Berita

Pengumuman Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)Berita Acara Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021 Masukan dan Tanggapan Masyarakat

Kpujepara.go.id - Rapat koordinasi (rakor) terkait pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode Maret 2021 yang berlangsung secara luring di aula KPU Kabupaten Jepara, Kamis (25/3) berlangsung sangat dinamis. Peserta yang diundang secara luring, baik Bawaslu, partai politik, maupun perwakilan Pemkab dan stakeholder lain memberikan banyak respons. KPU bersama seluruh stakeholder itu dalam satu kesepahaman bagaimana daftar pemilih yang akan digunakan pada pemilu dan pemilihan serentak 2024 mendatang benar-benar berkualitas. Rapat tersebut dipimpin Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun. Rakor dibuka Sekretaris KPU Da'faf Ali. Subchan memimpin jalannya rakor dengan mengapresiasi seluruh stakeholder yang ikut aktif  dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan sejak Maret 2020. “Penting untuk dilakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan untuk jadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu dan pemilihan serentak 2024. Ini agar menjadi DPT yang berkualitas,” kata Subchan.  Ia menjelaskan data penyusunan DPB ini diperoleh dari DPT tahun 2019. “Hal ini kami lakukan secara konsisten sebagai persiapan pemilu 2024”. Subchan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pemilih juga stakeholder terkait. “Partisipasi itu perlu dibangun sejak dini, tidak mepet dengan waktu pemungutan suara. Masukan-masukan dari berbagai kalangan dan masyarakat terkait upaya memutakhirkan data pemilih ini menjadi sesuatu yang berharga untuk menjaga mutu daftar pemilih,” kata dia. 877.482 Pemilih Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Muntoko mengatakan hasil pemutakhiran DPB sampai dengan 25 Maret 2021 di Kabupaten Jepara sebanyak 877.482 pemilih. Jumlah ini terdiri atas 437.546 pemilih laki-laki dan 439.936 pemilih perempuan. “Terdapat kenaikan sejumlah 354 pemilih,” kata Muntoko.   Ia terus berharap kepada seluruh stakeholder agar terus aktif memberikan masukan dan saran pada kanal-kanal yang telah disediakan. Kanal masukan itu bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Jepara di Jl Yos Sudarso 22. Selain itu juga bisa secara daring melalui tautan http://bit.ly/pemilihjepara. Sejak 2021 bisa melalui website www.kpujepara.go.id. “Ada fitur yang kami sediakan secara khusus untuk menampung masukan pemilih. Masyarakat juga bisa mengakses perubahan dari hasil pemutakhiran ini melalu fitur di website tersebut,” lanjut Muntoko. Rakor berlangsung dinamis lantaran para peserta banyak memberikan pendapat, masukan, harapan, dan apresiasi terhadap KPU. Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara Sujiantoko mengapresiasi pelayanan pemutakhiran daftar pemilih secara daring yang dilakukan KPU. Ia juga mendorong masyarakat aktif berpartisipasi memberikan masukan, pengawasan untuk sama-sama memperbaiki kualitas daftar pemilih. Sujiantoko mengajak KPU bisa berkolaborasi dalam rangka sosialisasi pemutakhiran DPB ini di desa-desa binaan Bawaslu. M Ulinnuha Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Jepara yang hadir mengatakan, data kependudukan amat dinamis, misalnya soal data pemilih baru yang baru berusia 17 tahun. Ia menyatakan perekaman KTP elektronik sudah dilakukan di kantor kecamatan sejak April 2020. Pada 2021 ini blangko masih tercukupi. Data termutakhir ada lebih dari 1.740-an penduduk yang belum melakukan perekaman. "Jumlah ini sangat dinamis karena selalu berubah tiap hari, " kata dia. Nur Cholis, perwakilan dari PDI Perjuangan mengapresiasi rakor yang dilakukan rutin tiap bulan. Partai, kata dia juga dalam waktu dekat akan memohon data-data publik yang sekiranya bisa dipenuhi KPU dan sesuai regulasi. Nasudi dari Partai Perindo juga mendukung langkah-langkah KPU dalam memutakhirkan data pemilih karena akan menjadi basis data penting dalam pemilu ke depan. Hamidun dari PKS berharap penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan serentak, baik mengenai waktu dan tahapannya. Sementara itu Rapawi dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara mengatakan, jika pemilu dan pemilihan serentak digelar di 2024, maka KPU bisa menindaklanjutinya dengan pertemuan berikutnya dengan Pemkab. "Karena sebelumnya sudah dilakukan pertemuan intens saat ada wacana pemilihan serentak pada 2022," kata dia. Subchan Zuhri merespons masukan-masukan tersebut dan memberikan penjelasan-penjelasan. KPU, kata dia, sudah sering berkolaborasi dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk kerja-kerja yang terkait pendidikan pemilih, sosialisasi, maupun pemutakhiran data pemilih. Karena itu ia menyambut baik dan siap bekerja sama dengan Bawaslu untuk program-program serupa. Terkait pelaksanaan pemilu 2024, ia menjelaskan sesuai simulasi yang dibuat KPU RI setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, tahapannya dimulai pada November 2021. Ini dengan simulasi pemungutan suara dilakukan Maret 2024. ‘’Tahapan paling awal adalah pendaftaran peserta pemilu. Karena itu parpol mulai saat ini juga perlu bersiap diri,’’ ujar dia. Sedangkan pemilihan serentak 2024 dilakukan setelah pemilu, yakni November 2024. (kpujepara)

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mengikuti workshop mengenai kejurnalistikan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (24/3). Acara itu juga diikuti oleh KPU kabupaten/kota se-Indonesia. Dari KPU Kabupaten Jepara hadir Koordinator Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Muhammadun, Kepala Subbag Teknis dan Hupmas Bagus Gede serta staf Subbag Teknis dan Hupmas. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat dalam kesempatan itu menyampaikan pentingnya workshop jurnalistik agar KPU dapat menyerap strategi komunikasi publik di era digitalisasi media. Yulianto berpesan kepada seluruh peserta agar dapat mempergunakan sarana workshop ini untuk mengoptimalkan serta mengembangkan media sosial milik KPU. “Kita harus menjadikan website dan media sosial kita sebagai referensi bagi media lain,” ujar Yulianto. Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi strategi komunikasi KPU yang dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dewanthoputra Adhi Permana, Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas dalam kesempatan yang sama berharap kepada KPU kabupaten/kota dapat memahami kaidah jurnalistik yang baik lewat kegiatan ini. Dewanto juga berharap kepada KPU kabupaten/kota dapat merespons kebutuhan publik dengan menghadirkan berita-berita yang dikemas secara menarik. Diana Ariyanti anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Sosdiklih dan Parmas sebagai narasumber dalam kesempatan itu mendorong agar KPU kabupaten/kota untuk terus melakukan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. “Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan demokrasi substansial,” kata Diana. Ia juga menekankan agar KPU kabupaten/kota untuk dapat menyampaikan informasi ke publik dengan bahasa yang mudah diterima publik. “Perlu untuk mengoptimalkan media sosial untuk mengakselerasi kedewasaan demokrasi pemilih,” seru Diana. Ia menyampaikaan itu karena masyarakat juga ingin mengetahui regulasi tentang kepemiluan. “Literasi elektoral menjadi penting bagi masyarakat pada saat ini. Sehingga penting bagi kita untuk mengemas informasi ini dalam bentuk konten yang menarik,” ujar Diana. Narasumber yang juga berbagi ilmu jurnalistik dalam kesempatan tersebut adalah Managing Editor Kompas TV Zaki Amrullah. Dalam kesempatan yang sama Zaki menyampaikan materi seputar kejurnalistikan yang disampaikan secara komprehensif kepada peserta workshop. Zaki berpesan agar KPU responsif terhadap arus informasi yang diminati oleh publik. “Konten yang menarik dan informasi yang aktual merupakan keperluan media saat ini,” ujar Zaki. (kpujepara)

Juli Pengumuman / Berita Acara / Rekapitulasi Daftar Nama Pemilih Perubahan Agustus Pengumuman / Berita Acara / Rekapitulasi Daftar Nama Pemilih Perubahan September Pengumuman / Berita Acara / Rekapitulasi Daftar Nama Pemilih Perubahan

Kpujepara.go.id – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jepara siap mendukung langkah-langkah yang direncanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan sekaligus memberikan pendidikan pemilih ke para siswa  madrasah-madrasah serta santri di pondok pesantren. Hal itu disampaikan Kepala Kemenag Kabupaten Jepara Muh Habib saat menerima silaturahmi KPU Kabupaten Jepara terkait koordinasi mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih pemula di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Selasa (16/3). Dalam kesempatan itu dari KPU Kabupaten Jepara dihadiri Koordinator  Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Muhammadun, Koordinator Divisi Program dan Data Muntoko, Kasubbag Program dan Data Dinar Setoresmi beserta staf, serta tim humas KPU. Muhammadun dalam kesempatan tersebut menyampaikan tentang perlunya menjalin sinergi antara KPU dengan Kemenag. “Koordinasi dan sinergi ini sudah kita lakukan sejak 2014 dalam bentuk pendidikan pemilih serta pendampingan-pendampingan pelaksanaan proses demokrasi pemilihan OSIS di madrasah. Kami ingin sinergi ini juga berjalan, terutama untuk pendidikan pemilih pemula di madrasah dan pesantren, serta dalam upaya KPU memenuhi hak memilih para pemilih pemula itu melalui pendataan yang berkelanjutan,” kata Muhammadun. Ia menyampaikan agar kerja sama terkait pendidikan pemilih pemula ini terus dilanjutkan, terutama setelah dibukanya tatap pembelajaran di sekolah. “Penting untuk membangkitkan literasi kepada pemilih pemula," ujar Muhammadun. Sementara itu Muntoko berharap Kemenag Kabupaten Jepara dapat mendukung kebutuhan pendataan pemilih pemula, termasuk penduduk yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah karena mereka sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. "Siswa madrasah di bawah naungan Kemenag Kabupaten Jepara juga diharapkan dapat berpatisipasi aktif dalam usaha pemeliharaan data pemilih ini," ujar Muntoko. Ia menyampaikan hal ini perlu dilakukan untuk memastikan para pemilih dapat memilih dalam pemilu nanti. Habib menyambut baik ajakan kerja sama dari KPU Kabupaten Jepara terkait pendidikan pemilih pemula dan pemutakhiran  data pemilih pemula ini. Ia menyampaikan tentang pentingnya untuk mengadakan sosialisasi secara langsung kepada siswa-siswi guna mempersiapkan pemilih pemula dapat menjadi pemilih yang berkualitas. Ia juga menyampaikan Kemenag juga siap mendukung usaha KPU Kabupaten  Jepara dalam pemutakhiran data pemilih pemula ini. "Nanti setelah ini, kita perlu buat MoU, sehingga kami bisa langsung menyampaikan ke madrasah-madrasah," kata Muh Habib. (kpujepara)

Kpujepara.go.id – Sebagian perempuan merasa alergi untuk terlibat politik. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari peristiwa politik. Untuk itu, KPU Kabupaten Jepara terus memberikan pendidikan politik kepada perempuan. Salah satunya saat mengisi Latihan Kader Dasar (LKD) PC Fatayat Kabupaten Jepara untuk PAC Fatayat Kecamatan Tahunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Huda, Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, Sabtu (11/3/2021). LKD yang bertemakan Profesionalisme Kader dalam Bingkai Ahlussunnah Waljamaah sebagai Pilar Kokohnya Organisasi itu dihadiri Ris Andy Kusuma, Divisi Hukum dan Pengawasan. Dalam kesempatan itu, dipaparkan pentingnya perempuan untuk terlibat aktif dalam politik, baik terlibat secara kelembagaan atau non kelembagaan. Terlibat dalam kelembagaan misalnya menjadi penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat sampai TPS. Selain itu, bisa juga menjadi anggota atau pengurus partai politik. “Terlibat non kelembagaan bisa dengan organisasi atau perkumpulan yang ada di masyarakat,” jelas Ris Andy Kusuma. Keterlibatan perempuan dalam politik telah diatur dalam Undang-Undang (UU). Hasilnya setiap pemilu, jumlah anggota dewan dari perempuan terus meningkat. Bahkan, di Pilkada Jateng 2020, ada 11 perempuan yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, ada kendala yang dihadapi dalam diri kaum perempuan. Di antaranya, keengganan untuk terlibat, lebih suka mengurus keluarga, orang tua dan suami tidak suka anaknya yang perempuan dan isteri banyak di luar rumah, masyarakat masih kurang memberi dorongan dan dukungan terhadap perempuan untuk memenangkan pertarungan politik. Qoiriyah dari Pengurus Ranting Fatayat Desa Mantingan mengatakan, selama ini jumlah keterlibatan politik untuk perempuan di Kabupaten Jepara sudah tinggi. Namun, menurutnya, keterwakilan perempuan di DPRD Jepara masih sangat sedikit. “Untuk mendorong peningkatan itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan kapasitas diri dan menata jaringan serta pola komunikasi yang dibangun di masyarakat,” tambah Ris Andy Kusuma. (kpujepara)