Berita

Pemilih Muda Bisa Berpartisipasi Aktif dalam Pemilu 2024

Kab-jepara.kpu.go.id – Pemilih berusia muda idealnya dapat menjadi subjek dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu. Berbekal dengan pengetahuan yang cukup, ruang komunitas yang luas, dan keaktifannya, pemilih muda dapat meningkatkan mutu Pemilu 2024. Anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun mengatakan hal itu di hadapan 100-an anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor Cabang Jepara yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih muda bekerja sama dengan KPU Jepara di Gedung Majelis Wakil Cabang NU Batealit, Sabtu (16/12/2023) malam. Hadir di antaranya ketua PC GP Ansor Jepara Ainul Mahfudz. Muhammadun mengatakan, generasi muda harus bisa mengisi ruang-ruang strategis dalam tahapan pemilu, agar pemilu berjalan lancar, sukses, dan damai. “Pemilih muda bisa menjadi bagian yang strategis agar pemilu berjalan sukses dan bermutu. Bukan sebaliknya, hanya menjadi objek atau komodotas politik,” kata Muhammadun. Dalam kesempatan itu, Muhammadun menyampaikan tahapan-tahapan pemilu, salah satunya kampanye yang saat ini sedang berjalan. “Pemilih punya hak untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan menilai para calon daeri semua jenis pemilihan. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang aktif mencari informasi tentang tahapan pemilu, juga tentang calon-calon yang akan dipilih. Sikap-sikap matang dan cerdas pemilih ini penting dan menjadi bagian dari menjaga mutu demokrasi kita,” kata Muhammadun. Sementara itu Ainul Mahfudz mendorong agar para pemilih muda bisa aktif dalam pemilu. “Kalau memang sudah menjadi bagian dari peserta pemilu, maka jadilah peserta pemilu yang berkontestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dekat dengan pemilih. Kalau menjadi penyelenggara pemilu, maka harus tetap menjaga profesionalisme dan integritas. Jangan sampai generasi muda bersikap pasif dan permisif terhadap pemilu, sebab ini akan menentukan arah bangsa, khsusunya untuk lima tahun ke depan,” kata Ainul. Dalam kesempatan itu, banyak peserta yang memberi respons dan tanggapan terkait pemilu. Khoirul Adib misalnya, melihat masih banyak pemilih yang belum banyak mengetahui secara rinci calon-calon yang akan dipilih. Karena penting untuk aktif mencari tahu, sampai betul-betul mendapatkan keyakinan atas pilihan. (kpujepara).

Pemilu Harus Asyik Seperti Class Meeting di Sekolah

Kab-jepara.kpu.go.id - Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Jepara diharapkan tetap asyik seperti halnya class meeting di sekolah. Meskipun ada kompetisi atau persaingan, tapi muaranya untuk tujuan bersama. Hal ini disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jepara Budi Santoso, pada sosialisasi dan pendidikan Pemilih bertema Literasi Digital Pemilu Bagi Kelompok Muda, Jumat (15/12/2023) di Gedung Shima Setda Jepara. "Bagi pemilih pemula, bisa diibaratkan Pemilu seperti class meeting di sekolah. Ada persaingan dan kebanggaan. Tapi tujuannya untuk satu dalam kekompakan," kata dia. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kerjasama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jepara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk memberi wawasan kepemiluan kepada pelajar yang akan menjadi pemilih pemula di Pemilu 2024. Delapan puluh pelajar tingkat SMA antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Selain itu, hadir kelompok seniman-seniman muda di Jepara. "Sosialisasi ini secara khusus menyasar mereka pemilih pemula yang pada 14 Februari 2024 nanti akan memberikan hak suaranya untuk kali pertama," kata Budi Santoso Ia menyampaikan, saat ini pemilih pemula dan generasi milenial menjadi mayoritas dalam Pemilu 2024 nanti. Untuk itu, mereka harus bisa menentukan pilihan dengan tepat. Ketua Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Kecamatan Jepara Maul Hayat mengatakan, sosialisasi semacam ini sangat penting bagi pemilih pemula. Pasalnya, mereka yang baru sekali akan mencoblos dimungkinkan membutuhkan lebih banyak informasi terkait Pemilu 2024. Dia juga menjelaskan berbagai hal terkait aturan-aturan Pemilu 2024 yang ditanyakan sejumlah pelajar. Seperti tentang kerahasiaan memilih, politik uang dan pelanggaran-pelanggaran kampanye. Dalam kegiatan itu, juga dipesankan untuk mencoblos nanti di TPS, mereka tidak diperkenankan membawa handphone untuk mengabadikan gambar selama di TPS. Karena ini untuk menjamin kerahasiaan. "Ddi TPS nanti tidak boleh membawa handphone. Dan tidak boleh difoto surat suaranya yang dicoblos," kata dia. (kpujepara)

Memilih dengan Cerdas agar Pemilu Damai

Kab-jepara.kpu.go.id - Kedaulatan pemilih sangat penting untuk menjaga mutu pemilu. Pemilih yang cerdas akan menentukan pilihan tanpa terganggu pengaruh-pengaruh yang bisa merusak kedaulatannya sebagai pemilih. Pilihan-pilihan yang cerdas dan rasional membuka peluang pemilu berlangsung damai. Pemilu 2024 selain untuk memilih para pemimpin, juga menjadi ruang untuk belajar hidup berbangsa dan bernegara, sekaligus menguji kematangan berdemokrasi Hal itu menjadi salah satu hal yang diulas dalam pendidikan pemilih dengan segmen perempuan yang diselenggarakan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) di aula Gereja Paroki Stella Maris Jepara, Rabu (13/12/2023) sore. Hadir sebagai narasumber anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun. Dari gereja, hadir Romo Antonius Sulistiyono dan Ketua WKRI Jepara Erni Mulyanti. Sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan bertema Menjadi Pemilih Cerdas Demi Indonesia yang Damai. Muhammadun mengetengahkan seluruh tahapan Pemilu 2024 yang sudah dijalankan KPU. "Pemungutan suara tinggal dua bulan lagi. Peserta pemilu sudah ditetapkan semua, demikian juga pemilih, sudah dimutakhirkan dan ditetapkan. Saat ini sedang dalam tahapan kampanye, dimana pemilih dan peserta pemilu punya ruang untuk berinteraksi," kata Muhammadun. Interaksi antara pemilih  dan calon di tengah tahapan kampanye idealnya mengedepankan substansi dan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. "Banyak pemilih akan menentukan pilihan di tahapan kampanye ini. Karena itu, sikap-sikap dalam proses menentukan pilihan harua dikedepankan," kata Muhammadun. (kpujepara)

KPU Koordinasikan Pembentukan KPPS dengan Pemerintah Desa/Kelurahan

Kab-jepara.kpu.go.id – KPU saat ini sedang proses membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai persiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024. KPU Kabupaten Jepara akan merekrut 24.430 anggota KPPS untuk bertugas di 3.490 TPS. Pendaftaran calon anggota KPPS berlangsung 11-20 Desember 2023. Terkait hal itu, KPU Kabupaten Jepara berkoordinasi dengan semua petinggi dan lurah se-Kabupaten Jepara di Hall Ono Joglo Bandengan, Jepara, Rabu (13/12/2023). Rapat koordinasi yang dibuka anggota KPU Jepara Muhammadun itu mengundang pula Bawaslu Jepara, Dinas Kesehatan Kabupaten, BPJS, Dinas Satpol PP dan Damkar, Bakesbangpol, Bagian Pemerintahan Setda, Rutan Jepara, LP Ma’arif NU, dan majelis Dikdasmen Muhammadiyah.  Acara itu menghadirkan dua narasumber, yakni Muhammadun dari KPU yang membidangi Sumber Daya Manusia serta Sekda Jepara yang diwakili Kepala Bagian Pemerintahan Setda Jepara Rini Patmini. Rakor tersebut bertema Dukungan Pemkab dan Pemdes/Kelurahan dalam Pembentukan KPPS Pemilu 2024. Muhammadun mengatakan posisi badan adhoc sangat strategis karena menjadi ujung tombak untuk menjaga proses pemilu. Penetapan hasil akhir pemilu oleh KPU RI didasarkan pada proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi berjenjang.  “Posisi KPPS sebagai salah satu badan adhoc sangat strategios karena akan menyelenggaran pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Proses di TPS ini sangat menentukan dan menjadi rujukan hasil pemuilu. Karena itu, kami akan merekrut KPPS dengan komposisi yang sesui harapan dan ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemkab, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan. Selain itu juga dukungan stakeholder terkait,” kata Muhammadun. Muhammadun menjelaskan, pada masa perekrutan KPPS seperti sekarang ini, KPU butuh dukungan Pemkab, dalam hal ini kesiapan rumah sakit dan puskesmas untuk melayani ribuan pendaftar KPPS yang membutuhkan surat keterangan sehat sebagai pemenuhan dokumen persyaratan. Pada masa tunggu sebelum ditetapkan pada 24 Januari 2023, KPU juga butuh dukungan jaminan sosial Kesehatan pemerintah dan ini juga butuh dukungan pemkab. Di fase ini calon KPPS juga butuh srining Kesehatan dan itu memerlukan fasilitas Kesehatan untuk penyelenggaraannya. Muhammadun mengungkapkan, pada saat pemungutan suara nanti, juga butuh bantuan dan dukungan misalnya posko-posko layanan kesehatan. Pemerintah desa/kelurahan juga dibutuhkan dukungan terkait kebutuhan petugas ketertiban TPS, dimana tiap TPS butuh dua petugas ketertiban TPS yang diambil dari linmas.  Sementara itu Rini Patmini mengatakan, KPU selalu berkoordinasi dengan pemkab dalam setiap tahapan pemilu. Dukungan-dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang menjadi ranah pemkab diupayakan bisa dilakukan. Terbaru, pemkab meringankan biaya pemeriksaan kesehatan 50 persen untuk para calon anggota KPPS yang mendaftar terkait kebutuhan surat Kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah.  Acara tersebut ditutup Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma. Saat menutup acara, ia berharap besar pada dukungan pemerintah desa dan kelurahan terkait penyelenggaraan pemilu yang konsentrasinya mulai akan bergeser ke wilayah desa/kelurahan, khususnya menjelang dan saat pemungutan dan penghitungan suara nanti. (kpujepara)

Hingga November Terdapat 327 Pemilih Pindah Masuk di Jepara

Kab-jepara.kpu.go.id - Di Kabupaten Jepara terdapat 327 pemilih pindah masuk dan 470 pemilih pindah keluar hingga November 2023. Hal tersebut dikatakan anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM Muhammadun, Kamis (7/12/2023). Muhammadun menjelaskan berdasakan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 yang dimaksud dengan DPTb adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. KPU sendiri telah memberikan pelayanan pindah memilih bagi pemilih pada pasca penetapan DPT Juli lalu. Lebih lanjut ia menjelaskan terkait pemilih pindah masuk dan pindah keluar. “Pemilih pindah keluar yakni apabila pemilih yang sudah tercatat di DPT pada TPS tertentu karena keadaan tertentu sehingga menjadi memilih di TPS lain di luar TPS yang telah tercatat dalam DPT. Sedangkan pindah pemilih masuk adalah penambahan pemilih pada suatu TPS karena mekanisme pindah memilih,” terang Muhammadun Lebih rinci Muhammadun mengungkapkan terdapat jumlah pemilih pindah masuk sebanyak 327 pemilih terdiri atas 136 pemilih laki-laki dan 191 pemilih perempuan dan terdapat pemilih pindah keluar  sebanyak 470 pemilih yang terdiri atas 207 pemilih laki-laki dan 263 pemilih perempuan. Muhammadun juga menjelaskan hingga H-30 hari sebelum hari pemungutan suara yakni sampai tanggal 15 Januari 2024 KPU melayani pindah memilih terhadap pemilih dengan alasan-alasan tertentu seperti tugas di tempat lain saat hari coblosan 14 Februari 2024, rawat inap di fasilitas layanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi, menjadi tahanan/menjalani hukuman penjara atau kurungan, tertimpa bencana alam, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili dan bekerja di luar domisilinya. Ia juga menjelaskan untuk H-29 sampai H-7 hari sebelum coblosan KPU juga masih melayani pindah pemilih bagi pemilih dengan sebab bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap (sakit), menjadi tahanan rutan atau lapas dan tertimpa bencana alam. Ia mengatakan bahwa KPU telah membuka helpdesk pelayanan bagi para pemilih yang ingin melakukan pindah memilih. “Pemilih dapat mendatangi kantor KPU Kabupaten Jepara maupun kantor PPK di kecamatan dan PPS di desa/kelurahan untuk mengurus pindah memilih,” terang Muhammadun. (kpujepara)

Mendekati Pemilu 2024, Sinergitas KPU dan Stakeholders Terus Diperkuat

Kab-jepara.kpu.go.id - Mendekati hari pemungutan suara, program, kegiatan, dan tahapan Pemilu semakin padat.  KPU membuka ruang yang luas bagi stakeholder untuk partisipasi. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi persiapan dan dukungan fasilitasi pengelolaan logistik Pemilu 2024, di Ono Joglo Bandengan, Rabu (6/12/2023). Hadir sebagai narasumber Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, Mayor Arm. Sarifudin Widianto dari Kodim 0719 Jepara, Kasi Pidum Kejari Jepara Fiqhi Abdilah Baswara, Kabag Pemerintahan Setda Jepara Rini Patmini serta Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko. Acara tersebut dihadiri oleh camat se-Jepara, danramil dan kapolsek se- Jepara, serta ketua PPK dan ketua Panwascam se- Jepara. Dari KPU Jepara hadir Ketua KPU Kabupaten Jepara Ris Andy Kusuma beserta empat komisioner lainnya yakni, Haris Budiawan, Muhammadun, Siti Nurwakhidatun dan Siti Suryani Ris Andy Kusuma menyampaikan kolaborasi dibutuhkan untuk mengurai masalah yang ada. “Pemilu tinggal dua bulan, tahapan semakin padat dan beririsan dibutuhkan kolaborasi yang lebih intensif antara KPU dan stakeholder,” kata Ris Andy. Ia juga menjelaskan pengadaan logistik telah dilakukan KPU untuk Pemilu 2024 di sepanjang tahun 2023. Selain itu ia secara rinci mengungkapkan kebutuhan logistik pemilu 2024. Kapolres Kabupaten Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menyampaikan bahwa logistik merupakan elemen yang harus dijaga bersama. Selain itu perlu diantisipasi terkait masalah-masalah yang akan muncul dalam pendistribusian logistik. Ia kemudian menjelaskan kerawanan pada wilayah-wilayah di Kabupaten Jepara dalam pendistribusian logistik. Langkah preventif dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024 Polres terus berkomunikasi dengan penyelenggara pemilu maupun para pihak terkait lainnya. “Polres telah melakukan penjagaan-penjagaan di kantor KPU maupun di gudang logistik sebagai langkah pengamanan,” ujar Wahyu. Lebih lanjut dalam pergesaran logistik agar KPU dan Polres dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan intensif. “Polres siap bersinergi dengan seluruh elemen yang ada. Saya yakin dengan soliditas antar penyelenggara Pemilu serta pihak terkait dapat membuat setiap tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tegas AKBP Wahyu Nugroho. Mayor Arm. Sarifudin Widianto menjelaskan terkait pelibatan TNI dalam tugas pengamanan Pemilu 2024 yan gmana TNI melakukan operasi bantuan terhadap Polri. “Menjaga ketertiban dan keamanan menjadi tugas pokok dari TNI,” kata Sarifudin. Ia menjelaskan terdapat beberapa unsur dalam pengaman pemilu di Kabupaten Jepara yakni dari Kodim 0719 Jepara, Polres Jepara, Satpol PP Jepara dan Kesbangpol Jepara. Terdapat beberapa aspek yang perlu diawasi dalam pendistribusian logisitik Pemilu 2024. “TNI, Polri dan pemerintah daerah terus menjaga sinergitas dalam menyukseskan Pemilu 2024.,” tegas Sarifudin. Kerja sama dan musyawarah antar pihak yang terlibat dalam proses Pemilu 2024 menjadi bekal suksesnya Pemilu 2024. Fiqhi Abdilah Baswara menyampaikan peran Kejaksaan dalam logistik yakni pencegahan perilaku koruptif dalam berjalannya Pemilu 2024. “Kejari telah mendirikan posko pemilu untuk meminimalisasi masalah-masalah yang akan terjadi pada setiap tahapan Pemilu 2024,” kata dia. Terkait logistik Pemilu 2024 juga menjadi perhatian kejaksaan. “Pengelolaan logsitik yang baik menjadi bentuk antisipasi terhadap sengketa pasca pemilu nanti terkait pembuktian-pembuktian yang dibutuhkan,” terang Fiqhi. Dalam kesempatan yang sama Rini Patmini menjelaskan terkait bantuan dan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah dalam menyukseskan Pemilu 2024. Sujiantoko menegaskan bahwa Bawaslu siap melakukan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam regulasi. Kaitannya dengan tahapan logistik Bawaslu melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pengadaan serta pendistribusian. “Koordinasi terus kami lakukan dengan KPU terkait pengelolaan logistik dalam menghadapi masalah-masalah dalam pendisribusian logistik di Februari nanti,” tegas Suji. (kpujepara)