Berita

Kab-jepara.kpu.go.id - Di Kabupaten Jepara terdapat 327 pemilih pindah masuk dan 470 pemilih pindah keluar hingga November 2023. Hal tersebut dikatakan anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM Muhammadun, Kamis (7/12/2023). Muhammadun menjelaskan berdasakan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang dimaksud dengan DPTb adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. KPU sendiri telah memberikan pelayanan pindah memilih bagi pemilih pada pasca penetapan DPT Juli lalu. Lebih lanjut ia menjelaskan terkait pemilih pindah masuk dan pindah keluar. “Pemilih pindah keluar yakni apabila pemilih yang sudah tercatat di DPT pada TPS tertentu karena keadaan tertentu sehingga menjadi memilih di TPS lain di luar TPS yang telah tercatat dalam DPT. Sedangkan pindah pemilih masuk adalah penambahan pemilih pada suatu TPS karena mekanisme pindah memilih,” terang Muhammadun Lebih rinci Muhammadun mengungkapkan terdapat jumlah pemilih pindah masuk sebanyak 327 pemilih terdiri atas 136 pemilih laki-laki dan 191 pemilih perempuan dan terdapat pemilih pindah keluar  sebanyak 470 pemilih yang terdiri atas 207 pemilih laki-laki dan 263 pemilih perempuan. Muhammadun juga menjelaskan hingga H-30 hari sebelum hari pemungutan suara yakni sampai tanggal 15 Januari 2024 KPU melayani pindah memilih terhadap pemilih dengan alasan-alasan tertentu seperti tugas di tempat lain saat hari coblosan 14 Februari 2024, rawat inap di fasilitas layanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi, menjadi tahanan/menjalani hukuman penjara atau kurungan, tertimpa bencana alam, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili dan bekerja di luar domisilinya. Ia juga menjelaskan untuk H-29 sampai H-7 hari sebelum coblosan KPU juga masih melayani pindah pemilih bagi pemilih dengan sebab bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap (sakit), menjadi tahanan rutan atau lapas dan tertimpa bencana alam. Ia mengatakan bahwa KPU telah membuka helpdesk pelayanan bagi para pemilih yang ingin melakukan pindah memilih. “Pemilih dapat mendatangi kantor KPU Kabupaten Jepara maupun kantor PPK di kecamatan dan PPS di desa/kelurahan untuk mengurus pindah memilih,” terang Muhammadun. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id - Mendekati hari pemungutan suara, program, kegiatan, dan tahapan Pemilu semakin padat.  KPU membuka ruang yang luas bagi stakeholder untuk partisipasi. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi persiapan dan dukungan fasilitasi pengelolaan logistik Pemilu 2024, di Ono Joglo Bandengan, Rabu (6/12/2023). Hadir sebagai narasumber Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, Mayor Arm. Sarifudin Widianto dari Kodim 0719 Jepara, Kasi Pidum Kejari Jepara Fiqhi Abdilah Baswara, Kabag Pemerintahan Setda Jepara Rini Patmini serta Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko. Acara tersebut dihadiri oleh camat se-Jepara, danramil dan kapolsek se- Jepara, serta ketua PPK dan ketua Panwascam se- Jepara. Dari KPU Jepara hadir Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma beserta empat komisioner lainnya yakni, Haris Budiawan, Muhammadun, Siti Nurwakhidatun dan Siti Suryani Ris Andy Kusuma menyampaikan kolaborasi dibutuhkan untuk mengurai masalah yang ada. “Pemilu tinggal dua bulan, tahapan semakin padat dan beririsan dibutuhkan kolaborasi yang lebih intensif antara KPU dan stakeholder,” kata Ris Andy. Ia juga menjelaskan pengadaan logistik telah dilakukan KPU untuk Pemilu 2024 di sepanjang tahun 2023. Selain itu ia secara rinci mengungkapkan kebutuhan logistik pemilu 2024. Kapolres Kabupaten Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menyampaikan bahwa logistik merupakan elemen yang harus dijaga bersama. Selain itu perlu diantisipasi terkait masalah-masalah yang akan muncul dalam pendistribusian logistik. Ia kemudian menjelaskan kerawanan pada wilayah-wilayah di Kabupaten Jepara dalam pendistribusian logistik. Langkah preventif dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024 Polres terus berkomunikasi dengan penyelenggara pemilu maupun para pihak terkait lainnya. “Polres telah melakukan penjagaan-penjagaan di kantor KPU maupun di gudang logistik sebagai langkah pengamanan,” ujar Wahyu. Lebih lanjut dalam pergesaran logistik agar KPU dan Polres dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan intensif. “Polres siap bersinergi dengan seluruh elemen yang ada. Saya yakin dengan soliditas antar penyelenggara Pemilu serta pihak terkait dapat membuat setiap tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tegas AKBP Wahyu Nugroho. Mayor Arm. Sarifudin Widianto menjelaskan terkait pelibatan TNI dalam tugas pengamanan Pemilu 2024 yan gmana TNI melakukan operasi bantuan terhadap Polri. “Menjaga ketertiban dan keamanan menjadi tugas pokok dari TNI,” kata Sarifudin. Ia menjelaskan terdapat beberapa unsur dalam pengaman pemilu di Kabupaten Jepara yakni dari Kodim 0719 Jepara, Polres Jepara, Satpol PP Jepara dan Kesbangpol Jepara. Terdapat beberapa aspek yang perlu diawasi dalam pendistribusian logisitik Pemilu 2024. “TNI, Polri dan pemerintah daerah terus menjaga sinergitas dalam menyukseskan Pemilu 2024.,” tegas Sarifudin. Kerja sama dan musyawarah antar pihak yang terlibat dalam proses Pemilu 2024 menjadi bekal suksesnya Pemilu 2024. Fiqhi Abdilah Baswara menyampaikan peran Kejaksaan dalam logistik yakni pencegahan perilaku koruptif dalam berjalannya Pemilu 2024. “Kejari telah mendirikan posko pemilu untuk meminimalisasi masalah-masalah yang akan terjadi pada setiap tahapan Pemilu 2024,” kata dia. Terkait logistik Pemilu 2024 juga menjadi perhatian kejaksaan. “Pengelolaan logsitik yang baik menjadi bentuk antisipasi terhadap sengketa pasca pemilu nanti terkait pembuktian-pembuktian yang dibutuhkan,” terang Fiqhi. Dalam kesempatan yang sama Rini Patmini menjelaskan terkait bantuan dan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam menyukseskan Pemilu 2024. Sujiantoko menegaskan bahwa Bawaslu siap melakukan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam regulasi. Kaitannya dengan tahapan logistik Bawaslu melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pengadaan serta pendistribusian. “Koordinasi terus kami lakukan dengan KPU terkait pengelolaan logistik dalam menghadapi masalah-masalah dalam pendisribusian logistik di Februari nanti,” tegas Suji. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus merawat komunikasi dengan segmen disabilitas dalam menyampaikan informasi terkait tahapan Pemilu 2024. Hal itu terungkap saat mereka mengikuti kegiatan pendidikan pemilih segmen disabilitas yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jepara di Maribu Resto Jepara, Selasa (5/12/2023). Hadir sebagai narasumber Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Jepara Muhammadun. Terdapat segmen disabilitas yang hadir dari berbagai latar belakang organisasi, baik tuna daksa, tuna netra, tuna wicara, maupun tuna rungu. Khusus tuna rungu, juga para pendamping penerjemah. Muhammadun menyampaikan bahwa KPU terus berupaya menyampaikan informasi pemilu dengan cara-cara yang mudah untuk diakses oleh segmen disabilitas. "KPU terus merawat komunikasi dengan pemilih disabilitas dalam berbagai kesempatan untuk menyampaikan informasi terkait pemilu," kata Muhammadun. Ia juga menjelaskan informasi mengenai tahapan Pemilu 2024 yang telah, sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Ia juga menjelaskan KPU dalam waktu dekat akan membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Dalam pembentukan anggota KPPS regulasi membuka ruang bagi disabilitas untuk terlibat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan," terang Muhammadun. Ia juga menjelaskan jadwal pembentukan KPPS sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023. Segmen pemilih disabilitas memiliki banyak aspirasi. "Hak bersuara bagi disabilitas dijamin oleh konstitusi. Pada masa tahapan kampanye ini menjadi waktu strategis untuk menyampaikan aspirasi kepada para calon pemimpin," kata Muhammadun. Ia juga menyampaikan hak suara bagi disabilitas dalam hari pemungutan suara juga dijamin oleh regulasi. "Menggunakan hak suara nanti adalah bentuk ekpresi yang penting untuk memilih para pemimpin yang memiliki visi dan misi yang mewakili aspirasi pemilih disabilitas," kata Muhammadun Dalam kesempatan yang sama Muhammadun juga menjelaskan jenis dan desain surat suara dalam Pemilu 2024. "Surat suara juga didesain ramah dengan segmen disabilitas," kata Muhammadun (kpujepara)  

Kab-jepara.kpu.go.id –Partisipasi Nahdlatul Ulama dalam setiap tahapan Pemilu 2024 memliki peran yang strategis dalam menyukseskan Pemilu 2024. Hal tersebut menjadi poin utama pada kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke PC NU di Gedung NU Cabang Jepara di Jalan Pemuda No 51, Senin (4/12/2023). Dari KPU Kabupaten Jepara hadir Ketua KPU Kabupaten Jepara, Ris Andy Kusuma beserta tiga komisioner lainnya yakni, Siti Nurwakhidatun, Siti Suryani dan Haris Budiawan. Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua PC NU Kabupaten Jepara KH Charis Rohman beserta jajaran pengurus serta perwakilan dari Muslimat, Fatayat, Ansor, dan IPNU-IPPNU. Dalam kesempatan itu Ris Andy Kusuma menyampaikan bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dalam 70 hari lagi. “Hari pemungutan suara semakin dekat yang mana kini terdapat beberapa tahapan Pemilu 2024 yang sedang dan akan dilalui oleh KPU,” ungkap Ris Andy. Ia menyampaikan bahwa kini KPU sedang melaksanakan tahapan kampanye yang mana berlangsung mulai 28 November 2023 – 10 Februari 2024. “Selama masa kampanye akan banyak aktivitas-aktivitas oleh partai politik yang akan melibatkan banyak massa dari masyarakat yang mana kami harap kondusifitas tetap dapat terjaga di Kabupaten Jepara,” kata Ris Andy. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa pada Desember KPU akan memulai tahapan pembentukan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS). “Di Jepara sendiri pada Pemilu 2024 terdapat 3.490 TPS. Sehingga kebutuhan untuk anggota KPPS sebanyak 24.430 orang,” kata Ris Andy. Ia melanjutkan bahawa KPU sangat perlu untuk berkolaborasi dengan PC NU. “Banyak ruang partisipasi yang dapat diisi oleh PC NU, baik terlibat langsung sebagai penyelenggara ataupun ikut terlibat dalam melakukan pendidikan pemilih ke masyarakat,” kata Ris Andy. Kiai Charis Rohman menjelaskan bahwa kader NU tersebar hingga ke ke desa. “Kami memiliki Muslimat, Fatayat, Ansor, dan IPNU-IPPNU, yang kepengurusannya sampai pada ranting di tingkat desa,” kata dia. Ia menjelaskan bahwa NU siap mendukung seluruh program yang dijalankan oleh KPU dalam menyukseskan Pemilu 2024. “Komunikasi antara NU dan KPU harus terus dijaga agar kami dapat mengetahui informasi-informasi tahapan pemilu yang sedang berjalan dan kami dapat terlibat di dalamnya,” kata Kiai Charis Rohman. Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini banyak warga nahdliyin yang telah terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. “Banyak penyelenggara baik di tingkat kecamatan maupun desa yang merupakan warga nahdliyin,” katadia. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa NU akan terus berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pemilu 2024. (kpujepara)  

Kab-jepara.kpu.go.id – Informasi pemilu harus secara massif disampaikan kepada seluruh segmen masyarakat dalam menjawab kebutuhan informasi terkait Pemilu 2024. Dalam mendistribusikan informasi tersebut ke masyarakat, secara strategis KPU dapat melakukan kerja sama serta melibatkan publik. Hal tersebut menjadi hal yang disampaikan dalam rapat koordinasi rencana sosialisasi dan Pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 di aula KPU Kabupaten Jepara, Jumat (1/12/2023) Dalam kegiatan tersebut hadir dari berapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Jepara baik dari organisasi keagamaan, kepemudaan, organisasi Perempuan, kemahasiswaan, pelajar, maupun media massa. Dari KPU Jepara hadir Ketua KPU Kabupaten Jepara, Ris Andy Kusuma beserta tiga komisioner lainnya yakni, Muhammadun dan Siti Suryani beserta Sekretatis Yuyun Sri Agung P Ris Andy Kusuma menyampaikan bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 tinggal 74 hari. Di masa yang makin mendekati hari pemungutan suara KPU ingin secara massif menyosialisasikan informasi pemilu ke seluruh segmen dan lapisan masyarakat di Kabupaten Jepara. KPU akan mengambil langkah kerja sama dengan seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada untuk ikut berpatisipasi dalam menyosialisasikan kepemiluan. “Tujuannya agar tingkat partisipasi pemilih tinggi serta pemilu dapat berjalan dengan kondusif,” kata Ris Andy. Anggota KPU Kabupaten Jepara, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, dan SDM Muhammadun menyampaikan terdapat program-program sosialisasi yang dapat dilakukan secara kolaboratif melibatkan masyarakat baik dari organisasi keagamaan, kepemudaan, organisasi maupun organisasi kemahasiswaan. Muhammadun mengatakan banyak pertanyaan mucul terkait informasi tahapan Pemilu 2024 sampai dengan teknis penyelenggaraanya. Dalam menyukseskan Pemilu 2024 terdapat ruang partisipasi yang dapat diisi oleh masyarakat. “Pemilu menjadi hajat nasional. Terdapat tiga lingkaran besar yang menentukan suksesnya Pemilu 2024 yakni ada penyelenggara, peserta pemilu dan pemilih,” kata Muhammadun. Ia menyampaikan bahwa ormas adalah representasi dari masyarakat. “Partisipasi masyarakat dalam pemilu telah diatur dalam regulasi yang diatur dalam undang-undang 7 Tahun 2017 yang kemudian diturunkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022,” terang Muhamamdun. Regulasi telah mengatur peran-peran yang dapat diisi oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengisi peran dalam memberikan informasi kepemiluan. Muhammadun menjelaskan disinformasi sering kali beredar dipublik sehingga KPU selaku penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat. “Pertanyaan teknis penyelenggaraan pemilu juga sering muncul di masyarakat. KPU harus dapat menjawab kebutuhan informasi publik tersebut,” ujar Muhammadun. Lebih lanjut Muhammadun menjelaskan bahwa partisipasi publik dalam pemilu sangat penting dalam menentukan pemimpin bangsa mendatang. “Pemilu merupakan ekpresi nyata seorang pemilih dalam menentukan pemimpin nantinya,” kata Muhammadun. Ia mengatakan partisipasi oleh masyarakat sebagaimana dalam regulasi dapat ditempuh dengan melakukan kerja sama dengan KPU. “Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih,” ungkap Muhammadun. Sosialisasi juga butuh disampaikan ke publik dalam memberikan pendidikan pemilih untuk menjalankan subtansi dari demokrasi secara berintegritas. Selain itu Muhammadun menerangkan bahwa setiap segmen pemilih memiliki kultur-kultur yang khas dalam mengekpresikan demokrasi. “Setiap ormas memiliki simpul-simpul segmen masyarakat yang menjadi titik strategis untuk disentuh oleh KPU,” kata Muhammadun Dalam kesempatan yang sama Yuyun Sri Agung menerangkan terkait fasilitasi dalam penyelenggaraan sosialisasi yang dapat diberikan oleh KPU. Ia kemudian menjelaskan bentuk pertanggungjawaban dan mekanisme dalam penyelenggaraan sosialisasi. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) intensif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyukseskan Pemilu 2024. Hal tersebut terlihat dari koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jepara dan Kejaksaan Negeri Jepara pada, Kamis (30/11/2023). Dalam kunjungan ke Kejaksaan Negeri dari KPU hadir Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma beserta empat komisioner lainnya yakni, Muhammadun, Haris Budiawan, Siti Nurwakhidatun dan Siti Suryani beserta Sekretaris KPU Jepara, Yuyun Sri Agung P. Rombongan dari KPU disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, Muhammad Ichwan dan Kepala Seksi Intelijen Roni Indra.  Ris Andy menyampaikan dalam menyukseskan tahapan Pemilu 2024 KPU memiliki kerja-kerja yang beririsan dengan Kejaksaan. “Perlu sinergitas antara KPU dan Kejaksaan dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024,” kata Ris Andy.    Dalam kesempatan yang sama Muhammad Ichwan menjelaskan bahwa memang bersinggungan antara kerja kejaksaan dengan KPU. “Kami memiliki posko pemilu yang dimana terdapat informasi pemilu untuk publik. Butuh kolaborasi antara Kejaksaan dengan KPU dalam hal ini,” kata Ichwan. Ia menyampaikan kejaksaan membutuhkan informasi tentang setiap tahapan Pemilu 2024. Informasi yang dimiliki oleh kejaksaan harus sinkron dengan data-data yang dimiliki oleh KPU. “Kolaborasi dalam pemberian informasi dari KPU ke Kejaksaan sangat penting agar kami dapat menyinkronkan dengan data kami agar tidak memunculkan polemik nantinya,” tegas Ichwan. Selanjutnya KPU kembali melanjutkan koordinasi ke MUI Kabupaten Jepara. Dalam iunjungannya KPU diterima Ketua Umum MUI Kabupaten Jepara Mashudi. Ris Andy Kusuma dalam kesempatan tersebut menjelaskan KPU butuh berkolaborasi dengan MUI dalam menyukseskan pemilu. “Penyampaian sosialisasi kepada masyarakat dapat dikolaborasikan antara KPU dan MUI,” kata Ris Andy Kusuma.  Mashudi menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh KPU. “Tingkat partisipasi publik sangat penting dalam pemilu nanti. Jangan sampai nanti tingkat partisipasi rendah dan pemilih banyak yang golput,” kata Mashudi. Ia menjelaskan langkah koordinasi tersebut harus terus dirawat agar MUI dapat ikut berkolaborasi dengan KPU dalam menumbuhkan kesadaran ke publik atas pentingnya berpatisipasi pada pemilu nanti. (kpujepara)