Berita

Kab-jepara.kpu.go.id – Para siswa di SMK Negeri 1 Pakis Aji Kabupaten Jepara antusias saat mengikuti tahapan demi tahapan pemilihan ketua OSIS (pilkatos) di sekolah setempat. Mereka akan memberikan suara untuk memilih ketua OSIS periode 2022-2023 pada 18 Oktober 2022. Bagi mereka, memperkuat budaya berdemokrasi yang sehat di sekolah sangat penting. KPU Kabupaten Jepara memberikan materi pendidikan pemilih sekaligus asistensi bimbingan teknis kepada penyelenggara pilkatos di sekolah setempat pada Selasa (11/10/2022). Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Jepara Muhammadun menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Wakil Kepala SMK Negeri 1 Pakis Aji Kabupaten Jepara Akhmad Wahid Junaedi mengatakan pilkatos yang digelar di sekolahnya merupakan bagian dari pendidikan berdemokrasi para siswa yang sebagian besar sudah memiliki hak pilih pada Pemilu 2024 nanti. “Di sekolah ini ada 985 siswa. Mereka sebagian berpartisipasi sebagai pemilih, sebagian lagi menjadi penyelenggara, dan sebagian lagi menjadi peserta dalam pilkatos. Bagi kami, sangat penting memperkuat budaya demokrasi yang sehat di sekolah,” kata Akhmad Wahid Junaedi didampingi Pembina OSIS Tri Harsono saat membuka kegiatan tersebut. Sementara itu Muhammadun mengatakan pendidikan untuk mengenalkan, mempelajari, dan mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai demokrasi adalah salah satu hal paling penting dan esensial dari cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang demokratis. Ia menyampaikan hal-hal dalam tahapan penyelenggaraan kepada para siswa, di antaranya terkait pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi suara, sampai penetapan calon terpilih. Sally, salah satu siswa dalam sesi dialog menanyakan bagaimana agar penyelenggaraan pilkatos bisa berjalan lancar dan sukses. Terkait hal ini, Muhammadun menyebutkan simpul-simpul yang perlu diperhatikan, yakni aturan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan, kesiapan penyelenggara dalam menyelenggarakan semua tahapan, serta partisipasi dan dukungan dari semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. “Deteksi terhadap potensi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan juga mesti ada, sehingga potensi masalah bisa diantisipasi,” kata Muhammadun. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Sebagai langkah persiapan dalam penyelenggaraan tahapan verifikasi faktual kepungurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024, KPU Kabupaten Jepara berkoordinasi dengan partai politik dan para pihak terkait.  Acara tersebut diadakan pada Jumat (14/10/2022), di Hall Maribu Jepara. Rapat koordinasi dipimpin Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri Bersama tiga anggota KPU lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, serta Sekretaris KPU Jepara Da’faf Ali. Anggota KPU lainnya, Muhammadun sedang mengikuti kegiatan bersama KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang terkait Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc atau Siakba di Semarang. Dalam acara yang sama Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Siti Nurwakhidatun menjelaskan secara komprehensif terkait tahapan verifikasi faktual yang ada.  Ia menyampaikan metode-metode kerja yang akan dilakukan oleh KPU dalam melakukan verifikasi faktual terhadap data keanggotaan dan kepengurusan partai politik. “Sesuai jadwal tanggal 15 Oktober- 4 November KPU Kabupaten Jepara akan melakukan verifikasi faktual terhadap kantor, kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024,” terang Siti.  Ia kemudian juga menyampaikan ke partai politik untuk menyiapkan diri dalam menghadapi verifikasi faktual. Nantinya proses verifikasi faktual akan kami lakukan secara transparan. “Jadwal terkait verifikasi faktual nanti akan kami sampaikan ke partai politik maupun Bawaslu,” ungkap Siti. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id- KPU Kabupaten Jepara melakukan klarifikasi kepada anggota parpol yang belum dapat dipastikan keanggotaannya karena kegandaan eksternal pada verifikasi administrasi perbaikan yang berlangsung 8-9 Oktober 2022. KPU mengklarifikasinya setelah memverifikasi surat pernyataan yang diunggah parpol melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). KPU Jepara telah memberitahu perihal klarifikasi itu ke beberapa parpol yang bersangkutan.   Anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, Sabtu (8/10/2022) siang mengatakan, sesuai dengan keputusan KPU Nomor 384/2022, klarifikasi secara langsung terhadap anggota parpol yang belum dapat ditentukan statusnya akan dilakukan sampai dengan Minggu (9/10/2022). “Dalam verifikasi administrasi di masa perbaikan ini, KPU telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada tujuh parpol terkait klarifikasi ini. Hari ini sudah ada beberapa parpol yang menghadirkan anggota yang diklarifikasi ke kantor KPU,” kata Muhammadun.   KPU Jepara pada Jumat (7/10) sudah menyampaikan surat pemberitahuan terkait klarifikasi keanggotaan itu kepada tujuh parpol, yakni Partai Perindo, PAN, PKB, Partai Demokrat, PSI, Partai Ummat, dan Partai Prima. Klarifikasi yang dilakukan tersebut terkait keanggotaan ganda eksternal, dimana seseorang dengan identitas yang sama dalam Sipol, terdata di lebih dari satu parpol. “Jika situasinya seperti ini, KPU perlu mengklarifikasi karena status keanggotaannya belum dapat ditentukan, sampai benar-benar bisa jelas statusnya. Memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat sebagai anggota partai tertentu,” jelas Muhammadun.    Ia mengatakan, klarifikasi terhadap keanggotaan parpol yang belum dapat ditentukan statusnya itu diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 4/2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD. Secara teknis, KPU Kabupaten Jepara mempedomani Keputusan KPU Nomor 384/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 260/2022. “Pada verifikasi administrasi perbaikan ini, sesuai dengan pedoman teknis yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 384/2022, tanggal 8-9 Oktober 2022 merupakan jadwal KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari parpol. Pada tanggal yang sama juga KPU melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota parpol yang belum dapat ditentukan statusnya,” kata Muhammadun. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jepara Siti Nurwakhidatun, bersama anggota KPU lainnya, Ris Andy Kusuma dan Muhammadun pada Sabtu (8/10), menemui parpol yang datang ke KPU. Selain itu juga menerima dua anggota Bawaslu Jepara yang melakukan pengawasan, yakni Arifin dan Abd Kalim. Muhammadun mengatakan, KPU Kabupaten Jepara nantinya akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan parpol ke KPU Provinsi Jawa Tengah pada 11 Oktober 2022, untuk kemudian KPU provinsi, setelah merekapitulasi, akan menyampaikannya ke KPU RI pada 12 Oktober 2022. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi akan disampaikan KPU RI kepada parpol dan Bawaslu RI, sekaligus diumumkan pada 14 Oktober 2022. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Partai politik calon peserta Pemilu 2024 telah menyampaikan dokumen persyaratan di masa perbasikan pada 15-28 September 2022 melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). KPU RI kemudian melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen perbaikan tersebut sejak 29 September 2022 hingga 12 Oktober 2022. Kapan KPU Kabupaten Jepara melakukan verifikasi administrasi perbaikan? Anggota KPU Kabupaten Jepara Muhammadun, Rabu (5/10) mengatakan, KPU Kabupaten Jepara telah menerima data dari KPU RI terkait dokumen persyaratan partai politik melalui Sipol pada 3 Oktober 2022. Ia menjelaskan, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 384/2022, KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratabn perbaikan keanggotaan hasil perbaikan pada 3-10 Oktober 2022. “Sesuai pedoman teknis dalam Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 itu, KPU Kabupaten Jepara langsung menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi. Tim verifikator bekerja total agar bisa menyelesaikan secara akurat dan tepat waktu. Sebab sesuai jadwal, hasil verifikasi KPU kabupaten terkait dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan akan ditindaklanjuti oleh parpol pada itu pada 5-7 Oktober 2022,” jelas Muhammadun. Hasil tindak lanjut dari parpol itu, pada tanggal yang sama, yakni 5-7 Oktober 2022 akan ditindaklanjuti KPU Jepara. “Proses-proses verifikasi administrasi perbaikan ini semua dilakukan melalui Sipol,” kata Muhammadun. Terkait dugaan keanggotaan ganda, dimana parpol mengunggah surat pernyataan melalui Sipol, KPU Jepara akan memverifikasinya pada 8-9 Oktober 2022. Di tanggal yang sama, KPU Jepara mengklarifikasi secara langsung terhadap anggota parpol yang belum dapat ditentukan statusnya. Setelah itu, kata Muhammadun, KPU Kabupaten Jepara akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan parpol kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. KPU provinsi akan menyampaikan hasilnya ke KPU RI pada 12 Oktober 2022. KPU RI akan menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kepada parpol dan Bawaslu sekaligus mengumumkannya pada 14 Oktober 2022. “Setelah pengumuman hasil verifikasi administrasi oleh KPU RI, proses selanjutnya adalah verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan,” kata Muhammadun. Pada Selasa (4/10), Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jepara Siti Nurwakhidatun memberikan arahan teknis kepada seluruh verifikator terkait tindak lanjut verifikasi administrasi perbaikan melalui Sipol yang dilakukan KPU Jepara di aula KPU. Hadir di antaranya, Ketua KPU Subchan Zuhri dan Sekretaris KPU Da’faf Ali. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Hingga September 2022 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara telah menempuh beberapa upaya strategis dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB). Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) rekapitulasi pemutakhiran DPB triwulan ketiga 2022 yang berlangsung secara luring di Meeting Room Ono Joglo Bandengan, Jepara, Kamis (29/9/2022).   Rakor dipimpin oleh Plh. Ketua KPU Kabupaten Jepara Muhammadun dan diikuti tiga komisioner lainnya, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma dan Siti Nurwakhidatun. Rakor tersebut dihadiri partai politik, Bawaslu, Disdukcapil, Kodim 0719/Jepara, Polres, Bakesbangpol, Rutan Jepara serta stakeholder lain.   Muhammadun menyampaikan penyelenggaraan rakor DPB triwulan ketiga akan menjadi yang terakhir tahun ini, karena akan segera memasuki masa tahapan pemutakhiran data pemilih pemilu 2024. Sesuai Peraturan KPU Nomor 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih akan berlangsung pada 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Juni 2023. “Dinamika pemutakhiran data pemilih berkelanjutan penting untuk disampaikan ke stakeholder serta kepada partai politik,” ujar Muhammadun. Ia menyampaikan nantinnya hasil dari pemutakhiran DPB ini akan kami sampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian disampaikan ke KPU RI. “Proses pemutakhiran data pemilih ini terus kami lakukan dengan tujuan untuk memastikan hak pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk dapat terdaftar dalam data pemilih. KPU juga harus memastikan data pemilih ini komprehensif, akurat dan mutakhir,” terang Muhammadun.   Ketua Divisi Perencenaan Data dan Informasi KPU Jepara Muntoko mengungkapkan KPU Jepara hingga bulan September 2022 telah menempuh beberapa langkah strategis dalam melakukan pemutakhiran DPB. “Kami telah melakukan beberapa langkah dalam melakukan pemutakhiran DPB, di antaranya dengan melakukan sosialisasi aplikasi Lindungi Hakmu ke berbagai kalangan, termasuk melalui media sosial dan website, hingga ke seluruh desa/kelurahan di Jepara. Selain itu membuat nota kesepamahaman dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, bekerja sama dengan kantor Rutan Jepara, serta dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, sekolah-sekolah di Jepara. Selain itu KPU Jepara melakukan pencocokan dan penelitian terbatas di beberapa kelurahan,” ungkap Muntoko. Muntoko juga menyampaikan sampai dengan triwulan ketiga 2022, yakni pada September ini terdapat 878.479 pemilih di Kabupaten Jepara, terdiri atas 437.240 pemilih laki-laki serta 441.239 pemilih perempuan.  Dinar Sitoresmi, kasubbag Perencanaa, Data dan Informasi pada rakor itu menyosialisasikan aplikasi Lindung Hakmu terhadap pengguna partai politik dan Bawaslu. “Terdapat perbedaan penggunaan aplikasi Lindungi Hakmu antara partai politik dan Bawaslu dengan masyarakat. Parpol dan Bawaslu dapat mengakses hingga ke byname pemilih,” terang Dinar Sitoresmi. Dalam kesempatan itu Dinar Sitoresmi memberikan penjelasan teknis bagaimana pengoperasian aplikasi tersebut untuk tipe pengguna parpol dan Bawaslu. Stakeholder dan beberapa partai politik dalam rakor tersebut juga terlibat aktif, terutama dalam memberikan masukan dan apresiasi terkait pelaksanaan pemutakhiran DPB selama ini, yakni sejak Maret 2020 hingga September 2022. Setelah rakor terkait pemutakhiran DPB selesai, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Jepara Siti Nurwakhidatun menyampaikan informasi kepada parpol dalam menghadapi tahapan verifikasi administrasi perbaikan. Ia menegaskan kembali bahwa masa perbaikan oleh partai politik telah berakhir pada 28 September 2022 pada pukul 23.59 Wib. “Kini hasil perbaikan oleh parpol sedang ditindaklanjuti oleh KPU RI,” terang Siti. Dia menjelaskan bahwa di tingkat KPU kabupaten/kota akan memulai melakukan verifikasi administrasi hasil perbaikan pada tanggal 1-9 Oktober 2022. “Selain itu juga akan dilakukan klarifikasi terhadap nama keangotaan partai politik yang ganda antar partai politik pada tanggal 6-9 Oktober,” ungkap Siti Nurwakhidatun. (kpujepara)

Kab-jepara.kpu.go.id – Anindia, siswi SMA Negeri 1 Nalumsari Kabupaten Jepara menyadari kehidupan generasi Z (lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012) sangat dekat dengan handphone dan terkoneksi internet. Sikap-sikap dan pilihan hidupnya sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya yang mereka alami dengan perangkat teknologi informasi tersebut. Bagi seorang pembelajar demokrasi, kata dia, dinamika di media sosial akan memberikan warna pada sikap generasi ini. Anindia mengungkapkan hal itu, Senin (27/9), di tengah ratusan rekan-rekannya yang mengikuti kegiatan Suara Demokrasi bersama KPU Kabupaten Jepara di area terbuka lapangan futsal sekolah setempat. Kegiatan itu berlangsung di tengah tahapan kampanye pada pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Nalumsari berupa penyampaian visi dan misi para kandidat. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Jepara Muhammadun menjadi narasumber kegiatan Suara Demokrasi tersebut. Acara dibuka Kepala SMA Negeri 1 Nalumsari Moh Solehudin. Muhammadun sebelumnya memantik diskusi dengan mengenalkan KPU sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Ia juga menyampaikan informasi-informasi terbaru di tengah tahapan Pemilu 2024, di antaranya tentang yang dilakukan KPU, partai politik calon peserta pemilu, serta masyarakat luas. Muhammadun juga menjelaskan tentang hak pilih, syarat memiliki hak pilih, dan hak-hak yang melekat pada yang punya hak pilih. Ia memberikan gambaran-gambaran sederhana dan menyandingkan dinamika dalam proses pemilu dan pemilihan ketua OSIS. Di luar itu, Muhammadun juga menyampaikan beberapa hasil riset terkait aspirasi generasi milenial dan generasi Z pada 2022 terkait Pemilu 2024. Di antaranya tentang sikap generasi Z terhadap Pemilu 2024. Muhammadun sesekali melempar pertanyaan, khususunya informasi kepemiluan. Peserta yang menjawab dengan tepat, mendapatkan doorprize. Sebagian dari siswa memberikan respons berupa tanggapan dan juga pertanyaan. Salah satunya Anindia yang memiliki kekhawatiran terhadap dampak buruk media sosial bagi pembelajar demokrasi. “Para siswa ini masih belajar berdemokrasi, sedangkan pergaulannya sangat luas, melalui internet dan media sosial. Tentu ada dampak,” kata dia. Ardiana, siswi lain berpendangan ada kecenderungan generasi Z masih menjaga jarak dengan dinamika politik. Meskipun ini bukan sesuatu yang mati. “Mungkin karena masih banyak para siswa yang belum banyak menjadikan isu politik sebagai salah satu referensi. Karena itu, menurut saya sangat penting memberikan pendidikan demokrasi, politik, dan juga tentang pemilu kepada para siswa dan dengan bahasa yang bisa mudah diterima,” kata Ardiana. Sementara itu David Khalid, siswa lainnya mengungkapkan pengalamannya dalam menyerap informasi yang sebagian besar dari media sosial. Tentang jenis informasi yang dipilih, bisa bermacam-macam. “Soal informasi politik, terkadang mengaksesnya secara tak sengaja, atau saat dibutuhkan saja. Termasuk informasi tentang pemilu, masih perlu terus lebih didekatkan dengan para siswa. Nanti pada saat pemilu dan kami sudah punya hak pilih, informasi tentang pemilu sangat dibutuhkan,” kata David. Para siswa yang mengikuti kegiatan Suara Demokrasi itu sebagian besar berusia 16 tahun, sehingga pada 14 Februari 2024, saat pemungutan suara sudah berusia lebih dari 17 tahun dan memiliki KTP elektronik, sehingga bisa memenuhi syarat bisa didata sebagai pemilih. (kpujepara)