Berita

kpujepara.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menyosialisasikan perubahan regulasi terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Hal tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pemutakhiran DPB periode April 2021 yang diadakan di Aula KPU Kabupaten Jepara Selasa (27/4). Rakor yang dibuka Sekretaris KPU Kabupaten Jepara Da’faf Ali dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara Sujiantoko. Selain itu, ada perwakilan pengurus partai politik, Disdukcapil, Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara, Polres Jepara, dan Kodim 0719/Jepara. Sebelum mengikuti rapat para peserta mendapatkan masker kain. Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri menjelaskan, substansi DPB merupakan data yang diperoleh dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2019. Kemudian, data tersebut dimuktakhirkan sampai tahapan pemilu selanjutnya. KPU Kabupaten Jepara, imbuhnya, terus berupaya penyempurnaan data pemilih. Untuk itu, dia mengajak kepada stakeholder terkait untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Jepara. “Dinamika data pemilih di Kabupaten Jepara sangat dinamis,” ujarnya Subchan yang didampingi empat komisioner lainnya, Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun. Dia juga menyampaikan, ada tren kenaikan data pemilih jika dilihat dari DPT 2019. Lebih lanjut, Subchan memaparkan, terdapat perubahan regulasi terkait penyelenggaraan Rakor DPB. “Terdapat perubahan teknis seusai terbitnya regulasi baru dari KPU RI,” kata Subchan. Muntoko menambahkan, perubahan teknis-teknis penyelengaraan PDPB seusai terbitnya SE Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 terkait Pemutakhiran DPB Tahun 2021. Bahwa, berdasarkan SE terbaru itu KPU diminta mengumumkan di kantor, laman website, portal aplikasi, dan atau media sosial, dan membuat siaran pers ke media massa lokal cetak atau elektronik. Terkait penyampaian DPB, imbuhnya, mengalami perubahan dengan disertai data by name. “Kami harapkan ada feedback dari stakeholder terkait atas data-data tersebut. Terutama, pemilih yang TMS atau pemilih baru,” paparnya. Untuk Pemutakhiran DPB Periode April 2021 ini berjumlah 878.343 pemilih dengan rincian 437.977 pemilih laki-laki dan 440.336 pemilih perempuan. “Terdapat kenaikan jumlah pemilih sebesar 861 pemilih jika ditilik dari pemutakhiran DPB periode Maret,” urai Muntoko. Sujiantoko, ketua Bawaslu Kabupaten Jepara menyampaikan apresisasi terkait munculnya regulasi baru. Penyampaian DPB dengan menyertakan data by name. ”Hal ini memudahkan kita dalam melakukan pencermatan,” kata Sujianto. Polres Jepara dan Kodim 0719 Jepara dalam rakor tersebut menyampaikan kesediaan untuk bekerjasama. Terutama, upaya-upaya pemutakhiran data pemilih ini. Sedangkan, Rapawi, perwakilan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara menyampaikan dukungan terkait perubahan regulasi DPB. Yakni, Rakor diselenggarakan setiap tiga bulan sekali. “Hal ini membuka peluang bagi stakeholder terkait untuk mengumpulkan data penunjang DPB,” jelasnya. (kpujepara.go.id)

Kpujepara.go.id - Langkah strategis dalam berkomunikasi dengan publik. Hal ini menjadi gagasan inti dalam workshop Penguatan Kehumasan yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah, Senin (26/4). Kegiatan tersebut diikuti secara daring oleh KPU kabupaten/kota se Jawa Tengah serta Diskominfo kabupaten/kota se Jawa Tengah. Selain itu diikuti secara luring dari sekretariat KPU Provinsi Jateng. Anggota KPU Kabupaten Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mengikuti acara tersebut. Workshop diisi dua narasumber, yakni Asmono Wikan (pendiri Humas Indonesia) dan Wicaksono (digital creator). Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Diana Ariyanti mengatakan bahwa citra dan persepsi yang baik dari publik terhdap KPU harus dibangun dengan mengoptimalisasi media sosial. “Media sosial menjadi media yang strategis dalam mengoptimalisasi peran-peran kehumasan,” ujar Diana. Dalam kesempatan tersebut Wikan menyampaikan bahwa Humas harus berada di tingkatan yang strategis dalam suatu instansi ataupun organisasi. “Sehingga fungsi-fungsi Humas harus dioptimalkan,” ujar Winka. Ia menyampaikan bahwa kerja Humas ditentukan dengan cara berkomunikasi yang baik dengan publik. Lebih lanjut Wikan menyampaikan, Humas harus mampu menghadirkan informasi-informasi dalam bentuk cerita (story-telling). “Humas harus mampu tampil sebagai pendongeng. Ini soal selera di masa kini. Hal-hal yang sepertinya berat, mesti bisa dikemas dengan lebih ringan dengan Bahasa cerita,” ujar Wikan. Wicaksono dalam kesempatan yang sama menjelaskan strategi pengelolaan media sosial. Ia memaparkan langkah-langkah strategis terkait cara meningkatkan interaksi publik di media sosial. “Relevansi antara minat publik dengan konten yang dihadirkan itu menarik interaksi publik,” kata Wicaksono. “Menghadirkan konten serta mengemas dalam visual yang menghibur menjadi poin penting dalam mengundang minat publik,” kata Wicaksono. Ia mengupas secara mendalam bagaimana strategi komunikasi di media sosial untuk meningkatkan tingkat interaksi publik. Itu bisa dilakukan, salah satunya dengan menghadirkan konten yang akurat sekaligus menarik. (kpujepara)

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sedang menyusun rencana kegiatan sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat yang akan digunakan untuk persiapan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Rencana tersebut juga telah mempertimbangkan hasil evaluasi dari kegiatan serupa dari pemilu 2019 dan pemilihan serentak di masa pandemi pada 2020. Hal itu menjadi salah satu poin inti rapat koordinasi tentang perencanaan dan evaluasi kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat (sosdiklih dan parmas) yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring, Kamis (22/4). Acara tersebut menghadirkan narasumber anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Diana Ariyanti. Rakor tersebut dibuka M Taufiqurrahman yang mewakili Ketua KPU Jateng Yulianto Sudrajat. Acara diikuti seluruh anggota KPU kabupaten/kota Divisi Sosdiklih Parmas dan serta para kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas se-Jawa Tengah. Muhammadun, anggota KPU Kabupaten Jepara dan Bagus Gedhe, kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas mengikuti rakor tersebut. M Taufiqurrahman, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang mengatakan Divisi Sosdiklih dan Parmas merupakan bisnis inti dari KPU. “Seluruh aktivitas yang dilakukan KPU ditunjang oleh hadirnya Sosdiklih Parmas,” kata dia. Ia berpesan agar KPU kabupaten/kota mampu menghidangkan informasi yang responsif dengan kebutuhan publik. “Kita harus berikan informasi secara komprehensif mengenai proses kepemiluan ini kepada masyarakat,” ujar Taufiq. Ia juga menekankan agar KPU mampu menjawab tantangan di masa pandemi ini dengan menciptakan kreasi yang dapat membungkus pendidikan pemilih ini ke dalam bentuk-bentuk yang adaptatif dengan kondisi pandemi saat ini. Taufiq juga mengajak kepada KPU kabupaten/kota se-Jateng agar mampu melakukan langkah-langkah strategis untuk mempersiapkan diri hadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024. “Tema besar berkenaan pemilu dan pemilihan serentak 2024 ini perlu kita gaungkan,” lanjut dia. I Dewa Raka Sandi memaparkan rencana kegiatan sodiklih parmas serta evaluasi terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan serentak di 2020. “Kita mampu menjawab kekhawatiran publik di tengah-tengah masa pandemi ini dengan tingkat patisipasi pemilihan 2020 yang mencapai 76,09 persen,” ujar Dewa. Ia juga meminta KPU kabupaten/kota se-Jateng mampu menghadirkan kreasi di tengah keterbatasan di masa pandemi ini. “Aspek waktu yang ada di luar masa tahapan ini harus kita isi dengan program-program yang mampu mendorong reformasi elektoral,” kata Dewa. “2024 menjadi yang pertama dalam sejarah kepemiluan dimana KPU menyelenggarakan tujuh jenis pemilihan di tahun yang sama,” ujar Dewa. “Kita harus menjawab kekhawatiran publik terkait kesiapan KPU menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024,” jelas dia. Diana Ariyanti berpesan agar KPU mampu menciptakan gaya kerja yang kreatif serta inovatif di masa setelah pemilu dan pemilihan. Diana menekankan agar KPU mampu membangun relasi dengan publik dengan menciptakan konten-konten yang mengangkat isu-isu menarik. “Jangan sampai masyarakat tidak tahu kerja KPU dimasa post-electoral,” ucap Diana.  KPU, lanjut dia, telah membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang berfungsi untuk menciptakan kolaborasi dengan lembaga lain dengan mewujudkan pendidikan pemilih yang terintegrasi dengan lembaga lain. Dalam kesempatan itu Muhammadun diminta berbagi pengalaman mengenai program-program yang telah dijalankan KPU Kabupaten Jepara terkait dengan kegiatan pendidikan pemilihdan partisipasi masyarakat. Ia mengatakan KPU Jepara telah aktif melakukan pendidikan pemilih seperti pendidikan terhadap pemilih pemula di sekolah-sekolah. “Kami menghadirkan kegiatan pendidikan terhadap pemilih pemula untuk menjawab ekspresi luas mereka di ranah digital dengan literasi,” kata Muhammadun. Ia juga menyampaikan KPU Jepara terlibat dalam kegiatan pendidikan pemilih yang diselenggarakan instansi pemerintah maupun ormas dengan menyesuaikan kebutuhan mereka. (kpujepara.go.id)

Kpujepara.go.id – Representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil kebijakan publik masih butuh terus untuk diperjuangkan. Momentum pemilu dan pemilihan kepala daerah menjadi salah satu pintu masuk bagaimana komitmen untuk memperjuangkan kesetaraan. Di antara tolok ukur representasi yang setara ini adalah lahirnya kebijakan-kebijakan yang pro-gender. Hal itu mengemuka dalam webinar bertema Perempuan dalam Bingkai Demokrasi yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa (20/4). Empat narasumber yang dihadirkan adalah Casytha Arriwi Kathmandu (anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah), Ida Budhiati (anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP RI), Fitriyah (Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Undip Semarang), dan Diana Ariyanti (anggota KPU Provinsi Jawa Tegah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat). Acara itu juga diikuti anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun.. Acara dibuka Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat. “Webinar ini dalam bingkai bagaimana menguatkan peran perempuan dalam proses-proses berdemokrasi,” kata Yulianto Sudrajat. Diana Ariyanti yang memantik diskusi mengatakan dalam memperingati Hari Kartini, penting untuk mengiternalisasi spirit RA Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan. Casytha yang membuka paparan dengan menyitir pasal-pasal di UUD 1945 yang tegas menyebutkan tentang kesetaraan tiap warga negara dalam pemerintahan, dalam berserikat dan berkekspresi, juga kedudukan di depan hukum, berbagi pengalaman bagaimana masuk ke Senayan, menjadi satu dari empat wakil Daerah Pemilihan Jawa Tengah pada pemilu 2019 lalu. Representasi perempuan di lembaga politik, kata dia, apalagi DPD berbeda dengan DPR yang dari sisi UU ada kebijakan afirmasi dalam pencalonan minimal 30 persen calon perempuan di tiap dapil. “Di DPD taka da affirmative action. Ini pasar bebas (taka da kebijakan afirmasi-Red). Ia mengatakan, ada delapan provinsi di Indonesia yang tak memiliki wakil DPD perempuan. “Jawa tengah ini seimbang, dari empat wakil, dua laki-laki dan dua perempuan,” lanjut dia. Casyta menggarisbawahi pentingnya kebijakan afirmasi dalam demokrasi elektoral, namun harus diukur bagaimana imbasnya terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. “Tolok ukur representasi ini adalah kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Saya kira, representasi ini masih harus terus didorong untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro-gender,” kata dia. Idha Budiati mendedah sejarah dan kronologi kebijakan afirmasi perempuan dalam pencalonan, mulai pemilu 2004 dimana ada sanksi sosial bagi partai yang daftar calon yang diajukan kurang dari 30 persen, lalu sanksi administratif pada pemilu 2009, dan pada 2014 mulai ada sanksi jika calon legislatif yang diajukan parpol di satu dapil kurang dari 30 persen maka parpol di dapil itu sanksinya tak ikut pemilu. Regulasi 2014 itu dipertahankan pada 2019 lalu. “Ada respons yang progresif dari KPU terkait sanksi yang memang tidak disebutkan secara jelas di UU Pemilu, lalu dimunculkan di Peraturan KPU,” kata dia. Ida Budhiati mengungkapkan saat ini tak tepat mempertentangkan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Sebab keadaannya belum tentu pula perempuan sudah pasti akan memperjuangkan isu-isu perempuan, dan bisa saja di sisi lain, ada juga laki-laki yang memiliki visi pro-gender. Jika mayoritas lembaga pengambil kebijakan masih diisi laki-laki, maka perlu dilakukan pendekatan bagaimana isu-isu perempuan bisa terakomodasi. Sementara itu Fitriyah menyampaikan beberapa tantangan perempuan dalam proses demokrasi elektoral. Di antaranya sistem pemilu proporsional terbuka memunculkan pertarungan terbuka antar calon, keterbatasan pembiayaan dan jaringan calon perempuan, masih ada anggapan bahwa pemimpin itu bukan perempuan tapi laki-laki, dan rendahnya dukungan parpol. Sedangkan saat terpilih, tantangan   perempuan di ranah politik adalah tidak hanya hadir, tetapi   sebagai  pembawa pesan dan  sebagai pesan itu sendiri. Di sisi lain, isu-su perempuan belum banyak diangkat  dalam visi dan misi calon. “Sebetulnya masih banyak tantangan perempuan di ranah politik, untuk itu harus terus diperjuangkan,” kata Fitriyah. (kpujepara)

Untuk pengaduan silahkan hubungi Humas KPU Kabupaten Jepara pada alamat: Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jl. Yos Sudarso No.22, Jobokuto II, Jobokuto, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59416 Telp: (0291) 591043 (Senin - Kamis 08:00 - 15:00 WIB; Jumat 08:00 - 15:30 WIB Email: kpujepara@gmail.com Tim Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat KPU Kabupaten Jepara, UNDUH DI SINI

Kpujepara.go.id - Sesuai ketentuan regulasi pada UU No 10 Tahun 2016, pemilihan bupati dan wakil bupati Jepara akan diselenggarakan pada November 2024. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri saat rapat koordinasi  terkait perkembangan informasi pelaksanaan Pilkada bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jepara di Ruang kerja Bupati Jepara, Rabu (14/4/2021). Dalam rapat koordinasi tersebut hadir pula anggota KPU  Jepara Ris Andy Kusuma beserta Sekretaris KPU Jepara Dafaf Ali. Rapat dipimpin oleh asisten I Sekda Jepara Dwi Riyanto dan dikuti oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Bappeda, DPPKAD, Kesbangpol, dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara. Subchan memastikan pemilihan atau Pilkada Jepara akan diselenggarakan pada 2024 jika mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini. Kepastian itu dikuatkan dengan batalnya pemerintah merevisi UU Pemilu dan mengeluarkan dari daftar dari program legislasi nasional (prolegnas) tahun ini.  Ia juga mengajak Pemda untuk saling bersinergi mempersiapkan diri menghadapi Pilkada yang akan datang. Lebih lanjut Subchan menjelaskan jika anggaran Pilkada 2024 masih menjadi beban daerah.  “Sebaiknya pemerintah daerah segera merancang perda terkait pencadangan anggaran untuk Pilkada. Sebagaimana langkah yang dilakukan pemerintah provinsi dalam menyiapkan anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 dengan telah membuat perda dana cadangan,” kata Subchan. Subchan juga mencontohkan bahwa kesiapan Pemprov Jateng dalam menyediakan anggaran Pilgub 2024 dengan menyispkan dana cadangan mulai 2021, 2022, 2023. Sebagaimana distur dalam perda, tiap tahun Pemprov dibebebani menyiapkan dana cadangan Pilgub paling sedikit Rp 300 miliar. "Saya kira Pemkab Jepara juga bisa mencontoh Pemprov dalam menyiapkan dana pilkada," tambahnya. Dalam kesempatan tersebut Dwi Riyanto mengatakan jika koordinasi antara KPU Jepara dan Pemerintah Daerah harus dilakukan secara terus menerus guna bersiap diri hadapi Pilkada yang akan datang. Ia mengatakan telah menyepakati bersama sekda terkait pencadangan anggaran untuk Pilkada “Kita harus mempersiapkan diri hadapi hajat nasional,” ujar Dwi.  Ia juga memberi arahan kepada OPD terkait dalam kesempatan tersebut untuk segara melakukan pembahasan terkait pembentukan perda menegenai pencadangan anggaran untuk Pilkada agar dapat diselesaiakan tahun ini. Sementara, Subchan dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan jika di luar masa tahapan ini KPU dan Pemkab  dapat saling berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih. “KPU Jepara butuh dukungan dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan pemilih,” kata Subchan. Terkait pendidikan politik pemerintah daerah menyambut baik ajakan kolaborasi dari KPU Jepara. Dwi Riyanto mengatakan jika pendidikan pemilih sangat penting untuk diadakan terutama bagi para pemilih pemula. “Kita dapat menciptakan akselerasi pendewasaan demokrasi melalui pemilih pemula,” kata  Dwi. “Punya kesadaran memilih dan melek politik penting dimiliki oleh para pemilih pemula,” lanjutnya. (kpujepara)