Berita

Kab-jepara.kpu.go.id - Memasuki tahapan Pemilu 2024 KPU berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak.  Salah satunya KPU bersilaturahmi ke Kodim 0719/Jepara untuk membangun sinergitas demi suksesnya penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu 2024. Kodim menyambut baik dan siap menjalin sinergitas serta membantu sesuai kewenangan TNI. Dari KPU Jepara juga hadir dalam kesempatan itu Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri, Muntoko (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi), Muhammadun (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM), dan Siti Nurwakhidatun (Divisi Teknis Penyelenggaraan). Mereka didampingi Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas Galih Prasetyo. Tim dari KPU Jepara diterima Dandim 0719/Jepara Letkol Inf Mokhamad Husnur Rofiq di ruang kerjanya, Rabu (13/7). Subchan Zuhri Menyampaikan bahwa pemungutan suara pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Regulasi telah mengatur bahwa tahapan dilaksanakan pada 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga tahapan Pemilu 2024 telah dimulai pada 14 Juni 2022 lalu. “KPU telah berkoordinasi dengan beberapa pihak sebagai upaya KPU dalam menyukseskan Pemilu 2024. Kami butuh dukungan penuh pihak terkait untuk menjaga kelancaran setiap tahapan,” ungkap Subchan. Ia menyatakan bahwa Kodim menjadi salah satu stakeholder penting dalam menyukseskan pemilu. “Peran strategis Kodim dari sisi pengamanan maupun pendistribusian logistik sangat krusial,” ujar Subchan.  Dalam keseampatan itu, Subchan Zuhri menyampaikan hal-hal pokok terkait tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomro 3/2022. Letkol Inf Mokhamad Husnur Rofiq mengatakan bahwa Kodim siap memberikan dukungan penuh tekait upaya-upaya yang diperlukan dalam menyukseskan Pemilu 2024. “KPU dan Kodim maupun dengan stakeholder lain perlu terus menjalin koordinasi untuk satu komitmen dalam menyukseskan Pemilu 2024,” kata Mokhammad Husnur Rofiq. Ia mengatakan keterlibatan TNI dalam membantu menjaga kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi menjadi perwujudan dari TNI dalam melayani publik. “TNI lahir dari rakyat dan untuk menjaga serta melayani rakyat,” terang Dandim Kodim 0719. Ia juga menerangkan bahwa Kodim juga memiliki kewajiban dalam menjaga kondusivitas wilayah dan masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2024.  Mokhammad Husnur Rofiq juga bersedia dilibatkan dalam ikut menyosialisasikan hal-hal yang diperlukan untuk menyukseskan pemilu. “Bahwa TNI harus netral itu sudah tidak bisa ditawar lagi karena sudah menjadi amanat undang-undang. TNI akan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak, termasuk KPU, untuk membantu kesuksesan penyelenggaraan pemilu,” lanjut dia. Dalam obrolan ringan di tengah silaturahmi itu, Muntoko mengatakan KPU memiliki konten sosialisasi untuk publik yang diberi nama Bilik (Bincang Hal Menarik) Demokrasi. Ia menjelaskan, Bilik Demokrasi dikemas dalam bentuk dialog dengan menghadirkan para narasumber dari berbagai kalangan dan dipublikasikan melalui kanal YouTube KPU Jepara. “Pak Dandim Kodim 0719 bisa menjadi narasumber dalam ruang dialog tersebut,” ujar Muntoko. Muhammadun dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kerja sama telah dibangun antara KPU dan Kodim sejak dulu. Salah satunya dalam pemuatkahiran data pemilih berkelanjutan Kodim telah berpatisipasi aktif dalam memberi masukan dan saran terkait  upaya merawat data pemilih. Selain itu, sebelumnya pihak Persatuan Istri Prajurit juga melibatkan KPU dan Kodim Jepara terkait kegiatan pendidikan pemilih, khususnya terkait literasi untuk menangkal hoaks. Muhammadun mengatakan, KPU menyediakan kanal media sosial maupun website kab-jepara.kpu.go.id untuk melayani kebutuhan informasi. “Kodim, selain bisa berkomunikasi langsung dengan KPU terkait kebutuhan informasi, juga bisa mengakses kanal-kanal informasi terbaru yang disediakan KPU Jepara melalui website dan media social yang dikelola secara resmi oleh KPU. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Sebanyak delapan mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus mengikuti praktik pengalaman lapangan (PPL) di KPU Kabupaten Jepara selama sebulan. Di tengah masa PPL itu, mereka akan mendapatkan pengetahuan khusus dalam Bilik Demokrasi yang telah disiapkan KPU Kabupaten Jepara. “Kami menyusun kurikulum khusus di Bilik Demokrasi yang akan kami berikan ke para mahasiswa yang PPL, termasuk melibatkan para siswa SMK yang pada saat bersamaan juga menjalani praktik kerja lapangan di KPU,” kata Muhammadun, ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Jepara, Rabu (6/7/2022). Ia mengatakan itu saat memimpin dialog pra-pelaksanaan kelas demokrasi di aula KPU, sekaligus menyampaikan poin-poin pokok yang akan menjadi materi di program tersebut. Bilik Demokrasi, jelas Muhammadun, merupakan nama program podcast yang dikelola KPU melalui platform YouTube. Ruang Bilik Demokrasi ada di tengah Lorong Pintar yang selama ini menjadi spot kunjungan pihak luar, khususnya mahasiswa dan pelajar yang ingin mengetahui hal-hal terkait kepemiluan. Namun terkait banyaknya pihak sekolah dan perguruan tinggi yang menjalani PPL dan PKL di KPU, Bilik Demokrasi menambah program dalam bentuk pembelajaran demokrasi yang lebih intensif. “Mahasiswa yang PPL atau siswa yang PKL di KPU tidak hanya mengerjakan hal-hal rutinitas pelayanan publik perkantoran. Namun, lebih dari itu setelah selesai dari programnya, mereka bisa mendapatkan pengetahuan ektra. Tentu saja kami harus mengkreasi sedemikian rupa materinya agar mudah dicerna, actual, menarik, dan partisipatif. Harapan ideal kami, setelah dari KPU, mereka bisa menjadi agen literasi demokrasi di komunitasnya,” papar Muhammadun. Para mahasiswa dan siswa yang PPL selama sebulan atau lebih di KPU dan silih berganti itu merupakan tindak lanjut dari kesepahaman dan kerja sama yang dibangun KPU bersama perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Irfan Efendi, salah satu mahasiswa yang PPL dalam sesi dialog menyatakan tertarik untuk bisa mengetahui demokrasi elektoral dan politik uang. “Saya ingin mengetahui lebih mendalam terkait politik uang yang secara ideal menjadi pantangan dalam pemilu atau pilkada, namun isunya sering mengiringi. Saya dan teman-teman bisa menjadikannya sebagai sumber pengetahuan untuk pendidikan pemilih, khususnya di anak-anak sekolah atau di desa,” kata Irfan.    Delapan mahasiswa IAIN Kudus itu diserahkan oleh dosen pembimbing lapangan Siti Malaiha Dewi pada Selasa (5/7/2022). Mereka diterima Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri bersama tiga komisioner lain, Ris Andy, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun. Setelah penyerahan dan penerimaan mahasiswa yang PPL, Sekretaris KPU Da’faf Ali bersama Kepala Subbag Hukum dan SDM Yuli Triyanto. Siti Malaiha Dewi yang juga dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus meminta para mahasiswanya yang PPL untuk mematuhi setiap aturan dan menyatu dengan ritme dan kultur kerja di KPU yang saat ini sedang menjalankan tahapan Pemilu 2024. “Kami harapkan para mahasiswa bisa membuat inovasi berupa program kerja untuk menambah keaktifan dan kreativitas dalam menunjang kerja-kerja di KPU,” kata dia. Sementara itu Subchan Zuhri menyambut baik tujuan baik dari program PPL IAIN Kudus di KPU selaa sebulan. KPU, kata dia, adalah lembaga layanan yang terbuka untuk melayani publik secara umum, pemilih, peserta pemilu atau pemilihan, dan menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Komunikasi dan relasi dengan perguruan tinggi juga sering dilakukan, termasuk melayani permohonan data dan informasi untuk kepentingan riset. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Tingkat patisipasi politik perempuan dinilai masih rendah. Keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 perlu didorong. Perempuan dapat menjawab ruang kontestasi pada Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Siti Nurwakhidatun, anggota KPU Kabupaten Jepara Divisi Teknis Penyelengaraan saat menjadi narasumber dalam acara pendidikan politik perempuan dan rapat pleno PC Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). Acara tersebut digelar di gedung pertemuan DPC PPP jepara, jl M.T haryono, Desa Bulu, Kec. jepara. Turut hadir  DPC PPP Jepara H. Habil Mubarok dan beberapa anggota fraksi PPP DPRD Kabupaten Jepara, Moh. Adib, Saidatul Haznak dan Uzlifatul Fuaidah, Rabu (29/6).   Kaitannya dengan partisipasi perempuan di ranah politik, Siti mengatakan bahwa sudah terdapat kebijakan affirmative action dengan mengatur agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota legislatif. Meskipun demikian Siti Nurwakhidatun merasa perempuan belum mendapat cukup ruang di dunia politik. “Jika berkaca dari Pemilu 2019 hanya 7 kursi yang diisi oleh perempuan dari total 50 kursi yang diperebutkan di Kabupaten Jepara. Hal ini menunjukan partisipasi politik perempuan di Jepara masih rendah,” ungkap Siti. Dia menjelaskan dilihat dari daftar pemilih tetap di Jepara jumlah pemilih perempuan jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. “Besarnya jumlah pemilih perempuan ini menjadi tanda adanya urgensi keterwakilan perempuan di ranah politik. Hal tersebut penting untuk dapat menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mewakili kepentingan perempuan,” terang Siti.   Rendahnya partisipasi perempuan Siti menjelaskan hal tersebut dikarenakan salah satunya budaya patriakis yang masih kental terasa. “Keterwakilan perempuan diranah politik ini perlu didorong baik secara sistemik ataupun dengan memberikan pendidikan politik yang dilakukan secara masif,” terang Siti.     Dalam kesempatan yang sama Siti Nurwakhidatun menyampaikan terdapat  peran strategis yang dapat diisi oleh anggota parpol. “Anggota parpol dapat mengisi ruang-ruang partisipasi dalam Pemilu 2024. Anggota parpol dapat berperan sebagai pemilu maupun dapat ikut berkontestasi pada Pemilu 2024,” ujar Siti.     Siti Nurwakhidatun juga menyampaikan bahwa tanggal pelaksanaan pemilu telah ditetapkan akan pada 14 Februari 2024. Ia menjelaskan sebagaimana diatur dalam regulasi bahwa tahapan pemilu akan dilaksanakan pada 20 bulan sebelum hari pemungutan suara maka tahapan Pemilu 2024 telah berjalan pada 14 Juni 2022. “Terdapat tahapan yang bersifat esensial bagi partai politik. Salah satunya adalah tahapan pendaftaran partai politik,” terang Siti. Dia berpesan agar partai PPP mulai mepersiapkan diri untuk menghadapi tahapan tersebut. “Partai dapat memulai konsolidasi dari sekarang. Pendaftaran kini dilakukan secara terpusat,” terang Siti. Dia mengungkapkan sesuai jadwal pendaftaran partai politik akan dimulai pada 1 Agustus 2022. Masykuri Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Jepara mengungkapkan hadirnya KPU Jepara untuk mengisi pendidikan politik adalah sebagai upaya partai PPP dalam mempersiapkan diri dalam mengadapi Pemilu 2024. “Terdapat segmen perempuan di tubuh PPP yang perlu dipupuk pendidikan politik,” ujar Masykuri. Ia juga mengatakan pemupukan pendidikan politik dan demokrasi dapat bermanfaat bagi kader yang akan bekontesatasi dalam Pemilu 2024. Dalam kesempatan yg sama Hj. siti malichah sebagai ketua DPD WPP kab jepara dalam sambutanya mengatakan bahwa kader perempuan PPP harus memiliki wawasan politik yg mumpuni sehingga dpt menjalankan perannya scr maksimal dan siap tampil dlm setiap pengambilan keputusan politik. "Saya berterima kasih kpd KPU yg telah bersedia hadir sebagai narasumber dalam pendidikan politik kader WPP jepara, sehingga dapat meningkatkan wawasan politik kader dan bermanfaat untuk pengembangan organisasi ke depan terutama dalam kedewasaan berpolitik" ujarnya (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Kedaulatan pemilih dalam demokrasi elektoral menjadi sebuah keniscayaan. Hak politik pemilih harus disalurkan secara jernih dan cerdas, agar mutu demokrasi terjaga. Namun praktik politik uang bisa menodai kedaulatan pemilih dalam menyalurkan hak politiknya tersebut. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kabupaten Jepara KH Fahrurrozi secara tegas menyebut praktik politik uang yang selalu menjadi bahan perbincangan di tengah proses tahapan pemilu maupun pemilihan sebagai bentuk kemungkaran dalam berdemokrasi. “Praktik politik uang adalah kejahatan, kemungkaran. Ini terasa masih menjadi tantangan berat, tetapi Muhammadiyah secara moral akan mendukung KPU dalam upaya memberikan pendidikan ke pemilih pada tahapan Pemilu 2024. Saya pikir penegakan sanksinya juga mesti lebih dikuatkan,” kata Fahrurrozi. Ia menegaskan itu saat sesi dialog di tengah acara silaturahmi KPU Kabupaten dengan PD Muhammadiyah Jepara di Gedung Muhammadiyah, Jl AR Hakim 53 Jepara, Selasa (28/6/2022). Sejumlah pengurus hadir, termasuk perwakilan dari beberapa pimpinan cabang serta organisasi otonom di Muhammadiyah, yakni Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, juga Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dari KPU, hadir Ketua KPU Subchan Zuhri bersama empat komisioner lain, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun. Selain itu juga Sekretaris KPU Da’faf Ali, bersama dua Kasubbag, yaitu Yuli Triyanto dan Galih Prasetyo. Fahrurrozi mengatakan itu ketika menegaskan dukungan PD Muhammadiyah Jepara untuk KPU terkait tugasnya dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu 2024. “Muhammadiyah itu konsisten ada di wilayah dakwah. Ada tugas amar makruf nahi munkar yang kami emban. Sehingga kemungkaran dalam demokrasi pun harus kita cegah bersama-sama. Tak hanya politik uang, tapi juga lainnya, seperti hoaks, politik SARA. Ada para mubalig yang harus terus memberikan pembelajaran ke umat, lanjut dia. Penegasan-penegahan Muhammadiyah itu disampaikan Fahrurrozi merespons maksud dan tujuan KPU Kabupaten Jepara bersilaturahmi. Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri dalam kesempatan itu berharap dukungan dan partisipasi Muhammadiyah di tahapan pemilu 2024. Di antaranya adalah partisipasi di penyelenggaraan serta literasi berdemokrasi bermartabat yang menjadi bagian penting dari suksesnya penyelenggaraan pemilu. “Dukungan penuh Muhammadiyah sangat kami harapkan, dan kami bisa langsung diingatkan jika ada potensi kekurangan atau kesalahan. Semakin banyak yang peduli terhadap jalannya pemilu, saya yakin akan mengangkat kualitas demokrasi kita,” kata Subchan.   Penyelenggara Kompeten Dalam sesi dialog, banyak pendapat dan masukan yang disampaikan Muhammadiyah. Di antaranya soal kemungkinan pesimisme masyarakat menjadi penyelenggara adhoc seperti menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena kemungkinan beban kerjanya atau sebab lain. Apalagi KPPS ada dalam posisi ujung tombak. Muhammadiyah mengusulkan agar masyarakat yang direkrut sebagai penyelenggara di tingkat adhoc benar-benar berkompeten. Selain secara kesehatan yang harus dipenuhi, juga mesti melek teknologi. Ketua Aisyiyah, Sugiarti berharap KPU terus melibatkan perempuan dari Muhammadiyah saat memberikan sosialisasi dan Pendidikan pemilih. Terkait ini, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Jepara Muhammadun menyatakan KPU akan mengajak ormas-ormas untuk terlibat aktif. Pendidikan pemilih yang menyentuh segmen perempuan, akan selalu melibatkan organisasi-organisasi perempuan, salah satunya Aisyiyah. Pada pemilu 2019, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah termasuk yang dilibatkan, baik dalam barisan relawan demokrasi maupun segmen yang menjadi lokus pendidikan pemilih. “Untuk saat ini, di masa awal tahapan, KPU bersama Pemuda Muhammadiyah juga menjajaki kerja sama terkait pendidikan pemilih dan ruang belajar bersama terkait kepemiluan. Realisasinya bisa dalam waktu dekat di tahun 2022 ini. Kami akan terus berupaya memperluas jangkauan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini ke elemen-elemen masyarakat,” kata Muhammadun. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Demokrasi telah menjadi jalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemilu sebagai bentuk perwujudan demokrasi untuk memilih para pemimpin juga telah menjadi konsensus bersama dan diatur konstitusi. Lahirnya banyak pemimpin di berbagai level melalui proses pemilu maupun pemilihan akan terus mewarnai dan menandai sebuah era. Karena itu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mutu demokrasi harus terus ditingkatkan dan dimatangkan. Hal itu mengemuka dalam silaturahmi dan dialog demokrasi KPU Kabupaten Jepara bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara di Gedung NU Jl Pemuda 51 Jepara, Senin (27/6/2022). Kedatangan KPU ke NU merupakan bagian dari serangkaian roadshow yang dilakukan dalam beberapa pekan terakhir, untuk menguatkan komunikasi antarlembaga terkait penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan sejak 14 Juni 2022. Sebelumnya, KPU juga berkomunikasi secara kelembagaan untuk membangun sinergitas dengan Pj Bupati Jepara, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dalam waktu dekat, KPU juga akan berdialog dengan masing-masing partai politik untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan terkait tahapan pemilu 2024, khususnya di masa pendaftaran, verifikasi, dan penetapa parpol peserta Pemilu 2024. Saat bersilaturahmi di PCNU, tim dari KPU diterima Katib Syuriah PCNU Jepara Kiai Muhammad Nashrullah Huda, Ketua Tanfidziyah PCNU KH Charis Rohman, serta para wakil ketua, yaitu Zaenuri Thoha dan M Syariful Wa’i. Selain itu juga Sekretaris PCNU Ahmad Sahil. Selain pengurus NU, hadir juga perwakilan dari para pimpinan Badan Otonom NU, yakni dari Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU-IPPNU, serta beberapa lembaga. Dari KPU, hadir Ketua KPU Subchan Zuhri bersama empat komisioner lain, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Muhammadun, dan Siti Nurwakhidatun. Selain itu juga Sekretaris KPU Da’faf Ali, bersama dua Kasubbag, yaitu Yuli Triyanto dan Galih Prasetyo.   Politik Uang Subchan Zuhri mengatakan silaturahmi ke PCNU Jepara ini penting karena sebagian besar warga Jepara adalah kalangan nahdliyyin. “Dukungan NU sangat luas, didalamnya ada partisipasi dalam bentuk pendidikan pemilih maupun demokrasi. Pemilu berintegritas perlu adanya pendidikan pemilih untuk mengantisipasi politik uang, politik SARA, berita hoaks yang dapat menganggu keharmonisan mssyarakat,” terangnya. Ia juga menambahkan keterlibatan PC NU Jepara dengan jangkauan sampai ke akar rumput, dapat memberikan imbauan maupun fatwa, khususnya larangan politik uang. Isu politik uang masih terus menjadi tantangan Bersama karena ia merusak proses demokrasi, membodohi masyarakat dan menjadi penyebab adanya korupsi serta menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Kiai Charis Rohman menegaskan urgensi pemilu sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin. “Kondisi sebuah era itu banyak ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Dalam konteks pemilu, pemimpin itu kita semua yang memilih. Sistem pemilu saat ini memberi penegasan bahwa kita (pemilih) telah dewasa, karena yang memiliki hak pilih akan bisa memilih pemimpin secara langsung di pemilu,” tegas Charis Rohman. Dengan situasi seperti itu, lanjutnya, NU akan mendukung KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. “KPU tetap fokus pada penyelenggaraan. Soal dukungan, tentu saja akan mengalir, khususnya dari NU karena memilih pemimpin itu sudah jadi kebutuhan umat,” lanjut dia. Ia menjelaskan bahwa NU memiliki lebih kurang 6.000 masjid dan musala, serta 240 jamaah pengajian di ranting yang tersebar di semua desa dan kelurahan di Jepara. Untuk kegiatan sosialisasi atau ikhtiar untuk literasi berdemokrasi, ruang-ruang itu bisa kami optimalkan. “Ada kebutuhan di kalangan nahdliyin, bagaimana proses pemilu ini berjalan baik, melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, dan mutu demokrasi terjaga,” kata dia. Kanal-kanal komunikasi di NU itu strategis untuk menjadi ruang menyampaikan hal-hal substantif dari pemilu dan mencegah hal-hal yang bisa menjadi potensi persoalan, seperti politik uang dan hoaks. “Meski rumit dan selalu menjadi persoalan di tiap pemilu, upaya untuk mencegah politik uang ini harus terus disuarakan,” ujar Charis Rohman. Dalam dialog, Ahmad Sahil menekankan warga NU Jepara harus terlibat aktif pada Pemilu 2024, membangun kualitas demokrasi dengan pendidikan pemilih untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. M Syariful Wai menyampaikan, penyelenggara dan peserta pemilu, serta masyarakat pemilih perlu sama-sama mewaspadai potensi-potensi konflik yang bisa saja terjadi di seputar pemilu. Karena itu, penting misalnya menurut dia, KPU berkolaborasi dengan NU atau juga ormas lain untuk meneguhkan visi membangun kualitas demokrasi. “Saya yakin kita semua tak ingi pemilu membuat pilu,” kata Syariful Wai. Sementara itu Muhammadun yang menyampaikan inti Peraturan KPU Nomor 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menyebut akan ada banyak titik temu KPU dengan ormas, termasuk NU, dalam setiap penyelenggaraan tahapan pemilu. “Posisi ormas sangat strategis. Apalagi NU memiliki perangkat organisasi sampai desa/kelurahan. Ada ruang partisipasi yang luas secara langsung maupun tak langsung. Bisa di penyelenggaraan, kepesertaan, kontrol, maupun kendali kerekatan sosial. KPU sebagai penyelenggara tentu harus lebih intensif berkomunikasi dengan banyak pihak di tiap fase tahapan,” kata Muhammadun. (kpujepara).

Kab-jepara.kpu.go.id – Memasuki tahapan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara melakukan pertemuan dalam rangka pemutakhiran data pemilih, Jumat (24/6). “Kami siap merapatkan barisan untuk mensukseskan Pemilu 2024,” ucap Abdul Syukur, kepala Disdukcapil Jepara.  Dari KPU Jepara dihadiri Subchan Zuhri (ketua) beserta empat anggota KPU, yaitu Muntoko, Muhammadun, Ris Andy Kusuma dan Siti Nurwakhidatun. Hadir juga Sekretaris KPU Da’faf Ali dan Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi Dinar Sitoresmi.  Muntoko, ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Jepara menyampaikan bahwa KPU Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan pemadanan data semester II tahun 2022 yang diperuntukan dalam pemilu yang akan datang. “Data yang telah dipadankan oleh KPU RI dan Kemendagri dengan data yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara telah dipadankan secara internal oleh KPU Jepara. Kami berharap dukungan Disdukcapil untuk memverifikasi validitas data-data tersebut,” kata Muntoko. KPU Jepara melakukan pemadanan data secara internal dengan menggunakan data yang diberikan Disdukcapil pada bulan November 2021 dengan data yang telah dipadankan oleh KPU RI dan Kemendagri. Dalam pemadanan data tersebut ditemukan data yang tidak padan untuk kategori meninggal dunia dan data ganda, sehingga hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam pertemuan dengan Disdukcapil tersebut.  “Pemilu merupakan tanggung jawab kita semua. Hal yang berhubungan dengan data merupakan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Disdukcapil memiliki aplikasi SIAK dimana data yang ada pada aplikasi sudah terpusat, yang artinya data yang ada di kabupaten atau kota sudah sama dengan data yang ada dipusat,” ungkap Abdul Syukur. Hal tersebut memungkinkan jika data yang telah dipadankan oleh KPU RI dan Kemendagri merupakan data yang paling terbaru. Salah satu jalan keluar dalam pembahasan tersebut adalah menunggu validasi yang akan dilakukan oleh Disdukcapil bulan Juli atau Agustus mendatang, sehingga data yang telah di validasi tersebut dapat menjadi acuan bagi KPU Jepara dalam memadankan data yang telah ada dengan data terbaru. (kpujepara)