Berita

Kpujepara.go.id – Sebanyak 245 pelajar Madrasah Aliyah Mathalibul Huda Mlonggo Kabupaten Jepara, Minggu (10/3) malam menggelar doa Bersama di sekolah setempat. Mereka semua kelas 12 dan sedang menjalani ujian akhir sekolah, dan siap-siap menjalani ujian nasional. Ada suasana khidmad dan penuh harap bisa sukses menjalani ujian. Mereka tak ingin tegang. Usai doa bersama, suasana lebih rilaks saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mensosialisasikan pemilu 2019 dengan metode yang cair. Hadir di antaranya Komisioner KPU Jepara Muhammadun, tiga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mlonggo, yaitu Ahmad Toha, Ismawati dan Wardoyo. Mereka diterima Kepala MA Mathalibul Huda Syaifun Nashir. “Para siswa yang sebentar lagi lulus ini sebagian besar sudah memiliki KTP dan mereka butuh informasi kepemiluan. Meski sedang ujian, mereka tetap menyelakan waktu untuk menerima informasi kepemiluan karena sebentar lagi akan ada pemilu,” kata Syaifun Nashir. Muhammadun yang membuka sosialisasi pemilu, langsung mengecek ulang apakah para siswa tersebut sudah memiliki KTP elektronik. Saat ditanya, mayoritas sudah memilikinya. Namun mereka belum mengecek ulang apakah sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Muhammadun lantas memandu caranya dengan masuk ke www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id dengan mengetik nama lengkap dan nomor induk kependudukan (NIK). Patrik Adi Saputra, siswa MA Mathalibul Huda asal Desa Srobyong Kecamatan Mlonggo lantas mencobanya. Saat dicek, ia benar-benar masuk DPT di salah satu TPS di desanya. Patrik mengaku senang. “Saya akan menjadi pemilih pemula, dan akan saya gunakan hak pilih saya pada pemilu 17 April nanti,” kata dia. Selanjutnya, sosialisasi disampaikan Ismawati, anggota PPK Mlonggo. Ia menunjukkan specimen lima jenis surat suara kepada para siswa tersebut dengan dibantu Wardoyo, termasuk bagaimana mencoblos yang sah. Sementara itu Ahmad Toha secara runtut menjelaskan proses datang ke TPS. Mulai dari rumah dengan membawa formulir C-6 (formulir pemberitahuan pemungutan suara), KTP atau kartu identitas lain, sampai ke TPS, mencoblos, sampai meninggalkan TPS. “Panduan ini penting untuk para pemilih yang kali pertama akan menggunakan hak pilihnya ke TPS. Tak perlu grogi, dan pastikan sudah memiliki pilihan yang tepat,” kata dia. (muh/kpujepara)  

Kpujepara.go.id _ Polres Jepara, menggandeng instansi terkait, Rabu (6/3) mensimulasikan langkah-langkah pengamanan untuk mengantisipasi gangguan keamanan pada tahapan-tahapan krusial pemilu 2019. Simulasi yang melibatkan ratusan personel itu digelar di sepanjang Jl Yos Sudarso, di depan kantor KPU. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kapolres Jepara. Dari KPU hadir empat komisioner, Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nur Wakhidatun dan Muhammadun. Selain itu juga hadir Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko. Simulasi itu melibatkan anggota Polres, Kodim, dan Satpol PP Jepara. Dalam simulasi tersebut, tahapan-tahapan yang rawan diperlihatkan, sekaligus penanganan keamanannya. Di antaranya adalah tahapan pada masa tenang, tahapan pada masa pemungutan suara, termasuk didalamnya ada pelanggaran membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi pemilih. Selain itu tahapan penghitungan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS), pergeseran logistik pemilu dari desa/kelurahan ke PPK, tahapan rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta pleno penetapan di kantor KPU, serta beberapa aduan di Kantor Bawaslu. Pada semua tahapan itu, kepolisian dengan melibatkan unsur-unsur pendukung lain sudah menyiapkan semua langkah antisipasi, termasuk beragam bentuk kerusuhan seperti diperlihatkan dalam simulasi. “Simulasi pengamanan ini melibatkan beberapa instansi. Kita harus bersinergi. Dalam simulasi ini kami juga menekankan agar kita sama-sama memahami bagaimana tiap tahapan pemilu itu, serta potensi-potensi gangguannya. Kita bersama ingin pemilu 2019 berjalan lancar, tetapi antisipasi segala kemungkinan perlu disiapkan,” kata Kapolres Jepara AKBP Arif Budiman di pengujung simulasi. Sementara itu Dandim Jepara Letkol Czi Fachrudi Hidayat yang menyimak dengan seksama simulasi itu, mengingatkan agar semua lapisan masyarakat sama-sama memiliki kesadaran untuk menjaga kondusivitas lingkungan masing-masing. Kata dia, ongkos sosial dari gangguan keamanan itu sangat mahal. Selain itu juga melibatkan banyak orang untuk mengatasinya. Anggota KPU Jepara Muhammadun mengatakan, KPU bersama unsur penyelenggara sampai tingkat bawah di TPS, berkomitmen untuk menegakkan regulasi kepemiluan dengan sebaik-baiknya. Dalam perekrutan sumber daya manusia untuk penyelenggara, aspek netralitas, integritas dan profesionalitas selalu dikedepankan untuk meminimalisir atau menghilangkan potensi-potensi masalah yang bisa menimbulkan gangguan keamanan. (muh/kpujepara).

Kpujepara.go.id – Antusiasme warga desa dalam menyambut pemilu 2019 cukup terasa. Setidaknya itu yang terlihat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Mereka secara aktif mencari informasi kepemiluan, hingga akhirnya menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara. Wikha Setiawan, salah satu tokoh pemuda desa setempat mengatakan, ada semangat di desa untuk berbenah, salah satunya dengan membentuk kelompok karang taruna yang mereka beri nama Dhamar Boemi. Mereka memiliki komitmen untuk bersama-sama menumbuhkan literasi masyarakat desa, seperti literasi kedesaan, literasi budaya, literasi informasi, dan saat masa menjelang pemilu seperti ini, butuh pemahaman yang cukup tentang pemilu dan demokrasi. Wikha, bersama para pemuda setempat, mengemasnya dalam acara yang sudah rutin dilakukan yaitu selapanan. Pada Sabtu (2/3) malam, ia mengisi selapanan itu dengan kegiatan seni budaya seperti pentas wayang rotan, music, dan sosialisasi pemilu. “Masyarakat butuh informasi seputar kepemiluan, sehingga kami bekerja sama dengan KPU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk pemilih usia muda,” kata Wikha. Acara yang ditempatkan di RT 18 RW 3 Dukuh Serandu Desa Teluk Wetan itu dihadiri Petinggi (Kepala Desa) Teluk Wetan Budi Santosa, perwakilan koramil, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Wetan, serta para tokoh masyarakat setempat. Meski dalam kondisi gerimis, warga tetap hadir memenuhi tempat yang disediakan. Ketua RT 18 RW 3 Dukuh Serandu Nur Rosidi dalam kesempatan itu di depan warga berharap saat pemilu nanti, warga memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai dengan pilihannya dan surat suara/pilihannya secara aturan, sah. “Ini sebagai konsekuensi kita hidup di negara demokrasi. Kita butuh pemilu untuk memilih pemimpin. Kita sama-sama berharap pilihannya tepat dan secara aturan sah. Karena itu sebelum pemungutan suara, kita membutuhkan informasi tentang ini,” kata dia. Sementara itu Budi Santosa di hadapan warganya berpesan untuk menimbang dan menelaah calon pemimpin yang akan dipilih pada pemilu 17 April 2019 nanti dengan seksama. “Setidaknya pegang tiga syarat untuk pemimpin yang akan kita pilih, yaitu jujur, adil, dan memiliki komitmen serta integritas dalam melayani dan membantu masyarakat,” kata dia. Ia menambahkan, di Teluk Wetan, ada lebih dari 7.600 warga yang memiliki hak pilih pada pemilu 2019. Komisioner KPU Jepara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Muhammadun yang hadir di tengah warga menyampaikan beberapa informasi kepemiluan. Di antaranya, 6-12 Maret dibuka pendaftaran untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Warga yang memenuhi persyaratan sebagai sudah diumumkan PPS di balai desa, bisa berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu. Kedua, Muhammadun juga mengenalkan specimen surat suara, dan memberikan informasi bagaimana agar dalam memberikan suaranya bisa sah. “Sekarang masa kampanye. Gunakan waktu ini untuk mencermati para calon. Kita sama-sama memastikan sudah punya pilihan yang tepat, dan pada hari pemungutan suara, kita datang ke TPS memberikan suara itu dengan benar,” kata Muhammadun. Karena berformat dialog, pada kesempatan itu beberapa warga juga menanyakan tata cara pindah lokasi memilih karena sebagian ada yang merantau, dan konsekuensi-konsekuensinya. Muhammadun menjawab pertanyaan dari warga denganr rinci. Warga yang sudah tercatat di daftar pemilih, bisa menunjukkan KTP elektronik ke KPU/PPS dari daerah asal/tujuan untuk mengurus syarat pindah memilih pada 30 hari sebelum waktu pemungutan suara. Muhammadun juga menyampaikan pentingnya memenuhi hak-hak disabilitas dalam pemilu dengan baik. (muh/kpujepara).

kpujepara.go.id – Pemilu damai sepertinya menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat tidak ingin, pemilu 2019 justru menjadi ajang memecah belah persatuan dan kesatuan yang telah dibangun sekian tahun lamanya. Untuk menyuarakan pemilu damai, seorang warga masyarakat Jepara, Agus Suwarno, bahkan rela berjalan kaki dari Jepara – Jakarta dalam rangka mengajak masyarakat untuk komitmen tetap menjaga persatuan dan kesatuan meski beda pilihan dalam pemilu. Pria 72 tahun warga RT 18/RW 6 Desa Senenan Kecamatan Tahunan ini nekat berjalan kaki ke Jakarta mulai Jumat (1/3/2019). Agus Kumis, panggilan akrabnya mengawali perjalanan dari kantor KPU Kabupaten Jepara. Menurut Agus, ide berjalan kaki dari Jepara ke Jakarta ini diawali dari kegelisahannya melihat fenomena munculnya potensi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan akibat beda pilihan dalam pemilu 2019. “Saya ngeres (miris) kalau melihat televisi yang setiap menit isinya ribut-ribut saling menjelek jelekkan antar kubu yang berbeda pilihan. Ini tidak bisa didiamkan,” ujarnya. Ayah empat anak yang telah memiliki enam cucu dan dua cicit ini menambahkan, masyarakat harus sadar bahwa pemilu hanya sarana untuk memilih pemimpin dan tidak boleh mengalahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah merdeka sejak 1945. Dalam perjalanannya ke Jakarta ini, Agus berencana untuk menyampaikan pesan itu sampai ke KPU RI. “Selain ke KPU saya juga akan ke Mabes Polri, kantor Gubernur DKI Jakarta, dan Istana Merdeka,” tuturnya. Diperkirakan, perjalanan Jepara – Jakarta dengan kaki ini akan ditempuh selama tiga pekan. Agus akan mengambil rute jalur selatan melewati Bandung Jawa Barat. Perjalanan kaki Jepara – Jakarta ini bagi Agus Kumis bukan yang kali pertama. Dia pernah melakukan hal yang sama pada 2016 lalu. Waktu itu dia membawa misi kampanye anti narkoba. Saat itu perjalanan ditempuh dalam waktu 16 hari karena lewat jalur pantai utara (Pantura).  “Tahun 2016 saya kampanye anti narkoba. Saya ke Jakarta ketemu kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) pak Buwas (Budi Waseso),” katanya. Tahun 2017, Agus juga menuntaskan perjalanan kaki dengan misi yang sama, kampanye anti narkoba. Namun kala itu dia memilih ke Surabaya. “Saat ke Surabaya, saya tempuh dalam waktu delapan hari. Saya ketemu Walikota Surabaya dan kepala BNN Provinsi (Jawa Timur),” terangnya. Sementara Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri saat melepas Agus Kumis menyampaikan bahwa KPU memberi apresiasi atas inisiasinya yang rela jalan kaki Jepara – Jakarta demi menyuarakan pemilu damai. “Kalau saja pak Agus rela jalan kaki Jepara  - Jakarta demi pemilu damai, mestinya kita apresiasi dan kita buktikan bersama bahwa pemilu 2019 dapat berjalan damai,” katanya. Sebelum memberangkatkan, Subchan memberikan kaos kepada Agus. Kaos tersebut bertuliskan pesan Sukseskan Pemilu 17 April 2019. Di dalamnya juga tertulis pesan #antiHoax, #antiSARA dan #antiPolitikUang. (hupmas KPU Jepara)  

Butuh 22.995 KPPS Kpujepara.go.id – Semua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kabupaten Jepara mengumumkan informasi pendaftaran calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara terbuka mulai Kamis (28/2). Tahap pengumuman ini akan berakhir pada 5 Maret. Untuk pendaftaran, baru akan dibuka pada 6-12 Maret di masing-masing PPS di desa/kelurahan. Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Muhammadun, Kamis (28/2) mengatakan, pengumuman itu bisa dilihat di masing-masing balai desa dan kelurahan setempat. Pada pemilu 2019 ini, di Jepara aka nada 3.285 tempat pemungutan suara (TPS). Sesuai UU No 7/2017 tentang Pemilu, tiap TPS ada tujuh orang anggota KPPS (satu di antaranya diangkat sebagai ketua). Dengan jumlah TPS itu, maka di seluruh Jepara akan membutuhkan sebanyak 22.995 anggota KPPS. “Ini jumlah kebutuhan yang cukup besar. Masyarakat bisa berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu dengan menjadi KPPS. Sesuai amana UU, kami mengumumkan secara terbuka pendaftaran ini ke masyarakat. Kami juga mendorong kaum perempuan bisa berpartisipasi aktif di KPPS,” kata Muhammadun. Sesuai Pasal 60 UU Pemilu, salah satu tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tugas-tugas lain, juga wewenang dan kewajiban yang bersifat administratif dan nonadministratif diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang pemilu ini pula, seorang anggota KPPS usia minimalnya 17 tahun. Ini lebih muda dibanding pemilu 2014 lalu dimana syarat usia minimal 25 tahun. Di Pilgub Jateng 2018 lalu, syarat ini sudah berlaku. KPPS adalah penyelenggara pemilu di TPS, sehingga persyaratan seperti harus memiliki integritas, profesionalitas, kompeten, dan tidak partisan menjadi hal pokok. “Untuk persyaratan secara rinci, dapat dilihat di pengumuman yang ada di balai desa dan kelurahan, serta di website kpujepara.go.id,” jelas Muhammadun. (muh/kpujepara)  

Kpujepara.go.id – Pemungutan suara pemilu 2019 akan berlangsung pada 17 April mendatang. Waktu kurang dari dua bulan ini dimanfaatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggencarkan sosialisasi. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara 9PPS) di desa/kelurahan, serta relawan demokrasi yang menjadi mitra KPU terjun ke basis masyarakat di desa-desa dan kelurahan. “Kami menyadari ini pemilu serentak. Ada lima surat suara yang akan dicoblos. Masyarakat butuh informasi ini, terutama dalam hal-hal teknis tata cara pencoblosan agar pilihannya sah. Di luar ini masih ada banyak hal yang juga perlu diketahui masyarakat, misalnya seputar peserta pemilu, data pemilih, dan informasi lain kepemiluan. Waktunya makin dekat dan kami harus lebih turun ke bawah,” kata komisioner KPU Jepara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Muhammadun, Rabu (27/2). Ia menjelaskan, informasi kepemiluan untuk masyarakat di desa-desa atau wilayah-wilayah pelosok mendapatkan perhatian tersendiri dari KPU. “Kami harus menjemput masyarakat dengan informasi yang dibutuhkan terkait pemilu. Sebab kondisi masyarakat berbeda-beda. Sebagian mungkin akses informasinya soal pemilu kurang. Ini yang kami prioritaskan. Kami juga melayani permohonan-permohonan masyarakat dalam perkumpulan di kampung-kampung yang butuh informasi pemilu. KPU, PPK, dan PPS adalah tim yang hari-hari ini akan terus turun bersosialisasi,” lanjut dia. Kemisan Hadi Mulyanto, ketua PPK Jepara mengatakan, berbekal alat peraga seperti specimen surat suara dan lain-lain, para PPS di Kawasan kota dalam beberapa hari ini terus terjun ke masyarakat dengan masuk ke berbagai forum. Ada yang di perkumpulan pengajian, pertemuan RT, dan lain-lain. Anggota PPK Kalinyamatan Muhadz Ali Jidzar mengatakan, sosialisasi di kecamatan melibatkan berbagai kelompok. Misalnya yang dilakukan di Mapolsek Kalinyamatan, dikemas dalam diskusi dan sarasehan Majelis Dzikir dan Shalawat Padang Bulan. Acara sosialisasi ini diikuti masyarakat umum, dan para santri. M Abdu Ni’am dari PPK Pakis Aji mengungkapkan, di wilayahnya, PPS juga rajin sosialisasi ke desa. Misalnya PPS Desa Mambak, sosialisasi di pertemuan-pertemuan RT. Ketua PPK Mlonggo Haris Budiawan mengatakan, setelah PPS menerima alat peraga dari KPU, mereka langsung bergerak di desa masing-masing dan mensosialisasikan informasi-informasi pemilu, baik yang sifatnya teknis maupun nonteknis. KPU juga mengoptimalkan peran para relawan demokrasi dari 11 basis masyarakat, baik kalangan perempuan, lintas agama, warganet, nelayan, buruh, pemilih pemula, pemilih muda, juga basis keluarga melalui banyak pertemuan PKK. Di basis perempuan misalnya, KPU bekerja sama dengan organisasi perempuan seperti Fatayat NU dan Nasyiatul Aisyiyah di Muhammadiyah. Baru-baru ini di keeling dan Donorojo, Fatayat menggelar pertemuan yang diikuti 2.000 orang. Nanik, ketua Fatayat NU Cabang Jepara yang juga relawan demokrasi mengatakan, pihaknya sudah mensosialisasikan pemilu ke desa-desa di 16 anak cabang. “Banyak permintaan sosialisasi dari masyarakat,” kata dia, Rabu (27/2). Untuk Nasyiatul Aisiyah misalnya sudah mengagendakan pada 24 Maret mendatang di Desa Bucu Kecamatan Kembang. (muh/kpujepara).