Berita

Kab-jepara.kpu.go.id - KPU Jepara meraih terbaik tiga dalam malam citra anugerah parhumas yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah pada acara rapat kerja evaluasi tahapan sosialisasi, pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat Pilkada Tahun 2024 di Hotel Grand Artos Kabupaten Magelang, Rabu (9/4/2025). Hadir Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono beserta anggota, Muslim Aisha, Akmaliyah, Mey Nurlela dan Paulus Widiantoro, didampingi Sekretaris Arif Sujai. Acara tersebut dihadiri oleh ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM,serta kasubbag dan operator KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Acara berlangsung selama tiga hari, 8-10 April 2025.  Handi Tri Ujiono dalam sambutannya menyampaikan hal-hal yang masih perlu menjadi perhatian setelah Pilkada 2024. "Secara statistik, KPU Jawa Tengah termasuk provinsi kategori terbaik dalam penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan. Sebentar lagi KPU Republik Indonesia akan mengukur Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) Pilkada yang didalamnya ada banyak instrumen serta data yang harus dilaporkan dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih." kata Handi. Dalam serangkaian kegiatan tersebut KPU Jawa Tengah memberikan penghargaan kepada KPU kabupaten/kota dengan predikat terbaik dalam lima kategori, Sosialisasi Terinovatif, Maskot Terunik, Media Sosial Terupdate, Podcast Teraktif dan Jingle Terfavorit. KPU Kabupaten Jepara meraih penghargaan terbaik tiga dalam kategori Maskot Terunik, sedangkan terbaik satu dan dua diraih oleh Kabupaten Tegal dan Kabupaten Wonogiri. Penghargaan kepada KPU Kabupaten Jepara diberikan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Muslim Aisha dan diterima ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Jepara Muhammadun. "Ada banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan sosiisasi dan pendidikan pemilih dalam Pilkada 2024 di Jepara. KPU Jepara sudah melakukan evaluasi tahapan, dan saat ini KPU provinsi mengevaluasinya. Untuk indeks partisipasi pilkada, KPU Jepara akan menunggu penilaian KPU RI. Untuk IPP Pemilu 2024 sudah dinilai dan Jepara masuk dalam 23 kabupaten/kota terbaik secara nasional. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Data-data terkait penyelanggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 harus didokumentasikan dengan baik oleh KPU. Jika data itu bersifat publik, maka KPU akan memberikan layanan untuk publik yang mengkasesnya. Data itu sekaligus juga informasi penting, dan dapat menjadi sumber pengetahuan serta penelitian.  Hal itu disampaikan anggota KPU RI August Mellaz saat menerima konsultasi KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kantor KPU, Selasa (11/3/2025). August Mellaz menerima peserta konsultasi didampingi Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan dan para kepala bagian.  Konsultasi itu dipimpin Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Tengah Akmaliah. Ia mengatakan, setelah tahapan pemilu dan pilkada selesai, KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan raker dan workshop untuk mengoptimalkan kerja-kerja layanan ke masyarakat, khususnya terkait informasi dan data pemilu maupun pilkada. “Secara khusus, setelah workshop, nanti kami juga akan mengevaluasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan selama tahapan Pilkada 2024,” kata Akmaliyah. Dalam kesempatan itu, August Mellaz memberikan kesempatan kepada tiga KPU kabupaten/kota sebagai perwakilan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti setelah tahapan pemilu dan pilkada berakhir. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Jepara Muhammadun yang menjadi salah satu perwakilan menyampaikan dua hal. Pertama, setelah tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada selesai, maka KPU akan mendokumentasikan, mengklasifikasi, dan mengolah berbagai data dan informasi pemilu dan pilkada. Data tersebut akan digunakan sesuai peruntukannya, dan salah satunya bisa diolah sebagai materi pendidikan kepada berbagai segmen pemilih. Kedua, terkait sumber daya manusia yang harus disiapkan setelah tahapan. Perlu penataan dan penguatan kapasitas agar layanan lembaga optimal.  “Hal-hal terkait data dan peruntukannya sedang disiapkan KPU di daerah. Namun kami tetap menunggu arahan tentang bagaimana peta jalan KPU RI setelah tahapan selesai, termasuk terkait pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Peta jelan ini penting sebagai acuan di daerah,” kata Muhammadun. Terkait hal itu, August Mellaz mengapresiasi pelaksanaan pemilu maupun pilkada 2024 di Jawa Tengah yang relatif berjalan lancar dan sukses. Hal-hal terkait roadmap KPU RI setelah tahapan pilkada selesai, akan segera dirumuskan. “Saat ini KPU provinsi dan kabupaten/kota sedang mengevaluasi seluruh tahapan. Selesaikan itu dengan baik. KPU akan rapat pleno untuk membahas kebijakan strategis pascapilkada. Selain itu, perlu secara internal meningkatan kapasitas SDM,” kata August Mellaz. Ia juga mengingatkan terkait Indeks Partisipasi Pemilu (IPP). Hal yang sama bisa segera dilakukan dalam pilkada. “Ini penting sebagai bekal awal KPU kabupaten/kota, juga provinsi untuk mendapatkan dan menghimpun data kebutuhan penelitian,” kata dia. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id - KPU Kabupaten Jepara menjadi tuan rumah penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial yang diikuti sebelas KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah di aula KPU Kabupaten Jepara, Jumat (28/2/2025). Hadir anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muslim Aisa, Paulus Widiyantoro, Akmaliyah, dan Muhammad Machruz. Hadir Juga Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma beserta anggota, Muhammadun, Haris Budiawan, Siti Nurwakhidatun, dan Siti Suryani didampingi sekretaris Yuyun Sri Agung P. Selain itu hadir sebagai narasumber Swita Amallia Hapsari, akademisi dari Universitas Dian Nuswantoro, dan Subchan Zuhri, ketua KPU Kabupaten Jepara Periode 2018-2023. Dalam kesempatan tersebut Ris Andy mengucapkan selamat datang di Kabupaten Jepara. "Kami KPU Kabupaten Jepara merasa terhormat bisa menjadi tuan rumah Bimtek Pengelolaan Media Sosial yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah," kata Ris Andy. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Tengah Akmaliyah, mengimbau agar satuan kerja (satker) KPU kabupaten/kota menghidupkan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dengan memperbarui informasi yang disajikan. Ia juga menekankan pentingnya pembaruan informasi data pemilu yang dikelola RPP secara berkala, pembuatan infografis pemilu dan kelembagaan di Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan produksi konten media sosial secara rutin guna meningkatkan interaksi dengan masyarakat. "Melalui bimtek ini, diharapkan KPU di tingkat daerah semakin optimal dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendidikan pemilih kepada Masyarakat," harap dia. Subchan Zuhri, memberikan paparan materi Membangun Citra Lembaga Melalui Media Sosial. Materi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peran KPU dalam publikasi informasi, pengertian dan fungsi media sosial, asas pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah, hingga strategi dan langkah dalam pengelolaannya. Swita Amallia Hapsari, menyampaikan materi tentang strategi optimalisasi media sosial untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Swita menekankan pentingnya pemahaman terhadap perkembangan digital guna mendukung efektivitas kampanye sosialisasi dan pendidikan pemilih. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pilkada Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jepara di aula KPU Kabupaten Jepara, Rabu (19/2/2025). Hadir Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma, beserta anggota Haris Budiawan, Muhammadun, Siti Nurwakhidatun, dan Siti Suryani, serta Sekretaris Yuyun Sri Agung P. Hadir juga Bawaslu Kabupaten Jepara, petugas penghubung pasangan calon bupati dan wakil bupati, lembaga pemantau pilkada Jepara Perisai Demokrasi Bangsa, dan media massa. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Koordinator Daerah Akademi Pemilu dan Demokrasi Provinsi Jawa Tengah Anik Sholihatun, Peneliti Edu Shallman Muhamad Akmal Fadillah, dan Korbid Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng Hendrik SP Hutabarat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat dari KPU RI Nomor 314/PL.01-SD/01/2025 perihal FGD dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024. "Kegiatan yang sama dilaksanakan oleh seluruh KPU se-Indonesia. Harapannya dengan FGD ini bisa memberikan evaluasi dan masukan untuk memperbaiki pemilihan mendatang," kata Ris Andy. Hendrik SP Hutabarat memberikan beberapa catatan di antaranya rendahnya partisipasi masyarakat dan beberapa pelanggaran yang terjadi dalam iklan kampanye di radio dan televisi. Muhamad Akmal Fadillah, menyampaikan metode dan penerapan evaluasi, di antaranya mencakup evaluasi tahapan sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 maupun cakupan non tahapan. Anik Sholihatun, menyoroti pelaksanaan tahapan Pilkada Jepara yang berjalan damai, nyaris tanpa konflik berarti, dan tidak ada sengketa. Namun KPU Jepara perlu mengkaji terkait tingkat partisipasi pemilih 65 persen dan jumlah suara tidak sah enam persen untuk selanjutnya bisa disampaikan kepada publik. Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko, juga memberikan beberapa masukan di antaranya mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), partisipasi pemilih yang menurun dibandingkan dengan Pemilu 2024 dan penurunan jumlah lembaga pemantau. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id - KPU Kabupaten Jepara berhasil meraih peringkat ketiga Predikat Badan PubliK Informatif untuk kategori penyelenggara pemilu se-Jawa Tengah pada malam penghargaan Monev Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Senin (9/12/2024) di Hotel Patra Semarang. Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma mengungkapkan, bahwa raihan prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran KPU Kabupaten Jepara dan partispasi masyarakat. Semoga KPU Jepara selalu bisa menyajikan informasi kepada publik sebagai bentuk transparansi utamanya terkait kepemiluan. Ketua Komisi Informasi  (KI) Provinsi Jawa Tengah Indra Ashoka Mahendrayana dalam sambutannya malam itu menjelaskan, bahwa monitoring evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik merupakan agenda tahunan yang digelar sejak tahun 2016 dan tahun 2024 ini merupakan tahun ke-9,  untuk mengetahui dan mengukur keterbukaan informasi publik pada badan publik. Penilaian keterbukaan informasi publik ini telah melewati sejumlah tahapan diantaranya penilaian website (laman/situs) badan publik, penggunaan akun media sosial, pengisian SAQ, visitasi dan terakhir adalah presentasi uji publik di depan tim penilai dari KI Jawa Tengah. Penilaian dilaksanakan secara paralel dalam jangka waktu enam bulan. Menurut Indra, monev tahun 2024 ini merupakan tahun istimewa karena KI Jawa Tengah melaksanakan Monev terhadap 218 badan publik di Provinsi Jawa Tengah mulai dari kategori badan publik Provinsi Jawa Tengah, badan vertikal, SKPD, penyelenggara pemilu hingga badan layanan umum rumah sakit. Metode penilaian yang digunakan dari tahun ke tahun terus diperbarui melalui kerja sama dengan organisasi non pemerintah, akademisi dan praktisi. “Inovasi dan digitalisasi serta ketersediaan informasi pengadaan barang dan jasa menjadi poin penting dalam penilaian keterbukaan informasi publik”, tandas Indra Ashoka. Malam penghargaan ini juga dihadiri Komisioner Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono, bupati/walikota dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta para pimpinan OPD kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Untuk kategori penyelenggara pemilu dan pemilihan, peringkat pertama diraih KPU Provinsi Jawa Tengah dan peringkat kedua, keempat dan kelima, masing-masing diraih KPU Kabupaten Magelang, KPU Kabupaten Kudus dan KPU Kota Magelang. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 sudah selesai pada 27 Novemer 2024 lalu. KPU Kabupaten Jepara akan segera melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada Rabu (4/12/2024). Secara administratif, relawan demokrasi yang dibentuk KPU Kabupaten Jepara tiga bulan lalu telah selesai menunaikan tugas-tugasnya. Namun pendidikan kepada pemilih setelah pilkada nanti masih terus diperlukan dan membutuhkan lebih banyak pihak yang terlibat. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh relawan demokrasi pada Pilkada 2024 di aula KPU Kabupaten Jepara, Selasa (3/12). Rapat koordinasi dibuka Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma. Hadir di antaranya anggota KPU Siti Nurwakhidatun dan Muhammadun, serta Sekretaris KPU Yuyun Sri Agung P bersama Kasubbag Partisipasi Masyarakat dan SDM Yuli Triyanto. Para relawan demokrasi yang berjumlah 16 orang dari berbagai segmen hadir. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Jepara Muhammadun memandu koordinasi sekaligus evaluasi tersebut. Ia mengapresiasi para relawan demokrasi yang menyosialisasikan dan menyampaikan Pendidikan ke pemilih sepanjang tahapan kampanye sebelum pemungutan suara. “Dari evaluasi sebelumnya, para relawan sudah menyampaikan dinamika yang mereka hadapi saat menyampaikan informasi pilkada ke segmen pemilih. Ada semangat dari pemilih karena sudah mengetahui berbagai informasi sebelumnya, tetapi masih banyak pula yang butuh tambahan informasi secara lebih rinci tentang pilkada,” ungkap Muhammadun. Secara administratif, kata dia, tugas relawan telah selesai, tetapi secara substansi, pemilih tetap membutuhkan pendidikan dan pengetahuan-pengetahuan dalam berdemokrasi, baik sebagai refleksi atas Pemilu dan Pilkada 2024, maupun untuk pemilu dan pilkada berikutnya, 2029.  Gardana Pujakesuma, relawan demokrasi menilai Pilkada 2024 di jepara berjalan lancar, aman, dan kondusif. Ia berharap pemimpin yang terpilih nanti mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang produktif untuk masyarakat. Ngarbiyanto, relawan demokrasi lainnya berharap relawan demokrasi tetap ada di pilkada berikutnya. “Saya melihat justru perlu ditambah jumlah relawan. Kalau bisa semua desa ada agar informasi tahapan pilkada bisa lebih masif,” kata dia. Danang Kristiawan dalam evaluasinya masih menilai pentingnya data-data dalam pilkada ini ditindaklanjuti dalam kebijakan sosialisasi dan pendidikan politik di masa mendatang. “Misalnya kalau partisipasinya 65 persen, maka siapa yang menggunakan hak pilih, dan dari kalangan usia berapa. Bagi yang tidak hadir ke TPS, juga perlu dilihat, dari kalangan pemilih segmen apa dan di rentang usia berapa yang dominan. Data-data ini penting karena pendidikan politik ke depan masih perlu dilakukan sehingga bisa terpetakan dengan lebih jelas,” kata dia. Secara umum, ia menilai pilkada berjalan dengan lancar dan damai, meskipun dari angka partisipasi dan kualitas masih perlu terus ditingkatkan. (kpujepara)