Berita

Kab-jepara.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara mensimulasikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di aula Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara, Kamis (14/11). Simulasi itu untuk membekali penyelenggara adhoc terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sekaligus mendapatkan gambaran kendala dan waktu yang dibutuhkan. KPU menekankan pentingnya pemahaman penyelenggara, khususnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait pelaksanaan tahapan tersebut. Simulasi dihadiri Forkopimda, perwakilan ormas, organisasi disabilitas, partai politik, serta perwakilan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ketua KPU Ris Andy Kusuma bersama empat anggota KPU, yaitu Haris Budiawan, Muhammadun, Siti Nurwakhidatun, dan Siti Suryani hadir bersama Sekretaris KPU Yuyun Sri Agung P. Pemilih dalam simulasi diambilkan dari pemilih warga setempat. Terdapat pula pemilih disabilitas. Ketua Panitia Pemilihan (PPK) dan dua anggota PPK, yakni Divisi Pemungutan dan Penghitunga Suara serta Divisi Pemutakhiran Daftar Pemilih hadir bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari desa/kelurahan se-Jepara juga hadir.  Ris Andy Kusuma saat membuka simulasi mengatakan, kegiatan tersebut sudah direncanakan. “Pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sudah disampaikan saat bimtek kepada PPK, PPS, dan KPPS. Lalu simulasi ini ingin memberikan pemahaman pelaksanaan paling nyata dari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,” kata Ris Andy Kusuma. Sementara itu Anwar Sadat mewakili Pj. Bupati Jepara Edy Supriyanta menyampaikan kegiatan simulasi ini penting sebagai bekal penyelenggara saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Pelaksanaan Pilkada diharapkan berlangsung sukses, aman dan damai.  Anggota KPU Jepara Muhammadun mengatakan, proses simulasi berlangsung dengan mengacu pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Jepara, Sabtu (9/11/2024) menyampaikan visi, misi dan program kerja mereka dalam debat terbuka kedua yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jepara di Ballroom Eat & Meet Restaurant, Bandengan. Secara umum, debat berjalan lebih hidup. KPU masih menyiapkan debat ketiga atau yang terakhir dalam Pilkada 2024 ini pada 17 November mendatang.  Debat diikuti pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 1 KH Nuruddin Amin SAg - H Mochammad Iqbal SHI dan pasangan calon bupati-wakil bupati nomor urut 2 H Witiarso Utomo SE – Muhammad Ibnu Hajar SM. Tema debat kedua adalah Memajukan dan Menyelesaikan Persoalan Daerah. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disusun panelis yang disampaikan oleh moderator berdasarkan beberapa subtema, yaitu kapabilitas pemerintah, perkembangan wilayah, keberdayaan dan keswadayaan masyarakat. Selain itu juga subtema ekonomi, sosial budaya, Kesehatan, dan lingkungan hidup. Debat pertama dilaksanakan pada 27 Oktober lalu. Dua pasangan calon juga memaparkan visi, misi, dan program kerja. Pada debat kedua, suasana debat lebih hidup. Para pendukung dari kedua pasangan calon juga tertib, sehingga debat berlangsung khidmat. Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta hadir bersama Forkopimda. Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andi Kusuma bersama empat anggota, yaitu Haris Budiawan, Muhammadun, Siti Nurwakhidatun, dan Siti Suryani juga hadir bersama Sekretaris KPU Yuyun Sri Agung P. Ketua Bawaslu bersama anggota hadir, organisasi perangkat daerah, akademisi, disabilitas, tokoh masyarakat dan tokoh agama hadir menyaksikan secara langsung. Tim perumus dan panelis juga menghadiri debat. Puluhan wartawan meliput debat yang disiarkan secara langsung oleh MetroTV dan kanal YouTube KPU Jepara tersebut. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Jepara Muhammadun mengatakan, sebelum pelaksanaan debat, KPU berkoordinasi secara intensif dengan pasangan calon melalui petugas penghubung, dengan lembaga penyiaran, Polres dan Kodim Jepara, serta Bawaslu. Berbagai masukan diakomodasi untuk mewujudkan suasana debat yang hidup dan lebih substantif. “Tujuan debat ini diantaranya bagaimana masyarakat bisa mengetahui visi, misi, dan program kerja. Tim perumus telah mendesain debat sedemikian rupa agar calon bupati maupun calon wakil bupati sama-sama memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi visi, misi, dan programnya sesuai tema yang ditentukan,” kata Muhammadun.  KPU bersama tim perumus, akan mengevaluasi pelaksanaan debat, serta meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pasangan calon. Terkait pengamanan, KPU juga menerima saran dan masukan dari Polres dan Kodim. KPU mengapresiasi dukungan Polres dan Kodim dalam mengamankan jalannnya dua kali debat. “Kami berharap, debat ketiga atau yang terakhir nanti berjalan makin berkualitas dan substantif, sehingga dapat menjadi salah satu sumber rujukan pemilih dalam menentukan pilihan. Kami merangcang tiga kali debat atau sesuai jumlah maksimal agar pemilih memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyerap informasi tentang calon pemimpinnya,” kata Muhammadun.  Debat tersebut juga disaksikan secara serentak masyarakat, termasuk di semua kecamatan melalui nonton bareng yang diselenggarakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 16 kecamatan dengan melibatkan stakeholder setempat. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Sebanyak 12.201 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah dilantik secara serentak pada 7 November 2024. Mereka akan bertugas menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.  Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, Kamis (7/11/2024) mengatakan, 12.201 KPPS itu akan bertugas di 1.743 TPS yang tersebar di 16 kecamatan di 195 desa/kelurahan di Kabupaten Jepara, termasuk di tiga TPS lokasi khusus, yaitu di rumah tahanan dan di dua pondok pesantren. “Semua KPPS sudah dilantik, dan langsung mengikuti bimbingan teknis,” kata Muhammadun. Ia menjelaskan, ada beberapa KPPS yang mengikuti pelantikan tersebut secara daring karena sedang berada di luar kota dan sedang mengikuti seleksi calon pegawani negeri sipil. “Secara aturan, boleh pelantikan dilakukan secara daring, dalam kondisi tertentu,” lanjut Muhammadun yang saat pelantikan mensupervisi pelaksanaan pelantikan dan bimbingan teknis di desa-desa Kecamatan Keling dan Kecamatan Kembang. Tiga anggota KPU lainnya, yaitu Siti Nurwakhidatun, Haris Budiawan, dan Siti Suryani melakukan monitoring di beberapa desa. Muhammadun menjelaskan, para KPPS itu diberikan bimbingan teknis yang disampaikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) didampingi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Baik PPK maupun PPS telah menerima materi training of trainer (ToT) dari KPU Kabupaten Jepara yang sebelumnya menerima bimtek dari KPU Provinsi Jawa Tengah. “Modul bimtek yang diberikan sama semua, bersumber dari modul yang disusun KPU RI dan disampaikan ke KPU provinsi. Tidak ada yang berbeda materinya, sehingga diharapkan memiliki pemahaman yang sama sebagai bekal untuk menyelenggarakan pilkada,” kata Muhammadun. Di antara materi bimbingan teknis adalah terkait kode etik penyelenggara pilkada untuk KPPS, serta hal-hal teknis seputar pelaksanaan pemungutan suara, serta penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) suara untuk pilkada. “Netralitas, integritas, independensi, imparsialitas KPPS sangat penting sebagai penyelenggara. KPPS menjadi garda terdepan penyelenggaraan pilkada ini. Selain dibekali pemahaman teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS juga harus menjunjung tinggi kode etik penyelenggara,” kata Muhammadun. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id - Integritas dan netralitas merupakan hal yang wajib dijaga oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pilkada. Selain itu, sangat penting juga memahami teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Hal tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan Training of Trainer (TOT) Fasilitator dan Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Jepara pada Pilkada Tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Jepara di dua tempat yakni Rimba Desa dan Eat and Meet Restaurant Jepara, 3-4 November 2024. Pada kegiatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma beserta anggota Siti Nurwakhidatun dan Siti Suryani mengisi kegiatan di Rimba Desa yang diikuti oleh PPK dan PPS se-Kecamatan Bangsri, Kembang, Mayong dan Pakis Aji. Sedangkan anggota KPU Jepara, Muhammadun dan Haris Budiawan mengisi kegiatan di Eat and Meet Restauran yang diikuti PPK dan PPS se-Kecamatan Pecangaan, Welahan, Nalumsari dan Donorojo. Kegiatan tersebut diagendakan dua hari, untuk hari berikutnya Senin (4/11/2024) PPK dan PPS se-Kecamatan Tahunan, Jepara, Batealit dan Karimunjawa di Rimba Desa sedangkan PPK dan PPS se-Kecamatan Mlonggo, Keling, Kedung dan Kalinyamatan di Eat and Meet Restaurant. Ris Andy dalam sambutannya menekankan agar dalam mengikuti kegiatan TOT tersebut PPK dan PPS menempatkan diri untuk untuk satu pemahaman dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait teknis penyelenggaran pilkada di TPS. "Dari Pilkada 2017 sampai Pemilu 2024, di Jepara selalu ada PSU (pemungutan suara ulang-Red). Hal tersebut harus menjadi evaluasi bersama bahwa selalu ada ketidaksamaan pemahaman terkait teknis pemungutan suara dari pemilihan ke pemilihan. Jadi tolong perhatikan dengan baik setiap materi TOT, agar nanti saat memberikan bimbingan teknis terkait teknis pemungutan suara kepada KPPS semua materi bisa tersampaikan dengan jelas," kata Ris Andy. Pada kesempatan itu Siti Nurwakhidatun dan Haris Budiawan menyampaikan materi teknis pemungutan dan penghitungan suara, melakukan simulasi pengisian formulir model C-Hasil, penggunaan aplikasi sistem rekapitulasi (sirekap) sampai tahap publikasi serta rapat pleno di tingkat PPK dan PPS.  Anggota KPU Kabupaten Jepara menyampaikan, selain kompetensi penyelenggaraan teknis pilkada, penyelenggara pilkada juga harus menjaga kode etik penyelenggara. “Kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara maupun personal penyelenggara sangat penting. Seluruh tahapan pilkada, termasuk hasilnya menjadi hal penting dan publik akan menaruh harapan besar. Menjaga kode etik dan perilaku perlu ditekankan, termasuk kepada KPPS,” kata Muhammadun. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id - Tahapan pelaksanaan pemungutan suara pilkada akan berlangsung 27 November 2024, atau kurang dari sebulan. Berbagai persiapan terus dilakukan, termasuk menyiapkan logistik kebutuhan tahapan tersebut. Saat ini, KPU sedang menyortir, menghitung, dan melipat surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, serta surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Jepara. Ketua Divisi KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, Kamis (31/10) mengatakan, kegiatan sortir, hitung dan lipat surat suara sudah dilakukan mulai Rabu (30/10) di gudang penyimpanan logistik Desa Sukosono Kecamatan Kedung, Jepara. Kegiatan sortir, hitung, dan lipat di hari pertama dihadiri ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma. Hadir pula dari Polres Jepara. “Logistik pilkada ini sudah disiapkan jauh hari, mengikuti semua tahapan, jadwal, dan program yang telah ditentukan. Proses pengadaan, produksi, sampai pengiriman ke gudang berjalan sebagaimana ketentuan. Sebelum surat suara, beberapa jenis logistik sudah tiba di gudang lebih dulu, seperti bilik suara dan kotak suara. Untuk kotak suara juga sudah disusun,” kata Muhammadun. Ia menjelaskan, surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 943.093 lembar tiba di gudang pada 22 Oktober 2024. Sedangkan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebanyak 945.093 tiba pada 25 Oktober.    Proses sortir, hitung dan lipat surat suara itu ditargetkan selesai 3-4 hari. Para petugas yang mengerjakan proses sortir, hitung, dan lipat kebanyakan dari warga sekitar gudang. “Kami memberlakukan pengawasan internal di proses sortir, hitung, dan lipat ini. Memastikan surat suara yang dilipat dan digunakan untuk tahapan pelaksanaan pemunguran suara benar-benar layak sesuai ketentuan regulasi,” kata Muhammadun. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – KPU Kabupaten Jepara siap menggelar debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Jepara Pilkada 2024. Debat pertama diselenggarakan di Ono Joglo dan disiarkan secara langsung TVKU. Kanal YouTube KPU Jepara juga akan menyiarkan secara secara langsung pada Minggu (27/10) mulai pukul 19.00. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, Minggu (27/10) pagi mengatakan, KPU telah berkoordinasi kepada pihak-pihak yang akan terlibat secara langsung dengan pelaksanaan debat publik ini, di antaranya kepada pasangan calon dan tim kampanye, lembaga penyiaran yang menyiarkan secara langsung, serta pihak keamanan. “Prinsipnya debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Jepara pada Pilkada 2024 siap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dala Keputusan KPU,” kata Muhammadun. Ia menjelaskan, hampir 300 tamu undangan akan hadir dalam debat terbuka pertama ini. Dari jumlah itu, sebanyak 100 pendukung pasangan calon diundang (masing-masing pasangan calon hanya diperbolehkan membawa 50 pendukung). Tidak ada pendukung di luar jumlah yang ditentukan bisa masuk. Tamu undangan lainnya adalah dari unsur pemerintah, Bawaslu kabupaten, unsur tokoh masyarakat, profesional, akademisi, disabilitas, media massa, serta tim kampanye. KPU juga mengundang pimpinan parpol. “Hanya yang membawa tanda pengenal khusus dari KPU yang diperkenankan masuk, termasuk pendukung pasangan calon,” kata Muhammadun. Di luar itu juga ada tim perumus dan tim panelis yang diundang. Tim perumus telah menunaikan tugasnya, di antaranya merumuskan desain debat. Debat publik pertama nanti berdurasi 150 menit, dengan 30 di antaranya adalah iklan layanan masyarakat. Muhammadun menjelaskan, debat publik ada dibagi ke dalam enam segmen. Segmen pertama pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi dan prpgram dari pasangan calon. Segmen kedua dan ketiga adalah pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator, segmen keempat dan kelima tanya jawab antar pasangan calon, dan segmen keenam penutup. “Rumusan desain debat ini sudah kami sampaikan ke pasangan calon melalui penghubung. Selain itu moderator juga sudah kami sampaikan ke pasangan calon untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Semuanya diterima,” kata Muhammadun. Terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan moderator telah disusun oleh panelis. “Pertanyaan untuk pasangan calo nada di ranah panelis. KPU akan menerimanya saat di panggung di Tengah proses debat dalam kondisi tersegel. Kami menekankan kerahasiaan pertanyaan ini,” kata Muhammadun. Ada dua tema besar dalam debat pertama ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari tema tersebut, aka nada lima subtema yang dimunculkan dalam debat, yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, industri kerajinan, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan. “Kami mengingatkan tujuan debat publik ini adalah untuk menyebarluaskan profil, visi, misi, serta program kerja dari pasangan calon kepada masyarakat. Sekaligus menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik antarpasangan calon. Debat disiarkan untuk memberikan informasi menyeluruh kepada masyarakat, sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya,” jelas Muhammadun. (kpujepara)