Berita

Kab-jepara.kpu.go.id – Partai politik yang saat ini sedang bersiap mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024, mengapresiasi Langkah KPU Jepara yang secara aktif mendatangi parpol untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait tahapan Pemilu 2024. Hal itu dianggap sebagai langkah penting, untuk menguatkan kran komunikasi penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu sepanjang tahapan. Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Jepara Khasan Busyiri mengatakan, saat ini partainya membutuhkan banyak informasi terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik menjelang masa pendaftaran. “Kami pengurus baru, benar-benar membutuhkan komunikasi yang intensif dengan KPU, khususnya di masa persiapan pendaftaran ini,” kata Khasan Busyiri saat menerima kunjungan tim dari KPU Kabupaten Jepara di Kantor DPC PBB Jepara, Rabu (20/7). Ada enam pengurus DPC PBB yang menerima KPU. Tim dari KPU adalah Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Muhammmadun, Kepala Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik Sutomo, dan staf Subbag Hukum dan SDM Matsuhan. Khasan Busyiri mengungkapkan, partainya sudah siap terkait pengunggahan data-data yang dibutuhkan untuk kepentingan pendaftaran ke aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikelola KPU. “Kepengurusan partai kami di semua kecamatan juga sudah lengkap,” kata Khasan. Dalam kesempatan itu Muhammadun menyampaikan poin-poin pokok dalam Peraturan KPU Nomor 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Selain itu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pengurus DPC PBB terkait persiapan dan jadwal pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Muhammadun memberikan gambaran-gambaran terkait proses-proses dan waktu yang ditanyakan tersebut. Selain itu juga menyampaikan bahwa KPU, dalam waktu dekat akan menginformasikan ke partai politik terkait rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang saat ini masih dalam finalisasi. “Setelah Peraturan KPU ini diundangkan, kami akan menyosialisasikannya ke partai politik di Jepara,” kata Muhammadun. Tim lain dari KPU Jepara yang dipimpin Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri mengunjungi kantor DPC Partai Demokrat. Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Jepara Heni Purwadi beserta jajaran pengurus partai menyambut kedatangan tim dari KPU Jepara. Heni mengatakan bahwa Partai Demokrat sudah siap mengikuti proses pendaftran, verifikasi dan penetapan parpol untuk meyongsong Pemilu 2014. “Partai Demokrat telah mengikuti prosedur dan arahan dari DPP Partai Demokrat untuk melengkapi semua administrasi terkait tempat kantor kepengurusan dan keterlibatan 30 persen perempuan di kepengurusan. Selain itu setiap PAC di tiap kecamatan juga telah terbentuk. Partai kami sudah ada 1.806 anggota yang siap dijadikan sebagai syarat pendaftaran,” ungkap Heni. Ia menyambut baik kunjungan KPU Jepara untuk menyosialisasikan tahapan Pemilu 2024. “Kunjungan KPU ke Partai Demokrat mempunyai peran yang sangat baik bagi kami untuk membangun dan koordinasi terkait tahapan pemilu. Ini momentum yang sangat bermanfaat sebagai perwujudan dari KPU yang mempunyai slogan melayani semua partai politik secara adil,” kata Heni. Ketua KPU Subchan Zuhri mengatakan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri harus dekat dengan semua partai politik dengan prinsip memperhatikan kode etik yang ada. “Dalam arti sebagai penyelenggara pemilu wajib untuk menjadi independen, tidak memihak, profesional demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas,” tegas Subchan. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id - Partai politik saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Meski demikian, mereka juga mulai mempersiapkan tahapan lain, seperti pencalonan. Karena itu mereka juga mengangkat persoalan daerah pemilihan atau dapil. Setidaknya hal itu terungkap dalam kunjungan KPU Kabupaten Jepara ke parpol di hari kedua, Selasa (19/7). Tim dari KPU Jepara pada Selasa pagi dating ke kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jepara di Jl MT Haryono. Hadir di antara dua anggota KPU, Muhammadun dan Muntoko, serta Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sutomo dan staf Subbag Hukum dan SDM Matsuhan. Mereka diterima Ketua DPC PKB Jepara Nuruddin Amin. Hadir pula Ketua Syura DPC PKB Muh Rusydi, Sekretaris Syura Nurul Musyafak, Sekretaris DPC PKB Miftahurroqib, Ketua LPP DPC PKB Nur Hamid, serta pengurus lain. Muhammmadun menyampaikan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang akan dijalankan pada 2022 ini, salah satunya pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024. Selain itu ada tahapan pembentukan badan adhoc, yaitu Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan panitia Pemungutan Suara (PPS), pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, serta penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil. “Kami akan menyampaikan lagi hal-hal yang lebih detil terkait tahapan-tahapan tersebut setelah peraturan KPU-nya diundangkan. Sementara ini kami bisa menyampaikan rencana-rencana yang bisa disiapkan oleh partai politik di masing-masing tahapan,” kata Muhammadun. Pengurus DPC PKB Jepara Sholihin menyampaikan aspirasi terkait dapil, terkait kemungkinan berubah atau masih tetap sebagaimana saat Pemilu 2019. Tentang hal ini, Muhammadun menyatakan bahwa KPU berpedoman pada prinsip-prinsip terkait penetapan dapil sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. “Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3/2022, tahapa penetapan jumlah kursi dan dapil dijadwalkan berlangsung pada 14 Oktober 2022- 9 Februari 2023. Nanti ada regulasi yang mengatur mekanismenya. KPU tentu menerima banyak masukan, namun tetap akan memegang prinsip-prinsip penetapan dapil,” kata Muhammadun. Di kantor DPD Partai Amanat Nasional (PAN), tim yang sama dari KPU diterima Ketua DPD PAN Bambang Harsono bersama Sekretaris Muslich serta jajaran pengurus dan pimpinan organisasi sayap dari DPD PAN lainnya. Bambang Sudarsono selain mendiskusikan persoalan penetapan dapil, juga tentang integritas dan netralitas penyelenggara pemilu. Hal itu dinilai penting, apalagi KPU akan merekrut penyelenggara pemilu ditingkat adhoc, yaitu PPK dan PPS, termasuk nanti KPPS menjelang pemungutan suara. Muhammadun dari KPU menyatakan, secara internal, KPU memiliki mekanisme kontrol untuk menjaga integritas dan netralitas. Namun persoalan integritas dan netralitas penyelenggara juga butuh pengawasan publik. “KPU itu lembaga penyelenggara pemilu yang melayani pemilih dan peserta pemilu. Akan repot jika secara personal, apalagi kelembagaan mengalami problem kepercayaan. Jadi kami harus bekerja melayani dengan profesional dengan tetap menjaga integritas dan netralitas. Publik bisa mengawasi, mengingatkan jika ada indikasi yang mengaras pada ketidakprofesionalan, maupun ketidaknetralan. Ini penting,” kata dia. Muntoko dalam kesempatan itu mengingatkan terkait tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol yang sudah mulai disiapkan. Beberapa pertanyaan terkait mobilitas pemilih dan konsekuensi-konsekuensinya juga direspons oleh Muntoko, termasuk pentingnya partisipasi masyarakat luas dan juga partai politik terkait pemutakhiran daftar pemilih. “Apalagi sekarang masyarakat bisa memberikan masukan atau laporan terkait data pemilih ke aplikasi Lindungi Hakmu,” kata Muntoko.   Sementara itu, tim lain dari KPU yang dipimpin Ketua KPU Jepara, Subchan Zuhri mengunjungi Partai Ummat dan Partai Perindo. Subchan memaparkan tahapan Pemilu 2024 serta memastikan kesiapan partai dalam menghadapi tahapan pendaftaran partai politik. Tim KPU ditemui Ketua DPD Partai Ummat Jepara Setyadi. “Partai Ummat yang baru berdiri. Kami perlu belajar dengan KPU Jepara terkait aturan perundang-undangan yang ada,” terang Setyadi. Ia mengungkapkan perlu adanya masukan dan komunikasi berbagai pihak untuk menghadapi Pemilu 2024. “Untuk persyaratan terkait unggah data/dokumen ke dalam SIPOL sudah 81%,” terang dia. Sedangkan saat ke Partai Perindo tim KPU Jepara kembali memastikan kesiapan partai dalam melewati tahapan. Ketua Partai Perindo Jepara Masrikan lebih mengedepankan kesiapan Perindo Jepara dalam menghadapi proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. “Perindo Jepara sudah siap dalam melengkapi berkas kepenggurusan dan keangotaan partai, kantor,” ungkap Masrikan. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id - Menjelang pengumuman pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024, KPU Kabupaten Jepara melakukan roadshow ke semua partai politik. Hal itu dilakukan untuk beberapa tujuan, yakni, menjalin komunikasi dengan partai politik di masa awal tahapan, sekaligus menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan partai politik terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024. Selain itu juga mensosialisasikan seluruh tahapan Pemilu 2024, khususnya yang akan dijalankan pada 2022 ini. Roadshow dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai sejak Senin (18/7/2022). Ada tiga tim, dan semuanya ada komisioner dan tim dari sekretariat KPU. Hingga kemarin, di Kabupaten Jepara setidaknya ada ada 20 partai politik lama dan baru yang siap mendaftar dan menjadi tempat yang dikunjungi KPU. Tim dari KPU empat orang, yakni Ris Andy Kusuma, Muhammadun, Sutomo, dan Matsuhan diterima Ketua DPC Partai Gerindra Jepara Arizal Wahyu Hidayat, Sekretaris (Sri Lestari), dan pengurus DPC lainnya, Harmoko. Dalam paparannya, Muhammadun menyampaikan tahapan Pemilu 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3/2022. Muhammadun juga menyampaikan tentang aplikasi Sistem Informasi Politik (Sipol) yang sebagai fasilitasi KPU kepada parpol yang akan mendaftarkan partainya. Sementara itu Ris Andy Kusuma menyampaikan bahwa setelah peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik Pemilu 2024 diundangkan, KPU nantinya akan langsung menginformasikan ke partai politik. Arizal mengungkapkan, proses pengunggahan data parpolnya berjalan cukup lancar. Tim dari DPC Gerindra bergabung dengan tim dari DPD Partai Gerindra Jawa Tengah selama proses menjelang masa pendaftaran yang rencananya dimulai pada awal Agustus 2022. Sementara itu, tim yang sama dari KPU, saat di Kantor DPD PKS Kabupaten Jepara diterima Ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPD PKS Arofiq, Ketua DPD PKS Widoyo, dan Sekretaris DPD PKS Hamidun Nugroho. Widoyo merespons baik itikad KPU yang mengunjungi partai politik untuk mensosialisasikan masa-masa awal tahapan Pemilu 2024. “Biasanya kan, kami yang diundang. Ini KPU mengunjungi kami dan mendiskusikan banyak hal, terutama informasi tahapan pemilu,” kata Widoyo. Sementara itu Arofiq menyatakan PKS siap mensukseskan Pemilu 2024 dan akan mengikuti tahapan-tahapannya dengan baik. “Saya kira komunikasi KPU sebagai penyelenggara dengan partai politik sangat baik, dan di di masa-masa tahapan harus diperkuat. Apalagi akan ada banyak informasi tahapan yang harus sampai ke peserta pemilu,” kata dia. Sementara dari tim lain terdiri atas anggota KPU Muntoko didampingi oleh Sekretaris KPU Da’faf Ali beserta Yuli Triyanto dan Mashally Khaliddan dari jajaran sekretariat mengunjungi Partai NasDem dan Partai Hanura. Saat mengunjungi NasDem tim KPU disambut oleh Ketua DPD NasDem Jepara Pratikno berserta jajaran pengurus. Dalam kesempatan itu Muntoko menjelaskan mengenai tahapan Pemilu 2024 sebagiamana telah diatur dalam regulasi. “Parpol harus mulai bersiap diri dalam menghadapi Tahapan Pemilu 2024. Terutama yang terdekat adalah tahapan pendaftaran partai politik,” terang Muntoko. KPU membuka ruang bagi parpol untuk dapat menyampaikan kendala dalam menghadapi tahapan pendaftaran partai politik ini. Pratikno mengapresiasi langkah KPU yang secara aktif mengunjungi seluruh parpol di Kabupaten Jepara. “Sinergitas ini perlu terus dijalin untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas,” kata Pratikno. Ia menjelaskan bahwa dalam menghadapi tahapan pendaftaran partai politik, Partai NasDem telah bersiap dan telah menyiapkan data-data yang dibutuhkan sebagai syarat untuk diunggah ke dalam Sipol. Senada saat kunjungan ke partai NasDem tim yang dipimpin oleh Muntoko ini kembali memaparkan tentang tahapan Pemilu 2024 saat mendatangi Hanura. “Dalam waktu dekat akan memasuki tahapan yang krusial bagi parpol yaitu pendaftaran partai politik,” jelas Muntoko.  Tim KPU Jepara disambut oleh Ketua DPC Partai Hanura, Agus Salim beserta jajaran pengurus. “Hanura akan mendukung segala upaya KPU dalam menyukseskan pemilu ke depan,” kata Agus. Kaitannya dengan kesiapan Hanura dalam melalui tahapan Agus menyampaikan bahwa Partai Hanura telah mulai menyiapkan persyaratan yang diperlukan. “Selama proses pendaftaran ini komunikasi perlu terus kami jalin dengan KPU agar kami dapat sukses dalam melalui tahapan pendaftaran partai politik ini,” ungkap Agus. Da’faf Ali menyampaikan bahwa KPU kini selama tahapan pemilu berjalan menerapkan  jam kerja selama 24 jam dengan sistem piket. “Langkah tersebut sebagai salah satu langkah KPU ntuk dapat melayani masyarakat dan juga untuk menjawab kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh partai politik,” ungkap Da’faf Ali. Di hari yang sama tim yang dipimpin Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri bersama komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Siti Nurwakhidatun serta didampingi oleh Galih Prasetyo dan Nur Anjis dari jajaran sekretariat mengunjungi partai  PPP dan PDI Perjuangan. Dalam kunjungan ke dua partai tersebut Subchan menyampaikan informasi mengenai tahapan Pemilu 2024 terutama tentang pendaftaran partai politik. Ketua DPC PPP Jepara Masykuri dalam sambutannya mengatakan bahwa PPP Jepara pada tahap awal sudah siap dalam pendaftaran partai politik, telah koordinasi dengan DPP PPP dalam melengkapi berkas administrasi terkait alamat kantor SK DPC dan PAC, dokumen maupun rekening koran. Sementara itu Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Jepara Junarso menyatakan bahwa partainya menyambuat antusias kedatangan KPU Jepara. Ini merupakan momentum yang sangat penting untuk mensosialisasikan tahapan pemilu, dan menyatukan persepsi yang ada terkait aturan kepemiluan. (kpujepara

Kab-jepara.kpu.go.id - Kecamatan Karimunjawa merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Jepara. Kecamatan dengan empat desa ini: Desa Karimunjawa, Kemujan, Parang dan Nyamuk, dianggap sebagai pembeda dibanding kabupaten lain khususnya di Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Jepara Subchan Zuhri saat menjadi narasumber dalam dialog “Tribun Fofum” yang digelar media massa Tribun Jateng, Rabu (13/7/2022). Dialog yang digelar di Kantor Bawaslu Jepara juga menghadirkan Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko sebagai narasumber dan dipandu host dari Tribun Jateng Elsa Elningtyas. Di tengah dialog, host Elsa menanyakan kepada narasumber tentang apa keunikan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jepara. Menjawab pertanyaan itu, Subchan mengatakan bahwa tidak ada keunikan dalam penyelenggaraan pemilu di Jepara. “Pemilu di Jepara dan di seluruh wilayah Indonesia sebenarnya sama saja, sebab regulasinya sama yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Asas pemilunya juga sama, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil),”  terangnya. Namun, kata Subchan, jika mencari pembeda dengan daerah lain, khususnya di Jawa Tengah, Jepara memiliki wilayah kepulauan yang tidak dimiliki kabupaten/kota lain. “Jepara punya satu kecamatan yang terpisah lautan. Yakni Kecamatan Karimunjawa dengan empat desa di sana. Meski dalam pelaksanaan pemilunya tetap sama saja, namun bedanya adalah dalam pendistribusian logistik yang harus menyeberangi lautan,” jelasnya. Subchan menambahkan, Pemilu 2024 yang pemungutan suaranya diselenggarakan 14 Februari 2024, dimungkinkan akan berbarengan dengan musim baratan. Di musim itu, biasanya gemombang laut akan tinggi dibarengi dengan angin kencang. Sudah menjadi rutinitas tahunan, di saat musim baratan, penyeberangan ke wilayah Kecamatan Karimunjawa akan terhambat cuaca buruk. “Kami pernah punya pengalaman di saat Pilkada 2017, dimana pemilunya digelar tanggal 15 Februari. Saat itu distribusi logistik pemilu ke Karimujawa sempat tertunda beberapa kali akibat cuaca buruk dan kapal tidak diizinkan menyeberang,” kata Subchan. Dalam kondisi seperti itu, KPU Jepara sampai menempuh koordinasi dengan Kodim 1719 Jepara dalam rangka meminjam kapal perang milik TNI untuk mendistribusikan logistik pemilu, meski kemudian logistik berhasil dikirim dengan Kapal Ferry di saat cuaca membaik. Pemilu 2024, lanjut Subchan, Karimunjawa tetap akan menjadi prioritas khusus dalam pendistribusian logistik. KPU Jepara juga sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, yakni Pemerintah Daerah, Kodim 0719 Jepara dan Polres Jepara terkait potensi-potensi hambatan tersebut. Dialog yang berlangsung sekitar 30 menit itu kemudian ditutup dengan penyampaian sejumlah harapan. KPU, kata Subchan, berharap Pemilu 2024 akan berjalan lancar, aman, dan demokratis. “Saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 dengan optimistis dan penuh kegembiraan. Karena melalui pemilu inilah kedaulatan rakyat diwujudkan. Rakyat bisa secara langsung menentukan siapa yang akan memimpin bangsa ini ke depan,” pungkasnya. (kpujepara)    

Kab-jepara.kpu.go.id - Memasuki tahapan Pemilu 2024 KPU berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak.  Salah satunya KPU bersilaturahmi ke Kodim 0719/Jepara untuk membangun sinergitas demi suksesnya penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu 2024. Kodim menyambut baik dan siap menjalin sinergitas serta membantu sesuai kewenangan TNI. Dari KPU Jepara juga hadir dalam kesempatan itu Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri, Muntoko (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi), Muhammadun (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM), dan Siti Nurwakhidatun (Divisi Teknis Penyelenggaraan). Mereka didampingi Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas Galih Prasetyo. Tim dari KPU Jepara diterima Dandim 0719/Jepara Letkol Inf Mokhamad Husnur Rofiq di ruang kerjanya, Rabu (13/7). Subchan Zuhri Menyampaikan bahwa pemungutan suara pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Regulasi telah mengatur bahwa tahapan dilaksanakan pada 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga tahapan Pemilu 2024 telah dimulai pada 14 Juni 2022 lalu. “KPU telah berkoordinasi dengan beberapa pihak sebagai upaya KPU dalam menyukseskan Pemilu 2024. Kami butuh dukungan penuh pihak terkait untuk menjaga kelancaran setiap tahapan,” ungkap Subchan. Ia menyatakan bahwa Kodim menjadi salah satu stakeholder penting dalam menyukseskan pemilu. “Peran strategis Kodim dari sisi pengamanan maupun pendistribusian logistik sangat krusial,” ujar Subchan.  Dalam keseampatan itu, Subchan Zuhri menyampaikan hal-hal pokok terkait tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomro 3/2022. Letkol Inf Mokhamad Husnur Rofiq mengatakan bahwa Kodim siap memberikan dukungan penuh tekait upaya-upaya yang diperlukan dalam menyukseskan Pemilu 2024. “KPU dan Kodim maupun dengan stakeholder lain perlu terus menjalin koordinasi untuk satu komitmen dalam menyukseskan Pemilu 2024,” kata Mokhammad Husnur Rofiq. Ia mengatakan keterlibatan TNI dalam membantu menjaga kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi menjadi perwujudan dari TNI dalam melayani publik. “TNI lahir dari rakyat dan untuk menjaga serta melayani rakyat,” terang Dandim Kodim 0719. Ia juga menerangkan bahwa Kodim juga memiliki kewajiban dalam menjaga kondusivitas wilayah dan masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2024.  Mokhammad Husnur Rofiq juga bersedia dilibatkan dalam ikut menyosialisasikan hal-hal yang diperlukan untuk menyukseskan pemilu. “Bahwa TNI harus netral itu sudah tidak bisa ditawar lagi karena sudah menjadi amanat undang-undang. TNI akan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk KPU, untuk membantu kesuksesan penyelenggaraan pemilu,” lanjut dia. Dalam obrolan ringan di tengah silaturahmi itu, Muntoko mengatakan KPU memiliki konten sosialisasi untuk publik yang diberi nama Bilik (Bincang Hal Menarik) Demokrasi. Ia menjelaskan, Bilik Demokrasi dikemas dalam bentuk dialog dengan menghadirkan para narasumber dari berbagai kalangan dan dipublikasikan melalui kanal YouTube KPU Jepara. “Pak Dandim Kodim 0719 bisa menjadi narasumber dalam ruang dialog tersebut,” ujar Muntoko. Muhammadun dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kerja sama telah dibangun antara KPU dan Kodim sejak dulu. Salah satunya dalam pemuatkahiran data pemilih berkelanjutan Kodim telah berpatisipasi aktif dalam memberi masukan dan saran terkait  upaya merawat data pemilih. Selain itu, sebelumnya pihak Persatuan Istri Prajurit juga melibatkan KPU dan Kodim Jepara terkait kegiatan pendidikan pemilih, khususnya terkait literasi untuk menangkal hoaks. Muhammadun mengatakan, KPU menyediakan kanal media sosial maupun website kab-jepara.kpu.go.id untuk melayani kebutuhan informasi. “Kodim, selain bisa berkomunikasi langsung dengan KPU terkait kebutuhan informasi, juga bisa mengakses kanal-kanal informasi terbaru yang disediakan KPU Jepara melalui website dan media social yang dikelola secara resmi oleh KPU. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Sebanyak delapan mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus mengikuti praktik pengalaman lapangan (PPL) di KPU Kabupaten Jepara selama sebulan. Di tengah masa PPL itu, mereka akan mendapatkan pengetahuan khusus dalam Bilik Demokrasi yang telah disiapkan KPU Kabupaten Jepara. “Kami menyusun kurikulum khusus di Bilik Demokrasi yang akan kami berikan ke para mahasiswa yang PPL, termasuk melibatkan para siswa SMK yang pada saat bersamaan juga menjalani praktik kerja lapangan di KPU,” kata Muhammadun, ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Jepara, Rabu (6/7/2022). Ia mengatakan itu saat memimpin dialog pra-pelaksanaan kelas demokrasi di aula KPU, sekaligus menyampaikan poin-poin pokok yang akan menjadi materi di program tersebut. Bilik Demokrasi, jelas Muhammadun, merupakan nama program podcast yang dikelola KPU melalui platform YouTube. Ruang Bilik Demokrasi ada di tengah Lorong Pintar yang selama ini menjadi spot kunjungan pihak luar, khususnya mahasiswa dan pelajar yang ingin mengetahui hal-hal terkait kepemiluan. Namun terkait banyaknya pihak sekolah dan perguruan tinggi yang menjalani PPL dan PKL di KPU, Bilik Demokrasi menambah program dalam bentuk pembelajaran demokrasi yang lebih intensif. “Mahasiswa yang PPL atau siswa yang PKL di KPU tidak hanya mengerjakan hal-hal rutinitas pelayanan publik perkantoran. Namun, lebih dari itu setelah selesai dari programnya, mereka bisa mendapatkan pengetahuan ektra. Tentu saja kami harus mengkreasi sedemikian rupa materinya agar mudah dicerna, actual, menarik, dan partisipatif. Harapan ideal kami, setelah dari KPU, mereka bisa menjadi agen literasi demokrasi di komunitasnya,” papar Muhammadun. Para mahasiswa dan siswa yang PPL selama sebulan atau lebih di KPU dan silih berganti itu merupakan tindak lanjut dari kesepahaman dan kerja sama yang dibangun KPU bersama perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Irfan Efendi, salah satu mahasiswa yang PPL dalam sesi dialog menyatakan tertarik untuk bisa mengetahui demokrasi elektoral dan politik uang. “Saya ingin mengetahui lebih mendalam terkait politik uang yang secara ideal menjadi pantangan dalam pemilu atau pilkada, namun isunya sering mengiringi. Saya dan teman-teman bisa menjadikannya sebagai sumber pengetahuan untuk pendidikan pemilih, khususnya di anak-anak sekolah atau di desa,” kata Irfan.    Delapan mahasiswa IAIN Kudus itu diserahkan oleh dosen pembimbing lapangan Siti Malaiha Dewi pada Selasa (5/7/2022). Mereka diterima Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri bersama tiga komisioner lain, Ris Andy, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun. Setelah penyerahan dan penerimaan mahasiswa yang PPL, Sekretaris KPU Da’faf Ali bersama Kepala Subbag Hukum dan SDM Yuli Triyanto. Siti Malaiha Dewi yang juga dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus meminta para mahasiswanya yang PPL untuk mematuhi setiap aturan dan menyatu dengan ritme dan kultur kerja di KPU yang saat ini sedang menjalankan tahapan Pemilu 2024. “Kami harapkan para mahasiswa bisa membuat inovasi berupa program kerja untuk menambah keaktifan dan kreativitas dalam menunjang kerja-kerja di KPU,” kata dia. Sementara itu Subchan Zuhri menyambut baik tujuan baik dari program PPL IAIN Kudus di KPU selaa sebulan. KPU, kata dia, adalah lembaga layanan yang terbuka untuk melayani publik secara umum, pemilih, peserta pemilu atau pemilihan, dan menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Komunikasi dan relasi dengan perguruan tinggi juga sering dilakukan, termasuk melayani permohonan data dan informasi untuk kepentingan riset. (kpujepara)