
Kab-jepara.kpu.go.id – Penyelenggaraan pemilu membutuhkan peran, partisipasi, dan dukungan banyak pihak. Sinergitas secara kelembagaan dari stakeholder sangat penting untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal itu terungkap dalam diskusi di tengah kegiatan Pengelolaan Dokumen Faktual Keanggotaan Parpol dalam Rangka Antisipasi Sengketa Hukum pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Jepara di D’Season Premiere Bandengan, 1-2 November 2022. Acara tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jepara Lukito Sudi Asmara dan Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara Sujiantoko. Kegiatan dibuka Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri. Hadir empat komisioner KPU Jepara, yaitu Muntoko, Ris Andy Kusuma, Siti Nurwakhidatun, dan Muhammadun. Selain itu juga Sekretaris KPU Jepara Da’faf Ali dan seluruh pegawai KPU Jepara. Subchan Zuhri mengatakan, sejak tahapan Pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022 lalu, KPU fokus melakukan kerja-kerja tahapan pemilu. Saat ini, sebagian besar kerja KPU Kabupaten Jepara adalah melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. “Kami melakukan verifikasi keanggotaan parpol. Ini terkait dengan parpol, juga masyarakat yang menjadi sampel anggota delapan parpol yang harus kami verifikasi secara faktual dan tersebar di desa/kelurahan di 16 kecamatan. Tentu saja ini membutuhkan dukungan dan partisipasi banyak pihak. Dukungan dan partisipasi ini menjadi salah satu kunci kelancaran penyelenggaraan pemilu,” kata Subchan. KPU menghadirkan Bawaslu dalam kegiatan tersebut, kata Subchan, di antaranya karena Bawaslu juga menjadi penyelenggara pemilu dengan fokus pada pengawasan. “Ini bagian dari sinergitas sesama lembaga penyelenggara pemilu. Kami juga butuh teropong Bawaslu terkait potensi sengketa di tahapan ini,” lanjut Subchan. Sujiantoko mengatakan, di tengah tahapan verifikasi faktual keanggotaan parpol ini, Bawaslu melakukan pengawasan sekaligus pemetaan kemungkinan adanya indikasi pelanggaran atau tidak. “Berdasarkan pengawasan sementara itu dari tim kami di lapangan, parpol merasa terlayani dengan baik,” kata Sujiantoko. Sementara itu Lukito Sudi Asmara mengatakan, salah satu indeks demokrasi adalah terkait penyelenggaraan pemilu. Hal itu menjadi perhatian dan catatan dunia. “Kalau pengetahuan dan kesadaran publik tentang pemilu ini baik, penyelenggaraannya juga baik dan bermutu, maka indeks demokrasi kita menjadi baik,” kata Lukito. Karena itu menurutnya, penting untuk menyusun strategi secara bersama-sama, termasuk pemerintah juga terlibat, bagaimana pendidikan politik yang efektif bisa dilakukan untuk mengikhtiarkan terwujudnya kesadaran berdemokrasi yang bermartabat. “Ini tugas bersama-sama, tak hanya dibebankan pada penyelenggara pemilu dan pemerintah,” kata dia. (kpujepara).