Berita

Kpujepara.go.id – Seluruh komisioner dan pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Jepara, Selasa (9/3) disuntik vaksin Covid-19 di Klinik Savitri Jl Diponegoro Jepara.  Sebelumnya Pemkab telah mendata nama-nama yang akan divaksin dari Satuan Kerja KPU Kabupaten Jepara. Beberapa perkantoran di pemerintahan sebelumnya telah menjalani vaksinasi serupa. Suntik vaksin yang dijalani seluruh pegawai KPU pada hari ini merupakan tahap pertama. Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri mengatakan kesediaan seluruh anggota dan pegawai KPU menjalani layanan vaksinasi tersebut merupakan bentuk komitmen dalam mendukung program penanggulangan pandemi Covid-19. Pelaksanaan layanan vaksin covid-19 dilakukan secara bergantian sesuai dengan protokol kesehatan. “Sejak awal KPU Kabupaten Jepara berkomitmen mendukung langkah-langkah yang diambil dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Kami juga mengajak masyarakat luas agar mengikuti vaksinasi supaya Indonesia segera terbebas dari pandemi Covid-19,” kata Subchan Zuhri  usai disuntik vaksin di klinik, Selasa. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 84/2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019, vaksinasi merupakan pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Pelaksanaan vaksinasi  Covid-19 bertujuan mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Sementara itu anggota KPU Jepara Muhammadun mengatakan, KPU terus berupaya bisa terlibat secara aktif dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. Upaya-upaya pencegahan di internal kantor sudah dilakukan sejak awal munculnya penyebaran virus ini di Indonesia. Langkah-langkah pencegahan mengikuti panduan atau protokol dari Satgas Penanganan Covid-19 dari pemerintah. Di luar itu, KPU Kabupaten Jepara, sesuai instruksi dari KPU RI, selain terlibat dalam sosialisasi pencegahan melalui konten-konten di website dan media sosial dengan tagar #KPULawanCovid-19, juga turut membagikan ribuan masker ke berbagai kelompok masyarakat, serta membagikan hand sanitizer. “Upaya pencegahan ini tanggung jawab bersama. Penyampaian informasi ke masyarakat dan antar masyarakat harus makin intensif dan efektif, termasuk dalam menyukseskan program vaksinasi ini,” kata Muhammadun. (kpujepara)

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengelolaan sistem laman resmi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Rakor dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jateng, Rabu (3/3).  Dari KPU Kabupaten Jepara, hadir dalam rakor daring Ketua KPU Subchan Zuchri, Koordinator Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Muhammadun, Koordinator Divisi Program dan Data Muntoko, kepala Subbag Teknis dan Hupmas, kepala Subbag Program dan Data serta admin dari website KPU Kabupaten Jepara. Paulus Widiyanto, anggota KPU Divisi Data dan Informasi  KPU  Provinsi Jawa Tengah  dalam sambutannya  menyambut baik terselenggaranya rakor ini karena dapat dijadikan sarana edukasi bagi jajaran KPU kabupaten/kota dalam pengelolaan website.  Ia menyerukan kepada pengelola website di KPU kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola website dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Dalam kesempatan tersebut Paul menyampaikan agar pengelolaan website ini untuk ditangani secara serius. “Wajah KPU digambarkan oleh konten-konten yang dihadirkan dalam laman kita,” kata Paul. Ia juga menyampaikan untuk mewujudkan website KPU yang terintegrasi. “Aktivitas website kita rawan diganggu oleh pihak luar sehingga hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keamanan website kita,” ujar Paul. Paul juga berpesan kepada KPU kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan inovasi terhadap konten-konten yang  akan disajikan dalam website. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat menarik minat masyarakat. Dalam kesempatan yang sama  Andre Putra Hermawan, koordinator Bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi KPU RI memaparkan secara mendalam serta komprehensif mengenai manajemen pengelolaan website. Ia menekankan untuk adanya sinergi antar bagian atas pengelolaan website ini. ”Harus ada pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan website ini," ujar Andre. KPU kabupaten/kota juga diberikan arahan untuk dapat menghadirkan konten yang ringan sehingga dapat  diakses  publik dengan mudah. Andre kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai manfaat dari pengindukan website  KPU Kabupaten/Kota ke website resmi milik KPU RI.  Ia  menyampaikan jika KPU RI siap memfasilitasi dan mengadvokasi kegiatan pengintegrasian ini. Ia memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dialami oleh KPU kabupaten/kota dalam pengelolaan website milik mereka. (kpujepara)

Kpujepara.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mengadakan rapat koordinasi (rakor) terkait pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode Februari 2021 secara daring, Jumat (26/2). Rapat tersebut dipimpin Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri dan diikuti empat komisioner lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun serta Sekretaris KPU Da’faf Ali. Ikut serta secara daring di antaranya Bawaslu, perwakilan seluruh partai politik, Disdukcapil, Bagian Tata Pemerintahan Setda Jepara serta Polres dan Kodim 0719/Jepara. Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa terbitnya Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tentang Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 menjadi dasar terselenggaranya rakor DPB ini.  Dalam surat edaran tersebut mewajibkan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rapat koordinasi DPB bersama dengan stakeholder setiap bulan di 2021. DPB di 2021 ini terdapat beberapa perbedaan mekanisme dari DPB dari tahun sebelumnya. “Salah satu perubahannya adalah sudah tidak adanya rapat pleno DPB dan diganti dengan rapat koordinasi  ini," kata Subchan. Ia juga menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi KPU Kabupaten Jepara untuk terus melakukan pemutakhiran daftar pemilh secara berkelanjutan, sebagaimana yang diamanatkan oleh  UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.  Subchan berharap kepada seluruh peserta agar ikut berpatisipasi aktif agar persoalan daftar pemilih ini tidak menjadi sengketa di saat memasuki tahapan pemilu nanti. Optimalkan Website Anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Muntoko dalam kesempatan yang sama mengajak masyarakat Kabupaten Jepara dan seluruh stakeholder untuk berpatisipasi aktif dalam mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas. “Kami menyediakan fitur masukan pemilih di website resmi KPU Kabupaten Jepara sebagai media partisipasi," ujar Muntoko. Ia juga menyampaikan bahwa  hasil rapat  koordinasi ini nantinya akan dituangkan dalam berita acara dan akan diumumkan ke dalam website resmi milik KPU Kabupaten Jepara. Muntoko memaparkan jika KPU Kabupaten Jepara terus melakukan pemutakhiran daftar pemilihan berkelanjutan. Sehingga DPB periode Februari ini merupakan hasil-hasil dari proses pemuktahiran DPB yang dilakukan di bulan Januari-Februari. Muntoko juga menyampaikan perkembangan Jumlah daftar pemilih di tahun 2021 ini. Ia menyampaikan berdasarkan hasil pemuktahiran data pemilih untuk periode Februari 2021 mencapai 877.128 pemilih. Terdapat kenaikan sejumlah 355 pemilih dari periode Desember 2020 yang berjumlah 876.773 pemilih. Dalam rakor tersebut Sujiantoko, ketua Bawaslu Kabupaten Jepara menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan rakor DPB yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Jepara . Ia juga memberikan masukan kepada KPU memberikan salinan hasil rakor ini terutama terkait penambahan maupun pengurangan daftar pemilih disertai  daftar alamat pemilih. Terkait hal itu Subchan menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Jepara akan menindaklanjuti masukan dari Bawaslu. Ia juga berpesan kepada Bawaslu Kabupaten Jepara ini agar terus mengawal proses pemuktahiran daftar pemilih yang dilakukan KPU. (kpujepara).

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menindaklanjuti rapat koordinasi kehumasan yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah 17-18 Februari lalu dengan menggelar pertemuan internal yang melibatkan seluruh komisioner dan pegawai sekretariat. Muara dari pertemuan itu adalah menyusun langkah-langkah praktis untuk mengoptimalkan website dan media sosial lembaga (KPU) demi kredibilitas lembaga. Pertemuan internal tersebut dipimpin Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri bersama empat komisioner lainnya, yakni Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun. Acara dipandu Sekretaris KPU Da’faf Ali. Subchan Zuhri mengatakan, pertemuan internal yang melibatkan seluruh staf tersebut merupakan rencana yang sudah disepakati pada awal 2021, dimana setiap sebulan sekali ada pertemuan yang melibatkan seluruh komisioner dan semua pegawai di lingkungan KPU. Namun pada saat pertemuan pertama kemarin bertepatan dengan turunnya Surat Dinas Nomor 170/2021 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU. Surat tersebut diterima KPU Jepara dua hari setelah rakor kehumasan yang diisi Kepala Koordinator Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik KPU RI Robby Leo Agust. Subchan Zuhri menjelaskan satu per satu isi surat tersebut. Intinya bagaimana terjadi sinergi antara akun media sosial KPU di semua tingkatan, baik KPU RI, provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu juga mengaktifkan seluruh platform media sosial yang dimiliki untuk membangun komunikasi efektif dengan publik. “Ada dorongan dan semangat yang besar di pimpinan di KPU RI agar website dan medsos kelembagaan ini dioptimalkan. Ini mesti kami transformasikan di KPU Kabupaten Jepara,” kata Subchan Zuhri. Muntoko mengatakan sebelumnya telah memberikan beberapa masukan untuk pengelola website, khususnya perlunya beberapa penyegaran fitur layanan informasi. “Termasuk didalamnya bagaimana nanti informasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan atau DPB bisa terakomodasi secara optimal melalui website dan medsosnya,” kata dia. Ris Andy Kusuma mendorong seluruh pegawai juga aktif mendukung upaya-upaya optimalisasi website dan medsos KPU ini dengan terlibat aktif. “Seluruh pegawai menjadi yang terdepan dalam mengakses dan menguasai informasi-informasi yang dipublikasikan KPU,” kata dia. Sementara itu Muhammadun memberikan analogi-analogi betapa pentingnya website dan medsos KPU sebagai jembatan komunikasi publik untuk membangun kredibilitas lembaga. “Yang amat penting untuk lembaga adalah bagaimana kredibilitas dan akuntabilitasnya terjaga di mata publik. Pegawai beraktivitas di website dan medsos untuk lembaga derajat urgensinya menjadi sama penting dan sama wajib karena tanpa optimalisasi peran website itu kredibilitas lembaga bisa buruk atau dipertanyakan di mata publik. Ini mirip pernyataan bahwa yang penting seseorang makan nasi untuk menjaga stamina, namun seseorang itu tak bisa makan jika tak dibarengi lauk tempe. Maka lauk tempe menjadi sama pentingnya dengan makanan pokok,” kata Muhammadun. Dalam kesempatan itu ia mengajak tim humas dalam waktu dekat untuk meningkatkan intensitas kelas berbagi pengetahuan yang sudah berjalan beberapa bulan. “Dalam waktu dekat atau secepatnya, pelatihan untuk mengoptimalkan medsos bisa masuk dalam kurikulum kelas di tim humas,” kata Muhammadun. Dalam pertemuan itu, Da’faf Ali mengingatkan seluruh pegawai untuk betul-betul memedomani aturan tata naskah dalam pembuatan surat-surat resmi KPU baik untuk internal maupun eksternal. (kpujepara)

Kpujepara.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara mengikuti rapat koordinasi kehumasan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, 17-18 Februari. Rakor dilaksanakan secara daring oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jateng dan juga luring oleh sebagian peserta. Rakor tersebut membahas bagaimana sistem kehumasan di KPU terus diperkuat, salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi website dan media sosial. Rakor dibuka anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Sumber Daya Manusia M Taufiqurrahman. Dua narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini. Keduanya adalah Endro Purnomo, ahli teknologi informasi, manajemen dan bisnis serta pengajar di Sekolah Bisnis Indonesia, dan Robby Leo Agust, kepala Koordinator Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik KPU RI. Rakor juga dihadiri Dewantoputra AdhiPermana, kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Tengah. Dari KPU Kabupaten Jepara, hadir dalam rakor daring Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri, anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Muhammadun, serta tim dari sekretariat yang membidangi humas. “KPU bekerja berhubungan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan publik. Maka fungsi kehumasan lembaga di KPU semua tingkatan harus berjalan dengan baik,” kata Taufiqurrahman saat membuka rakor. Ia menjelaskan fungsi kehumasan itu misalnya kesiapan dalam menyajikan data dan informasi yang akurat dan terkini, serta peka terhadap kebutuhan publik. Karena itu, lanjut dia, kerja-kerja nyata untuk mendukung tugas kehumasan juga mesti berjalan dengan baik. “Bekerja sesuai dengan regulasi saja belum cukup sebagai sebagai badan publik kita juga bersentuhan dengan opini publik. Ini yang harus kita kelola dengan baik,” jelas dia. Dalam rakor itu Endro Purnomo berbagi bagaimana teknis pengelolaan website. Ia memaparkan pentingnya menghadirkan konten-konten di website yang mudah untuk diakses publik juga konten-konten yang selaras dengan dinamika terbaru. “Pengunjung website itu simpel, mereka berharap informasi dan data di website mudah dan nyaman diakses,” kata Endro. Dewantoputra AdhiPermana dalam kesempatan ini menekankan pentingnya tim humas di KPU memiliki standard kerja yang bisa menjadi panduan. “Untuk menunjang kerja humas, penting untuk memperhatikan perangkat pendukung, personel, juga standard kerja atau SOP,” kata Dewantoputra. Berelasi dengan Publik Sementara itu Robby Leo Agust memaparkan bagaimana KPU berhubungan dengan publik. Tim humas disebut sebagai garda terdepan bagaimana berelasi dengan publik. Selama lima jam lebih Robby memantik kesadaran akan pentingnya komunikasi publik yang harus dijalankan KPU. Hal-hal mendasar terkait kompetensi berbicara di depan publik, bagaimana meliput dan menulis berita, bahkan kompetensi dalam mengisi website dan medsos ia sampaikan secara komprehensif. “Sebagai tim humas, maka perlu meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Jika itu terkait website dan kepentingan untuk berelasi dengan media massa maka penting juga meningkatkan kemampuan dalam penulisan berita,” kata Robby. Karena website menjadi jendela informasi penting di KPU, maka hal-hal yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh KPU yang terkait dengan publik harus juga disampaikan melalui website. “Kita ini kan pakai anggaran publik, maka publik harus tahu apa yang kita kerjakan. Sudah tidak zamannya Lembaga publik tertutup,” lanjut Robby. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan medsos KPU karena melalui beragam platform media sosial akan terjadi interaksi Lembaga dengan publik. “Medsos punya dunianya sendiri, sehingga butuh tim kreatif di humas untuk mengelolanya,” imbuhnya. Dalam kesempatan itu Muhammadun diminta Robby untuk berbagi pengalaman bagaimana mengelola website dan medsos di KPU Kabupaten Jepara. Muhammadun mengatakan website merupakan bagian penting dari kerja KPU, sehingga harus menjadi perhatian khusus. “Kami sudah beberapa bulan menjalankan kelas khusus untuk meningkatkan kompetensi SDM di internal kami terkait pengelolaan website dan medsos. Kelas ini berjalan rutin setiap sepekan sekali,” kata Muhammadun. (kpujepara)

Kpujepara.go.id – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menjaga integritas, meningkatkan kompetensi serta memperbanyak literasi. Tiga hal itu ditekankan oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) KPU RI Bernard Sutrisno dalam kegiatan pengarahan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) CPNS yang diadakan oleh Sekretariat Jendral KPU RI dan diikuti oleh CPNS KPU se-Indonesia, Kamis  (18/02/2021). Tahun ini, KPU Kabupaten Jepara juga mendapat tambahan satu CPNS baru. "Integritas bukan hanya perkara moral yang baik, tapi juga dengan kinerja yang baik.” kata Bernard. Ia berpesan kepada seluruh peserta untuk mewujudkan budaya kerja yang mandiri, akuntabel dan disertai dengan kerja keras. CPNS diharapakan oleh Bernard mampu kreatif dan berinovasi sehingga dapat membuat terobosan-terobosan baru dalam lingkungan kerjanya. Pula CPNS di lingkungan kerja Sekretariat KPU penting untuk kembali menumbuhkan minat baca terhadap sumber-sumber bacaan yang dapat menununjang kinerjanya nanti. Selain diisi oleh Sekjen KPU, pembekalan terhadap peserta juga diisi oleh Plt. Ketua KPU RI Ilham Saputra dan Plt. Kepala Biro SDM KPU RI Lucky F. Majanto. Ilham Saputra, Plt. Ketua KPU RI menjelaskan bahwa beban kerja di KPU itu berat. Sehingga diperlukan SDM yang dapat tekun dalam bekerja. Ia berpesan kepada seluruh CPNS KPU untuk memahami apa yang menjadi inti pekerjaan dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. “Tak kalah penting bahkan lebih penting CPNS KPU harus dapat menjaga integritas,” kata Ilham. Ia juga menekankan kepada seluruh peserta untuk meningkatkatkan indeks reformasi birokrasi dengan menumbuhkan etos kerja yang baik. Sanksi tegas akan diberikan kepada ASN di KPU yang tidak disipilin dan bermalas-malasan dalam bekerja. “Kita tidak butuh pekerja seperti itu,” kata Ilham. Plt. Kepala Biro SDM KPU RI Lucky F. Majanto, dalam kesempatan yang sama menjelaskan secara komprehensif mengenai pembinaan kepegawaian kepada seluruh CPNS KPU. Ia memberikan pengenalan kepada seluruh peserta terkait kebijakan mengenai kepegawaian di Kekretariat KPU. Sehingga diharapkan dalam bekerja, CPNS KPU mampu beradaptasi dengan segala regulasi dan budaya kerja yang telah diterapkan oleh KPU. Lucky juga menekankan kepada seluruh peserta untuk dapat mengembangkan kompetensinya dengan mengambil beasiswa yang sudah difasilitasi oleh KPU nantinya. KPU sendiri saat ini sudah bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi di Indonesia. (kpujepara)