di kecamatan, atau ke KPU kabupaten," kata dia. Bima, salah satu peserta rapat dari perwakilan Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) mengusulkan agar ada TPS Lokasi Khusus di PSLU Potroyudan untuk memudahkan lansia menggunakan hak pilihnya dan semoga ada pelayanan juga untuk yang menderita disabilitas mental. Terhadap berbagai pertanyaan, Siti menyampaikan ada ketentuan khusus terkait TPS lokasi khusus. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Pendaftaran calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pilkada 2024 sudah dibuka mulai Kamis, 13 Juni 2024. Pendaftaran akan berlangsung sampai denga 19 Juni. Masyarakat yang memenuhi syarat dan siap berpartisipasi menjadi pantarlih, bisa mendaftar di sekretariat kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa/kelurahan. Kantor PPS ada di balai desa/kelurahan. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, Kamis (13/6) mengatakan, KPU akan merekrut sebanyak 3.413 pantarlih di Kabupaten Jepara. Mereka akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pilkada pada 24 Juni-25 Juli 2024 di wilayah TPS masing-masing. Ada 1.740 TPS di Jepara pada pilkada nanti. Muhammadun menjelaskan, informasi lengkap mengenai pendaftaran pantarlih bisa didapatkan di sekretariat kantor PPS tiap desa/kelurahan. Calon pantarlih juga bisa mendapatkan format dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan. PPS juga sudah mengumumkan di papan pengumuman di balai desa/kelurahan masing-masing, serta mengumumkannya di akun media sosial resmi masing-masing PPS. KPU Kabupaten Jepara melalui website resminya juga mengumumkan pendaftaran calon pantarlih, sekaligus dilampiri dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan calon. Jika dokumen persyaratan sudah lengkap, calon bisa menyerahkan dokumen tersebut di kantor sekretariat PPS desa/kelurahan setempat setiap hari di masa pendaftaran pada pukul 08.00-16.00. “Silakan masyarakat bisa mendaftar dalam seleksi terbuka ini. Calon pantarlih yang mendaftar agar memenuhi semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan dan ketentuannya sudah diumumkan. Selanjutnya PPS akan meneliti semua dokumen persyaratan calon yang diserahkan,” kata Muhammadun. Muhammadun mengatakan, terkait kebutuhan salah satu syarat, yaitu surat keterangan sehat dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang didalamnya mengharuskan pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol, KPU Kabupaten Jepara sudah berkoordinasi dengan Pemkab, dalam hal ini PJ Bupati Jepara serta Dinas Kesehatan Kabupaten. “Kemarin kami berkoordinasi dengan stakeholder, baik pemkab, maupun ormas, untuk menyosialisasikan tahapan pembentukan Pantarlih ini. Salah satunya dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Ada keringanan biaya, sehingga calon pantarlih untuk mendapatkan surat keterangan sehat yang didalamnya sudah ada pemeriksaan tiga item yang dibutuhkan itu biayanya Rp 35.000,” kata Muhammadun. Selain itu, lanjut dia, KPU berdasarkan hasil koordinasi tersebut juga bersurat ke Pemkab agar di hari-hari libur dan cuti bersama Iduladha, pelayanan fasilitas kesehatan seperti puskesmas diharapkan tetap bisa melayani karena masih dalam masa pendaftaran calon pantarlih. (kpujepara)